<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bebas-lebih-awal-robert-tantular-dicekal-ke-luar-negeri_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK bereaksi atas bebasnya Robert Tantular dari Lapas Kelas I Cipinang. Komisi antirasuah itu mengajukan pencegahan dan penangkalan (cekal) ke Ditjen Imigrasi untuk Robert selama enam bulan ke depan.  Upaya tersebut dilakukan agar mantan pemegang saham mayoritas <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun" target="_blank" rel="noopener">Bank Century</a> itu tidak bebas bepergian ke luar negeri.  Pencekalan Robert diajukan pertengahan Desember lalu. Tepatnya setelah Jawa Pos memberitakan perihal bebas bersyarat yang diperoleh Robert dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sejak 25 Juli. Berita Robert bebas dari Lapas Cipinang kali pertama dimuat Jawa Pos edisi 12 Desember.  "Setelah tahu Robert dilepas (KPK ajukan pencekalan, Red)," kata sumber internal Jawa Pos di KPK kemarin (29/12).  Apa keperluan KPK melarang Robert pergi ke luar negeri selama enam bulan ke depan? Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Robert menjadi salah satu pihak yang terkait dengan perkara <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/12/2018/aktivis-antikorupsi-pertanyakan-pengurangan-hukuman-eks-bos-century" target="_blank" rel="noopener">korupsi bailout Bank Century</a>. Kasus itu kini diselidiki KPK.  "Dia (Robert Tantular, Red) kan terkait dengan kasus ini (Century, Red) ya. Akan kesulitan kalau kami meneruskan kasus ini, kemudian yang bersangkutan tidak di dalam negeri," jelas Agus.  Sebagaimana diketahui, Robert divonis bersalah dan dihukum penjara total 21 tahun atas empat perkara. Yakni, penggelapan dana nasabah Bank Century, kejahatan perbankan, kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan terakhir penipuan disertai TPPU.  Robert sejatinya bebas murni pada 2029 seiring dengan masa pemidanaan badan yang dijalani sejak 2008. Namun, Kemenkum HAM memberi Robert pembebasan bersyarat (PB) pada 25 Juli lalu. Karena itu, Robert kini bisa menghirup udara bebas dengan pengawasan.  Bebasnya Robert dari Lapas Cipinang cukup mengejutkan. Sebab, Robert terhitung baru menjalani separo pemidanaan badan di tahanan. Meski dia memungkinkan untuk memenuhi syarat mendapat PB, hal itu dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebab, perbuatan Robert yang menggelapkan dana nasabah kala itu mendapat perhatian publik yang cukup besar dan merugikan banyak orang. Khususnya di bidang ekonomi.  Terkait dengan peran Robert yang cukup sentral dalam skandal korupsi Century, Agus meminta publik bersabar. Dia berjanji ada perkembangan signifikan pada tahun depan yang tinggal menghitung hari. "Mudah-mudahan di tahun 2019 akan kejadian (penetapan tersangka baru kasus Century, Red). Saya belum tahu bulannya bulan apa. Dan siapanya juga belum tahu karena masih menunggu ekspose dari teman-teman di penyidikan," janji komisioner asal Magetan itu.  Robert masuk daftar nama yang terbukti terlibat dalam skandal korupsi Century. Selain di putusan Budi Mulya, keterlibatan itu dipertegas dalam putusan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada April lalu. Dalam putusan itu, hakim memerintahkan kasus Century naik ke penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka. Salah satunya Robert Tantular.  Soal penyelidikan Century, Agus menegaskan bahwa pihaknya menunggu gelar perkara penyidik. Tahapan itu dilakukan sebelum KPK menaikkan status penyelidikan ke penyidikan. "Kami kalau mentersangkakan orang pasti ada bukti permulaan yang sangat cukup. Nah, itu nanti akan ditampilkan di ekspose (gelar perkara, Red)," paparnya. "Jadi, sprindik (surat perintah penyidikan) dikeluarkan itu pasti ada ekspose," imbuh dia.

Bebas Lebih Awal, Robert Tantular Dicekal ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun_m_.jpg" alt="Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular usai diperiksa KPK, Rabu (21/8/2013). Robert diperiksa terkait proses penyidikan kasus Bailout Bank Century." width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular usai diperiksa KPK, Rabu (21/8/2013). Robert diperiksa terkait proses penyidikan kasus Bailout Bank Century.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular ternyata telah bebas dari penjara. Robert tidak lagi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang. Pengusaha yang divonis penjara total 21 tahun sejak 2008 itu mendapat pembebasan bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kepala Lapas (Kalapas) Cipinang Andika D. Prasetya membenarkan bahwa Robert sudah bebas. Hanya, dia tidak menyebut kapan tepatnya Robert keluar dari lapas. Andika juga tidak menyebut detail alasan pemberian PB. "Oh, (Robert Tantular, Red) sudah bebas, tahun ini," ujarnya saat ditemui Jawa Pos Senin malam (10/12) seraya masuk mobil. Jawa Pos kembali mengonfirmasi Andika pagi kemarin (11/12) melalui pesan singkat. Dia lalu menjelaskan perihal PB Robert tersebut. Menurut dia, Robert mendapat PB pada 25 Juli. Dia mengatakan, setiap orang yang menjalani hukuman pasti akan mendapat keringanan atau pengurangan masa tahanan. ''Ya para tahanan memiliki hak tersebut dalam proses hukum yang berlaku,'' katanya. Menurut Andika, PB diberikan kepada narapidana (napi) yang berkelakuan baik selama mendekam di tahanan. Napi juga harus mengikuti program-program yang ada di dalam lapas. Dia menilai, Robert tidak melanggar aturan lapas. Robert dianggap berbuat baik dengan mengikuti persyaratan yang ditentukan. Hal itu yang membuat Robert dapat bebas lebih cepat. ''Sebaliknya, jika melakukan pelanggaran hukum (selama di lapas, Red), maka masa tahanannya akan diulang dari awal lagi,'' tambahnya. Hanya, saat didesak perihal detail remisi yang diperoleh Robert selama di lapas, Andika belum bisa menjelaskan. Dia juga belum bisa menerangkan secara terperinci terkait syarat-syarat yang telah dipenuhi Robert sehingga bisa mendapatkan PB. ''Nanti ada waktunya untuk memberi tahu kepada publik terhait hal tersebut,'' kilah Andika. Bagi dia, informasi tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Yakni, Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Jawa Pos kemarin juga berupaya meminta penjelasan Robert. Jawa Pos mendatangi sebuah rumah di Jalan Simprug Golf 14 Kav A1 No 10, RT 2/RW 8, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sesuai informasi yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung (MA), Robert berdomisili di alamat tersebut. Rumah itu berada di kompleks elite. Tidak jauh dari perumahan mewah Permata Hijau. Namun, Robert sudah tidak menempati rumah itu. Menurut petugas keamanan, bangunan yang berukuran cukup besar dan mentereng tersebut tidak lagi ditinggali Robert, tetapi ditempati keluarga Harun. ''Dulu memang yang punya Pak Robert, sekarang sudah tidak lagi,'' paparnya. Andi Simangunsong, kuasa hukum Robert dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, juga mengaku tidak tahu-menahu soal pemberian PB Robert. ''Mengenai itu (pembebasan bersyarat, Red), saya bukan kuasanya lagi,'' tuturnya. Meski memungkinkan mendapat PB, bebasnya Robert dari Lapas Cipinang tahun ini terasa begitu cepat. Bila dihitung berdasar akumulasi vonis hakim, Robert sejatinya mendapat hukuman penjara 21 tahun terhitung sejak 2008 (dihitung sejak masa penahanan di tahap persidangan). Artinya, mantan direktur utama (Dirut) PT Century Mega Investindo itu setidaknya baru bebas murni pada 2029. Apakah bebasnya Robert berpengaruh terhadap percepatan penyelidikan kasus Century yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjamin bahwa penyelidikan kasus Century akan tetap berlangsung. "Siapa yang menghentikan? Nggak ada yang menghentikan kan?" katanya kemarin. Dia meminta masyarakat bersabar. Sebab, proses penyelidikan tetap dilakukan. "Kasus ini tidak pernah berhenti. Kalau masuk ke penyidikan pasti kita umumkan," ujar Saut.&nbsp;

Eks Bos Century Bebas, Divonis 21 Tahun, Dijalani Hanya 10 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-bailout-bank-century-dilanjutkan-statusnya-siap-ke-penyidikan_m_214082.jpeg" alt="Jubir KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK akhirnya melanjutkan penanganan kasus skandal korupsi bailout Bank Century. Keputusan itu diambil pimpinan KPK pada Senin (14/5). "Penanganan kasus ini (Century) diteruskan," kata Jubir KPK Febri Diansyah kemarin (19/5). Sikap tersebut diambil setelah para komisioner mendengarkan paparan hasil kajian kasus yang merugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut dari tim penyidik dan tim penuntut. Kajian tersebut secara umum menguraikan peran sejumlah aktor yang terlibat dan alat bukti apa saja yang bisa memperkuat peran itu. Febri memerinci, setidaknya ada tiga ruang lingkup yang diuraikan tim kasus Century di hadapan pimpinan. Yakni, terkait dengan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Century. Nilai bantuan FPJP itu Rp 650 miliar. Kemudian, lingkup yang diuraikan adalah penetapan Bank Century sebagai bank berdampak sistemik. "(Lingkup) yang ketiga adalah PMS (penyertaan modal sementara, Red)," tambahnya. Selain tiga hal itu, Febri menyatakan, pihaknya juga menyoroti proses merger dan permasalahan Bank Century jauh sebelum diselamatkan BI. Berdasar kajian tersebut, KPK sebenarnya sudah bisa menaikkan status perkara itu ke penyidikan. Sebab, kecukupan alat bukti yang diperlukan untuk dimulainya penyidikan sudah dikantongi KPK.&nbsp;

Kasus Bailout Bank Century Dilanjutkan, Statusnya Siap ke Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/doakan-boediono-mahfud-md-dia-orang-baik_m_204193.jpeg" alt="Mahfud MD tak yakin kalau Boediono terlibat langsung dalam kasus Bailout Bankk Century." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD tak yakin kalau Boediono terlibat langsung dalam kasus Bailout Bankk Century.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak yakin Wakil Presiden RI 2009-2014 Boediono benar-benar terlibat dalam kasus korupsi bailout Bank Century pada 2008. Mahfud berpandangan, kejadian yang menimpa Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM tersebut didorong oleh situasi dan kondisi saat itu. "Feeling saya, Pak Boediono itu orang baik, orang bersih. Seumpama ada kesalahan, ya itu bukan kesengajaan. Bisa jadi dia terjebak hingga membuatnya lalai," kata Mahfud saat ditemui di Jogjakarta oleh Jawa Pos Radar Jogja, Kamis&nbsp;(12/4). Komentar Mahfud itu terkait putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK supaya menetapkan status tersangka kepada Boediono. Secara prosedur, lanjut dia, tidak ada yang salah. Dalam arti, pengadilan diperbolehkan untuk memerintahkan KPK agar menetapkan status tersangka kepada <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204133/pengamat-kpk-menetapkan-tersangka-bukan-dari-keputusan-hakim" target="_blank">Boediono</a>. "Nah, itu kalau prosedurnya. Tapi, kalau substansinya, saya kok nggak yakin orang sebaik Pak Boediono, gaya hidupnya juga gitu-gitu saja," katanya. Menteri Pertahanan era pemerintahan Gus Dur itu akan melihat lebih lanjut fakta hukum yang ada. Siapa pun, jelas dia, harus menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Namun, sebagai teman baik, Mahfud mengaku tidak sampai hati dengan situasi yang harus dihadapi Boediono saat ini. "Kita ikuti, kita doakanlah. Pak <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203758/ma-tegaskan-kpk-harus-jalankan-putusan-pn-jaksel-soal-century" target="_blank">Boediono</a> ini kan orang kita, orang Jogjakarta juga, mudah-mudahan baik-baik saja," harapnya.&nbsp;

Doakan Boediono, Mahfud MD: (Dia) Orang Baik!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-kpk-menetapkan-tersangka-bukan-dari-keputusan-hakim_m_204133.jpeg" alt="Nadia Mulya bersama Ibu dan Koordinator LSM MAKKI Boyamin mendatangi KPK, Jakarta, Kamis (12/4)" width="100%">
<figcaption>Nadia Mulya bersama Ibu dan Koordinator LSM MAKKI Boyamin mendatangi KPK, Jakarta, Kamis (12/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menerbitkan keputusan bernomor 24/Pid Prap/2018/PN.Jkt.Sel, kasus bailout Bank Century menuai beragam polimek. Di sisi lain, kemarin (12/4) keluarga Budi Mulya, terpidana kasus korupsi bailout Bank Century, mendatangi KPK untuk menuntut melaksanakan keputusan tersebut. Pakar hukum pidana TPPU Universitas Trisakti Yenti Ganarsih menilai putusan PN Jakarta Selatan tidak tepat. "Putusan kok harus menersangkakan. Tidak bisa lah," kata Yenti saat menjadi pembicara dalam diskusi di Media Center DPR kemarin. Menurut dia, menetapkan tersangka merupakan kewenangan penyidik, bukan hakim. Jika <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203758/ma-tegaskan-kpk-harus-jalankan-putusan-pn-jaksel-soal-century" target="_blank">KPK</a> tidak punya dua alat bukti, bagaimana lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu menetapkan seseorang sebagai tersangka. Yenti mengatakan, tidak mempunyai alat bukti itu bisa saja disebabkan KPK memang tidak mengumpulkan bukti. Atau, belum menemukan bukti. Menurut dia, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203971/keluarga-terpidana-kasus-century-desak-kpk-segera-tetapkan-tersangka" target="_blank">KPK</a> bisa mengambil semangat dari putusan itu dalam menuntaskan kasus tersebut. Jadi, komisi antirasuah didorong untuk mengusut tuntas perkara yang sudah lama mandek itu. Namun, sekali lagi, dia menegaskan bahwa KPK tidak boleh menersangkakan orang karena perintah hakim. "KPK menetapkan orang sebagai tersangka karena mempunyai dua alat bukti, bukan perintah hakim," tegasnya. KPK harus bergerak cepat menyelesaikan kasus bailout <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204075/didesak-segera-tetapkan-tersangka-kasus-century-begini-tanggapan-kpk" target="_blank">Bank Century</a> yang tiga tahun berhenti sejak Budi Mulya divonis bersalah pada 2015. Mantan deputi gubernur BI itu divonis penjara 15 tahun. Dia juga mengkritik KPK yang selama ini menyebutkan nama-nama dalam surat dakwaan, tapi status mereka tidak jelas. Jika disebutkan, seharusnya mereka sudah menjadi tersangka. "Mereka baru jadi saksi," ucapnya. Misalnya, kasus e-KTP. Dalam surat dakwaan, komisi itu menyebutkan banyak nama, tapi sampai sekarang tidak jelas status mereka. Menurut dia, KPK tidak boleh seperti itu. Jika mereka dianggap melakukan tindak pidana bersama-sama, alat buktinya harus cukup. Kalau alat bukti tak cukup, nama mereka harus dipisah. Sementara itu, Nadia Mulya, putri Budi Mulya, merasa ayahnya menjadi korban dalam kasus bailout Bank Century. "Bapak saya dikorbankan," katanya saat mendatangi gedung KPK kemarin. Nadia merasa hukuman yang ditimpakan kepada ayahnya tidak adil. "Bapak saya mendapat hukuman yang menurut saya kejam untuk seseorang yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan," tuturnya. Karena itu, Nadia meminta keadilan untuk keluarganya. "Jadi, kalau mau bilang kasus Century itu, tidak bisa hanya Budi Mulya seorang," tegas finalis Puteri Indonesia 2004 tersebut. Dia menekankan, putusan PN Jaksel terkait kasus yang menjerat ayahnya seharusnya menjadi momentum bagi KPK untuk menyelesaikan pekerjaan. "Kalau demi keadilan memang harus ditetapkan tersangka baru, harus ada pengadilan lagi," tuntutnya. Di sela-sela wawancara dengan awak media kemarin, Nadia juga kembali menceritakan pertemuan antara ayahnya dan Boediono di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin dua tahun lalu. Dalam pertemuan yang turut disaksikan olehnya, sambung Nadia, Boediono memang tidak banyak bicara. Selain meminta maaf, mantan wakil presiden (Wapres) itu sempat mengusulkan agar Budi Mulya menggiring opini media. Berdasar keterangan Nadia, memang tidak ada intervensi dari Boediono saat itu. Hanya, dia dan ayahnya merasa heran dengan kedatangan mantan gubernur BI tersebut. "Saat itu beliau (Boediono) mengatakan, oke bagaimana kalau kita menggiring opini media untuk mengatakan ini adalah kebijakan yang tak dapat dipidanakan," terang ibu tiga anak tersebut. Meski demikian, tidak pernah ada kesepakatan apa pun dari pertemuan itu. Hanya, sampai saat ini Nadia dan keluarganya masih bertanya-tanya. Sebab, mereka yakin Boediono tahu banyak hal terkait dengan kasus bailout Bank Century. "Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan," ucap dia. "Bahwa bapak saya dalam melaksanakan tugasnya sebagai deputi bidang moneter (BI), dialah yang ditumbalkan sebagai satu-satunya orang yang harus menjalani hukuman yang sangat berat ini," tegas dia. Menanggapi kedatangan Boyamin bersama keluarga Budi Mulya kemarin, Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menjelaskan, instansinya tidak pernah menghentikan penanganan perkara kasus bailout Bank Century. Berkaitan dengan putusan praperadilan yang diketuk PN Jaksel, sampai saat ini KPK masih mempelajari. Dia pun meyakinkan instansinya segera menyelesaikan analisis putusan tersebut dan mengambil kesimpulan. Untuk kelanjutan penanganan perkaranya, Febri mengakui bahwa sejauh ini instansinya masih mendalami banyak hal. Yang pasti, ada atau tidak ada putusan tersebut, kata dia, penanganan perkara kasus bailout Bank Century terus berjalan. Instansinya harus sangat berhati-hati lantaran penetapan tersangka tidak dilakukan sembarangan. "Penetapan tersangka itu baru bisa dilakukan (apabila ada) bukti permulaan yang cukup," imbuh Febri.&nbsp;

Pengamat: KPK Menetapkan Tersangka Bukan dari Keputusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/boediono-tak-bisa-dikonfirmasi-dari-jogjakarta_m_203711.jpeg" alt="Mantan Wakil Presiden Boediono" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Presiden Boediono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono belum bisa dikonfirmasi dari Jogjakarta terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkannya sebagai tersangka. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu tidak berada di kediamannya di Jogja. Dari pantauan JawaPos.com di kediamannya di Jalan Sawitsari M-2, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) pada Rabu (11/4) malam tampak sepi. Hanya seorang petugas keamanan yang berjaga di pos depan rumahnya.  "Saya hanya menjaga aset-aset beliau di rumah ini. Kalau tentang Pak Boediono, saya tidak tahu, di Jakarta atau di mana tidak tahu," kata petugas keamanan yang enggan menyebutkan namanya tersebut.  Petugas tersebut hanya memastikan kediaman itu masih ditinggali. Namun ia tak menyebut kapan terakhir kali Boediono menyambangi rumahnya di Jogjakarta. "Kalau mau ambil gambar (foto) silakan, saya tidak melarang," ucap pria berpakaian batik itu. Sebelumnya, PN Jakarta Selatan memerintahkan KPK untuk menetapkan mantan Gubernur BI Boediono sebagai tersangka kasus bailout Bank Century. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan jika pihaknya menghormati putusan PN Jaksel. KPK, menurutnya, akan mempelajari putusan tersebut sebelum menindaklanjutinya. "KPK akan mempelajari putusan itu dan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan karena amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada," katanya.

Boediono Tak Bisa Dikonfirmasi dari Jogjakarta