<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabarhakam-Agus-Andrianto-3-1.jpg" alt="Polri Irjen Agus Andrianto usai dilantik menjadi Kabarhakam Polri di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Posisi Irjen Agus Andrianto Agus Andrianto menggantikan Komjen Firli Bahuri, yang akan menjadi Ketua KPK. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Polri Irjen Agus Andrianto usai dilantik menjadi Kabarhakam Polri di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Posisi Irjen Agus Andrianto Agus Andrianto menggantikan Komjen Firli Bahuri, yang akan menjadi Ketua KPK. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bursa calon Kapolri baru semakin memanas. Nama-nama pengganti Jenderal Pol Idham Azis semakin mengerucut. Salah satu yang dianggap paling kuat adalah Komjen Pol Agus Andrianto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Polri.  Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, siapapun pengganti Idham Azis harus memiliki loyalitas dan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, figur tersebut juga harus mampu mengkonsolidasikan internal kepolisian, dan ikut serta dalam upaya penanganan Covid-19.  “Kapasitas dan kapabilitasnya yang bisa diterima senior maupun junior di tubuh Polri, dan kualitas kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah di internal ataupun eksternal kepolisian,” kata Neta kepada wartawan, Senin (28/12).  Sosok seperti Agus dianggap cukup mumpuni untuk memenuhi kriteria tersebut. lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989 selama berkarir telah menduduki jabatan penting, serta dianggap berhasil menjalankan tugas.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/12/2020/ketiga-komjen-ini-disebut-sebut-paling-berpeluang-gantikan-idham-azis/">Ketiga Komjen ini Disebut-sebut Paling Berpeluang Gantikan Idham Azis</a>  Seperti saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, Agus mampu mengamankan situasi dan kondusifitas saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di wilayah tersebut. Dia juga saat ini menjalankan tugas sebagai Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19. Dengan jabatan itu, Agus harus memastikan para Kasatgas 1-6, Kapusdalops, Kasetops, Kaposko, Kaminops, dan Kasubsatgas Opspus Kontinjensi membuat rencana kegiatan operasi pandemi Covid-19.  Selain itu, Agus juga dikenal sebagai pelopor ketahanan pangan selama pandemi Covid-19. Prediksi kelangkaan pangan oleh Badan Pangan Dunia atau FAO ditanggapi serius oleh Agus dengan berbagai program ketahanan pangan. Seperti, bakti sosial dengan membagikan sembako gratis bagi masyarakat terdampak Covid-19.  Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah ini tersorot publik saat menangani kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016 silam. Saat itu, Agus merupakan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dia memimpin langsung tim penyidik yang berjumlah 27 orang hingga kasusnya tuntas.  Kendati demikian, langkah Agus menjadi Kapolri baru juga tidak akan terlalu mudah. Sebab, masih ada dua Jenderal lainnya yang berpotensi kuat menjadi saingan. Mereka yaitu Komjen Gatot Eddy Pramono yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri dan Komjen Boy Rafli Amar saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=E9FpiGW6A68

Disebut Calon Kuat Kapolri, Komjen Agus Pernah Usut Kasus Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/14-menit-habib-rizieq-menyeru-dari-makkah-tak-terduga_m_150657.jpeg" alt="Habib Rizieq" width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski berada di Arab Saudi, Habib Rizieq Shihab tetap memantau perkembangan terkini di Indonesia. Dia bahkan mengetahui adanya pidato tendensius dari politikus Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat. Melalui video berdurasi 14 menit 29 detik, Rizieq mengingatkan pada penegak hukum untuk memroses pernyataan Victor serta tidak mengulangi apa yang terjadi dalam masalah Ahok. "Saya peringatkan kepada para penegak hukum agar tidak mencari alasan apapun untuk melindungi penista agama seperti yang pernah terjadi dalam kasus Ahok," tegas dia. Imam Besar Front Pembela Islam ini menerangkan, tak ada yang kebal hukum di Indonesia. Menurut dia, siapa saja yang bersalah serta siapa saja tidak mematuhi hukum, kata dia, mesti diolah dengan hukum. Bila sistem hukum jalan, adil, serta jujur sesuai ketentuan yang berlaku di NKRI, dia percaya masalah Victor tidak akan jadi kegaduhan nasional. Tetapi, Rizieq mewanti-wanti, jangan salahkan umat Islam bila sangat terpaksa mesti kembali mengadakan tindakan besar bela Islam jilid kedua bila masalah Victor dipolitisasi membuat perlindungan penista agama. "Saya serukan, dari Kota Suci Makkah Al-Mukarromah, kepada seluruh Bangsa Indonesia, ayo tahan dan proses hukum Viktor Bungtilu Laiskodat. Ayo tegakkan keadilan. Ayo jaga kerukunan antarumat beragama untuk keutuhan NKRI tercinta. Ayo, jaga Indonesia damai dan berkah. Allahuakbar," seru dia.

14 Menit Habib Rizieq Menyeru dari Makkah, Tak Terduga!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bela-ahok-peneliti-cantik-amerika-beberkan-hasil-temuannya_m_148181.jpeg" alt="Alison DiMase ketika menggelar Konferensi Pers yang di Kantor SETARA Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/8)." width="100%">
<figcaption>Alison DiMase ketika menggelar Konferensi Pers yang di Kantor SETARA Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama, menggambarkan keberadaan hukum penodaan agama bisa digunakan untuk menjustifikasi intoleransi dan ujaran kebencian. Hal itu dikatakan Peneliti Fletcher Scool of Law and Diplomacy USA, Alison DiMase. "Hukum penodaan agama tidak kompatibel dengan masyarakat demokrasi seperti di Indonesia. Ini melukai pluralisme keberagamaan di negara ini," ujar Alison dalam Konferensi Pers yang digelar di Kantor SETARA Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/8). Menurutnya, Ahok telah menjadi korban Hukum Penodaan Agama dan mengakibatkan berkembangnya ekstrimisme serta identitas politik religius. Dia mengungkapkan, setidaknya ada 5 negara di dunia yang masih menggunakan hukum penodaan agama. Mereka adalah Indonesia, Jerman, Mesir, Pakistan dan Nigeria. Padahal, kata dia, hukum penodaan agama itu ilegal dalam hukum internasional. "Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang tak boleh dilarang oleh pemerintah dalam situasi apapun," tegasnya. Diungkapkan, biasanya hukum penodaan agama diluar batasan yang ada. Hal itu digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Dan hal ini berimplikasi pada kebebasan beragama dan hak kaum minoritas, kebebasan berekspresi dan rule of law. "Biasanya hukum penodaan agama diimplementasikan hanya untuk melindungi agama mayoritas. Dan tidak proporsional kepada agama minoritas. Juga, memberi keleluasaan bagi kelompok garis keras untuk melakukan aksi intoleran terhadap kelompok minoritas," tandasnya.

Bela Ahok, Peneliti Cantik Amerika Beberkan Hasil Temuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/nih-bocoran-aktivitas-keseharian-ahok-di-dalam-rutan_m_134410.jpeg" alt="Terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir sebulan ini, terpidana kasus penistaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.&nbsp; Belum diketahui kapan bekas Gubernur DKI Jakarta itu akan kembali menghuni Lembaga Permasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur. Salah seorang pengacara Ahok, Wayan Sudhirta mengaku belum mengetahui sampai kapan kliennya menghuni di Mako Brimob. "Belum tahu. Pengadilan itu kan mempunyai kewenangan penahanan dan kewenangan itu masih ada sampai hari ini," kata Wayan saat dihubungi wartawan, Kamis (1/6). Pihaknya belum mendapatkan informasi kapan Ahok kembali dipindahkan ke Cipinang. Kendati demikian, Wayan mengungkapkan kalau kondisi kliennya saat ini lebih bersemangat dan bagus secara fisik. "Lebih semangat, fisiknya lebih bagus. Dia nulis bahkan sekarang ada lembaran per hari. Banyak nerima surat sekarang," pungkasnya. (ipk/rmol/mam/JPG)

Nih Bocoran Aktivitas Keseharian Ahok di Dalam Rutan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/tak-cabut-banding-kasus-ahok-kejagung-dinilai-jadi-pembela-terdakwa_m_134176.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap Kejaksaan Agung yang enggan mencabut banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap vonis dua tahun penjara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dipandang aneh Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i. Dia menilai, Kejaksaan Agung kini berubah fungsi menjadi pembela terdakwa. "Sikap kejaksaan ini bagus juga, imagenya bisa menjadi pembela terdakwa," sindirnya di Jakarta, Kamis (1/5). Syafi'i lantas mengatakan, mungkin sebentar lagi ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk mengubah fungsi dari Kejaksaan Agung dari penuntut umum atau jaksa pengacara negara. "Kejaksaan Agung tidak lagi menjadi pengacara negara tetapi menjadi pembela terdakwa tertentu. Mungkin akan keluar Perppu nya, tapi kita tidak tau," sindir&nbsp;politikus Partai Gerindra itu. Sebelumnya, Ahok dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar pasal 156a KUHP karena ucapannya yang dianggap menista agama di Kepulauan Seribu. Dia kala itu mengatakan untuk tidak mau dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 kepada masyarakat yang notabene nelayan di sana. Karena terbukti melanggar Pasal 156a, PN Jakarta Utara pun menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Ahok. Tak lama, Ahok dan tim kuasa hukumnya mengajukan banding. Langkah itu pun diikuti Kejaksaan Agung lantaran menganggap vonis itu tak sesuai dengan tuntutan mereka yang hanya mengenakan Ahok pasal 156 KUHP. Namun, selang beberapa hari, Ahok pun mencabut bandingnya di Pengadilan Tinggi DKI. Namun, tidak serta merta diikuti Kejaksaan Agung Institusi yang dipimpin M Prasetyo itu mengaku masih membutuhkan pertimbangan komprehensif apakah harus tetap melanjutkan banding atau tidak. Merujuk dari upaya banding jaksa yang belum dicabut tersebut, akhirnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjuk empat majelis hakim yang akan menangani perkara banding Ahok. Mereka adalah Imam Sugudi sebagai Ketua Majelis Hakim, Elang Prakoso Wibowo, Daniel Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak sebagai anggota. (dna/JPG)

Tak Cabut Banding Kasus Ahok, Kejagung Dinilai Jadi Pembela Terdakwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kenapa-kasus-ahok-dibawa-ke-padang-cukup-di-jakarta-saja_m_130527.jpeg" alt="Seorang ulama Kota Padang sedang berdiskusi dengan warga terkait adanya isu aksi bakar lilin yang kabarnya akan dilakukan di sekitar monumen gempa, Senin (15-5) malam." width="100%">
<figcaption>Seorang ulama Kota Padang sedang berdiskusi dengan warga terkait adanya isu aksi bakar lilin yang kabarnya akan dilakukan di sekitar monumen gempa, Senin (15-5) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi bakar lilin untuk dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama cukup viral di media sosial (medsos). Aksi itu tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tapi meliputi di sejumlah kota lainnya. Bahkan sempat viral di medsos aksi serupa bakal berlangsung di Kota Padang pada Senin (15/5). Namun informasi itu tidak ada alias hoax. Menurut informasi yang beredar di medsos aksi bakar 1.000 lilin untuk Ahok akan dilakukan di kawasan Tugu Gempa, Kota Padang, Senin malam (15/5), tapi tidak terbukti. Atas informasi itu aparat kepolisian sempat melakukan pengamanan. Jika benar ada&nbsp; aksi itu, maka akan dibubarkan. Karena dianggap bisa mengganggu kerukunan warga. Pantauan Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin (15/5) sekitar pukul 20.00 WIB ratusan orang yang terdiri dari warga, aktivis Indonesyam Muslim Care atau Lembaga Kemanusiaan yang aktif di bidang dakwah, petugas Satpol PP dan kepolisian terlihat berkumpul di sekitar Tugu Gempa Padang. Kehadiran mereka untuk antisipasi agar aksi tersebut tidak berlangsung. Direktur Indonesyam Muslim Care Abu Sholeh Al Anshary mengatakan umat muslim di Padang sangat menolak adanya kegiatan aksi bakar 1.000 lilin yang informasinya beredar di medsos. &rdquo;Kenapa kasus Ahok dibawa ke Padang, cukup di Jakarta saja. Ini sepertinya ada gerakan masif dari kelompok tertentu yang ingin memancing,&rdquo; ujarnya. Abu Sholeh mengatakan, selama ini tidak ada yang menghina kelompok tertentu di Padang. &rdquo;Kita tidak pernah menghina mereka, ingat negeri ini negeri para ulama dan mujahid, jika memancing terus para muslimin akan bergerak. Di Padang semua orang saling toleran, saling menghargai selama ini tidak pernah ada yang dizalimi,&rdquo; tegasnya. Jika malam itu ada aksi bakar 1.000 lilin, pihaknya akan membubarkan dengan baik-baik. Lurah Belakang Tangsi M Sidik yang juga memantau di kawasan Tugu Gempa menyebutkan, dirinya dapat informasi akan adanya aksi bakar 1.000 lilin dari media jejaring sosial. &rdquo;Saya baca di Whatsapp akan ada aksi seribu lilin yang melibatkan dua sekolah di sini, dan setelah dikonfirmasi ternyata tidak ada yang akan melakukan aksi tersebut,&rdquo; jelasnya. M Sidik melanjutkan, masyarakat Kelurahan Belakang Tangsi sangat menolak aksi bakar 1.000 lilin. Kelurahan ini memiliki semboyan &ldquo;Bersatu Elok Tertib Aman, Adil Damai Agamais&rdquo;. &ldquo;Kami butuh kedamaian, walaupun kami terdiri dari berbagai macam etnis tapi kami damai,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz menuturkan, informasi akan adanya aksi bakar 1.000 lilin hanya isu. Dia menjamin aksi tersebut tidak akan terjadi di Kota Padang. &ldquo;Warga Kota Padang jangan cemas, saya memastikan tidak ada aksi tersebut (bakar lilin untuk Ahok). Aksi itu diduga hanya ingin memanas-manasi. Oleh sebab itu, masyarakat jangan terbawa arus. Kami siap membubarkan aksi tersebut jika digelar karena sudah melanggar,&rdquo; ungkapnya. Menurut Kapolresta, sejak beredarnya informasi akan adanya aksi tersebut, pihaknya langsung mengambil sikap cepat ambil dengan menyebarkan anggota intel, buser dan sabhara. &ldquo;Semuanya dikerahkan untuk menjaga warga Kota Padang agar tidak terpancing dengan isu tersebut. Jika aksi berlangsung malam itu, kami sudah siapkan mobil patroli dan water canon untuk membubarkan massa karena ilegal,&rdquo; tandasnya. (oo/e/iil/JPG)

"Kenapa Kasus Ahok Dibawa ke Padang, Cukup di Jakarta Saja"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/hukuman-ahok-lebih-tinggi-dari-tuntutan-jpu-ini-komentar-jaksa-agung_m_129577.jpeg" alt="Jaksa Agung HM Prasetyo." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung HM Prasetyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah divonis selama dua tahun penjara. Putusan itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni setahun dengan dua tahun masa percobaan. Menanggapi lebih tingginya hukuman itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menilai, vonis itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam persidangan yang ada. "Tidak apa-apa hakim menyatakan seperti itu," ucapnya di Jakarta, Jumat (12/5). Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) ini juga tidak mempermasalahkan vonis yang dijatuhkan terhadap Ahok berbeda dengan tuntutan JPU. Karena hal itu kata dia biasa saja. "Beda pendapat dengan hakim ya itu biasa terjadi, itu tidak jarang, sering terjadi," sambung mantan politikus Partai NasDem ini. Dia menegaskan, yang penting masing-masing pihak menjalankan mekanisme hukum yang berlaku, bilamana tidak puas dengan putusan Majelis Hakim di pengadilan. Misalnya, dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. "Jadi enggak ada istilah tekanan-tekanan," tambah dia. Diketahui bahwa Ahok divonis 2 tahun atas kasus penodaan agama. Ahok dianggap menistakan agama Islam saat berpidato di Kepulauan Seribu pada September 2016 silam. (elf/JPG)

Hukuman Ahok Lebih Tinggi Dari Tuntutan JPU, Ini Komentar Jaksa Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/gnpf-mui-bakal-bersikap-kalau-putusan-hakim-untuk-ahok-seperti-ini_m_128549.jpeg" alt="Massa GNPF MUI saat unjuk rasa ke Mabes Polri beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Massa GNPF MUI saat unjuk rasa ke Mabes Polri beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwai Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) bakal bersikap terhadap apapun vonis yang diputuskan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terhadap terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama. Salah satu petinggi GNPF-MUI, Habib Novel Bamukmin mengatakan, pihaknya sangat menantikan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim besok, Selasa (9/5). Sebab putusan itu akan menjadi landasan sikap GNPF-MUI untuk ke depannya. "Bila maksimal, kami akan terima, kalau tidak maka ada yang harus kami siapkan," kata dia, Senin (8/5). Lebih lanjut Habib Novel menyebutn, bentuk sikap yang akan dibahas GNPF MUI, jika Ahok dihukum ringan. "Nanti tim advokat GNPF MUI akan rapatkan bentuk sikap setelah adanya putusan hakim," kata Habib Novel Bamukmin yang juga Sekjen DPP Front Pembela Islam (FPI) itu. Dia berharap hakim nanti bisa memberikan hukuman yang maksimal, dan tak sependapat dengan jaksa. "Cuma kami berharap hakim memberikan lebih di atas tuntutan sebagai penebus dosa hakim yang tidak memenjarakan Ahok setelah 20 kali sidang," tambah dia. Diketahui agenda sidang putusan terhadap terdakwa Ahok akan berlangsung besok, Selasa (9/5). Sidang itu akan berlangsung di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.(elf/JPG)

GNPF-MUI Bakal Bersikap Kalau Putusan Hakim untuk Ahok Seperti Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/aksi-55-tuntut-ahok-segera-dibui-ini-jawaban-ma_m_127957.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hari ini (5/5) massa dari sejumlah organisasi Islam melakukan demonstrasi bertajuk Aksi 55. Mereka menuntut agar majelis&nbsp;hakim kasus penistaan agama yang menjerat Ahok, mendapat hukuman yang semestinya. &nbsp; Menanggapi hal ini, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi menegaskan, aksi apapun tidak boleh menginvervensi proses hukum. Sebab,&nbsp;dalam menentukan vonis, majelis hakim harus bebas dari tekanan manapun. &nbsp;&nbsp; "Masalah persidangan MA tidak bisa diintervensi, dan tidak bisa ada campur tangan dari siapapun dalam memutus perkara&lrm;," ujar Suhadi&nbsp;saat dihubungi, Jumat (5/5). Suhadi juga memperpersilahkan beberapa perwakilan dari massa aksi menemui pimpinan MA. Namun hal itu bukan untuk memberikan desakan&nbsp;terhadap vonis Ahok. Melainkan berdiskusi saja. "MA hanya dengarkan keinginan saja, kalau sampai meminta (Ahok tidak divonis bebas) tidak bisa," katanya. Sekadar informasi, aksi pada Jumat (5/5) ini, jelang vonis Ahok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI)&nbsp;akan menggelar aksi.&nbsp; Itu dilakukan untuk menuntut mantan Bupati Belitung Timur itu dijebloskan penjara, lantaran telah melakukan dugaan penistaan agama&nbsp;dengan mengutip Surat Al Maidah&lrm; ayat 51. Aksi sendiri dimulai dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal yang kemudian berjalan kaki menuju Mahkamah Agung (MA), guna menyampaikan&nbsp;tuntutannya. Sementara, vonis hakim atas kasus dugaan penodaan agama terhadap Ahok, sesuai rencana akan dilakukan pada Selasa (9/5) di Auditorium&nbsp;Kemeterian Pertanian, Ragunan, Jakarta.(cr2/JPG)

Aksi 55 Tuntut Ahok Segera Dibui, Ini Jawaban MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/karena-ahok-politik-identitas-makin-menguat_m_127693.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gaya berpolitik yang ditampilkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menimbulkan pergeseran politik di tanah air. Sejak kemunculan Ahok dengan kasus dugaan penistaan agama, kini politik identitas semakin menguat. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, politik identitas yang dipicu oleh ucapan-ucapan Ahok yang dinilai menistakan agama Islam. "Kalau nggak ada (ucapan itu) mungkin nggak akan sekental ini (politik identitas)," ujarnya Rabu malam, (3/5). Kendati demikian, kata Fadli, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai politik identitas itu. Sebab gaya seperti ini sudah lumrah dalam khasanah perpolitikan. Gaya ini seperti sudah lama ada di tanah air. "Jangan gagal paham jadinya. Jadi jangan diutak-atik lagi," tegasnya. Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, umat Islam di Indonesia itu lebih toleran di dunia. Tidak ada yang lebih toleran dari Indonesia. Karena itu, dia berharap isu radikalisme tidak diblow-up lebih kencang lagi. "Ini jangan diangkat-angkat menjadi sesuatu momok yang besar. Saya kira sembilan puluh sembilan persen umat di Indonesia umat yang toleran, menghargai perbedaan dan Pancasila," tuturnya. Soal efek domino dalam Pilkada di daerah lain menginginkan pemimpin yang seagama, menurut Fadli itu sah-sah saja. Namun dia dan Partai Gerindra juga tidak melarang orang lain untuk maju. "Tapi kalau kita memkampanyekan seperti itu, dimana salahnya? Kan tidak ada yang salah di situ," ucap legislator asal Jawa Barat itu. (dna/JPG)

Karena Ahok, Politik Identitas Makin Menguat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus ahok

Berita Terkini