<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengacara-tiga-terdakwa-abu-tours-masih-ragu-untuk-ajukan-banding_m_.jpg" alt="Tiga terdakwa Abu Tours dalam sidang putusan di PN Makassar, Kamis (21/2)." width="100%">
<figcaption>Tiga terdakwa Abu Tours dalam sidang putusan di PN Makassar, Kamis (21/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tim kuasa hukum tiga terdakwa Abu Tours masih ragu untuk mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim, Kamis malam (21/2). Mereka menyatakan masih akan mendiskusikan secara internal terkait jadi atau tidaknya untuk banding. "Kami akan pikir-pikir dulu untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Apakah banding atau tidak, itu nanti akan kami pikirkan," kata perwakilan tim pendamping hukum Eflin Rotua Sinaga usai sidang putusan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Pihak kuasa hukum lebih dulu akan melakukan pembahasan internal sebelum menempuh upaya hukum banding pada tingkat Pengadilan Tinggi (PT). Mereka masih kukuh jika penanganan perkara hukum ABU Tours sudah salah sejak awal. Korban yang gagal berangkat umrah melaporkan perusahaan kepada kepolisian. Namun yang bersalah justru sekelompok orang di dalam perusahaan. "Di dalam hukum ini namanya error in persona, maka para terdakwa harus lepas dari tuntutan hukum. Karena tidak berkesesuaian laporan hingga proses perjalanan perkaranya," tegas koordinator kuasa hukum terdakwa Hendro Saryanto sebelumnya. Seperti diberitakan&nbsp;JawaPos.com&nbsp;sebelumnya,&nbsp;Pengadilan Negeri (PN) Makassar resmi menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga terdakwa perkara penggelapan dan pencucian uang jamaah Abu Tours, Kamis malam (21/2). Ketiganya masing-masing adalah mantan komisaris utama perusahaan Nursyariah Mansyur, dan Chaeruddin; serta mantan manajer keuangan perusahaan M Kasim.

Pengacara Tiga Terdakwa Abu Tours Masih Ragu untuk Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/vonis-beragam-untuk-tiga-terdakwa-abu-tours_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Pengadilan Negeri (PN) Makassar resmi menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga terdakwa perkara penggelapan dan pencucian uang jamaah Abu Tours, Kamis malam (21/2). Ketiganya masing-masing adalah mantan komisaris utama perusahaan Nursyariah Mansyur, dan Chaeruddin; serta mantan manajer keuangan perusahaan M Kasim. Amar putusan dibacakan secara bergiliran oleh hakim ketua Denny Lumban Tobing. Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan penggelapan dan pencucian uang sebesar Rp 1,2 triliun milik 96 ribu jamaah yang tersebar di 15 provinsi se-Indonesia. Para terdakwa melanggar pasal 372 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP tentang Penggelapan dan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. "Menjatuhkan terdakwa Nursyariah Mansyur pidana selama 19 tahun penjara dengan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider selama 1 tahun 2 bulan," tegas Denny. Dilanjutkan putusan yang dijatuhkan kepada mantan komisaris lainnya Chaeruddin. "Menjatuhkan terdakwa Chaeruddin dengan pidana selama 14 tahun penjara dengan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider selama 1 tahun 2 bulan," tambah Denny. Menyusul putusan yang dijatuhkan kepada mantan manajer keangan M Kasim Sunusi. "Menjatuhkan terdakwa M Kasim dengan pidana selama 16 tahun penjara dengan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan subsider selama 1 tahun 2 bulan," katanya. Ketiganya dianggap ikut terlibat dalam bisnis yang dikelola CEO Abu Tours Hamzah Mamba. Mereka turut&nbsp;membeli aset-aset perusahaan yang berasal dari uang jamaah umrah. "Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut," imbuh Denny. Vonis&nbsp;majelis hakim ini lebih ringan satu tahun dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya jaksa menuntut Nursyariah 20 tahun; Charuddin 15 tahun; dan M Kasim yang dituntut 17 tahun. Usai divonis, penasihat hukum terdakwa Eflin Rotua Sinaga mengatakan masih akan pikir-pikir untuk mengajukan banding. "Kami akan pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum banding," kata Eflin.

Vonis Beragam untuk Tiga Terdakwa Abu Tours

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pleidoi-abu-tours-pengacara-minta-3-terdakwa-dibebaskan_m_.jpg" alt="Tiga terdakwa Abu Tours dalam sidang pembacaan pleidoi di PN Makassar, Rabu (13/2)." width="100%">
<figcaption>Tiga terdakwa Abu Tours dalam sidang pembacaan pleidoi di PN Makassar, Rabu (13/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar diminta untuk membebaskan tiga terdakwa perkara penggelapan dan pencucian uang Abu Tours. Ketiga terdakwa tersebut adalah Nursyariah Mansyur dan Chaeruddin selaku mantan komisaris utama, serta mantan manajer kuangan Muhammad Kasim. Permintaan diajukan melalui kuasa hukum para terdakwa melalui pleidoi. "Terdakwa harus lepas dari hukum. Dasarnya apa? Sebab yang dilaporkan adalah Abu Tours, bukan pihak-pihak pribadi atau para terdakwa," tegas kuasa hukum terdakwa, Hendro Sariyanto dalam sidang pembacaan pleidoi di PN Makassar, Rabu (13/2). Hendro beranggapan, penanganan perkara hukum Abu Tours sudah salah sejak awal. Korban yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci melaporkan perusahaan kepada kepolisian. Namun yang jadi tersangka justru sekelompok orang di dalam perusahaan. Menurut Hendro, orang-orang Abu Tours bisa dijerat jika korporasi telah lebih dulu dikenai hukum pidana. Sedangkan pada kenyataannya, hingga kini Abu Tours sebagai korporasi belum dilimpahkan ke pengadilan. Kondisi ini dianggap berbeda dengan kasus First Travel, karena sejak awal orang pribadi memang jadi pihak terlapor. "Di dalam hukum, ini namanya error in persona, maka para terdakwa harus lepas dari tuntutan hukum. Karena tidak&nbsp;sesuai antara laporan hingga proses perjalanan perkaranya," tegas Hendro. Jaksa menganggap tiga terdakwa menggelapkan uang setoran 96 ribu jamaah umrah senilai Rp 1,2 triliun. Terdakwa dianggap menyelewengkan uang tersebut untuk keperluan pribadi, sehingga jemaah terlantar. Hendro menyatakan kasus ini tidak tepat digolongkan kasus pidana. Menurut Hendro, antara perusahaan Abu Tours dengan agen serta jamaah terjadi transaksi jual beli paket umrah. Saat perusahaan tidak bisa memberangkatkan, terjadi wanprestasi yang bisa diproses secara perdata. "Masalah itu tergolong utang piutang, bisa masuk ke gugatan perdata, masuk ke PKPU, bisa dimasukkan agar perusahan pailit," ucap Hendro. Lebih lanjut, dia juga menyatakan bila uang Rp 1,2 triliun tidak bisa disebut uang titipan jamaah. Melainkan terjadi transaksi jual beli. Sehingga tidak tepat jika perkara digolongkan sebagai penggelapan uang jamaah. "Kalau pun harus dipaksakan menjadi kasus pidana, seharusnya terdakwa dijerat karena menggelapkan uang perusahaan. Bukan uang jamaah," imbuhnya.

Pleidoi Abu Tours, Pengacara Minta 3 Terdakwa Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jpu-dorong-pengembalian-hak-korban-abu-tours-melalui-aset-sitaan_m_.jpg" alt="JPU Nana Riana." width="100%">
<figcaption>JPU Nana Riana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendorong agar kerugian yang diderita korban Abu Tours bisa diganti melalui aset perusahaan yang disita pengadilan. Selama ini, seluruh aset perusahaan dijadikan sebagai barang bukti perkara tersebut. Koordinator tim JPU Nana Riana mengungkapkan, pengajuan itu merupakan salah satu alternatif dari dua poin penting yang diselipkan dalam substansi tuntutan terhadap para terdakwa. "Barang bukti aset itu kami menilainya dan mengelompokan menjadi dua. Yang mempunyai nilai ekonomis, bermanfaat untuk jamaah dan yang tidak mempunyai nilai ekonomis," ungkap Nana, Kamis (31/1). Nana menjelaskan maksud aset bermanfaat yang dapat digunakan sebagai pengganti pengembalian kerugian jamaah. Aset itu berupa apartemen, bangunan kantor, tanah, kendaraan hingga uang. "Maka kami tuntut supaya dikembalikan kepada para korban melalui kurator," jelasnya. Sedangkan barang bukti berupa aset lain, yang tidak sama sekali mengandung nilai ekonomis, akan diajukan ke pengadilan melalui majelis hakim untuk dipertimbangkan permanfaatannya. "Seperti laporan keuangan, catatan-catatan pembukuan, kemudian buku-buku rekening dan sebagainya. Kami gunakan untuk keperluan lain yang akan kami ajukan. Khususnya badan hukumnya. Sebagai korporasi akan kami ajukan," terangnya. Selain itu, tak diselipkannya persoalan pemberangkatan seluruh korban dalam poin tuntutan karena pilihan itu di luar konteks pidana. Apalagi menyesuaikan dengan pertimbangan bahwa Abu Tours telah dinyatakan pailit&nbsp;alias bangkrut. "Kami sudah koordinasi dengan kurator untuk itu. Demi pertimbangan dari sisi keadilan dan asas manfaat yang bisa digunakan," ungkap Nana. Dalam perkara ini, terdakwa Hamzah Mamba terlebih dulu divonis. Oleh hakim, orang nomor satu dalam jajaran perusahaan Abu Tours itu dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 1,4 tahun kurungan. Menyusul tiga terdakwa lainnya yang masih menjalani sidang tuntutan.

JPU Dorong Pengembalian Hak Korban Abu Tours Melalui Aset Sitaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/daftar-kasus-kasus-kriminal-yang-menggemparkan-publik-sepanjang-2018_c_0_268998.jpg" alt="Petugas P2TP2A Makassar menggendong salah seorang bocah yang disekap oleh Memei." width="100%">
<figcaption>Petugas P2TP2A Makassar menggendong salah seorang bocah yang disekap oleh Memei.</figcaption>
</figure>

Daftar Kasus-kasus Kriminal yang Menggemparkan Publik Sepanjang 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sidang-ditunda-karena-8-saksi-tak-hadir-korban-abu-tours-kecewa_m_.jpg" alt="Bos Abu Tours Hamzah Mamba (dua dari kiri) saat berbincang dengan kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan, Senin (3/12)." width="100%">
<figcaption>Bos Abu Tours Hamzah Mamba (dua dari kiri) saat berbincang dengan kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan, Senin (3/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; Raut kekecewaan tergurat di wajah para korban Abu Tours. Pasalnya, sidang lanjutan yang sedianya digelar hari ini (3/12) di PN Makassar, terpaksa ditunda. Tertundanya sidang disebabkan delapan orang saksi tidak bisa hadir. JPU Wicaksono mengatakan, ada beberapa kendala yang jadi alasan kenapa para saksi tersebut tidak bisa hadir. Antara lain karena ada urusan mendesak dan ada agenda pribadi.&nbsp; "Sebagian dari mereka ada yang konfirmasi bisanya di hari selanjutnya. Terus ada juga yang kami mau temui, tapi tidak ada di rumahnya, ada juga yang tidak ada terkonformasi sama sekali,&rdquo; katanya.&nbsp; Sesuai agenda, delapan saksi yang bakal dihadirkan adalah orang-orang yang berprofesi sebagai Bankir. Mereka awalnya akan memberikan kesaksian di hadapan empat terdakwa. Masing-masing adalah, CEO Abu Tours Hamzah Mamba; mantan Komisaris Utama Nursyariah Mansyur, dan Chaeruddin; serta mantan Direktur Keuangan Muhammad Kasim.&nbsp; "Kami juga tidak bisa paksakan mereka datang,&rdquo; tambahnya. Pihaknya kemudian meminta kepada majelis hakim memberi toleransi. JPU akan berusaha kembali untuk mendatangkan para saksi pada agenda sidang berikutnya. Menanggapi ketidakhadiran saksi hari ini, salah satu agen sekaligus korban Abu Tours, Fahri, 43, mengaku cukup kecewa. Ia dan beberapa korban lainnya sangat berharap untuk mendengarkan keterangan para saksi tersebut. Sayangnya, harapan itu untuk sementara pupus. Fahri dan lainnya harus sabar menanti hingga sidang selanjutnya. "Mau gimana lagi kalau begini. Yang jelas kami berharap kalau bisa, tolong, JPU hadirkan saksi-saksi pada sidang selanjutnya. Kita hanya mau lihat semua kejelasan di setiap sidang," ungkapnya.&nbsp; Sidang Abu Tours akan kembali digelar Kamis pekan depan (6/12) mendatang.

Sidang Ditunda karena 8 Saksi Tak Hadir, Korban Abu Tours Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kuasa-hukum-terdakwa-abu-tours-jpu-tak-siap-hadapi-sidang-lanjutan_m_.jpg" alt="Sari Fahmi, agen Abu Tours saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim dalam sidang di lanjutan Abu Tours di PN Makassar, Rabu (7/11). " width="100%">
<figcaption>Sari Fahmi, agen Abu Tours saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim dalam sidang di lanjutan Abu Tours di PN Makassar, Rabu (7/11). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkesan tidak siap dalam gelaran sidang lanjutan perkara Abu Tours di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (7/11).&nbsp;Hal itu, diungkapkan oleh Hendro Saryanto, Ketua Tim Kuasa Hukum empat terdakwa kasus Abu Tours. Fakta ketidaksiapan JPU kata Hendro, terbukti karena, hampir seluruh saksi yang diagendakan memberikan keterangan dalam sidang lanjutan tak hadir. JPU sebelumnya, mengagendakan untuk menghadirkan lima orang saksi dalam sidang hari ini. Mereka dijadwalkan untuk memberikan kesaksian untuk para terdakwa.&nbsp; Masing-masing terdakwa adalaj H, CEO Abu Tours, Hamzah Mamba; mantan Komisiaris; Nursyariah Mansyur dan Chaeruddin serta mantan Manajer Keuangan; Muhammar Kasim.&nbsp;Kelima saksi yang merupakan agen Abu Tours dianggap berkompeten untuk mengungkap dan menjelaskan peran para terdakwa dalam mengelola keuangan jemaah.&nbsp; Namun, hingga sidang di gelar sore tadi, hanya satu orang saksi yang dihadirkan JPU. "Kelihatan sekali ini dipaksakan ya. Karena sebenarnya dalam tiga terdakwa, satu tidak ada saksinya. Tadinya mau digabung, tapi kita keberatan karena memang ini harus di split (dipisah)," kata Hendro saat memberikan keterangan usai persidangan di PN Makassar, Rabu (7/11).&nbsp; Sementara saksi yanh dihadirkan JPU yakni, Sari Fahmi. Ia berperan sebagai agen perusahaan Abu Tours. Menurut Hendro, saksi yang dihadirkan sama sekali tidak berkompeten untuk menjelaskan proses perjalanan dan peran dalam perkara terdakwa melalui perusahaan Abu Tours. "Dari keterangan saksi tadi, jelas kok tidak ada kompetensinya sama sekali dengan terdakwa. Kenal saja tidak. Itulah, karena inikan perkara individu bukan perkara korporasi (perusahaan)," jelasnya.&nbsp; Hendro mengharapkan, dalam sidang lanjutan nanti, JPU bisa lebih cermat untuk menghadirkan saksi-saksi dalam memberikan keterangan. Terpisah, Bayu salah satu tim JPU mengatakan, pihaknya telah berupaya menghadirkan seluruh saksi dalam sidang hari ini.&nbsp;Hanya saja, karena sesutu dan lain hal, saksi yang dihadirkan belum bisa memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan di dalam persidangan. "Kami sudah berusaha untuk menghadirkan saksi tetapi hari ini saksinya tidak hadir. Selanjutnya kami akan hadirkan sesuai perencanaa," singkatnya menutup.&nbsp;

Kuasa Hukum Terdakwa Abu Tours: JPU Tak Siap Hadapi Sidang Lanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-saksi-dihadirkan-kerugian-jamaah-abu-tour-mencapai-rp-12-triliun_m_.jpg" alt="Terdakwa Hamzah Mamba dalam sidang lanjutan di PN Makassar, Rabu (17/10) lalu." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Hamzah Mamba dalam sidang lanjutan di PN Makassar, Rabu (17/10) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejari Makassar menghadirkan 4 orang saksi, untuk memberikan keterangan terkait perbuatan melawan hukum terdakwa bos Abu Tours Hamzah Mamba. Mereka dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (17/10) lalu. Keempatnya terdiri dari dua jamaah korban, Manajer Manifes Abu Tours Wilayah Indonesia Timur Syarmila dan Karolin sub agen Abu Tours. Mereka secara bergantian memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Lumban Tobing. Ketua tim JPU dalam persidangan perkara Abu Tours, Tabrani mengatakan, poin substansi yang diterangkan keempatnya seputar peran terdakwa Hamzah Hamba dalam mengelola keuangan puluhan ribu jamaah melalui perusahaannya.&nbsp; Kerugian 96 ribu jamaah yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, mencapai Rp 1,2 tiriliun lebih. Keempat saksi dianggap JPU berkompeten dalam memberikan keterangan, sehingga semakin mengukuhkan perbuatan melanggar hukum terdakwa sebagaimana dakwaan dalam perkara ini.&nbsp; "Pada intinya duit itu masuk semua ke dalam rekening Abu Tours. Mekanismenya mereka memang itu begitu. Misalnya dikumpulkan dulu itu satu paket untuk sekian orang, itu yang menjadi promo sehingga orang menyetor dan tertarik," kata Tabrani, di Makassar, Sabtu (20/10). Keempatnya disebutkan bahkan sempat mengulas bagaimana peranan masing-masing dalam merekrut jamaah melalui berbagai paket promo menarik. Jika keseluruhan jamaah telah menyetor, uang kemudian langsung diberikan ke perusahaan Abu Tours yang dikelola terdakwa Hamzah Mamba cs.&nbsp; "Banyak yang mendaftar diberikan juga bonus-bonus tertentu untuk yang banyak merekrut. Itu bagi kami sama sekali tidak melemahkan, justru semakin bagus karena mekanismenya perusahaan itu memang seperti itu. Jadi intinya dana seluruh umat itu masuk ke Abu Tours," jelasnya. Terdakwa Hamzah Mamba sebelumya sempat menampik tudingan bahwa dana setoran jamaah tidak ia terima langsung di rekening perusahaan, melainkan dana itu masuk melalui agen sebelum ke rekening penampungan Abu Tours. Ditegaskan Tabrani, ada kuitansi yang membuktikan jika dana jamaah langsung masuk ke rekening perusahaan tanpa perantara. "Itukan kuitansinya jelas, bagaimana kita buktikan kuitansi itu, langsung masuk ke rekening Abu Tours. In voicenya mereka memang ada, yang jelas dan terpenting bagi kami adalah bukti kuitansi masuk ke rekening Abu Tours," tegasnya.&nbsp; Pekan depan, JPU kembali mengagendakan menghadirkan saksi-saksi lanjutan untuk memberikan keterangan terkait peran utama terdakwa Hamzah Mamba melalui perusahaannya sehingga merugikan banyak jamaah.&nbsp;

4 Saksi Dihadirkan, Kerugian Jamaah Abu Tour Mencapai Rp 1,2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/susul-bos-abu-tours-3-tersangka-diserahkan-ke-kejari-makassar_m_.jpg" alt="KASUS ABU TOURS: Tersangka Bos Abu Tours, Hamzah Mamba saat digiring ke ruang pemeriksaan Kejari Makassar" width="100%">
<figcaption>KASUS ABU TOURS: Tersangka Bos Abu Tours, Hamzah Mamba saat digiring ke ruang pemeriksaan Kejari Makassar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), baru-baru ini resmi menyerahkan tersangka lanjutan dalam kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang Abu Tours ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Tersangka diserahkan sebagai rangkaian dari tahapan kelengkapan berkas-berkas, penyerahan tersangka dan barang bukti. Masing-masing tersangka yakni mantan komisaris perusahaan Abu Tours, Nursyariah Mansyur dan Chaeruddin. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Salahuddin membenarkan penyerahan tersangka tersebut. Disebutkannya, penyerahan tersangka dan barang bukti, berkas perkara itu dilakukan pada Senin (10/9) lalu. Selain itu, berkas perkara korporasi Abu Tours yang turut serta ditersangkakan, juga diserahkan penyidik Polda Sulsel. "Untuk tiga terdakwa lain sudah dilakukan tahap dua. Sementara dalam proses penyiapan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU)," kata Salahuddin di Makassar, Jumat (14/9). Penyerahan tersangka dan barang bukti, merupakan susulan dari perjalanan proses hukum yang terlebih dulu diserahkan ke pihak Kejari Makassar. Masing-masing, CEO Abu Tours Hamzah Mamba dan mantan direktur keuangan, Muhammad Kasim. Pengadilan Negeri (PN) Makassar bahkan telah menetapkan jadwal sidang perdana, perkara yang merugikan 86 ribu lebih jamaah di 15 provinsi se-Indonesia itu. Sidang perdana untuk Hamzah Mamba dijadwalkan digelar 19 September 2018, mendatang. "Ada lebih dua orang jaksa yang disiapkan di persidangan Hamzah Mamba. Yang jelas ini tim JPU," terang Salahuddin. Terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani mengkonfirmasi kebenaran terkait proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke pihak Kejaksaan. "Semua tersangka Abu Tours sudah P-21 semua," kata Dicky melalui pesan singkat. Sejauh ini pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menyita sedikitnya Rp 250 miliar lebih aset dalam kasus tersebut. Didalamnya meliputi aset tidak bergerak seperti bangunan usaha, rumah mewah, tanah dan aset bergerak seperti sejumlah kendaraan mewah hingga uang tunai. Sitaan aset itu, dianggap Polda belum setara dengan kerugian yang menimpa 86 ribu jamaah yang tersebar di Indonesia, yang ditaksir mencapai Rp 1,4 triliun lebih. Pihak Polda juga terus melakukan upaya pencarian aset-aset lainnya yang belum diketahui keberadaanya. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 45 ayat 1 juncto pasal 64 ayat 2 Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah subsidaer pasal 372, 371 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 3,4 dan 5 Undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara.

Susul Bos Abu Tours, 3 Tersangka Diserahkan ke Kejari Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tipu-ribuan-jamaah-bos-abu-tours-segera-diadili_m_.jpg" alt="Tersangka CEO Abu Tours Hamzah Mamba saat diserahkan ke Kejari Makassar beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Tersangka CEO Abu Tours Hamzah Mamba saat diserahkan ke Kejari Makassar beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/09/2018/jadi-tersangka-karena-tangkap-kepiting-mulyadi-pilih-mengurung-diri" target="_blank"> Kasus penggelapan dan pencucian uang</a> jamaah Abu Tours dengan tersangka Hamzah Mamba segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Jadwal persidangan tersebut diketahui usai Majelis Hakim yang dipimpin oleh Denny Lumban Tobing menerima <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/09/2018/pdip-tarik-nama-nama-bacaleg-yang-jadi-tersangka-korupsi" target="_blank">berkas dakwaan</a> yang bersangkutan. &ldquo;Iya (segera disidangkan,red). Nanti tanggal 19 September (sidangnya,red),&rdquo; ucap Bambang Nur Cahyono, Humas Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (6/9). Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Makassar, Ulfadrian Mandalani mengungkapkan, bahwa pelimpahan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/09/2018/41-anggota-dprd-malang-jadi-tersangka-cak-imin-ini-pelajaran-penting" target="_blank">berkas perkara</a> Hamzah Mamba tersebut dilakukan secara terpisah. Saat disinggung terkait tersangka lain, yakni Direktur Keuangan Abu Tours, Muhammad Kasim, imbuhnya masih berada di tangan Kejari. Pelimpahan berkas Kasim masih dalam proses. "Iya, berkasnya dipisah. Hamzah Mamba sudah dilimpahkan ke pengadilan kalau Muhammad Kasim dakwaannya masih disusun tim jaksa," ujarnya baru-baru ini. Sementara untuk<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/09/2018/tangkap-kepiting-mulyadi-jadi-tersangka-polda-prosesnya-sudah-benar" target="_blank"> dua tersangka</a> lainnya, yakni, mantan Komisaris perusahaan Nursyariah Mansyur dan Chaeruddin, berkasnya masih berada di tangan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel).&nbsp; Melalui perusahaannya, Hamzah dalam kasus ini disangkakan, melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang terhadap 86 ribu lebih jamaah yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia.&nbsp; Tim penyidik Ditreskrimsus Polda, sejauh ini bahkan telah menyita sebagian besar aset milik tersangka dan perusahan. Aset ditaksir mencapai Rp 250 miliar. Sitaan aset itu, dianggap Polda belum setara dengan kerugian yang menimpa 86 ribu jamaah yang tersebar di Indonesia, yang ditaksir mencapai Rp 1,4 triliun lebih.&nbsp; Tersangka Hamzah Mamba disangkakan melanggar pasal 45 ayat 1 jo&nbsp;pasal 64 ayat 2 undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah subsidaer pasal 372, 371 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 3, 4 dan 5 undang-undang TPPU dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara.&nbsp;

Tipu Ribuan Jamaah, Bos Abu Tours Segera Diadili

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus abu tours

Berita Terkini