<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/image_157478385-1JPG-2775381090.jpg" alt="Paskibraka di halaman istana kepresidenan di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Paskibraka di halaman istana kepresidenan di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi akhirnya meminta maaf atas larangan bagi Paskibraka Putri mengenakan jilbab. Kini, Paskibraka putri juga dipastikan bisa mengenakan jilbab saat Upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. "Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih, pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8). Permintaan maaf itu keluar usai sebelumnya Yudi berkilah bahwa larangan penggunaan jilbab itu&nbsp;demi keseragaman. Pernyataan itu langsung menuai polemik dan kecaman publik. Yudian menjelaskan, BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono agar anggota Paskibraka putri diperbolehkan mengenakan jilbab. Karena itu, anggota Paskibraka putri tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus nanti. "BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," tegasnya. Sebelumnya, pelarangan penggunaan jilbab Paskibraka putri menuai kritik dari elemen masyarakat. Kasetpres Heru Budi Hartono menegaskan, Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera, tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," ucap Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).&nbsp;

Kepala BPIP meminta maaf atas larangan jilbab bagi Paskibraka Putri. kini, Paskibraka Putri Boleh Pakai Jilbab saat Bertugas.

Kepala BPIP Minta Maaf, Kini Paskibraka Boleh Pakai Jilbab saat Bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/anies-tito-heru.jpg" alt="TETAP KOORDINASI: Tito Karnavian (tengah) berbincang dengan Anies Baswedan (kiri) dan Heru Budi Hartono di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin (17/10). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TETAP KOORDINASI: Tito Karnavian (tengah) berbincang dengan Anies Baswedan (kiri) dan Heru Budi Hartono di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin (17/10). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kursi kepemimpinan di DKI Jakarta resmi berganti. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemarin (17/10) melantik Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis.  Saat ditemui di kantor Kemendagri, Heru mengatakan siap melaksanakan kerja prioritas yang ditekankan Mendagri. ’’Akan kami masukkan dalam sebuah program 2023,’’ ujarnya. Selain itu, apa yang sudah dikerjakan Anies akan dilanjutkan. Khususnya yang sudah tertera dalam rencana pembangunan daerah (RPD). ’’Yang bagus dan baik untuk masyarakat pasti saya lanjutkan,’’ tegasnya.  Di kompleks Istana Negara kemarin, Heru menceritakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan tugas khusus kepadanya. Ada tiga tugas, yakni mengatasi banjir, mengurai kemacetan, dan memperbaiki tata ruang DKI Jakarta. ’’Tiga itu kerjanya sudah luar biasa,” ucapnya. Selain itu, dia fokus pada program yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.  Heru menjelaskan, terkait banjir, akan ada beberapa pendekatan. Pertama, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Mungkin diperlukan pembangunan waduk, sudetan, atau hal lain untuk menampung air. ’’Terkait dengan rob, kami masukkan di APBD 2023. Untuk pembangunan breakwater, pembangunan turap, dan tentunya beberapa waduk di sekitar wilayah Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat,” ujarnya.  Lalu, untuk banjir karena curah hujan tinggi, Jakarta harus membenahi. Dalam dua bulan ke depan, Heru akan mengecek pompa, rumah pompa, dan waduk. Selain itu, pengerukan saluran akan dilakukan tahun ini juga. ’’Yang jangka panjang ada pembangunan beberapa waduk untuk Setu. Termasuk pemulihan pompa dan revitalisasi kali,” katanya.  Mulai kemarin Heru berkantor di Balai Kota DKI Jakarta. Selanjutnya, tugasnya di Sekretariat Presiden akan dibantu deputinya. Heru tak akan mundur dari jabatannya sebagai kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).  Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyatakan bahwa koordinasi bisa dilakukan secara virtual. Itu dapat menyingkat jarak. ”Yang penting kan kecepatan pengambilan keputusan tetap dilakukan. Dan, kami sudah menghitung risiko-risiko itu,” ujarnya.  Mendagri Tito mengatakan, pemilihan Heru didasarkan pada proses panjang. Selain digodok level DPRD, proses kajian dilakukan dalam sidang tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri.  Pada tahap awal, presiden menunjuk Heru untuk masa jabatan satu tahun ke depan dengan opsi perpanjangan. ’’Nanti dievaluasi per tiga bulan. Setelah satu tahun bisa diteruskan orang yang sama atau orang yang berbeda bergantung hasil evaluasi,’’ ujarnya.  Kepada Heru, Tito meminta untuk memimpin DKI Jakarta secara maksimal. Sebagai sosok yang pernah lama duduk di jajaran Pemprov Jakarta, Tito meyakini Heru memahami permasalahan Jakarta.  Secara spesifik, Tito meminta Pj gubernur DKI untuk ikut mengantisipasi dampak krisis global. Mulai inflasi, potensi krisis pangan dan energi, hingga masalah keamanan. ’’Apalagi Jakarta nerve center, pusatnya saraf ekonomi politik Indonesia,’’ tuturnya.

Walau Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Tetap Jabat Kasetpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-12-at-3.50.50-PM-1_1.jpeg.jpg" alt="çç" width="100%">
<figcaption>çç</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan batalnya kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jawa Timur pada Senin (10/10) bukan karena pesawat kepresidenan mengalami kerusakan.  ”Tidak, tidak ada. Biasa saja. Pesawat presiden aman-aman saja,” kata Heru Budi seperti dilansir dari Antara.  Heru menjelaskan, Presiden Jokowi tidak jadi bertolak ke Jawa Timur (Jatim) pada Senin (10/10) karena ada agenda internal. Selain itu juga cuaca buruk sehingga penerbangan dibatalkan.  Menurut Heru, menjelang keberangkatan kunjungan kerja pada Senin (10/10), cuaca di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, tidak bersahabat karena hujan. ”Kan jarak pandang harus 3.000, ini jarak pandang 1.000 meter tentunya kan kita harus stay dulu kan, kita-kira seperti itu, nunggunya lama,” ungkap Heru.  Ketika rombongan kepresidenan menunggu cuaca membaik, acara yang hendak dihadiri Jokowi di Jatim terus berlangsung. ”Di waktu yang sama, di Jawa Timur kan sudah berlangsung, kita kan nunggu cuaca 30 menit, terus start engine 20 menit, kan sudah 50 menit, acara di sana sudah selesai,” terang Heru.  Jokowi kemudian melimpahkan agenda kunjungan kerja di Jatim kepada Menteri BUMN Erick Thohir. ”Jadi simple aja, hujan dua kali. Di sini (Jakarta) kan hujan juga, di sana sama juga,” tutur Heru.  Agenda Jokowi di Jatim pada Senin (10/10), kata Heru, terkait kegiatan perusahaan perkebunan tebu dari Kementerian BUMN yang dapat menghasilkan produk bioethanol. Kementerian BUMN pada Senin (10/10) di Mojokerto, Jatim, meresmikan perusahaan perkebunan tebu bernama Sugar Co untuk menjaga ketahanan pangan dan energi di tengah ancaman ketidakpastian global.

Kasetpres Bilang Tak Ada Kerusakan Pesawat Kepresidenan