<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/POLISI-JAWA-POS.jpg" alt="Ilustrasi polisi melakukan penindakan terhadap pelaku perampokan. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi melakukan penindakan terhadap pelaku perampokan. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Bastoni Purnomo mengatakan, kasus dugaan pemerasaan senilai Rp 1 miliar yang dikaitkan dengan mutasi Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andi Sinjaya Ghalib tengah didalami Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya. Hal ini menindaklanjuti pernyataan yang dikeluarkan oleh Indonesia Police Watch (IPW).  "Terkait dengan isu atau pernyataan dari IPW sedang di dalami oleh Propam Polda Metro, nanti secara resmi dari Polda Metro akan memberikan pernyataan bagaimana keterkaitan dengan pernyataan dari IPW yang meminta uang Rp 1 miliar," kata Bastoni di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (13/1).  Bastoni menyampaikan, saat ini belum banyak keterangan yang bisa diberikan terkait kasus tersebut. Mengingat Propam masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun bukti, sebagai pembuktian ada atau tidaknya pemerasan.  Andi Sinjaya sendiri dipastikan sudah dimintai keterangan oleh Propam. Begitu pula dengan penyidik lainnya yang menangani kasus yang dilaporkan oleh Budianto.  "(Andi) Sudah (diperiksa), termasuk anggota penyidik yang menangani perkara itu sudah diminta," ucap Bastoni.  Dugaan pemerasaan ini terjadi pada kasus perusakan tanah yang dilaporkan oleh Budianto pada Maret 2018. "Jadi yang dilaporkan oleh saudara Budianto ini perusakan yang dilakukan oleh inisial MY dan S," tambah Bastoni.  Pria berpangkat melati 3 itu menyebut, kasus tanah itu sebetulnya sudah dilakukan pelimpahan tahap pertama kepada kejaksaan. Namun, sampai saat ini, tersangka belum berhasil ditangkap, sehingga tidak bisa dilakukan pelimpahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.  "Sudah P21 tinggal menunggu tahap 2 menyerahkan tersangka, namun sudah berapa kali penyidik memanggil (tersangka) tidak datang. Kemudian melakukan penangkapan ke rumah tersangka, sampai saat ini belum dapat," pungkas Bastoni.  Sebelumnya, IPW mengapresiasi langkah Polri yang mencopot Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Andi Sinjaya Ghalib. IPW menduga, Andi meminta uang Rp 1 Miliar kepada pelapor Budianto. “Tindakan tegas ini perlu dilakukan Polri kepada anggotanya yang brengsek, agar citra Polri terjaga dan kepercayaan publik kepada jajaran kepolisian tetap terbangun,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya, Sabtu (11/1).  Pencopotan Andi Sinjaya ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/13/I/KEP/.2020 tertanggal 8 Januari 2020. Surat itu ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Mardiyono.  Dalam telegram tersebut, tercantum nama pengganti AKBP Andi Sinjaya adalah AKBP Mochammad Irwan Susanto. AKBP Mochammad Irwan Susanto sebelumnya menjabat Kasubbid Provos Bidpropam Polda Metro Jaya.  IPW mensinyalir, pada pertengahan November 2019, pelapor yang diminta uang Rp 1 miliar oleh penyidik Polres Jakarta Selatan itu bersama IPW mengadukan kasus ke Kapolda Metro Jaya. Laporan resmi itu diterima Koorsespri Kapolda Metro Jaya.  Saat diminta uang Rp 1 Miliar, pelapor tidak memberikan dan merasa diperas penyidik. Akibat pelapor tidak memenuhi permintaan penyidik, tersangka dalam kasus Nomor Sp.Sidik/592/IV/2018/Reskrim Jaksel tgl 16 April 2018 atas nama tersangka MY dan Sul tidak kunjung diserahkan Polres Jaksel ke Kejaksaan.

Propam Telisik Dugaan Pemerasan Eks Kasatreskrim Polres Metro Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Yusri-Yunus-SAM.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Dimas Apriyanto/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Dimas Apriyanto/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemindahan AKBP Andi Sinjaya Ghalib dari jabatan lamanya sebagai Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan santer dikabarkan karena adanya kasus dugaan pemerasaan terhadap seorang pelapor kasus pidana. Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan mengapresiasi terhadap keputusan tersebut.  Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan tak tahu ihwal dugaan pemerasaan tersebut. Dia hanya memastikan mutasi kepada Andi merupakan hal yang biasa terjadi.  "Saya nggak tahu itu (dugaan pemerasaan), jangan ditanya. Dia (Andi) bukan dicopot, itu mutasi rutin biasa," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/1).  Yusri pun mempertanyakan ada atau tidaknya laporan yang dibuat terkait dugaan pemerasaan yang dilakukan Andi. Atas dasar itu, dia tak tak memahami pernyataan yang dikeluarkan oleh IPW.  "Nggak ada, jangan nyebut-nyebut lah, ada laporannya nggak (soal dugaan pemerasan), saya nggak tahu, saya nggak ngerti," jelasnya.  Dalam kesempatan yang sama, Yusri kembali menegaskan, bahwa Andi tidak dicopot dari jabatan lamanya. Sebagai bukti dia masih memiliki jabatan di internal kepolisian. Sedangkan apabila seseorang dicopot, otomatis statusnya akan menjadi pamen Polda Metro Jaya dalam rangka diperiksa.  Sebelumnya, IPW mengapresiasi langkah Polri yang mencopot Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Andi Sinjaya Ghalib. IPW menduga, Andi meminta uang Rp 1 miliar kepada pelapor Budianto.  “Tindakan tegas ini perlu dilakukan Polri kepada anggotanya yang brengsek, agar citra Polri terjaga dan kepercayaan publik kepada jajaran kepolisian tetap terbangun,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya, Sabtu (11/1).  Pencopotan Andi Sinjaya ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/13/I/KEP/.2020 tertanggal 8 Januari 2020. Surat itu ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Mardiyono.  Dalam telegram tersebut, tercantum nama pengganti AKBP Andi Sinjaya adalah AKBP Mochammad Irwan Susanto. AKBP Mochammad Irwan Susanto sebelumnya menjabat Kasubbid Provos Bidpropam Polda Metro Jaya.  IPW mensinyalir, pada pertengahan November 2019, pelapor yang diminta uang Rp 1 miliar oleh penyidik Polres Jakarta Selatan itu bersama IPW mengadukan kasus ke Kapolda Metro Jaya. Laporan resmi itu diterima Koorsespri Kapolda Metro Jaya.  Saat diminta uang Rp 1 miliar, pelapor tidak memberikan dan merasa diperas penyidik. Akibat pelapor tidak memenuhi permintaan penyidik, tersangka dalam kasus Nomor Sp.Sidik/592/IV/2018/Reskrim Jaksel tgl 16 April 2018 atas nama tersangka MY dan Sul tidak kunjung diserahkan Polres Jaksel ke Kejaksaan.

Andi Dimutasi Karena Dugaan Pemerasan, Begini Kata Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Yusri-Yunus-SAM.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Dimas Apriyanto/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Dimas Apriyanto/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya membantah telah melakukan pencopotan terhadap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andi Sinjaya Ghalib. Hal itu menyikapi tudingan Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebut Andi melakukan pemerasan hingga Rp 1 miliar.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, Andi dipindah dari jabatannya dalam rangka mutasi jabatan. Kondisi itu lumrah terjadi di dalam struktur polri.  "Nggak dicopot, mutasi. Orang dicopot gini kalau dia ada kasus. Jadi jabatannya kemudian dia jadi Pamen di Polda lalu diperiksa, ini kan masih ada jabatannya," kata Yusri saat dikonfirmasi, Minggu (12/1).  Yusri menjelaskan, apabila Andi dicopot dari jabatannya, maka posisinya tidak memiliki jabatan. Statusnya akan menjadi Pamen dalam rangka diperiksa. Sedangkan saat ini Andi menjabat sebagai Koorgadik Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya.   "Dia nggak apa-apa, ini kan mutasi biasa aja, yang laen juga mutasi biasa aja. Ngerti kagak arti dicopot? Kalau dicopot itu nggak ada jabatannya, lah ini kan ada," tegasnya.  Sementara itu, saat disinggung tudingan IPW yang menyebutkan Andi melakukan pemerasan, Yusri enggan menanggapi. "No comment," tandasnya.  Sebelumnya, IPW mengapresiasi langkah Polri yang mencopot Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Andi Sinjaya Ghalib. IPW menduga, Andi meminta uang Rp 1 Miliar kepada pelapor Budianto.  “Tindakan tegas ini perlu dilakukan Polri kepada anggotanya yang brengsek, agar citra Polri terjaga dan kepercayaan publik kepada jajaran kepolisian tetap terbangun,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya, Sabtu (11/1).  Pencopotan Andi Sinjaya ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/13/I/KEP/.2020 tertanggal 8 Januari 2020. Surat itu ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Mardiyono.  Dalam telegram tersebut, tercantum nama pengganti AKBP Andi Sinjaya adalah AKBP Mochammad Irwan Susanto. AKBP Mochammad Irwan Susanto sebelumnya menjabat Kasubbid Provos Bidpropam Polda Metro Jaya.  IPW mensinyalir, pada pertengahan November 2019, pelapor yang diminta uang Rp 1 miliar oleh penyidik Polres Jakarta Selatan itu bersama IPW mengadukan kasus ke Kapolda Metro Jaya. Laporan resmi itu diterima Koorsespri Kapolda Metro Jaya.  Saat diminta uang Rp 1 Miliar, pelapor tidak memberikan dan merasa diperas penyidik. Akibat pelapor tidak memenuhi permintaan penyidik, tersangka dalam kasus Nomor Sp.Sidik/592/IV/2018/Reskrim Jaksel tgl 16 April 2018 atas nama tersangka MY dan Sul tidak kunjung diserahkan Polres Jaksel ke Kejaksaan.

Polda Metro Jaya Bantah Copot Kasatreskrim Polres Metro Jaksel