<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116211129_IMG_7871JPG-2306979808.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan upaya hukum kasasi terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Keputusan itu mementahkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makssar yang membebaskan Eltinus Omaleng dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK apresiasi atas putusan tersebut bahwa perbuatan terdakwa Eltinus Omaleng adalah korupsi pembangunan gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, sesuai apa yang dibuktikan dan dituntut Tim Jaksa ketika proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Makassar," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengutarakan, hadirnya putusan Majelis Hakim tingkat Kasasi ini, maka seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dianulir dan menguatkan analisis Tim Jaksa dalam surat tuntutan. Namun, jaksa KPK masih harus menunggu salinan putusan kasasi MA tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014576158/markette-culinary-gem-hadirkan-sensasi-gourmet-dining-ala-barat">Markette, Culinary Gem Hadirkan Sensasi Gourmet Dining ala Barat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, Tim Jaksa belum menerima petikan maupun salinan resmi putusan dimaksud," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan, KPK akan segera mengeksekusi Eltinus Omaleng untuk menjebloskannya ke penjara. Hal itu sebagai upaya mempertanggung jawabkan perbuatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelahnya, akan dilaksanakan eksekusi putusan dari Tim Jaksa Eksekutor," tegas Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan upaya hukum kasasi yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mimika, Papua Tengah, Eltinus Omaleng. Terdakwa kasus&nbsp;</div> <div dir="auto">korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, di Kabupaten Mimika itu divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair dua tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kabul," demikian bunyi amar putusan kasasi, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Surya Jaya bersama dengan Hakim Agung Ansori dan Hakim Agung Ainal Mardhiah sebagai anggota. Perkara itu teregistrasi dengan nomor 523 K/Pid.Sus/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim tingkat kasasi menilai, Eltinus Omaleng terbukti secara sah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014576103/inilah-5-situasi-di-mana-anda-harus-percaya-pada-intuisi-membantu-anda-mengambil-keputusan-yang-bijaksana">Inilah 5 Situasi Di Mana Anda Harus Percaya pada Intuisi, Membantu Anda Mengambil Keputusan yang Bijaksana</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, putusan kasasi ini mengubah putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mks yang sempat melepaskan Eltinus Omaleng dari segala tuntutan jaksa KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eltinus sempat diadili atas dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap I yang diduga merugikan keuangan negara Rp 14,2 miliar ini di PN Makassar. Namun, Pemgadilan Negeri Makassar menyatakan, Eltinus Omaleng tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rumah ibadah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK langsung mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis itu. Bahkan, Eltinus kembali aktif menjadi Bupati setelah PN Makassar menyatakan perbuatan dirinya tidak terbukti melakukan korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan upaya hukum kasasi terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

KPK Tunggu Salinan Putusan Kasasi MA untuk Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/REZKY.jpg" alt="Rezky Aditya" width="100%">
<figcaption>Rezky Aditya</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Mahkamah Agung sudah memutus kasasi yang diajukan Rezky Aditya terkait pengakuan anak. MA dalam putusannya menolak kasasi yang diajukan suami Citra Kirana dan menetapkan Naira Kaemita Sasmita atau Kekey sebagai anak biologis dari Rezky Aditya.</p> <p>Dengan kata lain, putusan tingkat kasasi MA ini sejalan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memenangkan Wenny Ariani dengan menyatakan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari Kekey.</p> <p>Atas putusan MA ini, Ferry Aswan mengatakan kliennya sangat bahagia dan bersyukur. Wenny merasa perjuangan panjang 2 tahun lebih kini akhirnya mendapatkan kepastian hukum.</p> <p>"Dia senang dan bersyukur karena perjuangan panjangnya akhirnya ada hasil, perjuangan selama ini tidak sia-sia," ujar Ferry Aswan saat ditemui di bilangan Fatmawati Jakarta Selatan, Selasa (13/6).</p> <p>Dalam kesempatan itu, Ferry Aswan membacakan surat pernyataan dari Wenny Ariani atas ditolaknya kasasi Rezky Aditya oleh Mahkamah Agung. Wenny menyebut kemenangan ini sebagai hadiah terindah untuk putrinya, Kekey. "Dia sekarang bisa tahu siapa ayah kandungnya," ujar Wenny.</p> <p>Dia pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mahkamah Agung yang telah memberikan putusan dengan mengedepankan kepentingan anak.&nbsp; Wenny Ariani menganggap kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya dan sang putri. Tapi juga buat anak-anak lain yang juga memiliki nasib sama. "Teruntuk semua anak di Indonesia yang memiliki nasib sama seperti Kekey. Karena mereka tidak bisa memilih akan dilahirkan dari siapa dan seperti apa," katanya. <strong>(*)</strong></p>

MA  sudah memutus kasasi yang diajukan Rezky Aditya terkait masalah pengakuan anak. putusan tingkat ini sejalan dengan PT Banten

Kasasi Rezky Aditya Ditolak MA, Wenny Ariani: Perjuangan Panjang Membuahkan Hasil   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Vonis-Idrus-Marham-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terkait kasus korupsi PLTU Riau-1. Masa hukuman Idrus yang semula lima tahun dikurangi dan menjadi dua tahun penjara.<br /> <br /> "Amar putusan kabul," seperti dikutip dari web MA, Selasa (3/12). Pengurangan hukuman itu diputuskan oleh majelis hakim pada Senin (2/12) dengan Ketua Majelis Hakim Suhadi dan anggota hakim Krisna Harahap dan Abdul Latief.<br /> <br /> Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Idrus melanggar Pasal 11 UU Tipikor karena menerima hadiah terkait proyek PLTU Riau-1. Namun, menurut majelis hakim, Idrus bukan unsur penentu yang berwenang mengambil putusan proyek tersebut.<br /> <br /> Sementara itu, kuasa hukum Idrus, Samsul Huda mengapresiasi putusan MA yang mengurangi masa hukuman Idrus menjadi dua tahun penjara. Kendati demikian, menurut Samsul, kliennya itu mestinya divonis bebas karena tak terlibat sama sekali proyek PLTU Riau-1.<br /> <br /> "Namanya hanya dicatut oleh saudari Enny Maulani Saragih yang menerima sejumlah uang dari proyek tersebut," ucap Samsul melalui keterangan tertulis.<br /> <br /> Idrus sebelumnya divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Idrus yang juga mantan Menteri Sosial itu dinyatakan bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.<br /> <br /> Hukumannya kemudian diperberat di Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 5 tahun penjara. Idrus kemudian mengajukan kasasi ke MA.

MA Sunat Hukuman Idrus Marham Jadi 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/08/tiga-versi-kronologi-kasus-meliana-yang-keluhkan-suara-azan_c_0_238318-e1554717172195.jpg" alt="Meliana bersama kuasa hukumnya, Ranto Sibarani." width="100%">
<figcaption>Meliana bersama kuasa hukumnya, Ranto Sibarani.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi perkara Meliana terkait mengkritik volume azan yang dinilai menistakan agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga itu tetap dihukum 18 bulan penjara.<br /> <br /> "Ya di tolak," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Senin (8/4).<br /> <br /> Kasasi Meliana diputus pada 27 Maret 2019 dengan majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Desnayeti . Sementara hakim anggota Gazalba Saleh dan Sofyan Sitompul.<br /> <br /> Dalam putusan itu disebut alasan mejelis hakim menolak kasasi, yakni tidak ada kesalahan penerapan hukum pada pengadilan tingkat pertama.<br /> <br /> "Alasan kasasinya tidak berdasar. Pastinya tidak ada kesalahan penerapan hukum dari putusan yang dimohonkan kasasi," ucap Andi<br /> <br /> Oleh karena itu, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/08/2018/terdakwa-kasus-azan-tanjungbalai-menangis-divonis-15-tahun/">Meliana tetap dihukum 18 tahun penjara</a>, sesuai vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Medan. "Iya berlaku (vonis 18 bulan penjara)," tegas Andi.<br /> <br /> Sebelumnya, Meliana warga Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara dijatuhi vonis 18 bulan atau 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan. Dia dinyatakan bersalah melanggar pasal 156a Kitab Undang-undang Hukup Pidana (KUHP) tentang penistaan agama.<br /> <br /> Majelis hakim menilai, Meliana terbukti melakukan penistaan agama karena mengeluhkan pengeras suara azan dari Masjid Al Maksum Tanjungbalai, Sumatera Utara, pada Juli 2016. Dia merasa terganggu karena pengeras suara azan setiap hari dinyalakan.

MA Tolak Kasasi Pengkritik Azan, Meliana Tetap Dihukum 1,5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10535_28149_muktamar_ppp.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;">JawaPos.com &ndash; Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP hasil Muktamar Surabaya mendukung langkah Ketua Umum PPP Romahurmuziy melakukan peninjauan kembali putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Juru bicara DPW PPP se Indonesia, Ketua DPW PPP Banten Agus Setiawan&lrm; menegaskan putusan MA mengesahkan DPP Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz sangat keliru.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Pasalnya, penyelenggaraan Muktamar Jakarta tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.&nbsp;&quot;Putusan MA didasarkan pada indikasi tipu muslihat dan kebohongan,&quot; tegasnya &lrm;saat menggelar konferensi pers bersama perwakilan DPW seluruh Indonesia di Hotel Ibis, Jakarta, Minggu (15/11).&nbsp;<br /><br /> <br /><br /> Selain mendukung DPP, Agus menyatakan bahwa mereka akan menempuh langkah hukum. DPW akan melakukan gugatan terhadap penyelenggaraan Muktamar Jakarta. Khususnya, terkait pemalsuan surat mandat yang diberikan kepada peserta untuk hadir dalam Muktamar tersebut.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&quot;Seluruh DPW akan lakukan gugatan perbuatan melawan hukum secara sporadik ke polres masing-masing,&quot; seru dia.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Sikap itu, kata Agus, telah diketahui dan didukung oleh DPP kubu Romy. Langkah yang dilakukan DPW itu merupakan bentuk supporting yang memang selalu diberikan ruang oleh DPP&lrm;.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kami penting tegakkan kebenaran ini sampai titik darah penghabisan,&quot; ucapnya. &lrm;<br /><br /> <br /><br /> Namun, soal gugatan yang dilakukan secara serentak itu, kata dia bisa saja seketika dicabut. Jikalau, memang ada islah di tingkat DPP atau elit partai Ka&#39;bah itu. &quot;Islah kami serahkan DPP.&nbsp;Gugatan bisa kita cabut,&quot; tandasnya. &lrm; (dna/JPG)</p>

Pendukung Romi Tuduh Kasasi MA Penuh Muslihat

kasasi ma

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasasi ma

Berita Terkini

KPK Tunggu Salinan Putusan Kasasi MA untuk Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara

Kasasi Rezky Aditya Ditolak MA, Wenny Ariani: Perjuangan Panjang Membuahkan Hasil

MA Sunat Hukuman Idrus Marham Jadi 2 Tahun Penjara

MA Tolak Kasasi Pengkritik Azan, Meliana Tetap Dihukum 1,5 Tahun

Pendukung Romi Tuduh Kasasi MA Penuh Muslihat

Download Aplikasi JawaPos.com