<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/Sidang-putusan-kasus-suap-vonis-bebas-Ronald-Tannur-180625-RIV-7-903414791.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat. (Rivan Awal Lingga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat. (Rivan Awal Lingga/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi pengacara terpidana Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Sehingga vonis terhadap yang bersangkutan tetap 14 tahun penjara sebagaimana putusan pengadilan tingkat banding.</p> <p>&ldquo;Tolak kasasi PU (penuntut umum) dan terdakwa,&rdquo; demikian petikan amar putusan Perkara Nomor 12346 K/PID.SUS/2025 dilansir laman Info Perkara MA RI dikutip dari <em>Antara</em>, Senin (22/12).</p> <p>Perkara kasasi itu diadili oleh Hakim Agung Jupriyadi selaku ketua majelis, bersama dua hakim anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Suradi. Perkara diputus pada Jumat (19/12). Saat ini sedang dalam proses minutasi.</p> <p>Lewat putusan ini, MA tidak mengubah vonis pengadilan pada tingkat sebelumnya. Dengan begitu, Lisa Rachmat tetap dihukum dengan pidana seperti yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p> <p>Diketahui, majelis hakim banding memperberat hukuman Lisa Rachmat menjadi 14 tahun penjara. Pengacara Ronald Tannur, terpidana kasus pembunuhan kekasihnya, itu juga dijatuhi pidana denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.</p> <p>Vonis banding dimaksud lebih berat dibanding putusan pengadilan tingkat pertama. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Lisa dengan pidana penjara 11 tahun dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.</p> <p>Lisa Rachmat dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus pemufakatan jahat berupa pemberian suap untuk pengondisian kasus Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya dan MA.&nbsp;Suap itu diberikan untuk mengondisikan perkara Ronald Tannur agar majelis hakim di pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas dan majelis hakim di tingkat kasasi memperkuat putusan bebas itu.</p> <p>Lisa melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a&nbsp;<em>juncto</em>&nbsp;pasal 18 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>

Mahkamah Agung tolak permohonan kasasi pengacara terpidana Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Lisa tetap dihukum 14 tahun penjara

MA Tolak Kasasi Lisa Rachmat, Vonis Tetap 14 Tahun Penjara Terkait Kasus Ronald Tannur

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) dan Direktur perusahaannya, Muhamad Pamar Lubis, terkait perkara pertambangan emas di luar kawasan izin usaha. Putusan ini sekaligus menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ketapang yang sebelumnya menyatakan keduanya tidak terbukti bersalah.</p> <p>Hasil putusan tersebut tercantum dalam Surat Keterangan PK Nomor 2594 PK/Pid.Sus-LH/2025 dan 2321 PK/Pid.Sus-LH/2025 yang diterbitkan MA pada 1 dan 10 September 2025. Dengan keputusan ini, seluruh dakwaan terhadap Pamar Lubis gugur, sementara hak, kedudukan, dan martabatnya dipulihkan.</p> <p>&ldquo;Akhirnya kebenaran akan menang dan menemukan jalannya sendiri. Terbukti dengan dikabulkannya putusan PK dari MA ini, kami tidak bersalah. Ini membuktikan siapa yang sebenarnya melakukan penyerobotan lahan tanpa izin,&rdquo; kata Pamar Lubis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11).</p> <p>Ia menegaskan, putusan PK otomatis mengembalikan seluruh barang bukti serta menutup seluruh proses hukum yang sebelumnya menjerat dirinya. Keputusan ini juga menjadi titik terang dalam sengketa yang sudah berjalan lebih dari satu tahun.</p> <p>Pamar menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari laporan Direktur PT BBT, perusahaan yang memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) bersebelahan dengan PT SRM. Laporan itu disampaikan kepada PPNS Ditjen Minerba Kementerian ESDM pada April 2024 dan ditindaklanjuti melalui proses pengawasan dan penyelidikan pada Mei 2024.</p> <p>Namun jauh sebelum itu, PT SRM telah lebih dulu melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pihak lain. Pamar menyebut perusahaan telah mengadukan kasus penguasaan area tambang, pencurian listrik, penggunaan bahan peledak ilegal, dan pengolahan ore emas menjadi bullion kepada Inspektur Tambang pada September 2023.</p> <p>Atas dugaan tersebut, PT SRM kemudian melaporkan LX, warga negara asing asal China, ke Bareskrim Polri melalui Laporan Polisi Nomor STTL/77/III/BARESKRIM tanggal 14 Maret 2024. Laporan itu terkait dugaan pencurian barang tambang dan pengolahan ore tanpa izin.</p> <p>Pamar menuding kelompok LX sebagai pihak yang berupaya menguasai area tambang SRM. Ia mengungkapkan bahwa LX awalnya merupakan penerjemah di PT SRM, lalu masuk ke PT BBT sebagai direktur setelah menggandeng investor dari China.</p> <p>&ldquo;Izin BBT ini sebelumnya sudah pernah dicabut izinnya oleh BKPM pada tahun 2022 karena tidak sesuai prosedur,&rdquo; kata Pamar.</p> <p>Ia juga mempermasalahkan kembalinya izin BBT meski perusahaan tersebut sudah kalah hingga tahap PK dalam sengketa dengan BKPM dan Kementerian ESDM.</p> <p>&ldquo;Anehnya, IUP mereka bisa aktif kembali, padahal sudah kalah PK melawan negara,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Pamar menilai ada motif kuat pihak LX untuk menguasai terowongan tambang (tunnel) milik SRM demi mendapatkan akses langsung ke area PT BBT tanpa harus membangun infrastruktur baru.</p> <p>&ldquo;Motifnya agar bisa menembus area tambang milik PT BBT tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membuat tunnel baru,&rdquo; kata Pamar.</p> <p class="class-paragraph">Sebelumnya, Pengadilan Negeri Ketapang telah menyatakan Pamar Lubis bebas dari dakwaan tindak pidana pertambangan. Namun pada tingkat kasasi, MA melalui putusan Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024 menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Pamar selaku Direktur PT SRM.</p> <p>Putusan kasasi tersebut kini resmi dianulir setelah MA mengabulkan permohonan PK. Dengan demikian, PT SRM dan Pamar Lubis dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dari seluruh tuduhan.</p> <p>&ldquo;Semua tuduhan itu terbantahkan dan dinyatakan tidak terbukti. Kebenaran akhirnya terungkap dengan dikabulkannya PK kami oleh Mahkamah Agung,&rdquo; ujar Pamar.</p> <p>Putusan ini sekaligus menjadi penutup sengketa panjang antara PT SRM dan pihak yang berselisih terkait penguasaan area tambang emas di wilayah tersebut.</p> <p>&nbsp;</p>

MA kabulkan PK PT SRM dan Pamar Lubis, menguatkan putusan PN Ketapang dan menyatakan keduanya tidak bersalah dalam perkara pertambangan.

PT Sultan Rafli Mandiri Menang PK di MA, Pamar Lubis Resmi Bebas dari Semua Tuduhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/Screenshot_2025-10-01-00-13-25-777_comandroidchrome-edit-833363835.jpg" alt="Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)" width="100%">
<figcaption>Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berharap Mahkamah Agung (MA) untuk menolak kasasi yang diajukan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dalam sengketa lahan SMAN 1 Bandung, selepas&nbsp; gugatan PLK ditolak pengadilan pada tingkat banding.</p> <p>Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar&nbsp;Deden Saepul Hidayat di Bandung, Senin, mengatakan&nbsp;PLK saat ini tidak lagi memiliki status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-08-AH-0143 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 28 Agustus 2025, sehingga diharapkan pencabutan tersebut dapat menjadi aspek krusial dan pertimbangan hakim.</p> <p>"Artinya, badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen sudah resmi dicabut. Kami berharap hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Mahkamah Agung dalam menentukan keabsahan penggugat dalam perkara ini," ujar Deden.</p> <p>Dinas Pendidikan&nbsp;Jabar menegaskan pencabutan badan hukum PLK menjadi aspek fundamental yang menunjukkan bahwa pihak penggugat sudah tidak memenuhi syarat<em>&nbsp;legal standing</em>&nbsp;untuk melanjutkan perkara di tingkat kasasi.</p> <p>Adapun sebagai tindak lanjut atas pencabutan status PLK termasuk dalam proses hukum sengketa lahan SMAN 1 Bandung, Gubernur Jawa Barat telah mengirimkan Surat Nomor 7823/HK.04/HAM tertanggal 23 September 2025 kepada Ketua PTUN Bandung untuk menyampaikan bahwa PLK secara hukum tidak lagi memiliki kedudukan sebagai badan hukum.</p> <p>Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Yogi Gautama Jaelani, mengungkapkan bahwa permohonan pencabutan status badan hukum PLK diajukan langsung oleh Pemprov Jabar sebagai upaya strategis di luar jalur litigasi untuk memperkuat posisi negara dalam sengketa aset pendidikan.</p> <p>"Permohonan pencabutan ini adalah bagian dari upaya kami melindungi aset negara, khususnya fasilitas pendidikan milik publik seperti SMAN 1 Bandung," kata Yogi.</p> <p>Sengketa lahan SMAN 1 Bandung telah berlangsung sejak PLK mengklaim sebagai pemilik kuasa pengelolaan sah atas lahan sekolah yang berlokasi di pusat Kota Bandung tersebut.</p> <p>Meskipun gugatan PLK sempat dikabulkan PTUN Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disdik Jabar terus melakukan perlawanan hukum, termasuk mengajukan banding dan kini menghadapi proses kasasi yang telah diajukan PLK&nbsp;pada 22 September&nbsp;2025.</p> <p>Pemerintah memastikan keberadaan SMAN 1 Bandung yang merupakan salah satu sekolah menengah atas tertua di Jawa Barat ini, merupakan bagian dari aset pendidikan strategis yang harus dilindungi dari klaim pihak-pihak tidak berkepentingan. (*)</p>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berharap Mahkamah Agung (MA) untuk menolak kasasi yang diajukan Perkumpulan Lyceum Kristen

Pemprov Jabar Berharap MA Tolak Kasasi Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/Agnes-1-1923703295.jpg" alt="Penyanyi Agnez Mo. (Instagram/@agnezmo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Agnez Mo. (Instagram/@agnezmo/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi musisi Agnes Monica Muljoto alias Agnez Mo dalam perkara sengketa hak cipta dengan Arie Sapta Hernawan alias Ari Bias terkait lagu bertajuk <em>Bilang Saja</em>.</p> <p>&rdquo;Amar putusan: Kabul,&rdquo; demikian petikan amar putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 yang dikutip dari laman Informasi Perkara MA RI di Jakarta seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Kamis (14/8).</p> <p>Permohonan kasasi Agnez Mo diregistrasi pada 4 Juli 2025, lalu diputus pada Senin (11/8) oleh Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha selaku ketua majelis hakim kasasi bersama dua hakim anggota, Panji Widagdo dan Rahmi Mulyati.</p> <p>&ldquo;Status: Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi,&rdquo; demikian penjelasan status perkara kasasi tersebut.</p> <p>Sebelumnya, Kamis (30/1), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Ari Bias terhadap Agnez Mo. Pengadilan tingkat pertama menyatakan Agnez Mo terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersial lagu ciptaan Ari Bias, <em>Bilang Saja</em>, pada tiga konser tanpa seizin pencipta.</p> <p>Tiga konser tanpa izin tersebut, yakni konser 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya, konser 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, dan Konser 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung.</p> <p>Oleh sebab itu, majelis hakim Pengadilan Niaga menghukum Agnez Mo untuk membayar denda kerugian secara tunai sebesar Rp 1.500.000.000 (Rp 1,5 miliar) kepada Ari Bias.</p> <p>Namun, dengan adanya putusan kasasi, vonis pengadilan tingkat pertama menjadi batal. Dengan demikian, Agnez Mo tidak lagi diwajibkan membayar denda Rp 1,5 miliar tersebut.</p> <p>&rdquo;Iya, kalau putusan di MA-nya sudah begitu, ya, benar berarti enggak jadi bayar,&rdquo; kata Juru Bicara MA Yanto di Jakarta, Kamis (14/8).</p> 

Mahkamah Agung kabulkan permohonan kasasi musisi Agnez Mo dalam perkara sengketa hak cipta dengan Ari Bias terkait lagu bertajuk Bilang Saja

MA Kabulkan Kasasi Agnez Mo Terkait Sengketa Hak Cipta dengan Ari Bias

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/IMG_2273JPG-2316906791.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Harvey Moeis dalam perkara korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Dengan ditolaknya kasasi ini, MA menegaskan bahwa hukuman penjara selama 20 tahun terhadap suami artis Sandra Dewi tetap berlaku.</p> <p>"Amar putusan: Tolak," demikian bunyi putusan MA sebagaimana dikutip, Selasa (1/7).</p> <p>Kasasi Harvey Moeis diputus pada 25 Juni 2025. Majelis hakim kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dipimpin oleh Dwiarso Budi Santiarto sebagai ketua, dengan anggota Arizon Megajaya dan Achmad Setyo Pudjpharsoyo, sementara Mario Parakas bertindak sebagai panitera pengganti.</p> <p>Permohonan kasasi diajukan Harvey setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukumannya dari 6,5 tahun penjara yang diputus Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjadi 20 tahun penjara, ditambah denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan.</p> <p>Selain itu, Harvey Moeis juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 420 miliar. Jika tidak dibayar, maka akan digantikan dengan hukuman 10 tahun penjara tambahan.</p> <p>Dalam putusan tingkat banding, majelis hakim menyatakan Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dalam dakwaan primer pertama dan kedua.</p> <p>Dengan ditolaknya kasasi ini, Harvey Moeis dipastikan harus menjalani hukuman maksimal sesuai dengan putusan tingkat banding selama 20 tahun penjara, termasuk kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 20 miliar.</p>

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Harvey Moeis. Suami Sandra Dewi tetap kena hukuman 20 tahun penjara.

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/banting-setir-eks-drummer-kotak-rilis-single-mantan-terbaik_m_175115.jpeg" alt="Posan Tobing saat jumpa pers di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (15/12)." width="100%">
<figcaption>Posan Tobing saat jumpa pers di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Perjuangan Posan Tobing dkk untuk mencari keadilan setelah gugatan terhadap band Kotak ditolak oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 15 Mei 2025, tidak lantas pupus begitu saja.</p> <p>Posan Tobing akan menempuh upaya hukum kasasi dengan harapan majelis hakim di Mahkamah Agung dapat melihat isi dari gugatannya dan kemudian memberikan penilaian secara obyektif.</p> <p>"Mudah-mudahan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung bisa melihat isi dari gugatan. Karena Pengadilan Negeri Sleman belum melihat isi dari gugatan," tutur Minola Sebayang selaku kuasa hukum Posan Tobing di bilangan Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (21/5).</p> <p>"Kalau menurut perhitungan kita sampai 28 Mei boleh mengajukan kasasi. Sebelum itu kita akan ajukan, mudah-mudahan minggu ini sudah didaftarkan," imbuhnya.</p> <p>Menurut pihak Posan Tobing, Cella telah melakukan wanprestasi dengan mengingkari perjanjian yang dibuat bersama pada tahun 2004 silam.</p> <p>"Ada satu orang anggota secara diam-diam mendaftarkan nama band Kotak dengan orang lain. Yang kita persoalkan adalah perbuatan ingkar janji, bentuknya adalah pendaftaran," ungkapnya.</p> <p>Menurut Minola Sebayang, Pengadilan Negeri seharusnya dapat menangani perkara gugatan Posan Tobing. Hal itu karena yang dipersoalkan bukan sengketa merek, melainkan wanprestasi melakukan pengingkaran terhadap perjanjian.</p> <p>"Kata majelis hakim, karena ini pendaftaran merek, otomatis ini jadi kewenangan pengadilan niaga. Padahal yang kita persoalkan perbuatan ingkar janji. Apakah betul ada perjanjian tertulis yang kemudian diingkari secara diam-diam? Esensinya ini adalah milik kita," tuturnya.</p> <p>Diketahui, Posan Tobing dkk mendadtarkan gugatan perdata terkait wanprestasi terhadap Cella ke Pengadilan Negeri Sleman. Gugatan itu didaftarkan pada 15 November 2024 dan diputus pada 13 Maret 2025. Dalam putusannya, PN Sleman menyatakan pihaknya mengaku tidak berwenang untuk mengadili gugatan karena masalah merek menjadi kewenangan pengadilan niaga.</p> <p>Posan Tobing dkk kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Sama seperti pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding juga menolak gugatan Posan Tobing dalam putusan pada 15 Mei 2025.</p> <p>&nbsp;</p>

Posan Tobing akan mengajukan kasasi setelah gugatan terhadap band Kotak ditolak oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Gugatan ke Band Kotak Ditolak, Posan Tobing Pastikan Bakal Lakukan Langkah Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/megawati-geram-kadernya-yang-membangkang-itu-akhirnya-dipecat_m_192815.jpeg" alt="Ilustrasi PDI Perjuangan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PDI Perjuangan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;DPP PDI Perjuangan merespons putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan mantan kadernya Tia Rahmania. PN Jakpus menyatakan bahwa Tia Rahmania tidak terbukti melakukan penggelembungan suara seperti disebut dalam Putusan Mahkamah PDIP.</p> <p>Juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan tersebut. Putusan perkara dengan Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol/PN.Jkt.Pst yang dimenangkan Tia telah diputus sejak 20 Februari 2025.</p> <p>"Pihak yang digugat juga sudah mendaftarkan kasasi ke MA 20 Maret 2025. Putusan PN Jakarta Pusat No 603 itu tanggal 20 Februari 2025, bukan sekarang. Hampir dua bulan lalu, kami tidak tahu kok baru ramai sekarang," kata Guntur Romli .</p> <p>Karena itu, Guntur memastikan setelah pihaknya mengajukan kasasi ke MA, putusan PN Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap.</p> <p>"Artinya, Putusan PN Jakarta Pusat No 603 itu belum berkekuatan hukum tetap (belum inkracht)," tegas Guntur.</p> <p>Guntur menegaskan, sengketa semacam ini seharusnya diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 32 ayat (1) dan (2).</p> <p>"Semestinya masalah perselisihan di internal partai diselesaikan di Mahkamah Partai," ucap Guntur.</p> <p>Berdasar, AD/ART PDIP juga menerapkan hal serupa. Dalam Pasal 93 ayat (1) disebutkan bahwa perselisihan yang timbul di internal partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.</p> <p>Guntur mempertanyakan mengapa hanya PDIP yang dipersoalkan dalam proses pergantian antar waktu (PAW), tapi partai lain tidak dipermasalahkan.</p> <p>"PAW-PAW di parpol-parpol lain aman-aman saja karena alasan pemberhentian, kok PDI Perjuangan yang diobok-obok ini. Ada apa?" tegas Guntur.</p> <p class="class-paragraph">Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan sengketa pileg DPR RI daerah pemilihan Banten I. Melalui putusan perkara Nomor 603/Pdt.SUs-Parpol Pn.Jkt.pus, PN Jakpus memenangkan Tia Rahmania. Tia dinyatakan tidak terbukti melakukan penggelembungan suara.</p> <p>Lewat putusan tersebut, PN Jakpus menyatakan bahwa Tia Rahmania adalah pemilik suara yang sah sesuai hasil pleno KPU Lebak dan KPU Pandeglang dengan total 37.359 Suara. Dia juga dinyatakan tidak terbukti melakukan penggelembungan suara seperti yang dituduhkan oleh Bonnie Triyana.</p> <p>Tidak hanya itu, surat Nomor 009/240514/I/MP/2024 yang diterbitkan Mahkamah Partai PDI Perjuangan dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum. Dalam surat tersebut, ditetapkan perolehan suara Bonnie Triyana sebagai caleg terpilih.&nbsp;</p> <p>Dalam putusan yang sama, PN Jakpus juga membatalkan surat pemecatan Tia Rahmania dari DPP PDI Perjuangan yang dituangkan dalam surat Nomor 1596/KPTS/DPP/IX/2024. Demikian pula dengan denda denda materil dan imateril Rp 4 miliar.&nbsp;</p>

DPP PDI Perjuangan mengajukan kasasi ke MA atas putusan PN Jakarta Pusat yang memenangkan Tia Rahmania

Respons Kemenangan Tia Rahmania di PN Jakpus, PDIP Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/IMG_2322JPG-1020734403.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah, Harvey Moeis, Andi Ahmad Nur Darwin membantah bahwa pihaknya telah menentukan sikap untuk mengajukan kasasi atas vonis banding yang memperberat hukuman kliennya, Harvey Moeis dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun pidana penjara. Menurutnya, Harvey Moeis sampai saat ini masih pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin membantah pemberitaan seolah-olah kami telah menentukan sikap untuk kasasi. Kami tegaskan, kami belum menerima mandat dari klien untuk mengajukan kasasi. Lagi pula hingga saat ini kami selaku kuasa hukum belum menerima Salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta,&rdquo; kata Ahmad kepada wartawan, Selasa (17/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad menjelaskan, sampai saat ini belum mendapatkan salinan resmi putusan yang memperberat hukuman Harvey Moeis. Hal itu penting, untuk mengkaji alasan hakim memberperat vonis Harvey Moeis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Salinan resmi putusan banding penting sebagai bahan kajian dengan klien dan tim,&rdquo; tegas Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad menegaskan, jika pihaknya sudah menerima salinan putusan tingkat banding, tentu akan menyikapi vonis yang memperberat Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015656437/geram-divonis-20-tahun-penjara-harvey-moeis-akan-tempuh-kasasi-ke-ma">Geram Divonis 20 Tahun Penjara, Harvey Moeis Akan Tempuh Kasasi ke MA</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti kami sudah menerima salinan resmi putusan banding, maka barulah kami akan menganalisa serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut selanjutnya baru akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad menyatakan, pihaknya tidak akan mendahului keputusan dari terdakwa Harvey Moeis yang memilih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian kami mengimbau bahwa berita tentang Harvey Moeis akan mengajukan kasasi tidak perlu ditanggapi oleh siapapun dan dikutip oleh pihak manapun," cetus Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara, dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022. Putusan itu lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis 6 tahun dan 6 bulan penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, menyatakan terdakwa Harvey Moeis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kesatu primer dan kedua primer," kata Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya dijatuhi hukuman badan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menghukum agar Harvey Moeis membayar uang pengganti Rp 420 miliar. Jika tidak dibayarkan akan diganti kurungan 10 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis Harvey Moeis sempat menjadi perhatian publik. Sebab, kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun itu hanya dihukum 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain itu, suami dari aktris Sandra Dewi itu juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harvey Moeis terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div> </div>

Andi Ahmad Nur Darwin membantah bahwa pihaknya telah menentukan sikap untuk mengajukan kasasi atas vonis banding Harvey Moeis.

Kuasa Hukum Harvey Moeis Tegaskan Belum Ada Rencana untuk Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/IMG_2322JPG-1020734403.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memperberat hukuman penguasaha Harvey Moeis 20 tahun penjara, dalam kasus pengelolaan timah pada PT. Timah. Namun, Harvey Moeis tidak terima atas vonis 20 tahun penjara itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad menyatakan bahwa pihaknya bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan banding atas vonis 20 tahun penjara Harvey Moeis.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami kan sampai sekarang kita masih mengkaji, karena kami belum mendapatkan salinan resmi dari putusan, dan setelah nanti diperoleh yang pasti adalah karena kami rasa putusan ini juga jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah diputuskan di awal," kata Andi Ahmad kepada wartawan, Senin (17/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015656422/8-perilaku-yang-biasanya-dimiliki-orang-yang-awalnya-dingin-tapi-sangat-setia-dan-peduli-setelah-mengenal-menurut-psikologi">8 Perilaku yang Biasanya dimiliki Orang yang Awalnya Dingin Tapi Sangat Setia dan Peduli Setelah Mengenal Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015655134/kekayaan-tak-habis-hingga-anak-cucu-7-tanggal-lahir-dikatakan-punya-garis-keberuntungan-yang-berlimpah">Kekayaan Tak Habis Hingga Anak Cucu, 7 Tanggal Lahir Dikatakan Punya Garis Keberuntungan yang Berlimpah</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015654590/pantas-jadi-suami-idaman-10-karakter-pasangan-yang-positif-bagi-hubungan-menurut-psikologi-hati-terasa-penuh">Pantas Jadi Suami Idaman, 10 Karakter Pasangan yang Positif Bagi Hubungan Menurut Psikologi, Hati Terasa Penuh!</a></strong></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi menyatakan pihaknya saat ini masih mempelajari untuk menyusun memori kasasi agar bisa diajukan ke MA. Pasalnya, pihaknya mengklaim belum menerima salinan putusan banding dari PT DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami ingin melihat lagi pertimbangannya seperti apa, kami kaji lebih jauh pertimbangannya seperti apa, yang pasti upaya hukum kami akan tempuh," cetusnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara, dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022. Putusan itu lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis 6 tahun dan 6 bulan penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, menyatakan terdakwa Harvey Moeis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kesatu primer dan kedua primer," kata Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya dijatuhi hukuman badan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menghukum agar Harvey Moeis membayar uang pengganti Rp 420 miliar. Jika tidak dibayarkan akan diganti kurungan 10 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis Harvey Moeis sempat menjadi perhatian publik. Sebab, kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun itu hanya dihukum 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain itu, suami dari aktris Sandra Dewi itu juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harvey Moeis terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Tim kuasa hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad menyatakan bahwa pihaknya bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Geram Divonis 20 Tahun Penjara, Harvey Moeis Akan Tempuh Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/batik-seksi-di-klip-baru-agnez-mo_c_158978.jpeg" alt="Foto Agnez Mo mengenakan batik untuk video musik terbarunya yang diunggah di Instagram" width="100%">
<figcaption>Foto Agnez Mo mengenakan batik untuk video musik terbarunya yang diunggah di Instagram</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com </strong>- Agnez Mo keberatan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta&nbsp; Pusat yang menyatakan bahwa dirinya bersalah dan didenda untuk membayar uang sebesar Rp 1,5 miliar untuk 3 kali konser di Jakarta, Surabaya, dan Bandung pada 2023 silam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keyakinan Agnez Mo, masalah royalti atas lagu yang dinyanyikannya dari pencipta lagu Ari Bias merupakan tugas pihak penyelenggara acara untuk membayarkannya kepada pencipta lagu. Akan tetapi, gugatan itu justru dilayangkan kepada pelantun Matahariku itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agnez Mo pun akan mengambil langkah hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung untuk menguji kembali putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015650461/bek-liverpool-trent-alexander-arnold-merapat-ke-real-madrid-rafael-benitez-sebut-itu-bagus-untuk-kariernya">Bek Liverpool Trent Alexander-Arnold Merapat ke Real Madrid, Rafael Benitez Sebut Itu Bagus untuk Kariernya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasasi," tulis Agnez Mo dalam unggahannya di Instagram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agnez Mo pun memberikan sindiran yang cukup keras dengan menyinggung soal keserakahan dalam unggahannya di Instagram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdiri teguh untuk memihak kebenaran yang sesungguhnya memang tidak pernah mudah. Tidak peduli seberapa tepat dan adilnya pendirian kita, akan selalu ada orang-orang yang memilih untuk menyalahpahami dan memelintir kata-kata, bahkan menyerang karakter kita. Semua karena keserakahan dan kepentingan mereka pribadi," ujar Agnez Mo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun bahaya yang sebenarnya datang dari mereka yang dengan lantang berteriak 'demi keadilan' tapi tingkah lakunya bertolak belakang, tanpa malu-malu menyebarkan kebohongan demi kebohongan," lanjut Agnez Mo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015650445/bojan-hodak-tegaskan-persib-bandung-tanpa-tekanan-lawan-persija-jakarta-dapat-satu-poin-masih-tetap-kedinginan-di-puncak-liga-1">Bojan Hodak Tegaskan Persib Bandung Tanpa Tekanan Lawan Persija Jakarta, Dapat Satu Poin Masih Tetap Kedinginan di Puncak Liga 1</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun mengaku menaruh hormat yang tinggi kepada Melly Goeslaw dan Armand Maulana yang telah menyuarakan kebenaran sesuai dengan peraturan UU. Karena berbicara seperti mereka berdua untuk tujuan kebenaran, kata Agnez Mo, tak banyak orang yang berani melakukannya di tengah situasi saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu kekuatan sejati untuk melawan arus kencang, apalagi saat para manipulator berusaha menyerang integritas pribadi karena upaya nekat mereka untuk mengendalikan narasi," ujar Agnez Mo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agnez Mo yakin tidak bersalah atas sengketa lagu Bilang Saja dari Ari Bias.Dia pun memiliki keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan memiliki jalannya sendiri untuk mengungkap.</div>

Agnez Mo keberatan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta  Pusat yang menyatakan bahwa dirinya bersalah dan didenda Rp 1,5 M.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasasi

Berita Terkini