<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/ed76a07a-1628-4ca8-a0de-09e22de3fc0e-3726836616.jpg" alt="Mensos saifullah Yusuf meninjau proses pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Jelang tutup tahun, pemerintah ingatkan KPM segera mencairkan BLT. (Dok. Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Mensos saifullah Yusuf meninjau proses pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Jelang tutup tahun, pemerintah ingatkan KPM segera mencairkan BLT. (Dok. Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pergantian tahun sudah di depan mata. Pemerintah segera tutup buku APBN 2025. Para keluarga penerima manfaat (KPM) pun diminta segera mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra). Imbauan tersebut disampaikan kembali oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Dia mengatakan, imbauan itu penting untuk segera dijalankan oleh KPM BLT Kesra. Untuk menghindari dana kembali ke kas negara. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan akurasi data penerima. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), dari target 35 juta jiwa, sebanyak 28 juta orang dinyatakan layak sebagai penerima. "Kami ingin memastikan penyaluran bansos Rp 900 ribu ini tepat sasaran," katanya, Senin (29/12). Untuk memastikan kelancaran pencairan BLT Kesra, Gus Ipul bersama Dirut PT Pos meninjau langsung penyaluran di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta Timur. Tujuannya untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya tepat waktu. Seperti diketahui BLT Kesra merupakan instrumen strategis perlindungan sosial pemerintah. Bantuan ini dikucurkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjelang pergantian tahun. Pada penyaluran tahap akhir ini, penerima manfaat berhak mendapatkan dana rapel dengan nilai mencapai Rp 900.000 per KPM. Sesuai dengan ketentuan penyaluran bantuan sosial tahun anggaran 2025, dana yang tidak ditarik melampaui tenggat yang ditentukan akan mengalami sejumlah prosedur. Di antaranya status bantuan akan ditutup secara otomatis oleh sistem. Berikutnya dana bantuan akan ditarik kembali dan dikembalikan ke kas negara. Akibatnya KPM berisiko kehilangan hak akses bantuan pada periode berjalan. Penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama. Yakni lewat Bank Himbara untuk pemilik rekening dan PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu atau penerima non-rekening. Saat melakukan pencairan, penerima wajib membawa dokumen asli berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK). Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi. Tujuannya untuk menghindari informasi palsu. Pemerintah berharap dengan nominal bantuan yang signifikan itu, kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi dengan baik di akhir tahun. "Segera lakukan pengecekan dan pencairan sebelum operasional perbankan dan kantor pos ditutup pada akhir tahun," tandas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.&nbsp; &nbsp;

Jelang akhir 2025, Kemensos minta KPM segera cairkan BLT Kesra Rp 900 ribu. Cek syarat dan cara pencairan agar dana tidak kembali ke negara.

KPM Diminta Cairkan BLT Kesra Rp 900 Ribu Sebelum Akhir Tahun: Hati-Hati Dana Kembali ke Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/IMG-20251020-WA0081-4004221299.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Negara menerima kembali uang hasil rampasan perkara korupsi senilai Rp 13,255 triliun. Pengembalian itu diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan langsung uang tersebut kepada Menteri Keuangan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. &ldquo;Barang rampasan negara berupa uang sudah kami eksekusi dan hari ini kami serahkan kepada Menteri Keuangan. Jumlahnya mencapai Rp 13,255 triliun, meski tidak semuanya kami hadirkan karena keterbatasan tempat. Di lokasi ini hanya sekitar Rp 2,4 triliun,&rdquo; ujar Burhanuddin, Senin (21/10). Dana itu berasal dari perkara korupsi yang melibatkan tiga grup besar, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Total kerugian perekonomian negara dalam kasus ini mencapai Rp 17 triliun. Wilmar Group bertanggung jawab atas Rp11,88 triliun, Permata Hijau Group Rp1,86 triliun, dan Musim Mas Group Rp1,8 triliun.&nbsp;Sisanya, Rp4,4 triliun, akan dibayarkan secara bertahap dengan jaminan kebun sawit. &ldquo;Musim Mas dan Permata Hijau meminta penundaan karena situasi ekonomi. Kami beri waktu, tapi dengan kewajiban menyerahkan kebun sawit sebagai jaminan. Kami tidak ingin ini berlarut,&rdquo; tutur Burhanuddin. Dia menegaskan fokus Kejagung saat ini adalah menindak korupsi yang merugikan keuangan negara dan berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat. &ldquo;Kami mendahulukan sektor-sektor yang menyangkut harkat rakyat. Contohnya seperti garam, gula, dan baja,&rdquo; ujarnya. Burhanuddin menyebut, keberhasilan pemulihan aset ini menunjukkan komitmen Kejaksaan menegakkan keadilan ekonomi. &ldquo;Semua ini untuk kemakmuran rakyat dan agar uang negara kembali ke kas demi pembangunan,&rdquo; katanya. Langkah Kejagung tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan tanggung jawab penggunaan dana publik. &ldquo;Setiap rupiah dari uang rakyat harus kembali untuk rakyat,&rdquo; ujar Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara di Kejakgung.&nbsp; Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. Kepala Negara menyebut, penyerahan uang pengganti tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia. Prabowo menegaskan, uang yang dikembalikan ke negara tersebut memiliki potensi besar untuk dapat dimanfaatkan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. "Dengan Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor sumber daya alam merupakan bentuk penyimpangan terhadap bangsa. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengembalian uang negara hari ini menjadi salah satu bagian dari tugas besar memberantas praktik ilegal lainnya. salah satunya, Penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI dan lembaga-lembaga lain, termasuk Kejaksaan, Polisi, hingga bea cukai. &ldquo;Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan kerugian itu Rp40 triliun setahun dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun,&rdquo; katanya.&nbsp; Praktik tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing, menurut Prabowo merupakan bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri yang telah memberikan berbagai fasilitas dan izin usaha dengan itikad baik.&nbsp;

Negara menerima kembali Rp 13,25 triliun dari hasil rampasan korupsi, sebagai langkah pemulihan kerugian negara dan kesejahteraan rakyat.

Rp 13,25 Triliun Kembali ke Kas Negara, Prabowo: Dana Publik Harus untuk Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/E7KTIAYbghh5GciquUYyaiuZILvFeFFSLkN81knw-3446609663.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang senilai Rp 8 miliar hasil lelang barang rampasan koruptor ke kas negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang senilai Rp 8 miliar hasil lelang barang rampasan koruptor ke kas negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan komitmennya dalam memulihkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme lelang barang rampasan. Sebab, pada pelaksanaan lelang 17 September 2025 lalu, KPK berhasil menyetorkan dana sebesar Rp 8 miliar ke kas negara.&nbsp; Nilai tersebut berasal dari penjualan 36 lot barang bergerak senilai Rp 3,2 miliar, serta 7 lot barang tidak bergerak senilai Rp 4,8 miliar, dari total 83 lot yang ditawarkan. Jaksa Eksekusi KPK, Syarkiyah, menjelaskan dana hasil lelang itu langsung masuk ke kas negara setelah pelunasan pemenang lelang, paling lambat lima hari pasca penetapan.&nbsp; &ldquo;Untuk barang bergeraknya, yang tidak laku hanya barang-barang unik seperti robot, face recognition, dan tableau, serta dua mobil yang dilelang di KPKNL Samarinda,&rdquo; kata Sarkiyah dalam keterangannya, Kamis (2/10). Menurut Syarkiyah, barang bergerak seperti perhiasan hingga Barang Bukti Elektronik (BBE) tetap menjadi primadona. Bahkan, dalam satu lot bisa diperebutkan hingga 20 sampai 30 orang. Beberapa barang unik lain juga mendapat peminat, termasuk kemeja sutra lengan panjang yang sebelumnya gagal terjual pada lelang Juni 2025, kini laku dengan harga Rp 2,5 juta. &ldquo;Perhiasan juga sangat banyak peminatnya. Cincin dan gelang berbentuk naga saja sudah laku terjual,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Meski demikian, terdapat wanprestasi senilai Rp 23,4 juta dari dua lot barang bergerak, yakni 1 lot berisi 6 handphone senilai Rp 15,4 juta serta 1 lot berisi 46 mini gold senilai Rp 8 juta. Padahal, KPK memperkirakan hasil lelang serentak yang digelar di 11 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cirebon, Denpasar, Lahat, Pekanbaru, Purwokerto, dan Samarinda pada September 2025 bisa mencapai Rp 166 miliar. Namun, animo masyarakat terhadap barang tidak bergerak berupa tanah, tanah dan bangunan, hingga apartemen masih rendah. Nilai limit yang tinggi membuat hanya 7 lot dari 41 lot yang berhasil laku terjual. &ldquo;Mudah-mudahan pada lelang berikutnya, aset bernilai besar ini bisa terjual,&rdquo; ujar Syarkiyah. Adapun, lelang selanjutnya dijadwalkan pada Desember 2025, bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menekankan pada efek jera melalui hukuman badan, tetapi juga memastikan negara memperoleh kembali aset yang telah hilang. &ldquo;Dengan mengikuti lelang KPK, masyarakat ikut berkontribusi nyata dalam pemulihan kerugian keuangan negara,&rdquo; pungkas Syarkiyah. Sebagai catatan, sepanjang semester I 2025, KPK telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 84,1 miliar ke kas negara melalui lelang, dengan rincian Rp 13 miliar pada Januari&ndash;Februari, Rp 42,3 miliar pada Maret, serta Rp 28,8 miliar pada Juni.

KPK berhasil menyetorkan Rp 8 miliar ke kas negara dari lelang barang rampasan koruptor, meski tidak mencapai target.

Penjualan Lelang Barang Rampasan Koruptor Tak Capai Target, KPK Setorkan Rp 8 Miliar ke Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/IAlSGWTOpqOX2MBT1BzjzxR8R1tf689GFtxdHT1N-1896941099.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak tegas para pengemplang pajak besar. Ia menyebut ada sekitar 200 wajib pajak dengan nilai tunggakan mencapai Rp60 triliun yang sudah inkrah dan wajib segera melunasi kewajibannya. &ldquo;Kalau saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajaknya ada Rp60 triliun kan, yang pembayar pajak terbesar 200, yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu akan saya paksa bayar,&rdquo; tegas Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9). Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa penerimaan dari para penunggak pajak tersebut akan masuk ke kas negara pada tahun ini juga. Bahkan, ia mengancam seluruh pengemplang pajak akan susah hidupnya di tanah air, jika tak mau membayar kewajibannya. &ldquo;Tahun ini, tahun ini. Pasti masuk. Kalau nggak, dia (para pengemplang pajak) susah hidupnya di sini,&rdquo; lanjut Purbaya. Selain itu, bendahara negara ini juga menegaskan pemerintah tetap mengedepankan perlakuan adil bagi para wajib pajak di tanah air. Dalam hal ini, ia memastikan tidak akan mengganggu sama sekali bagi mereka yang sudah patuh membayar pajak. &ldquo;Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali,&rdquo; tegasnya. Adapun sebelumnya, Menkeu Purbaya sempat menyebut bahwa Kemenkeu telah mengantongi daftar 200 penunggak pajak besar. Ia memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam. Menurutnya dalam waktu dekat, Pemerintah akan melakukan penagihan kepada para pengemplang pajak yang nilainya mencapai Rp 60 triliun. Ia pastikan ratusan para pengemplang tidak akan lari dari tagihan ini. &nbsp;&ldquo;Kita punya list 200 penunggak pajak besar, itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar dan eksekusi, ditagihnya sekitar Rp50&ndash;60 triliun. Dalam waktu dekat, ini akan kita tagih, dan mereka nggak akan bisa lari,&rdquo; ujarnya. Terkait komitmennya itu, Purbaya mengaku akan menggandeng aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Kerja sama pertukaran data dengan berbagai kementerian/lembaga (KL) juga akan diperkuat demi mengejar wajib pajak yang tidak patuh," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak tegas pengemplang pajak, dengan penagihan mencapai Rp 60 triliun.

200 Pengemplang Pajak Bakal Dikejar Menkeu Purbaya, Rp 60 Triliun Harus Masuk Kas Negara Tahun Ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/Anggota-Dewas-KPK-Chisca-Mirawati-Dery-Ridwansah-1JPG-3821129385.jpg" alt="Anggota Dewas KPK Chisca Mirawati saat meninjau lelang barang rampasan di Gedung Rupbasan KPK, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK Chisca Mirawati saat meninjau lelang barang rampasan di Gedung Rupbasan KPK, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan berhasil menghimpun nilai lelang barang rampasan hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 24.863.404.700 atau Rp 24,86 miliar. Dana hasil lelang itu akan masuk ke kas negara, setelah pemenang melunasi pembayaran maksimal lima hari sesudah penetapan. Lelang itu dilaksanakan KPK bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di 14 kota pada 11&ndash;12 Juni 2025. Lelang barang rampasan itu sebagai upaya nyata memulihkan kerugian negara dari hasil korupsi. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto menjelaskan, lelang dengan nilai Rp 24,8 miliar itu diperoleh dari penjualan 39 lot barang bergerak senilai Rp 732 juta dan 7 lot barang tidak bergerak senilai Rp 24,1 miliar, dari total 82 lot yang ditawarkan. Meski berlangsung secara daring, atmosfer lelang dinilai tetap terasa hidup. Salah satunya di KPKNL Jakarta III. Sesi open bidding pada hari Rabu (11/6) dipandu langsung oleh pejabat lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, disaksikan oleh perwakilan KPK. "Saya melihat peserta sangat luar biasa antusiasmenya. Bahkan, ada salah satu barang yang diperebutkan oleh kurang lebih 20 peserta lelang. Kejar-kejaran penawaran bahkan masih terjadi hingga 10 detik sebelum lelang ditutup,&rdquo; kata Mungki Hadipratikto kepada wartawan, Jumat (13/6). Salah satu momen menarik terjadi saat kemeja sutera lengan panjang yang dibuka dengan harga limit hanya Rp 5.700, laku hingga Rp 5.675.700. Sementara mobil VW Caravelle yang dibuka Rp 17,9 juta, terjual dengan harga fantastis Rp 123,9 juta. Beberapa barang rampasan yang sebelumnya tidak terjual juga laris kali ini, seperti tas Louis Vuitton, sepeda motor Triumph Speedmaster Bonneville, dan sepeda lipat Brompton. &ldquo;Contohnya sepeda motor perkara Rafael Alun, alhamdulillah laku juga. Begitu juga dengan mobil VW Caravelle dan tas LV yang sudah dua kali gagal ternyata laku juga. Semuanya akhirnya terjual. Ini tentu capaian yang sangat baik,&rdquo; ucap Mungki. Melalui program lelang ini, lanjut Mungki, KPK kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tak hanya memberi efek jera melalui hukuman badan, tapi juga memulihkan kerugian negara secara konkret. &ldquo;Dengan membeli barang lelang, masyarakat tak hanya memperoleh barang berkualitas dengan harga miring, tetapi juga berkontribusi langsung membantu negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP),&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

KPK berhasil mengumpulkan Rp 24,8 miliar dari lelang barang rampasan, termasuk kemeja sutera yang terjual dengan harga fantastis.

KPK Bukukan Nilai Lelang Rp 24,8 Miliar, Ada Kemeja Sutera Harga Rp 5 Ribu Terjual Rp 5,6 Juta!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/IMG-20250205-WA0025-2703922260.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Upaya ini diharapkan dapat menghemat kas negara hingga mencapai Rp306,6 triliun. Penerapan efisiensi anggaran berdampak nyata pada fasilitas kantor di Kemenko Perekonomian. Lampu-lampu di kantor tersebut tampak temaram dan tidak seterang biasanya. Pengamatan wartawan menunjukkan bahwa kondisi remang-remang terlihat pada Rabu (5/2). Beberapa titik lampu di lingkungan Kemenko Perekonomian tampak redup sebagai bukti langkah efisiensi yang sedang dijalankan. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah pemangkasan anggaran merupakan strategi penting dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu bukti nyata dari kebijakan efisiensi adalah pemadaman beberapa lampu di lingkungan Kemenko Perekonomian. Langkah ini diambil untuk menunjukkan simbol bahwa anggaran telah dipotong sebagai bagian dari upaya penghematan. &ldquo;Untuk menunjukkan simbol bahwa (anggaran) kita dipotong adalah lampu kita matikan. Biar wartawan merasakan,&rdquo; ujar Airlangga sembari berkelakar.

Efisiensi anggaran 2025 terlihat dari lampu remang di Kemenko Perekonomian, simbol pemotongan kas negara hingga Rp306,6 triliun.

Efisiensi Anggaran 2025: Lampu Remang di Kemenko Perekonomian, Simbol Pemotongan Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/WhatsApp-Image-2024-10-09-at-101411-3570868935.jpeg" alt="Kandidat kepala BPN Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kandidat kepala BPN Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penerimaan Negara (BPN) adalah lembaga yang bertugas menerima pendapatan negara dalam bentuk uang yang disetorkan orang pribadi atau badan yang masuk ke kas negara. Selama ini lembaga yang bertugas mengurus penerimaan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Keduanya berada dalam naungan Kementerian Keuangan. Usul pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan sudah berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana membentuk BPN sebelum nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Saat ini, terdapat tiga kandidat kepala BPN yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto, dan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Apa Manfaat BPN untuk Masyarakat dan Negara? Menyoal urgensi pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan, Prabowo Subianto sudah menyinggung sejak pemilu 2019. Selaras dengan hal itu, kandidat kepala BPN Edi Slamet Irianto menjelaskan, peran BPN sangat penting karena kinerja penerimaan cenderung menurun. Padahal tuntutan belanja negara semakin besar. Sehingga, negara harus berutang dan semakin membesar. Di sisi lain, menurut dia, birokrasi kementerian cenderung rumit dan terjebak oleh banyaknya aturan yang tidak memungkinkan bergerak lebih cepat dan terukur. Dampaknya, proses pengambilan putusan menjadi lamban padahal dituntut sangat cepat. &rdquo;Lembaga penerimaan yang ada, meski sudah direformasi sampai jilid IV, gagal mengatasi kebocoran, gagal memiliki data sains, gagal membangun kerja sama hukum, dan rentan terhadap intervensi kekuatan politik maupun pemodal besar dalam berbagai bentuknya,&rdquo; ujar Edi Slamet Irianto. Menurut Edi Slamet Irianto, manfaat pembentukan BPN bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi yaitu hadirnya berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban kepada negara karena kebijakan dan pengaturan akan keluar dari satu pintu. &rdquo;Sementara manfaatnya bagi negara, bisa melakukan estimasi penerimaan secara lebih akurat dan pasti karena tax gap akan semakin diperkecil akibat pengembangan data sains,&rdquo; papar Edi Slamet Irianto.&nbsp; PPN Tidak Naik, Bahkan Mungkin Turun Terkait kondisi keuangan negara, persoalan yang kerap terjadi adalah penerimaan negara yang hingga saat ini selalu di bawah target, bahkan rasionya jadi yang terendah di ASEAN. Menyikapi hal itu, Edi Slamet Irianto menegaskan, bentuk lembaga kementerian/badan memperlihatkan bahwa lembaga pemerintah punya kekuatan pada aspek eksekutorial akibat adanya beberapa kewenangan hukum sebagaimana tercantum dalam 13 undang-undang organiknya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015177404/kapal-fregat-merah-putih-buatan-pt-pal-indonesia-bakal-jadi-armada-tempur-baru-tni-al">Kapal Fregat Merah Putih Buatan PT PAL Indonesia Bakal Jadi Armada Tempur Baru TNI AL</a> Dia menjelaskan, bentuk hybrid ini memungkinkan lembaga penerimaan negara lebih gesit dan mampu merespons dengan cepat setiap perubahan dan perkembangan ekonomi. Lembaga tersebut punya diskresi yang sangat memadai sehingga berjalan efektif sesuai tujuan pendiriannya. &rdquo;Menteri/kepala/komandan badan ini harus orang yang sangat matang dan tahu permasalahan sesungguhnya, artinya memiliki kapasitas/knowledge perpajakan yang mumpuni ditunjang pengalaman lapangan yang teruji dan terbukti, bukan hanya pandai berteori ilmu perang tapi tidak pernah angkat senjata untuk perang,&rdquo; ujar Edi Slamet Irianto. Saat disinggung apakah BPN mampu mencapai target rasio penerimaan 23 persen tanpa menaikkan tarif, dia menjawab, BPN dihadirkan untuk bisa menaikkan target penerimaan tanpa harus membebani masyarakat kecil. Untuk jangka pendek, BPN tidak akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen bahkan jika memungkinkan, diturunkan ke 10 persen. &rdquo;Paling tidak, bertahan di 11 persen dengan catatan bahwa administrasi PPN akan diperbaiki secara fundamental,&rdquo; terang Edi Slamet Irianto. &rdquo;BPN, dalam kebijakannya, akan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk memiliki daya beli yang memadai sesuai kapasitasnya,&rdquo; imbuh dia.

Badan Penerimaan Negara (BPN) bertugas menerima pendapatan negara dalam bentuk uang yang disetorkan orang pribadi atau badan ke kas negara

Kandidat Kepala BPN Edi Slamet Irianto Sebut Pendapatan Negara Naik tapi Tak Memeras Rakyat Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/IMG-20240723-WA0019-3354476887.jpg" alt="PT PLN (Persero) melaporkan telah menyetorkan dividen kepada negara mencapai Rp 3,09 triliun. (Dok PLN)" width="100%">
<figcaption>PT PLN (Persero) melaporkan telah menyetorkan dividen kepada negara mencapai Rp 3,09 triliun. (Dok PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) melaporkan telah menyetorkan dividen kepada negara mencapai Rp 3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan capaian itu berhasil didapat berkat kinerja keuangan apik yang ditopang pertumbuhan penjualan listrik tahun 2023 yang mencapai 288,44 Terrawatt hour (TWh) atau meningkat sebesar 5,36 persen (YoY) dari 273,76 TWh pada 2022 lalu. Hal ini berdampak pada total pendapatan Perseroan yang mencapai Rp 487,38 triliun pada 2023 atau tumbuh signifikan dibandingkan raihan tahun 2022 yang sebesar Rp 46,25 triliun. Hingga laba PLN meningkat 53,12 persen secara tahunan (yoy) dari Rp 14,41 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 22,07 triliun pada tahun 2023. &ldquo;Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan, sehingga kini PLN menjadi makin lincah, unified, kokoh dan trengginas,&rdquo; kata Darmawan dalam keterangannya, Selasa (23/7). Selain kontribusi ke negara melalui setoran dividen yang mencapai Rp 3,09 triliun, PLN juga sukses berkontribusi melalui Pendapatan Pajak (pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, pajak daerah &amp; retribusi daerah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp 52,57 triliun. Darmawan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan dan&nbsp;stakeholder&nbsp;lainnya atas dukungan terhadap upaya transformasi yang terus dijalankan perseroan. &ldquo;Buah dari transformasi ini mustahil PLN raih tanpa dukungan dari Pemerintah. Pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat dan menghadirkan ekosistem investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis dan industri sehingga konsumsi listrik terus tumbuh,&rdquo; jelas Darmawan. Darmawan menegaskan sebagai BUMN, PLN akan terus melaksanakan amanah negara untuk memastikan seluruh penjuru Indonesia bisa menikmati layanan kelistrikan yang andal dan terjangkau. Apalagi, listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. "Kami optimistis mampu memberikan listrik andal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,&rdquo; tutup Darmawan.

PT PLN (Persero) melaporkan telah menyetorkan dividen kepada negara mencapai Rp 3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target.

PLN Setor Dividen Rp 3,09 Triliun ke Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/116-kasus-dugaan-tindak-pidana-pemilu-26-di-antaranya-politik-uang_m_.jpg" alt="Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan uang senilai Rp 72 miliar dan USD 2.700 ke kas negara. Uang tersebut merupakan hasil rampasan dari kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengungkapkan, uang tersebut bisa disetorkan ke kas negara lantaran hukuman Edhy Prabowo dan lainnya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap alias inkracht. "Jaksa Eksekutor KPK Hendra Apriansyah melalui Biro Keuangan melakukan penyetoran ke kas negara uang rampasan dari barang bukti perkara terpidana Eddy Prabowo dan kawan-kawan," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (8/4).  Ali mengatakan, uang itu disetorkan ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan. Penyetoran ke kas negara juga dilakukan dalam rangka optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.  "KPK terus mengedepankan pemidanaan perampasan hasil korupsi sebagai bagian efek jera dan kemudian dilakukan penyetoran hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi maupun TPPU yang ditangani KPK dimaksud ke kas negara," katanya.  Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Edhy Prabowo. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut pada KPK.  Namun vonis Edhy Prabowo diperberat Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Dalam proses banding, hakim menjatuhkan pidana 9 tahun penjara terhadap Edhy Prabowo.  Tak terima hukumannya diperberat, Edhy Prabowo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hakim MA menolak kasasi Edhy namun menganulir vonis PT DKI dan mengembalikan vonis Edhy menjadi 5 tahun penjara.  Edhy Prabowo juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

KPK Setorkan Uang Kasus Korupsi Edhy Prabowo Rp 72 M ke Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PLT-Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor ke kas negara senilai Rp1,1 miliar dari uang pengganti terpidana mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi.  Ramlan adalah terpidana perkara suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.  "Jaksa Eksekusi Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang pengganti dari terpidana Ramlan Suryadi sejumlah Rp1,1 miliar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.  Adapun kewajiban pembayaran uang pengganti itu berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 19 Januari 2021. Ali mengatakan terpidana Ramlan membayar uang pengganti tersebut dengan cara mengangsur sebanyak 5 kali.  Ia menyampaikan tim jaksa eksekusi masih dan terus menagih pembayaran uang denda dan uang pengganti dari para terpidana korupsi sehingga tujuan dari "asset recovery" atau pemulihan aset hasil korupsi dan efek jera dapat tercapai.  Ramlan telah divonis selama 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang pada 19 Januari 2021.  Ramlan terbukti menerima suap Rp1,1 miliar terkait dengan 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim dari Robi Okta Fahlevi yang merupakan pihak swasta.  Dalam sidang yang sama, mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries H.B. divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp3,1 miliar atas paket pekerjaan tersebut. (*)

KPK setor Rp1,1 Miliar ke Kas Negara dari Terpidana Ramlan Suryadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kas negara

Berita Terkini