<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/10002135151-1199103443.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution (tengah) di lokasi pembangunan Islamic Center di Kelurahan Tangkahan, Medan, Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution (tengah) di lokasi pembangunan Islamic Center di Kelurahan Tangkahan, Medan, Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Kota Medan Hendra DS menyoroti empat proyek tahun jamak menjadi penyebab saldo di kas daerah Pemkot Medan, Sumatera Utara, menipis. &rdquo;Data neraca keuangan Pemkot Medan 2022 dan 2023, ternyata aset lancar di 2023 jauh lebih sedikit dibanding 2022,&rdquo; ucap Hendra seperti dilansir dari Antara di Medan. Neraca Pemkot Medan, kata legislator itu, memiliki aset lancar pada saldo kas daerah tahun anggaran 2022 berjumlah sebesar Rp 540,06 miliar lebih. Sementara tahun anggaran 2023 jumlahnya mengalami penurunan yang begitu tinggi, yakni menjadi Rp 48,58 miliar lebih. &rdquo;Artinya, hampir Rp 500 miliar hilang. Itu yang membuat&nbsp;keuangan di Pemkot Medan menjadi cengap-cengap,&rdquo; kata Hendra DS. Laporan pertanggungjawaban Wali Kota Medan tahun anggaran 2023, kata Hendra, defisit kas daerah Pemkot Medan akibat beban bayar di awal proyek tahun jamak. Keempat proyek tahun jamak tersebut dikerjakan Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. &rdquo;Ada empat program pembangunan prioritas, yakni proyek revitalisasi Stadion Kebun Bunga, Islamic Center, UMKM Center di Universitas Sumatera Utara, dan lanjutan revitalisasi Lapangan Merdeka,&rdquo; tutur Hendra DS. Selain itu, kata dia, ada tiga perusahaan umum daerah milik Pemkot Medan yang terus merugi setiap tahun, dan penyebab investasi jangka panjang mengalami penurunan. Pihaknya juga mengatakan, penyertaan modal Pemkot Medan ke tiga PUD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 357,37 miliar lebih dan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 349,61 miliar lebih. &rdquo;PUD milik Pemkot Medan juga menjadi beban karena merugi terus setiap tahun. Kalau rugi terus, lebih baik PUD itu digabung atau ditutup saja,&rdquo; ucap Hendra. Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dalam laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 menyebutkan&nbsp;Pemkot Medan melaksanakan kerja dengan tepat waktu dan berkualitas. Termasuk, kata dia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. &rdquo;Selain itu, kita juga cepat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumut,&rdquo; ungkap Aulia.

DPRD Kota Medan menyoroti empat proyek tahun jamak menjadi penyebab saldo di kas daerah Pemkot Medan, menipis

Legislator Soroti Proyek Tahun Jamak Penyebab Kas Pemkot Medan Menipis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/GUS-04.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Program penghapusan denda pajak daerah oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo periode 1 November 2022 hingga 31 Maret 2023 dimanfaatkan lebih dari 94 ribu wajib pajak (WP).  Dengan jumlah SPPT PBB sebanyak 253 ribu lebih. Total penerimaan uang pajak yang masuk di kas daerah dalam kurun waktu 5 bulan itu sebesar Rp 53,3 miliar.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, program penghapusan denda pajak daerah itu dalam rangka peringatan hari jadi ke-164 Kabupaten Sidoarjo pada 2023. Selain itu, program penghapusan denda tersebut untuk memberikan keringanan bagi para wajib pajak yang belum membayar.  ”Program ini untuk meringankan para wajib pajak, mungkin ada wajib pajak yang belum membayar atau nunggak pajak akhirnya bisa memanfaatkan program penghapusan denda pajak ini,” ujar Ahmad Muhdlor Ali.  Pajak yang dibayarkan ke pemerintah menurut Gus Muhdlor, substansinya akan kembali lagi ke kepentingan umum. Di antaranya untuk membangun infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang semua itu bersumber dari pendapatan pajak.  Menjelang berakhirnya program penghapusan denda pajak daerah tersebut, Gus Muhdlor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak.  ”Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh wajib pajak yang telah membayar pajak. Penerimaan pajak ini sangat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo,” terang Ahmad Muhdlor Ali, putra KH Agoes Ali Masyhuri, pengasuh ponpes Progresif Bumi Sholawat Lebo itu.

94 Ribu Wajib Pajak Sidoarjo Manfaatkan Program Penghapusan Denda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221109_163056.jpg" alt="Sidang tindak pidana pencucian uang korupsi dana kasda Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (9/11). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang tindak pidana pencucian uang korupsi dana kasda Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (9/11). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penasihat hukum terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dana kas daerah (kasda) Kota Semarang, Diah Ayu Kusumaningrum, meminta tiga mantan wali kota bertanggung jawab karena ikut menikmati uang hasil tindak pidana yang merugikan negara hingga Rp 26,7 miliar itu.  ”Fakta persidangan menyebutkan bahwa uang hasil tindak pidana korupsi pada perkara yang sudah diputus tersebut diketahui dinikmati para wali kota. Seperti Sukawi Sutarip, Soemarmo, serta Hendrar Prihadi,” kata Hendri Listiawan, penasihat hukum Diah Ayu Kusumaningrum, dalam sidang dengan agenda penyampaian pembelaan atas tuntutan jaksa seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (9/11).  Diah Ayu Kusumaningrum, mantan pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) tersebut dituntut 2 tahun penjara dalam kasus dugaan pencucian uang hasil korupsi dana kas daerah itu.  Hendri Listiawan menjelaskan, perampasan hasil korupsi dapat optimal dengan menggunakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Termasuk pula, mengejar ke mana pun hasil korupsi mengalir serta terhadap siapa pun yang menikmati hasil korupsi tersebut untuk selanjutnya dirampas.  Dalam perkara tindak pidana korupsi atas dana kas daerah Kota Semarang itu, lanjut Hendri, terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 12 tahun. Selain itu, terdakwa juga harus menjalani hukuman kurungan selama 6 tahun karena tidak sanggup mengembalikan kerugian negara yang sudah dinikmatinya sebesar Rp 21,5 miliar.  Atas hal tersebut, dia menegaskan jangan sampai terjadi penjatuhan hukuman ganda atas tindak pidana korupsi dengan objek dan pokok materi yang sama terhadap terdakwa. Dalam pembelaannya, penasihat hukum terdakwa meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan mengembalikan sejumlah aset yang disita dalam perkara tersebut.  Atas pembelaan tersebut, Hakim Ketua Kukuh Subyakto memberi kesempatan jaksa penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan pada sidang yang akan datang.  Sebelumnya, Diah Ayu Kusumaningrum dijatuhi hukuman 12 tahun dalam kasus pembobolan dana kas daerah Pemerintah Kota Semarang, senilai Rp 26,7 miliar. Diah Ayu merupakan personal banker BTPN yang bertugas untuk mengurusi simpanan dana yang bersumber dari pajak dan retribusi.  Kasus pembobolan dana kas daerah itu mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 21,5 miliar.

Pengacara Sebut Tiga Wali Kota Bertanggung Jawab Soal Kasda Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buntut-raibnya-uang-kas-katingan-mantan-pimpinan-btn-jadi-tersangka_m_-1.jpg" alt="Mantan pimpinan BTN Cabang Pondok Pinang, Jakarta Selatan jadi tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dana kas daerah Kabupaten Katingan." width="100%">
<figcaption>Mantan pimpinan BTN Cabang Pondok Pinang, Jakarta Selatan jadi tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dana kas daerah Kabupaten Katingan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan raibnya uang kas daerah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) memasuki babak baru. Setelah Ahmad Yanteglie, mantan bupati setempat jadi tersangka, kini Polda Kalteng menetapkan dua tersangka baru. Mereka adalah mantan Kepala BTN Cabang Pondok Pinang Jakarta Teguh Handoko dan Bendahara Pemkab Katingan Tekli. Keduanya jadi tersangka atas kasus dugaan raibnya uang APBD Katingan sebesar Rp 35 miliar.&nbsp;Penetapan tersangka itu setelah Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan rekonstruksi kasus terhadap kedua orang tersebut pada Senin (26/11). &ldquo;Teguh Handoko dan Tekli adalah tersangka baru yang terlibat dalam kasus penggelapan dana APBD. Saya hanya mendampingi rekonstruksinya saja, Mas. Untuk selebihnya, no comment," ujar Nanang selaku Kuasa Hukum Teguh Handoko. Lebih jauh Nanang menyebut bahwa kliennya, Teguh Handoko, tidak ditahan. Melainkan hanya dikenakan wajib lapor ke Polsek Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, pada rekonstruksi kasus dugaan raibnya uang APBD Katingan, penyidik meminta para tersangka memperagakan 16 adegan. Adegan itu mulai dari janji untuk ketemu hingga penyerahan uang. Yantenglie hadir tanpa ekspresi. Dia memakai celana pendek dan hanya menggunakan sandal jepit sebagai alas kaki. Akan tetapi detail rekonstruksi tidak diketahui. Sebab awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Hanya saja sempat terlihat penyerahan itu dilakukan langsung oleh Teguh Handoko yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bank BTN Cabang Pondok Pinang. Uang diterima langsung oleh suami dari Farida Yeni tersebut dan didampingi bendahara Pemkab Katingan dan satu orang yang masih dirahasiakan identitasnya. "Rekonstruksi dilakukan dalam 16 adegan tentang penyerahan uang Rp 35 miliar,&rdquo; kata Kasubdit Tipikor AKBP Devi Firmansyah. Untuk diketahui, Yantenglie sudah ditetapkan tersangka pada awal Juli lalu. Dia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yantenglie resmi dijebloskan ke penjara pada 8 Oktober lalu. Selanjutnya, aset-asetnya berupa tanah dan rumah disita. Polemik itu berawal ketika pihak BTN Pondok Pinang menawarkan langsung kepada Pemkab Katingan untuk penyimpanan dana. Dengan iming-iming bunga deposito sebesar 12 persen. Dengan pertimbangan dari bendahara umum daerah, bupati Katingan akhirnya mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang pengelolaan uang sebesar Rp 100 miliar pada 2014. SK itu ditindaklanjuti lagi dengan MoU atau nota kesepakatan bersama antara asisten administrasi umum setda Katingan dengan pimpinan kas atau cash officer head. Dana kelebihan kas daerah di rekening kas daerah, kemudian ditransfer ke BTN dengan total sebesar Rp 100 miliar. Penyetoran dilakukan dalam tiga tahap. Pertama Rp 75 miliar, Rp 10 miliar, dan Rp 15 miliar. Dana masuk di BTN dalam bentuk deposito yang dibuktikan dengan sertifikat simpanan. Pada 2014, Pemkab Katingan menarik dana sebesar Rp 65 miliar dan masuk ke kas daerah. Setelah penarikan, sisa deposit pada 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp 35 miliar.

Buntut Raibnya Uang Kas Katingan, Mantan Pimpinan BTN Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buntut-raibnya-uang-kas-katingan-mantan-pimpinan-btn-jadi-tersangka_m_.jpg" alt="Mantan pimpinan BTN Cabang Pondok Pinang, Jakarta Selatan jadi tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dana kas daerah Kabupaten Katingan." width="100%">
<figcaption>Mantan pimpinan BTN Cabang Pondok Pinang, Jakarta Selatan jadi tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dana kas daerah Kabupaten Katingan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan raibnya uang kas daerah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) memasuki babak baru. Setelah Ahmad Yanteglie, mantan bupati setempat jadi tersangka, kini Polda Kalteng menetapkan dua tersangka baru. Mereka adalah mantan Kepala BTN Cabang Pondok Pinang Jakarta Teguh Handoko dan Bendahara Pemkab Katingan Tekli. Keduanya jadi tersangka atas kasus dugaan raibnya uang APBD Katingan sebesar Rp 35 miliar.&nbsp;Penetapan tersangka itu setelah Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan rekonstruksi kasus terhadap kedua orang tersebut pada Senin (26/11). &ldquo;Teguh Handoko dan Tekli adalah tersangka baru yang terlibat dalam kasus penggelapan dana APBD. Saya hanya mendampingi rekonstruksinya saja, Mas. Untuk selebihnya, no comment," ujar Nanang selaku Kuasa Hukum Teguh Handoko. Lebih jauh Nanang menyebut bahwa kliennya, Teguh Handoko, tidak ditahan. Melainkan hanya dikenakan wajib lapor ke Polsek Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, pada rekonstruksi kasus dugaan raibnya uang APBD Katingan, penyidik meminta para tersangka memperagakan 16 adegan. Adegan itu mulai dari janji untuk ketemu hingga penyerahan uang. Yantenglie hadir tanpa ekspresi. Dia memakai celana pendek dan hanya menggunakan sandal jepit sebagai alas kaki. Akan tetapi detail rekonstruksi tidak diketahui. Sebab awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Hanya saja sempat terlihat penyerahan itu dilakukan langsung oleh Teguh Handoko yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bank BTN Cabang Pondok Pinang. Uang diterima langsung oleh suami dari Farida Yeni tersebut dan didampingi bendahara Pemkab Katingan dan satu orang yang masih dirahasiakan identitasnya. "Rekonstruksi dilakukan dalam 16 adegan tentang penyerahan uang Rp 35 miliar,&rdquo; kata Kasubdit Tipikor AKBP Devi Firmansyah. Untuk diketahui, Yantenglie sudah ditetapkan tersangka pada awal Juli lalu. Dia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yantenglie resmi dijebloskan ke penjara pada 8 Oktober lalu. Selanjutnya, aset-asetnya berupa tanah dan rumah disita. Polemik itu berawal ketika pihak BTN Pondok Pinang menawarkan langsung kepada Pemkab Katingan untuk penyimpanan dana. Dengan iming-iming bunga deposito sebesar 12 persen. Dengan pertimbangan dari bendahara umum daerah, bupati Katingan akhirnya mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang pengelolaan uang sebesar Rp 100 miliar pada 2014. SK itu ditindaklanjuti lagi dengan MoU atau nota kesepakatan bersama antara asisten administrasi umum setda Katingan dengan pimpinan kas atau cash officer head. Dana kelebihan kas daerah di rekening kas daerah, kemudian ditransfer ke BTN dengan total sebesar Rp 100 miliar. Penyetoran dilakukan dalam tiga tahap. Pertama Rp 75 miliar, Rp 10 miliar, dan Rp 15 miliar. Dana masuk di BTN dalam bentuk deposito yang dibuktikan dengan sertifikat simpanan. Pada 2014, Pemkab Katingan menarik dana sebesar Rp 65 miliar dan masuk ke kas daerah. Setelah penarikan, sisa deposit pada 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp 35 miliar.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uang-pemda-katingan-digondol-mantan-bupati-ojk-sarankan-periksa-bank_m_.jpg" alt="Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian." width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penggelepan dana kas daerah yang dilakukan oleh mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli terus bergulir. Kali ini mulai mengarah ke perbankan tempat uang tersebut disimpan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng B Iwan Tri Handoyo mengaku, pihaknya belum mendapat informasi detail soal dugaan penggelapan uang kas daerah di perbankan di Kalteng. Menurutnya, jika memang dana itu disimpan di BTN Pondok Pinang, Jakarta Selatan, maka sebaiknya penyidik melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada pihak terkait. Minimal dapat diketahui siapa pengirim dana kas daerah Katingan ke bank tersebut. "Bisa dilihat secara langsung kapan proses pengiriman dana, berapa tahap uang tersebut dikirimkan, dan dana itu dikirim ke rekening siapa,&rdquo; terangnya seperti dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Minggu (14/10). Menyoal siapa saja yang terkait, kata Iwan, kasus yang melibatkan dana pemda bisa saja melibatkan kelembaggaan. Bukan orang pribadi. "Untuk masalah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/10/2018/usai-dimakzulkan-karena-selingkuh-mantan-bupati-katingan-dimiskinkan" target="_blank">penyelewengan dana</a> daerah tidak bisa diatasnamakan pribadi, harus nama pemerintah langsung,&rdquo; sambungnya. Di sisi lain, sambung Iwan, untuk perbankan di Kalteng hingga saat ini kondisinya dalam keadaan sehat. Belum ada laporan penyelewengan dana daerah. "Kami harap sehatnya bank di Kalteng dapat terjaga hingga nantinya dan tidak ada yang namanya penyelewengan dana sisa lebih pembiayaan," bebernya. Sementara itu, pada Jumat (12/10), penyidik Direktorat Tipikor Polda Kalteng memeriksa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/07/2018/uang-pemda-yang-disimpan-di-btn-raib-mantan-bupati-katingan-tersangka" target="_blank">Endang Susilawatie</a>, mantan istri Yantengli. Selain itu juga memeriksa Farida Yeni, istri selingkuhan Yantenglie. Wadirkrimsus Polda Kalteng AKBP Teguh Widodo mengatakan, saat ini kasus <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/10/2018/menyusuri-raibnya-kas-pemkab-katingan-sebesar-rp-35-m-di-btn" target="_blank">mantan bupati Katingan</a> itu masih dalam tahap pengembangan. Dua perempuan yang pernah hidup dengan Yantengli juga terus diperiksa. Pemeriksaan terhadap kedua perempuan itu untu menemukan aset yang belum tersita.

Uang Pemda Katingan Digondol Mantan Bupati, OJK Sarankan Periksa Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uang-pemda-katingan-digondol-mantan-bupati-ojk-sarankan-periksa-bank_m_-1.jpg" alt="Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian." width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penggelepan dana kas daerah yang dilakukan oleh mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli terus bergulir. Kali ini mulai mengarah ke perbankan tempat uang tersebut disimpan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng B Iwan Tri Handoyo mengaku, pihaknya belum mendapat informasi detail soal dugaan penggelapan uang kas daerah di perbankan di Kalteng. Menurutnya, jika memang dana itu disimpan di BTN Pondok Pinang, Jakarta Selatan, maka sebaiknya penyidik melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada pihak terkait. Minimal dapat diketahui siapa pengirim dana kas daerah Katingan ke bank tersebut. "Bisa dilihat secara langsung kapan proses pengiriman dana, berapa tahap uang tersebut dikirimkan, dan dana itu dikirim ke rekening siapa,&rdquo; terangnya seperti dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Minggu (14/10). Menyoal siapa saja yang terkait, kata Iwan, kasus yang melibatkan dana pemda bisa saja melibatkan kelembaggaan. Bukan orang pribadi. "Untuk masalah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/10/2018/usai-dimakzulkan-karena-selingkuh-mantan-bupati-katingan-dimiskinkan" target="_blank">penyelewengan dana</a> daerah tidak bisa diatasnamakan pribadi, harus nama pemerintah langsung,&rdquo; sambungnya. Di sisi lain, sambung Iwan, untuk perbankan di Kalteng hingga saat ini kondisinya dalam keadaan sehat. Belum ada laporan penyelewengan dana daerah. "Kami harap sehatnya bank di Kalteng dapat terjaga hingga nantinya dan tidak ada yang namanya penyelewengan dana sisa lebih pembiayaan," bebernya. Sementara itu, pada Jumat (12/10), penyidik Direktorat Tipikor Polda Kalteng memeriksa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/07/2018/uang-pemda-yang-disimpan-di-btn-raib-mantan-bupati-katingan-tersangka" target="_blank">Endang Susilawatie</a>, mantan istri Yantengli. Selain itu juga memeriksa Farida Yeni, istri selingkuhan Yantenglie. Wadirkrimsus Polda Kalteng AKBP Teguh Widodo mengatakan, saat ini kasus <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/10/2018/menyusuri-raibnya-kas-pemkab-katingan-sebesar-rp-35-m-di-btn" target="_blank">mantan bupati Katingan</a> itu masih dalam tahap pengembangan. Dua perempuan yang pernah hidup dengan Yantengli juga terus diperiksa. Pemeriksaan terhadap kedua perempuan itu untu menemukan aset yang belum tersita.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/presiden-minta-kepala-daerah-lebih-pintar-belanja_m_164746.jpeg" alt="DISIMPAN: Grafis dana simpanan terbesar Pemda." width="100%">
<figcaption>DISIMPAN: Grafis dana simpanan terbesar Pemda.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para kepala daerah diminta lebih pintar mengelola keuangan daerah. Tujuannya, mengurangi besarnya kas daerah yang lama ngendon di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Negara kemarin (24/10), Presiden Joko Widodo mengkritik tingginya persentase dana daerah yang parkir di BPD. Kabupaten Tangerang menjadi daerah dengan persentase tertinggi dana parkir di BPD bila diukur dari total APBD 2017. &rsquo;&rsquo;Kabupaten Tangerang 38 persen, disusul Jember 36 persen,&rsquo;&rsquo; urai Jokowi. Di bawahnya, ada Kota Tangerang (32,75 persen), Kabupaten Sidoarjo (31,68 persen), Kota Semarang (30,88 persen), Kabupaten Badung (29,55 persen), hingga Kota Surabaya (29,25 persen). Dari sisi persentase, Kabupaten Tangerang memang paling tinggi. Namun, dari sisi nominal, Kota Surabaya bisa dikatakan paling tinggi. Sebab, nilai APBD Kota Surabaya tahun ini mencapai Rp 8,5 triliun, hampir dua kali lipat APBD Kabupaten Tangerang yang berada di angka Rp 4,49 triliun Presiden menyayangkan besarnya persentase dana yang parkir di BPD. &rsquo;&rsquo;Kita mencari penerimaan dari pajak itu sulit. Namun, ketika ditransfer ke daerah, duitnya tidak digunakan, tetapi diparkir di bank,&rsquo;&rsquo; keluh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dia meminta para kepala daerah mengejar para kepala dinas agar uang tersebut bisa segera dikeluarkan. Jadi, uang bisa berputar di masyarakat dan membuat ekonomi terkerek naik. Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono menuturkan, fenomena dana parkir di BPD hampir dipastikan bakal berulang setiap tahunnya. &rsquo;&rsquo;Selama proses mekanismenya memang masih terbentur persiapan teknis,&rsquo;&rsquo; terangnya. Misalnya, dana pembangunan jalan sudah cair dari pusat, tapi daerah masih terkendala pembebasan lahan. Dalam kondisi semacam itu, tidak mungkin kas dikeluarkan. Harus ditahan dulu sampai siap. &rsquo;&rsquo;Kalau ngendonnya sedikit, itu wajar. Kalau ngendonnya banyak, baru repot,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Selama ini mayoritas dana ngendon memang disebabkan menunggu persiapan lapangan. Secara terpisah, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan,&nbsp;hingga akhir September, total simpanan Pemda di perbankan secara nasional mencapai Rp 226,6 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp 19,9 triliun atau 9,6 persen daripada periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp206,75 triliun. Jumlah itu juga mengalami peningkatan dari posisinya pada akhir bulan sebelumnya, yakni Rp 211,3 triliun atau naik 7,3 persen.&nbsp; Menurut Boediarso,&nbsp;kenaikan posisi simpanan Pemda tersebut disebabkan adanya surplus anggaran APBD provinsi, kabupaten, dan kota selama September, yaitu Rp 15 triliun. Dia memerinci,&nbsp;realisasi pendapatan daerah selama September 2017 lebih tinggi daripada realisasi&nbsp;belanja daerah pada September 2017. Realisasi pendapatan daerah selama September 2017 mencapai Rp 88,3 triliun.&nbsp;Jumlah tersebut sudah termasuk realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 64,0 triliun. &rdquo;Sementara itu, realisasi belanja daerah selama September 2017 hanya Rp 73,3 triliun atau lebih rendah daripada realisasi belanja daerah pada Agustus ini yang sebesar Rp 74,25 triliun,&rdquo; ujarnya kemarin. Boediarso melanjutkan, terjadi peningkatan jumlah realisasi TKDD pada September 2017 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.&nbsp;Pada September lalu,&nbsp;realisasi TKDD mencapai Rp 16,3 triliun. Jumlah itu meningkat 47,1 persen daripada Agustus 2017 yang realisasinya sebesar Rp 43,53 triliun.&nbsp; Kenaikan realisasi TKDD pada September 2017 tersebut disebabkan adanya kenaikan realisasi penyaluran dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK)&nbsp;fisik, dana otsus aceh, dana tambahan infrastruktur (DTI), dan dana desa. Boediarso memerinci, jumlah agregat dana simpanan pemerintah provinsi di perbankan pada September 2017 sebesar Rp 83,5 triliun. Jumlah itu juga naik 4,4 persen dari posisinya pada akhir Agustus 2017 yang sebesar Rp 79,99 triliun. Nilai tersebut juga naik&nbsp;dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian, jumlah agregat dana simpanan pemerintah kabupaten di perbankan pada September 2017 mencapai Rp 108,58 triliun atau lebih tinggi 9,4 persen dari posisinya pada bulan sebelumnya yang senilai Rp 99,22 triliun. Namun, angka itu lebih rendah 6,8 persen daripada periode yang sama tahun sebelumnya.&nbsp;(*)

Presiden Minta Kepala Daerah Lebih Pintar Belanja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65901_85022_APBD.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe saat menghadapi krisis. Pasalnya sejak tiga bulan terakhir, kas keuangan daerah tersebut mengalami kekosongan. Kekosongan kas ini sangat berdampak terhadap kinerja sejumlah SKPD di kota tersebut. Khususnya pencairan sejumlah dana, termasuk biaya administrasi kantor yang tertera dalam APBK Perubahan tahun 2016 Pemko Lhokseumawe. Atas kondisi ini, anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe Faisal Umar, mengaku heran atas kinerja Pemko Lhokseumawe kenapa kas daerah sampai kosong. Untuk itu, pihaknya berusaha untuk segera mengesahkan APBK-P, sebelum akhir tahun ini. Dengan harapan, agar kegiatan yang dibiayai dalam APBK-P bisa terserap sesuai harapan. &ldquo;Jangankan rakyat, saya pribadi juga merasa bingung dengan kinerja pihak eksekutif. Kenapa bisa terjadi kekosongan kas di tengah jalan seperti ini,&rdquo; tuturnya yang dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Selasa (22/11). Menurut politikus PAN ini, pada saat melakukan pembahasan anggaran bersama legislatif, pihak&nbsp; eksekutif tidak pernah menyatakan kekurangan anggaran, dibanding sejumlah program yang diusul. Namun pada saat pelaksanaannya, justru tidak sesuai dengan realisasi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan apa dilaporkan ke dewan pada rapat panitia anggaran lalu. &quot;Kami sangat kecewa dengan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Di sini sepertinya legislatif tidak dianggap, dan anehnya lagi pada saat pembahasan pihak eksekutif menyatakan kalau anggaran tersedia,&rdquo; ujar Faisal. Menurut Faisal, walau saat ini Lhokseumawe mengalami defisit, logikanya defisit tidak bisa menyebabkan terjadinya kekosongan kas. (msi/mai/iil/JPG)

Kas Lhokseumawe Kosong, Kok Bisa?

kas daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kas daerah

Berita Terkini

Legislator Soroti Proyek Tahun Jamak Penyebab Kas Pemkot Medan Menipis

94 Ribu Wajib Pajak Sidoarjo Manfaatkan Program Penghapusan Denda

Pengacara Sebut Tiga Wali Kota Bertanggung Jawab Soal Kasda Semarang

Buntut Raibnya Uang Kas Katingan, Mantan Pimpinan BTN Jadi Tersangka

Buntut Raibnya Uang Kas Katingan, Mantan Pimpinan BTN Jadi Tersangka

Uang Pemda Katingan Digondol Mantan Bupati, OJK Sarankan Periksa Bank

Uang Pemda Katingan Digondol Mantan Bupati, OJK Sarankan Periksa Bank

Presiden Minta Kepala Daerah Lebih Pintar Belanja

Kas Lhokseumawe Kosong, Kok Bisa?

Download Aplikasi JawaPos.com