<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2025/03/17/1-100-1555189394.jpg" alt="Ilustrasi THR (freepik)  " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR (freepik)  </figcaption>
</figure> </p> <p><strong> JawaPos.com</strong> - Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan momen paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, termasuk para karyawan swasta.</p> <p>Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa THR untuk pekerja karyawan swasta tak boleh dicicil dan wajib dibayar secara penuh.</p> <p>"Untuk sektor swasta (THR) wajib dibayar penuh. Tidak boleh dicicil dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Terkait Kebijakan THR, BHR, dan Stimulus Ekonomi Idul Fitri, Selasa, (3/3).</p> <p>THR pada karyawan swasta diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun. Jumlah THR pun setara dengan satu kali gaji atau upah.</p> <p>Sementara itu, teruntuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun, THR-nya akan diberikan secara proporsional yang membuat masing-masing perusahaan berbeda kebijakan.</p> <p>Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah pekerja karyawan swasta hingga kini tercatat sebanyak 26,5 juta pekerja. Jumlah THR yang akan diberikan pun mencapai Rp 124 triliun.</p> <p>"Diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai Rp124 triliun untuk THR sektor swasta, dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan," jelas Airlangga.</p> <p>Sementara itu, pencairan THR untuk ASN/PNS PPPK, TNI/Polri, serta pekerja pensiunan akan dicairkan secara bertahap. Pencairan ini sendiri sudah dilakukan sejak minggu pertama bulan puasa.</p> <p>"Pencairan THR dimulai secara bertahap mulai 26 Februari yang lalu, minggu pertama (Ramadhan), dan THR tersebut diberikan pada PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara," ucap Airlangga.</p> <p>Total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk THR tersebut yakni Rp 55 triliun. Angka ini sendiri naik sekitar 10 persen dengan angka Rp 49 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.</p> <p>Rinciannya, THR ASN 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat dan TNI/Polri dengan angka Rp 22,2 triliun.</p> <p class="class-paragraph">Selanjutnya, kepada 4,3 juta ASN daerah dengan THR mencapai Rp 20,2 triliun. Terakhir, kepada 3,8 juta pensiunan dengan THR Rp 12,7 triliun.</p> <p>"Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku," papar dia.</p> <p>Sementara itu, Airlangga menegaskan pencairan THR tahun ini berbeda dengan Gaji ke-13 bagi ASN dan TNI/Polri. Sebab, gaji ke-13 tersebut biasanya diberikan pada bulan Juni.</p> <p>&nbsp;</p>

THR karyawan swasta wajib dibayar penuh paling lambat H-7 Lebaran. Pemerintah targetkan pencairan tepat waktu dengan anggaran hingga Rp 124

THR Karyawan Swasta Tak Boleh Dicicil, Paling Lambat Cair H-7 Lebaran

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/1000547530-2-1898352880.jpg" alt="Ilustrasi THR. (Pinterest)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR. (Pinterest).</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang paling dinantikan oleh jutaan pekerja di Indonesia. Di tahun 2026, kepastian mengenai jadwal pencairan dan besaran nominal menjadi informasi krusial agar perencanaan keuangan keluarga menjelang Idulfitri 1447 H tetap aman.</p> <p>Berdasarkan kalender astronomi, Idulfitri diperkirakan jatuh pada 19-20 Maret 2026. Merujuk pada regulasi yang berlaku, perusahaan wajib menuntaskan kewajibannya jauh sebelum takbir berkumandang.</p> <h3>Kapan THR Karyawan Swasta 2026 Cair? Ini Batas Waktunya</h3> <p>Sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Jika mengacu pada estimasi Lebaran di tanggal 19 Maret, maka perusahaan sudah harus menyalurkan dana THR maksimal pada tanggal 11 atau 12 Maret 2026.</p> <p>Penting bagi karyawan untuk mencatat tanggal ini sebagai pengingat hak mereka. Pasalnya, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja Pasal 88E telah mempertegas bahwa THR bukan sekadar bonus sukarela, melainkan bagian dari pengupahan yang menjadi hak mutlak karyawan.</p> <p>Ketentuan ini berlaku bagi semua status pekerja, baik karyawan tetap (PKWTT) maupun karyawan kontrak (PKWT). Perusahaan yang melanggar batas waktu ini atau sengaja menunda pembayaran dapat dijatuhi sanksi administratif hingga denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar.</p> <h3>Larangan Mencicil THR dan Sanksi bagi Perusahaan</h3> <p>Satu hal yang perlu digarisbawahi oleh para pekerja adalah skema pembayaran. Pemerintah melarang keras perusahaan untuk mencicil pembayaran THR. Seluruh nominal harus dibayarkan secara penuh dan tepat waktu guna memastikan daya beli masyarakat terjaga menjelang hari raya.</p> <p>Aturan mengenai pembayaran penuh ini merujuk pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Jika perusahaan nekat mencicil, karyawan memiliki hak untuk melapor ke posko aduan THR yang biasanya dibuka oleh Kemnaker setiap tahunnya.</p> <p>Bagi perusahaan yang terlambat menyalurkan THR, bersiaplah menghadapi konsekuensi denda. Perusahaan yang terlambat menyalurkan THR dapat dikenai denda sebesar 5% dari total kewajiban kepada pekerja. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Denda tersebut nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan pekerja.</p> <h3>Cara Hitung THR Idul Fitri 2026: Gaji Penuh vs Proporsional</h3> <p>Besaran THR yang diterima setiap individu sangat bergantung pada masa kerja mereka di perusahaan. Bagi Anda yang sudah bekerja minimal 12 bulan secara terus-menerus, maka Anda berhak mendapatkan satu bulan upah penuh.</p> <p>Namun, bagaimana jika masa kerja Anda belum genap setahun? Jangan khawatir, Anda tetap berhak mendapatkan THR namun dengan perhitungan proporsional (pro-rata). Rumus hitungannya adalah masa kerja dibagi 12, lalu dikalikan dengan besaran satu bulan upah.</p> <p>Skema ini memastikan rasa keadilan bagi setiap pekerja. Jika masa kerja terhitung 12 bulan atau lebih, pekerja berhak memperoleh THR sebesar satu bulan upah, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap.</p> <p class="class-paragraph">Namun, jika masa kerja masih di bawah 12 bulan, maka pekerja berhak mendapatkan THR secara proporsional dengan rumus masa kerja dibagi 12 dan dikalikan satu bulan upah.</p> <h3>Panduan Perhitungan THR untuk Berbagai Status Karyawan</h3> <p>Agar tidak terjadi selisih saat mengecek saldo rekening, Anda perlu memahami rincian perhitungan berdasarkan kategori pekerjaan berikut ini:</p> <p>1. Karyawan Tetap &amp; Kontrak:</p> <p>Jika masa kerja &ge; 12 bulan, Anda menerima 1 bulan gaji penuh. Jika kurang dari setahun, gunakan rumus: (Masa Kerja : 12)&times;Gaji Pokok.</p> <p>2. Karyawan Harian Lepas:</p> <p>Penghitungan bagi pekerja harian didasarkan pada jumlah hari kerja dalam setahun dengan rumus: (Jumlah Hari Kerja : 365)&times;Gaji Bulanan.</p> <p>3. Karyawan Resign atau PHK:</p> <p>Sesuai aturan, jika Anda mengundurkan diri atau terkena PHK sebelum hari raya namun sudah bekerja minimal satu bulan, Anda tetap berhak atas THR proporsional.</p> <p>Bagi rekan-rekan ASN, skema pencairan juga mengikuti prinsip yang sama dan diproses melalui transfer langsung ke rekening masing-masing secara transparan. Langkah ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.</p> <p>&nbsp;</p>

Cek jadwal cair THR karyawan swasta 2026 sesuai aturan Kemnaker. Ketahui batas waktu dan cara hitung THR proporsional serta sanksi.

Kapan THR Karyawan Swasta 2026 Cair? Catat Batas Waktu dan Cara Hitungnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/Tips-Kerja-Remote-299806898.jpg" alt="Ilustrasi orang yang sedang kerja remote atau WFA (freepik/pikisuperstar)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang sedang kerja remote atau WFA (freepik/pikisuperstar)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memastikan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025/2026 berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga pekerja swasta.&nbsp;</p> <p>Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa terkait kebijakan WFA untuk ASN dan pekerja swasta terhitung 29-31 Desember 2025 pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Ketenagakerjaan.&nbsp;</p> <p>"Kami sudah koordinasi dengan Kementerian PANRB untuk yang ASN. Kemudian untuk yang non-ASN, teman-teman dari sektor swasta, kita juga sudah koordinasi dengan Pak Menaker," kata Susi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/12).&nbsp;</p> <p>Dia memastikan, untuk para ASN termasuk PNS dan PPPK, kebijakan WFA akan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.&nbsp;</p> <p>Sementara bagi para pekerja swasta, kata Susiwijono, diharapkan nanti akan ada semacam surat edaran yang akan dirilis Kemnaker. Ia memastikan, terkait kebijakan WFA, pihaknya akan mengirimkan surat juga untuk semua Kementerian/Lembaga (K/L).&nbsp;</p> <p>"Mudah-mudahan nanti akan ada semacam surat," ujar Susiwijono.&nbsp;</p> <p>"Kami nanti akan mengirimkan surat supaya semua kementerian dan lembaga nanti menetapkan bahwa tanggal 29, 30, dan 31 Desember diperlakukan kebijakan WFA, sama dengan pada saat moment Lebaran yang lalu," tambahnya.&nbsp;</p> <p>Terkait kebijakan WFA bagi karyawan swasta, Susi memastikan tidak berlaku bagi semua sektor. Nantinya, secara detail akan diatur dalam SE yang akan dirilis oleh Menteri Ketenagakerjaan.&nbsp;</p> <p>Terlebih, kata dia, ada banyak sektor-sektor yang memang perlu untuk memberi layanan publik dan juga kesehatan. Itu sebabnya, perlu juga diatur lebih detail oleh perusahaan dan juga instansi terkait.&nbsp;</p> <p>"Tapi pasti nanti tidak seluruhnya ya, karena beberapa sektor, misalkan sektor yang layanan publik, sektor kesehatan yang sangat kritis, harus tetap ada ya, nanti harus diatur oleh masing-masing instansinya," tutup Susi.</p>

Pemerintah mengumumkan kebijakan WFA untuk ASN dan pekerja swasta selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

WFA Nataru Diterapkan untuk PNS dan Karyawan Swasta, Tapi Sektor Tertentu Tetap Masuk

<div id="m#msg-f:1812171933550515517" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/06/Screenshot_2024-10-06-20-39-26-238_comgoogleandroidgm-edit-2264261697.jpg" alt="Ilustrasi uang gaji karyawan. (Dok/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang gaji karyawan. (Dok/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah berencana akan membebankan iuran wajib tambahan bagi pekerja swasta, yakni berupa iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015167011/kerja-cerdas-6-shio-yang-paling-pandai-membaca-peluang-dan-memanfaatkan-media-sosial-sebagai-ladang-cuan">Kerja Cerdas! 6 Shio yang Paling Pandai Membaca Peluang dan Memanfaatkan Media Sosial sebagai Ladang Cuan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Dalam aturan itu, belum menyebut secara pasti besaran iuran yang akan dikenakan oleh pekerja swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, terkait besaran iuran yang akan dipotong dari gaji bulanan masih harus menunggu rilisnya aturan turunan dari Kementerian Ketenagakerjaan, berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski belum ada kabar terkait itu, dalam wacana yang berkembang iuran bagi pekerja swasta atau yang digaji di luar dana APBN dan APBD sebesar 3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran itu terdiri dari 0,5 persen biaya dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja. Sedangkan sisanya, sebesar 2,5 persen akan dibebankan kepada karyawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5 daftar potongan iuran pekerja swasta, selain Tapera</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum dipotong Tapera, karyawan swasta sudah dibebani dengan 5 potongan gaji berupa iuran untuk Pajak Penghasilan (PPh), BPJS Ketenagakerjaan JKK dan Jaminan Kematian, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT), dan BPJS Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan. Pemotongan dilakukan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaminan Hari Tua (JHT) mengenakan besaran tarif 5,7 persen. Di mana 3,7 persen dikenakan kepada perusahaan dan 2 persen dari karyawan dari upah per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melalui Jaminan Pensiun (JP) dipotong sebesar 3 persen. Dari total iura itu, karyawan menanggung 1 persen sedangkan sisanya dibayar oleh pemberi kerja. Sedangkan besar iuran Jaminan Kematian 0,3 persen dari upah per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini simulasi hitungan jika karyawan swasta mendapat gaji sebesar Rp 9 juta per bulan dan dipotong iuran dari BPJS kesehatan hingga Tapera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BPJS Kesehatan (1% per bulan): Rp 90.000</div> <div dir="auto">JHT (2% per bulan): Rp 180.000</div> <div dir="auto">Jaminan Pensiun (1 persen): Rp 90.000</div> <div dir="auto">JKK dan JKM (0,27 persen): Rp 24.300</div> <div dir="auto">PPh (2,7 juta per tahun): Rp 225.000 per bulan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, total keseluruhan potongan gaji per bulan sebesar Rp 609.300 per bulan. Jika ditambah dengan iuran Tapera sebesar 2 persen atau senilai Rp 225.000 per bulan, maka total keseluruhan potongan iuran mencapai Rp 834.300 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga dengan begitu, total bersih gaji yang akan diterima sebesar Rp 8.165.700 per bulan. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerintah berencana akan membebankan iuran wajib tambahan bagi pekerja swasta, yakni berupa iuran Tapera

Begini Simulasi Hitungan Gaji yang Diterima Karyawan Swasta Jika Sudah Dipotong 6 Iuran termasuk Tapera

Karyawan Swasta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Karyawan Swasta

Berita Terkini

THR Karyawan Swasta Tak Boleh Dicicil, Paling Lambat Cair H-7 Lebaran

Kapan THR Karyawan Swasta 2026 Cair? Catat Batas Waktu dan Cara Hitungnya!

WFA Nataru Diterapkan untuk PNS dan Karyawan Swasta, Tapi Sektor Tertentu Tetap Masuk

Begini Simulasi Hitungan Gaji yang Diterima Karyawan Swasta Jika Sudah Dipotong 6 Iuran termasuk Tapera

Download Aplikasi JawaPos.com