<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/WW3zcblaswMw9UGDFkneRm6FTj66jZEIejeow91M-3402376175.jpg" alt="Anugerah Jurnalistik Pertamina diikuti oleh ribuan karya jurnalistik, meningkat dari tahun lalu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anugerah Jurnalistik Pertamina diikuti oleh ribuan karya jurnalistik, meningkat dari tahun lalu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) resmi menutup pendaftaran Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025 pada Jumat, 31 Oktober 2025, pukul 23.59 WIB. Hingga batas akhirpenyerahan karya itu, tercatat sebanyak 2.685 karya jurnalistik berhasil masuk dan siap bersaing. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 2.667 karya.&nbsp; Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, tingginya partisipasi menunjukkan antusiasme jurnalis yang semakin besar terhadap ajang tahunan tersebut.&nbsp;AJP kini menjadi salah satu kompetisi jurnalistik paling bergengsi di Tanah Air.&nbsp; &ldquo;Pertamina mengapresiasi antusiasme jurnalis dalam mengikuti AJP 2025. Pada November ini, AJP akan memasuki tahap penjurian secara berjenjang mulai dari tingkat teritori hingga nasional,&rdquo; kata Baron, Minggu (9/11).&nbsp; Ia menjelaskan, proses penjurian akan melibatkan Dewan Juri yang terdiri atas praktisi komunikasi, akademisi, hingga jurnalis senior dari tingkat daerah hingga nasional. AJP dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan 10 teritori.&nbsp; Meliputi, Sumatra Bagian Utara, Sumatra Bagian Tengah, Sumatra Bagian Selatan, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku &amp; Papua, serta DKI Jakarta.&nbsp; Setelah penjurian di masing-masing wilayah, karya-karya terbaik akan melaju ke tingkat nasional yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pers Nasional. &ldquo;Proses penjurian melibatkan juri yang memiliki kompetensi di bidangnya, profesional dan independen,&rdquo; imbuh Baron.&nbsp; Lebih lanjut, Pertamina menargetkan pengumuman pemenang AJP 2025 akan dilakukan pada malam puncak penghargaan pada pertengahan Desember 2025 mendatang. Melalui program ini, pihaknya akan terus membangun hubungan baik dengan jurnalis dan turut mengedukasi masyarakat terhadap pengelolaan energi nasional.&nbsp; &ldquo;Kami akan terus membangun hubungan yang positif dengan jurnalis media sebagai bagian dari keterbukaan dan transparansi publik serta mengedukasi masyarakat terhadap pengelolaan energi nasional,&rdquo; pungkas Baron.&nbsp; Untuk diketahui, karya jurnalistik dalam AJP 2025 akan dinilai oleh 9 juri nasional. Terdiri dari Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Jurnalis Senior sekaligus Penulis/Presenter Maman Suherman, dan Praktisi Komunikasi Riza Primadi. Kemudian Fotografer Beawiharta Belly, Akademisi Sustainability &amp; Community Development Juniati Gunawan, serta Akademisi &amp; Pengamat Energi Komaidi Notonegoro. Terakhir, Fotografer Senior Arbain Rambey, Praktisi Komunikasi Endah Saptorini, dan Budayawan Syamsuddin Ch Haesy.

PT Pertamina menutup pendaftaran Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025 dengan 2.685 karya yang masuk, menunjukkan antusiasme yang tinggi.

AJP 2025 Segera Masuk Tahap Seleksi, Jumlah Karya Jurnalistik Meningkat, Tembus 2.685

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beri-remisi-ke-susrama-jokowi-dinilai-berpura-pura-berantas-korupsi_c_279330.jpg" alt="I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali ( Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa) yang mendapat remisi dari presiden. Keputusan ini dianggap mencederai kebebasan pers" width="100%">
<figcaption>I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali ( Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa) yang mendapat remisi dari presiden. Keputusan ini dianggap mencederai kebebasan pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pers menyatakan terus mencermati proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli menyatakan pihaknya sudah menyampaikan delapan poin keberatan pada September 2019 terkait pembahasan RKUHP kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.  Keberatan yang disampaikan Dewan Pers kepada DPR RI tidak diindahkan. Padahal, salah satu fungsi Dewan Pers sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, sehingga memberikan pandangan terhadap proses pembahasan dan beberapa ketentuan dalam RUU KUHP.  "Dewan Pers menekankan karya jurnalistik bukan kejahatan yang bisa dipidanakan. Pelanggaran terhadap etika jurnalistik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur dan mekanisme diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," kata Arif dalam keterangannya, Jumat (15/7).  Setelah mempelajari materi RUU KUHP versi terakhir 4 Juli 2022, Dewan Pers tidak melihat adanya perubahan pada delapan poin yang sudah diajukan. Karena itu, Dewan Pers menyatakan agar pasal-pasal yang menjadi keberatan dihapus, karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers, mengkriminalisasi karya jurnalistik, dan bertentangan dengan UU Pers.  "RUU KUHP tersebut juga memuat sejumlah pasal yang multitafsir, memuat pasal karet, serta tumpang tindih dengan undang-undang yang ada," sesal Arif.  RUU KUHP mengancam kemerdekaan pers dan mengkriminalisasikan karya jurnalistik. Pasal-pasal tersebut di antaranya, Pasal 188 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara. Kemudian, Pasal 218-220 tentang Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden, perlu ditiadakan karena merupakan penjelmaan ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.  Selanjutnya, Pasal 240 dan 241 Tindak Pidana Penghinaan Pemerintah yang Sah, serta Pasal 246 dan 248 (penghasutan untuk melawan penguasa umum) harus dihapus, karena sifat karet dari kata "penghinaan" dan "hasutan" mengancam kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi.  Selain itu, Pasal 263 dan 264 Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong, Pasal 280 Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan, Pasal 302-304 Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan, Pasal 351-352 Tindak Pidana terhadap Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.  "Pasal 440 Tindak Pidana Penghinaa: pencemaran nama baik; Pasal 437, 443 Tindak Pidana Pencemaran," cetus Arif.  Oleh karena itu, Dewan Pers mengharapkan agar Anggota DPR dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam proses RUU KUHP.  "Sehingga memberikan kesempatan seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan secara transparan dan terbuka," pungkas Arif.

RUU KUHP Jangan Mengganggu Kemerdekaan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ramaikan-idul-adha-act-kembali-gelar-lomba-karya-jurnalistik_m_229392.jpg" alt="Diskusi bersama ACT." width="100%">
<figcaption>Diskusi bersama ACT.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dalam menyambut Idul Adha, Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kembali mengadakan perlombaan karya jurnalistik bertemakan Global Kurban, Bangsa dan Dunia Menikmatinya. Senior Vice President of Group of Philanthropy and Communication ACT, Imam Akbari menjelaskan dalam lomba Humanity Journalism Award 2018 dapat menunjukkan peran media yang sangat penting bagi aktivitas ACT. "Bagi kami ACT peran media sangat penting, temen-temen jurnalis adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas kami. Aktivitas yang kami tunjukkan dalam bentuk sebuah inspirasi, diharapkan bisa didupliakasi dan replikasi sehingga bisa melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya," tutur Imam di Menara 165, Jakarta Selatan, Kamis (19/7). Lomba ini hanya melibatkan wartawan tulis (cetak dan online), wartawan foto (cetak dan online), wartawan televisi, penulis artikel/opini di media, institusi media sebagai peserta. Kategori lomba yang ditawarkan pun berupa perorangan dan institusi media. Untuk diterima menjadi peserta, syarat administratif yang harus dipenuhi adalah melampirkan KTP, Kartu Press, dan bukti berita yang tayang. Khusus peserta penulisan artikel, cukup menyerahkan kopi KTP dan bukti pemuataan artikel di media dan jumlah karakter karya tulis jurnalistik tidak dibatasi. Sementara video atau jurnalis televisi&nbsp; menyerahkan copy tayang, yang disertakan dengan data penyebutan program dan waktu tayang. Lomba ini diperuntukan bagi insan jurnalis media cetak, online dan televisi serta kontributor artikel di media massa, baik melalui rubrik artikel, opini, atau netizen jurnalism. "Diharapkan dengan adanya informasi yang terus dibunyikan dan diberitakan ke masyarakat, ada keinginan mereka untuk berbagi kurban dan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya," pungkas Imam. Dalam proses pengiriman karya peserta harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, diantaranya,&nbsp; 1. Tiap media, wartawannya diperkenankan ikut lebih dari satu orang. 2. Satu wartawan hanya dapat mengirimkan 1(satu) karya terbaiknya. 3. Memasukan keyword Global Qurban - ACT 4. Berita bukan penggabungan dengan lembaga kemanusiaan lainnya. 5. Merupakan hasil karya yang diterbitkan pada periode 19 Juli hingga 25 Agustus 2018. 6. Berita bisa berupa wawancara, feature news, straight news, galeri, video, artikel baik yang diproduksi sendiri maulun mengutip release/ berita website ACT. 7. Penyerahan naskah 28 Agustus 2018 (stempel pos) 8. Pemenang diumumkan akhir September 2018 9. Total hadiah hampir 200 juta

Ramaikan Idul Adha, ACT Kembali Gelar Lomba Karya Jurnalistik