<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/luthfi-3702481360.jpeg" alt="Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi menyatakan akan menghapus kartu tani jika memenangkan Pilkada Jateng 2024. Penghapusan kartu tani itu dilakukan karena sistem distribusinya dianggap kurang sempurna.&nbsp; "Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia Kementerian telah menyiapkan 40 juta ton ditambah 40 juta ton, cukup," kata Ahmad Luthfi dalam debat kedua Pilkada Jateng, Minggu (10/11) malam. Menurut Luthfi, program Kartu Tani saat ini kurang tepat sasaran. Sehingga pendistribusian pupuk tidak berjalan dengan baik. "Yang tidak cukup adalah pendistribusiannya kurang tepat sasaran. Dari mulai proses distribusi kemudian ke PKL baru ke petani, apa yang salah?," ucap Luthfi. Penghapusan Kartu Tani di Provinsi Jateng, lanjut Luthfi, penting untuk meningkatkan produktivitas petani. Program Kartu Tani itu sudah ada sejak era mantan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. "Untuk apa (dihapus)? Untuk (memperbaiki) tata kelola pupuk yang sekarang carut-marut bukan tepat sasaran," cetus Luthfi.&nbsp; Ia menjelaskan, mekanisme Kartu Tani yang ada saat ini kurang tepat dan justru membuat petani sulit mendapatkan pupuk.&nbsp;"Ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah," ujar mantan Kapolda Jateng ini. Sebab, untuk mendapatkan Kartu Tani, satu di antara syaratnya adalah petani harus memiliki luas usaha maksimal 2 ha untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.&nbsp; &ldquo;Masalahnya, mayoritas petani di Jawa Tengah adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan,&rdquo; pungkasnya.

Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi menyatakan akan menghapus kartu tani jika memenangkan Pilkada Jateng 2024.

Anggap Distribusi Pupuk Tidak Merata, Cagub Jateng Ahmad Luthfi Akan Hapus Kartu Tani Era Ganjar Pranowo

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618565062514.jpg" alt="Kartu tani. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kartu tani. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyampaikan penghapusan kartu tani merupakan salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada PSI, terutama sepanjang masa kampanye Pemilu 2024.&nbsp; "Kemarin, salah satu yang saya rasa di mana-mana banyak banget (disampaikan masyarakat), khususnya di Jawa Tengah, ya yang minta (kartu tani) untuk dihilangkan. Itu sih salah satunya," kata Kaesang kepada wartawan usai menghadiri kampanye akbar PSI di Lokajaya Stadium, Tuban, Jawa Timur, Jumat, (9/2). Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai hal yang paling sering disampaikan masyarakat kepada PSI selama mereka berkampanye. Lebih lanjut, Kaesang menjelaskan masyarakat, terutama yang bekerja sebagai petani menginginkan kebijakan kartu tani dihapus karena mereka merasa keberadaan kartu itu mempersulit petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.&nbsp; Adapun kartu tani adalah kartu yang dirancang secara khusus oleh pemerintah untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi kepada kaum petani. Program kartu tani pertama kali mulai berlaku di Pulau Jawa pada 2018. Persoalan tersebut pun merupakan salah satu masalah yang disoroti oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua yang didukung PSI agar memenangi Pilpres 2024. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani merupakan salah satu program prioritas yang akan dijalankan oleh Prabowo-Gibran apabila mereka memenangi Pilpres 2024.&nbsp; Penghapusan kartu tani pun, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam kampanye akbar Prabowo-Gibran di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, Kamis (8/2), merupakan solusi mengatasi masalah kelangkaan pupuk subsidi di Indonesia. Diketahui, pada Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Untuk pilpres, KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar&nbsp;nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Para petani menginginkan kebijakan kartu tani dihapus karena mereka merasa kartu itu mempersulit petani dalam mendapatkan pupuk bersubsisdi.

Penghapusan Kartu Tani Jadi Aspirasi Terbanyak yang Diterima PSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/GIBRAN-30-823923080.jpg" alt="Cawapres Gibran Rakabuming Raka usai berkampanye di sejumlah kota menyempatkan diri untuk menyaksikan pagelaran budaya di Islamic Center Kabupaten Brebes, yang bertajuk" width="100%">
<figcaption>Cawapres Gibran Rakabuming Raka usai berkampanye di sejumlah kota menyempatkan diri untuk menyaksikan pagelaran budaya di Islamic Center Kabupaten Brebes, yang bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program-program baik yang saat ini sudah berjalan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan dilanjutkan. Hal tersebut disampaikan Gibran menutup rangkaian kunjungannya di beberapa wilayah di Jawa Tengah yakni di Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, Senin (29/12024). "Databasenya akan kami update lagi biar tidak ada kecemburuan. Kita pingin lebih tepat sasaran," tegas Gibran. "Termasuk tadi keluhan-keluhan para nelayan, petani, masalah pupuk, masalah Kartu Tani, ini nanti akan kita tindaklanjuti kembali," lanjut Gibran. Tak hanya itu, Gibran juga menerima masukan dari sejumlah warga yang mengeluhkan harga sembako yang mahal hingga jalan berlubang. "Banyak sekali yang mengeluhkan pupuk, masalah sembako, masalah jalan berlubang, macam-macam Bapak Ibu. Intinya masukan-masukan nanti akan kami tampung semua, akan kami coba carikan solusinya," sambung Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam menutup rangkaian kunjungannya tersebut, Cawapres pendamping Prabowo Subianto itu menyempatkan diri untuk menyaksikan pagelaran budaya di Islamic Center Kabupaten Brebes, yang bertajuk "Indonesia Maju Berbudaya". Pertunjukan seni budaya wayang golek dengan lakon Wayang Santri tersebut dibawakan oleh Ki Dalang Haryo Enthus Susmono. Masyarakat yang diperkirakan mencapai 5.000 orang tersebut terlihat sangat antusias menyaksikan gelaran wayang tersebut. Kehadiran Gibran di tempat itu pun disambut riuh oleh para pendukung Prabowo-Gibran, yang telah berkumpul sejak sore hari. Ada hal yang unik pada pertunjukan wayang tersebut, di mana Ki Haryo Enthus Susmono menghadirkan karakter wayang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kehadiran dua karakter wayang tersebut sontak membuat masyarakat yang menonton pagelaran menjadi semakin antusias. Bahkan, sesekali Ki Dalang mengeluarkan candaan-candaan yang lantas disambut gelak tawa para penonton. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/KHOF-2226797411.jpg" alt="Kyai Fuad Noerhasan bersama Khofifah Indar Parawansa mengacungkan salam dua jari khas Prabowo Gibran. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kyai Fuad Noerhasan bersama Khofifah Indar Parawansa mengacungkan salam dua jari khas Prabowo Gibran. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Dukungan Terus Mengalir Sementara itu, di tempat terpisah, dukungan warga terhadap Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran terus mengalir deras. Terbaru, Pengasuh utama Pondok Pesantren Tertua dan Terbesar di Jawa Timur, Ponpes Sidogiri, KH. Ahmad Fuad Noerhasan terkonfirmasi mendukung Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wapres pada Pilpres 2024. Hal itu terlihat dari foto Kyai Fuad Noerhasan bersama Khofifah Indar Parawansa yang mengacungkan salam dua jari khas Prabowo Gibran, ditambah video yang beredar berisi dukungan Kyai Fuad Sidogiri terhadap Pasangan Calon nomor urut 2 tersebut. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur Prabowo-Gibran, Boedi Prijo Soeprajitno membenarkan foto tersebut adalah simbol dukungan KH Ahmad Fuad Noerhasan kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Iya itu foto kemarin setelah acara HUT (Hari Ulang Tahun) ke-51 SPSI di Sidoarjo. Romo Yai juga mendoakan pemilu damai dan pasangan nomor 02 Prabowo-Gibran ditakdirkan menang sekali putaran," kata Boedi kepada wartawan, Senin (29/1). Boedi menegaskan bahwa Khofifah sejak lama punya hubungan baik dengan para kiai di Sidogiri. Komunikasi sudah terjalin sejak Sidogiri masih dipimpin oleh ulama kharismatik yang sangat disegani di Jawa Timur, Romo Kyai Haji Nawawi Abdul Jalil. "Hubungan Bu Khofifah dan komunikasi dengan para kiai di Sidogiri sejak dipimpin oleh Romo Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, itu terjalin baik. Bahkan saat ini, Bu Khofifah, mendapat suplai dukungan dari Sidogiri ini menambah semangat untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Jawa Timur," ujar Boedi. Selain itu juga beredar sebuah video yang diviralkan oleh alumni dan santri dari Pondok Pesantren Sidogiri. Di video tersebut, KH Ahmad Fuad Noerhasan meminta seluruh santri dan alumni mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Mohon doa kepada para kiai, para ibu nyai, para alumni, para santri, para masyarakat umum, mudah-mudahan pasangan nomor urut dua Prabowo-Gibran menang dalam satu putaran," ujar KH Noerhasan dalam video tersebut. "Dan rekaman (video) saya ini yang terbaru bukan rekaman yang lama," tambah KH Noerhasan. Untuk diketahui, Pondok Pesantren Sidogiri termasuk salah satu pondok tertua di Indonesia. Didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sayyid Sulaiman, seorang Sayyid asal Cirebon yang memiliki garis keturunan Rasulullah dari nasab Basyaiban dan cucu dari Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Kiai Aminullah, santri dan menantu Sayyid Sulaiman dari Bawean, pesantren ini dibangun di Sidogiri.

Gibran  menerima masukan dari sejumlah warga yang mengeluhkan harga sembako yang mahal hingga jalan berlubang.

Di Hadapan Ribuan Warga Brebes, Gibran: PKH, KIS, KIP Lanjut, Kartu Tani Dihilangkan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/Prabowo-Iklan-3911550657.jpeg" alt="Prabowo menilai Anies berlebihan dalam memberikan penilaian terkait kondisi demokrasi saat ini yang berjalan tidak baik." width="100%">
<figcaption>Prabowo menilai Anies berlebihan dalam memberikan penilaian terkait kondisi demokrasi saat ini yang berjalan tidak baik.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menyentil kompetitornya dari Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo terkait sulitnya para petani mendapatkan pupuk di Jawa Tengah. Salah satu faktor yang menyusahkan dipengaruhi oleh Kartu Tani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyampaikan pesan tersebut saat diberi kesempatan untuk merespons pernyataan Ganjar dengan subtema 'Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik' di debat perdana capres 2024 yang digelar di kantor KPU, Selasa (12/12) malam. Prabowo mengatakan bahwa kelompok rentan yang dimaksudkan Ganjar masih belum luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelompok petani dan nelayan juga termasuk di dalamnya, yang menurut Prabowo, sampai saat ini justru masih sulit mendapatkan pupuk subsidi. "Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di sana sangat sulit mendapatkan pupuk," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo melanjutkan, selama dirinya berkeliling, para petani yang ditemuinya mengeluhka Kartu Tani yang sempat dikeluarkan oleh Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. "Ini (Kartu Tani) mempersulit mereka dapat pupuk, jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan," imbuh Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, beberapa pemberitaan pernah melaporkan hal ini pada 2020 di tengah Covid. Pada 2022 sejumlah petani kecil di Kota Tegal, Jawa Tengah, mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran mereka tidak mendapatkan Kartu Tani dan terpaksa membeli pupuk bersubsidi dengan cara menumpang di&nbsp;Kartu Tani milik petani lain.</div>

"setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di sana sangat sulit mendapatkan pupuk," ujarnya.

Prabowo Sentil Ganjar Petani Jateng Sulit Akses Pupuk, Pertanyakan Efektivitas Kartu Tani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/Prabowo-Iklan-3-548026288.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyentil calon presiden nomor urut Ganjar Pranowo terkait sulitnya para petani mendapatkan pupuk di Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyentil calon presiden nomor urut Ganjar Pranowo terkait sulitnya para petani mendapatkan pupuk di Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyentil calon presiden nomor urut Ganjar Pranowo terkait sulitnya para petani mendapatkan pupuk di Jawa Tengah. Prabowo menyampaikan pesan tersebut saat diberi kesempatan untuk merespons pernyataan Ganjar dengan subtema &lsquo;Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik&rsquo; di debat perdana capres 2024 yang digelar di kantor KPU, Selasa (12/12) malam. Prabowo mengatakan, jika kelompok rentan yang dimaksudkan Ganjar masih belum luas. Kelompok petani dan nelayan, lanjut Prabowo, juga termasuk ke dalamnya yang sampai saat ini justru masih sulit mendapatkan pupuk subsidi. &ldquo;Dan yang saya dapat setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani petani di sana sangat sulit mendapatkan pupuk,&rdquo; ujarnya. Prabowo melanjutkan, jika selama dirinya berkeliling, para petani yang ditemuinya mengeluh dengan Kartu Tani yang sempat dikeluarkan oleh Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. &ldquo;Ini (Kartu Tani) mempersulit mereka dapat pupuk, jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan,&rdquo; imbuh Prabowo. Untuk diketahui, beberapa pemberitaan pernah melaporkan hal ini pada 2020 di tengah Covid. Adalun pada 2022 sejumlah petani kecil di Kota Tegal, Jawa Tengah, mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran mereka tidak mendapatkan kartu tani dan terpaksa membeli pupuk bersubsidi dengan cara menumpang di kartu tani milik petani lain.

Prabowo mengaku selama dirinya berkeliling, para petani yang ditemuinya mengeluh dengan Kartu Tani yang sempat dikeluarkan oleh Ganjar

Prabowo Sentil Ganjar Terkait Kartu Tani yang Bikin Petani Jateng Sulit Dapat Pupuk Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/image-2-3873309240.png" alt="Keterangan Pers Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang akselerasi tanam padi di Indonesia./Sumber foto: tangkapan layar Youtube @Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Keterangan Pers Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang akselerasi tanam padi di Indonesia./Sumber foto: tangkapan layar Youtube @Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Himpunan Mitra Produksi Organik (Himpo) Jawa Barat Alvian Luneto menyambut baik revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurutnya, peraturan tersebut akan mempermudah petani dalam mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Alvian menjelaskan, melalui peraturan tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi membolehkan seluruh petani penerima pupuk bersubsidi untuk menebus pupuk cukup dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Sebelumnya, di sebagian daerah harus menggunakan kartu tani. &ldquo;Alhamdulillah ini kabar baik bagi para petani, tentu kami mendukung penuh keputusan Menteri Amran untuk merevisi Permentan 10 Tahun 2022,&rdquo; kata Alvian&nbsp;dalam keterangan tertulisnya. Untuk itu, Alvian berharap revisi Permentan 10 Tahun 2022 segera diterbitkan. Terlebih saat ini Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Himpo untuk segera melakukan proses persiapan produksi. &ldquo;Masalah pembuatan calon petani calon lahan atau CP/CL segera kami laksanakan. Karena tanggal 1 januari pupuk petroganik harus ada di kios. Sampai saat ini tenaga kerja masih menganggur semua menunggu perubahan Permentan 10 Tahun 2022, yang sampai saat belum ada kejelasan,&rdquo;ujarnya. Alvian melanjutkan, saat ini petani tidak hanya membutuhkan pupuk subsidi jenis urea dan NPK. Menurutnya, petani juga membutuhkan pupuk organik bersubsidi. Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta mengatakan, revisi Permentan Nomor 10 Tahun 2022, akan memudahkan petani dan kios pupuk dalam melakukan transaksi pupuk subsidi ini. &ldquo;Ini akan mempermudah petani mendapatkan pupuk berbsubsidi,&rdquo;katanya. Otong juga menyarankan agar Kementerian Pertanian memperbarui data penerima pupuk bersubsidi. Sehingga, data yang digunakan valid untuk menentukan alokasi atau penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di wilayah tersebut. &ldquo;Data perlu diperbaharui agar pemberian pupuk bersubsidi tepat sasaran,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi membolehkan seluruh petani penerima pupuk bersubsidi untuk menebus pupuk dengan cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di mana sebelumnya di sebagian daerah harus menggunakan kartu tani. Kebijakan tersebut dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. &ldquo;Banyak keluhan soal pupuk bersubsidi, sementara kita tengah memasuki musim tanam, kami gerak cepat rubah Permentan, saya pastikan sekarang petani bisa tebus pupuk hanya dengan KTP,&rdquo; kata Amran dalam pernyataan resminya, Rabu (6/12).

“Alhamdulillah ini kabar baik bagi para petani, tentu kami mendukung penuh keputusan Menteri Amran untuk merevisi Permentan 10 Tahun 2022,”

Dukung Penuh Revisi Permentan Nomor 10 Tahun 2022

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/WhatsApp-Image-2023-06-24-at-091648-1443592699.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melakukan mentoring terhadap 1.000 pelaku UMKM di Pendopo KRT Sosro Koesomo, Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), Jumat (23/6)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melakukan mentoring terhadap 1.000 pelaku UMKM di Pendopo KRT Sosro Koesomo, Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), Jumat (23/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Kartu Tani yang dicanangkan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, sejak 2015 telah sukses menurunkan keluhan petani pada kelangkaan pupuk bersubsidi. Bahkan, Kartu Tani berhasil menambah jumlah petani di Jawa Tengah. Salah satu kegunaan Kartu Tani ini juga untuk menjaga meratanya distribusi pupuk di kalangan petani yang membutuhkan. Pasalnya, saat ini pupuk yang disediakan pasti tidak akan mencukupi kebutuhan petani. Sebab, pupuk yang disediakan pemerintah hanya sepertiga dari kebutuhan petani. Hal tersebut disampaikan Direktur PT Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman saat Raker dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (19/9).&nbsp; &ldquo;Jadi kalau memang apakah pupuk kami telat, apakah pupuk kami ini bisa dilihat dari digital. Memang akan terus diteriakan langka, karena pupuk yang tersedia kalau berdasarkan&nbsp; Rencana Definitif Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kelompok secara Elektronik (eRDKK) bahwa keperluan pupuk sebesar 25 juta ton sementara pupuk yang bisa disediakan oleh subsidi sebesar 9 juta,&rdquo; ujar Achmad. Merespons hal itu, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, program Kartu Tani adalah satau satu upaya nyata di daerah dalam merespon kondisi persoalan pertanian yang ada. Hal ini tentu bisa dibawa ke tingkat nasional, jika Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Namun, Kartu Tani itu harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang ada di Indonesia. "Kalau di Jateng sudah dipraktekan tidak ada keluhan dan berhasil, tidak membebani petani saya rasa bisa. Cuma harus diperhatikan sesuai karakter masing-masing wilayah," kata Trubus dihubungi JawaPos.com, Rabu (20/9). Trubus menjelaskan, Kartu Tani itu dapat menghadirkan solusi bagi Indonesia, untuk berhasil menjadi swasembada pangan. Bahkan, diharapkan ke depan tak lagi melakukan impor pangan dari luar negeri. Ia menekankan, program Kartu Tani itu bisa menjadi solusi swasembada pangan di Indonesia. Serta memudahkan para petani mendapatkan pupuk untuk menghasilkan pangan yang berkualitas. Namun, ia meminta Kartu Tani itu harus dimodifikasi sesuai karakteristik wilayah atau demografi di Indonesia.&nbsp; "Karena kan Jawa Tengag berbeda dengan Jawa Timur, berbeda Jawa Barat walaupun sama-sama Jawa. Apalagi yang diluar. Mungkin nanti perlu dimodifakasi, disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya sesuai demografi," ucap Trubus. Oleh karena itu, Trubus mengharapkan ada konsistensi dari pemerintah ke depan agar Indonesia tak lagi melakukan impor pangan. Sejatinya, bangsa Indonesia bisa menghasilkan pangan dari dalam negeri, terlebih bisa menjadi pengekspor pangan bagi dunia internasional. "Kalau dilaksanakan secara konsisten bisa," pungkas Trubus. Diketahui, Kartu Tani adalah salah satu inovasi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam upayanya menciptakan tata kelola pertanian terbaik di daerahnya. Termasuk juga bagian dari kerja-kerja pemerintan provinsi agar menguntungkan petani sebagai produsen dan masyarakat umum selaku konsumen. Program Kartu telah digagas sejak tahun 2015 silam. Awalnya, inti program tersebut ditujukan untuk memberikan pupuk bersubsidi kepada petani membutuhkan, nyatanya Kartu Tani punya manfaat ganda. Pasalnya menurut Ganjar, hal terpenting yang bisa diambil dari Kartu Tani adalah data. &ldquo;Kartu Tani itu mendata petani. Siapa, di mana, berapa, tanam apa, kapan, itu mesti kita ketahui. Kalau itu masuk maka sebenarnya ini bagian dari perintah Presiden satu data Indonesia berkaitan dengan petani,&rdquo; kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng. Ganjar menjelaskan, data tersebut sejatinya bisa diolah dan dijadikan bahan ilmiah untuk meningkatkan produktivitas petani, memenuhi kebutuhan petani, hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat. Melalui data yang tersedia di Kartu Tani, pemerintah bisa mengontrol distribusi dan penerimaan subsidi pupuk ke petani. Sehingga jika pupuk subsidi kurang dari kuota, pemerintah dan pihak terkait langsung bisa mengambil tindakan dan produktivitas petani kembali tinggi. Sementara itu, dalam acara pertemuan perencanaan kebutuhan pupuk berbasis e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di Banjarmasin, Senin (16/9), program Kartu Tani Jateng dinobatkan sebagai terbaik nasional oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah, Suryo Banendro saat dikonfirmasi Rabu (18/9) kemarin, mengatakan bahwa program Kartu Tani Jateng dinilai paling baik dibanding daerah lain karena sejumlah faktor. Di antaranya dari sisi implementasi penyaluran, tingkat implementasi penggunaan, hingga upload e-RDKK sebagai database Kartu Tani. &ldquo;Seluruh program Kartu Tani nasional dievaluasi. Dan Jateng yang terbaik dari segi implementasi, transaksi, hingga penyusunan e-RDKK sebagai basis data program Kartu Tani itu,&rdquo; kata Suryo. Di tingkat implementasi penyaluran Kartu Tani, lanjut Suryo, Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi yang menyalurkan Kartu Tani ke seluruh petani di kabupaten/kota. Sebanyak 35 kabupaten/kota se- Jateng menjadi sasaran dari program Kartu Tani itu. &ldquo;Hingga saat ini, sudah ada 2,5 juta dari 2,8 juta petani Jateng yang telah mendapatkan Kartu Tani. Artinya, jumlah petani yang belum mendapatkan Kartu Tani hanya tinggal 300.000-an saja. Sementara di provinsi lain, program Kartu Tani ini belum diterapkan di seluruh wilayah, Jatim dan Jabar saja belum secara keseluruhan,&rdquo; tambahnya. Selain itu, tingkat transaksi penggunaan Kartu Tani untuk penebusan pupuk bersubsidi juga sangat besar di Jawa Tengah dan mengalahkan daerah lain. Dimana selama periode Januari hingga Agustus 2019 ini saja, sudah ada 119.329 transaksi dari para penerima Kartu Tani. &ldquo;Penghargaan ini akan menjadi penyemangat kami untuk menyukseskan program Kartu Tani. Sebab, selain untuk memudahkan para petani, program ini sebenarnya adalah pendataan untuk mengetahui siapa, tanam apa, dimana dan berapa luasannya, untuk kemudian diambil kebijakan yang sesuai bagi mereka,&rdquo; tutupnya. Dalam beberapa kesempatan lain, Gubernur Ganjar menegaskan bahwa program Kartu Tani bukan hanya berbicara soal pupuk bersubsidi, namun lebih pada pendataan petani di lapangan. Data pertanian itu penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan. &ldquo;Saat ini, hanya Jawa Tengah yang memiliki data pertanian terlengkap dan tidak dimiliki daerah lain. Mulai data siapa petaninya, dimana lokasinya, dia tanam apa, berapa luasannya dan lain sebagainya. Data-data itu sangat penting untuk dasar pengambilan kebijakan soal pertanian kita di masa yang akan datang,&rdquo; ucapnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

program Kartu Tani itu bisa menjadi solusi swasembada pangan di Indonesia. Serta memudahkan para petani mendapatkan pupuk.

Program Kartu Tani Ganjar Pranowo di Jateng Dinilai Bisa Jadikan Pertanian Indonesia Lebih Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/mandiri-2425043802.jpg" alt="Komitmen Bank Mandiri dalam penyaluran bantuan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pertanian terus dilakukan." width="100%">
<figcaption>Komitmen Bank Mandiri dalam penyaluran bantuan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pertanian terus dilakukan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komitmen Bank Mandiri dalam penyaluran bantuan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pertanian terus dilakukan. Bantuan tersebut disalurkan melalui bantuan pendidikan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Tercatat hingga 30 Juni 2023, Bank Mandiri telah menyalurkan Rp 4,7 Triliun untuk Program Bantuan Pendidikan dengan sasaran 1,5 Juta penerima. Sementara itu, untuk penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani tercatat 2,1 Juta kartu tercetak dengan jumlah penebusan sebesar 238 ribu ton atau senilai Rp 540 miliar. Angka penyaluran ini meningkat sebesar 31 persen dari tahun sebelumnya. Program Kartu Tani merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI dan bertujuan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada Petani sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah, sehingga pemberian subsidi pupuk menjadi lebih tepat sasaran. Wilayah program Kartu Tani oleh Bank Mandiri mencakup Provinsi Jawa Barat (kecuali Kabupaten Garut dan Tasikmalaya) dan 5 (lima) provinsi di Pulau Sumatera. Penyaluran bantuan pendidikan yang dilakukan oleh Bank Mandiri dilakukan hingga ke pelosok negeri seperti Fak-Fak, Nunukan, Natuna, Kepulauan Banggai dan daerah pelosok lainnya. Terdapat lebih dari 50 jenis bantuan Pendidikan yang disalurkan melalui Bank Mandiri antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Insentif Guru, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dan aneka bantuan lainnya. Bank Mandiri terus berupaya mendukung program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam penyaluran Bantuan Pendidikan dan penebusan pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Keterlibatan Bank Mandiri dalam penyaluran sebagai fungsi agent of development dalam berkontribusi pembangunan ekonomi. Proses Penyaluran di Bank Mandiri Proses penyaluran di Bank Mandiri dilakukan secara face to face hal ini bertujuan agar tepat sasaran dan tepat guna. Bank Mandiri melakukan pencairan dana secara tunai dan non tunai melalui channel Bank Mandiri. Selain itu, Bank Mandiri terus berkoordinasi dengan Kementerian Pusat maupun Daerah sehingga proses penyaluran tepat waktu.

Bantuan tersebut disalurkan melalui bantuan pendidikan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani.

Bank Mandiri Salurkan Bantuan Kemenag-Kemendikbudristek ke 1,5 Juta Penerima dan 2,1 Juta Kartu Tani Kementan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/854A9F86-C8C7-44B1-A7A7-DD949109295E.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau panen raya dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Rabu (15/2/2023). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau panen raya dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Rabu (15/2/2023). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terus berupaya menciptakan tata kelola pertanian terbaik.&nbsp;Sehingga menguntungkan petani sebagai produsen dan masyarakat umum selaku konsumen. Salah satu cara Ganjar menciptakan tata kelola tersebut adalah dengan memanfaatkan program Kartu Tani yang telah digagas sejak tahun 2015 silam.&nbsp;Program Kartu Tani pun memiliki andil dalam menjadikan Jateng sebagai Provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia pada 2019. Diketahui, produksi padi Jateng saat itu mencapai 9.655.653 ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut, setara dengan produksi 5.539.448 ton beras. Meski inti program tersebut ditujukan untuk memberikan pupuk bersubsidi kepada petani membutuhkan, nyatanya Kartu Tani punya manfaat ganda.&nbsp; Pasalnya menurut Ganjar, hal terpenting yang bisa diambil dari Kartu Tani adalah data. &ldquo;Kartu Tani itu mendata petani. Siapa, di mana, berapa, tanam apa, kapan, itu mesti kita ketahui. Kalau itu masuk maka sebenarnya ini bagian dari perintah Presiden satu data Indonesia berkaitan dengan petani,&rdquo; kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Rabu (5/4). Ganjar menjelaskan, data tersebut sejatinya bisa diolah dan dijadikan bahan ilmiah untuk meningkatkan produktivitas petani, memenuhi kebutuhan petani, hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat. Melalui data yang tersedia di Kartu Tani, Ganjar bisa mengontrol distribusi dan penerimaan subsidi pupuk ke petani. Sehingga jika pupuk subsidi kurang dari kuota, Ganjar menyebut pemerintah dan pihak terkait langsung bisa mengambil tindakan dan produktivitas petani kembali tinggi. &ldquo;Kalau kemudian itu masih kurang, bagaimana cara kita memenuhinya. Bagaimana kemudian peran penyuluh. pada dinas terlibat semuanya, mereka yang pemangku kepentingan pertanian bisa membantu petani sehingga produktivitas kita tinggi,&rdquo; kata Mantan Anggota DPR RI itu. Tak hanya itu, dengan data yang didapatkan dari Kartu Tani, Ganjar juga bisa berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sehingga, daya beli meningkat dan kebutuhan beras masyarakat terpenuhi. &ldquo;Dan jangan ada lagi kita berkelahi pada soal kita perlu impor, tidak perlu impor, cukup tidak cukup, tapi mulai kita proyeksikan ya kalau beras umpama 5,7 sampai 5,9 ton per hektar, bikin dong dengan data ini kita tahu siapa orangnya, tempatnya ada di mana, kapasitas seperti apa. Bikin 8 ton mereka (petani),&rdquo; kata Ganjar. Ganjar mengatakan, pihaknya pun bisa melihat mengurangi orang ketiga atau middle man yang kerap membuat harga komoditas pertanian tinggi di pasaran. Sejauh ini, Ganjar menyebut middle man bisa dikurangi berkat data Kartu Tani dan pemantauan harga komoditas pangan. &ldquo;Barangkali kita bisa melihat perilaku pembeli karena kalau mereka jual itu kan pembelinya waktu diteliti dulu ada 8 middle man, terus dikurangi sampai dengan bisa 6, ada berapa bisa 4 kali,&rdquo; kata Ganjar. Oleh sebab itu, Ganjar menekankan pentingnya data science yang dapat terkumpul melalui Kartu Tani. Ganjar pun berkomitmen untuk terus menciptakan tata kelola pertanian yang baik untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. &ldquo;Sehingga ke depan proyeksi ketahanan pangan, kedaulatan pangan bisa kita hitung. Sehingga data dulu, kemudian soal pupuk bisa dilakukan, proyeksi produksi bisa dilakukan, off takernya nanti siapa,&rdquo; kata Ganjar. Ganjar berharap, upaya ini tetap membuat Jateng menjadi Lumbung Padi Nasional. Di samping padi, Ganjar kini juga sedang menggenjot produksi jagung dan kedelai sebagai bahan pangan alternatif &ldquo;Pada saat itulah kemudian kita bisa tahu beras kita itu kelilingnya kemana. Ini baru beras, belum jagung, belum kedelai. Pajale yang menjadi prioritas saja kalau kita genjot bisa memenuhi target pangan nasional itu. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya, ini baru kecil saja,&rdquo;&nbsp;pungkas Ganjar.

Program kartu tani ditujukan untuk memberikan pupuk bersubsidi kepada petani membutuhkan, nyatanya Kartu Tani punya manfaat ganda.

Ciptakan Tata Kelola Pertanian yang Baik Lewat Manfaat Kartu Tani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618565062514.jpg" alt="Kartu tani. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kartu tani. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pertanian luncurkan program kartu tani pada awal 2021. Empat bulan setelah peluncuran, petani mengaku mendapat manfaatnya.  Sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) dan kartu tani merupakan prasyarat penerimaan pupuk subsidi yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan). Itu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran pupuk subsidi sekaligus meminimalisir penyelewengan.  Salah satu petani yang merasakan manfaatnya adalah Edi Susanto, petani dari Desa Lengkong, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Kartu tani yang diterimanya membantu dan memberi kemudahan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.  ”Saya sejak punya kartu tani mendapatkan kuota urea 41 kilogram, NPK 81 kilogram, ZA 14 kilogram, dan organik 148 kilogram untuk musim tanam pertama jagung. Pengambilannya bisa disesuaikan kebutuhan,” tutur Edi pada Jumat (16/4).  Kartu Tani memudahkan Edi untuk mendapat pupuk bersubsidi. Namun, terdapat beberapa kendala. Terutama saat beradaptasi dari metode konvensional menjadi lebih modern.  ”Kalau manfaatnya kartu tani jelas ada, hanya saja karena petani rata-rata sudah tua-tua, kebanyakan belum paham elektronik,” ujar Edi.  Kartu tani bisa didapatkan anggota kelompok tani (Poktan). Petani harus mengumpulkan foto kopi e-KTP dan tanda kepemilikan tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, atau anggota lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).  Data itu diverifikasi melalui data rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan diarahkan ke sistem e-RDKK.  ”Terus datanya di-upload di e-RDKK, petani harus hadir ke bank yang ditunjuk agar kartu tani terbit,” terang Edi Susanto.  Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Ahmad Muzayyin mengklaim bahwa seluruh anggota kelompoknya telah memiliki kartu tani. Meskipun ada sebagian petani yang belum melakukan pengaktifan kartu tani ke bank.  ”Untuk kartu tani ada yang sebagian aktif dan tidak. Sebab, petani tidak semua mengerti teknologi. Sehingga, perlu pendampingan dari poktan dalam mengaktifkan kartu tersebut,” papar Ahmad Muzayyin.  Oleh karena itu, Muzayyin berharap ada sosialisasi masif dari pemerintah kepada poktan. Dia juga berharap ada pendampingan dari pemerintah, khususnya anggota poktan yang sudah usia lanjut.  ”Karena petani rata-rata sudah tua, tidak paham internet dan upload. Saya harap ada pendampingan dan bisa dipermudah lagi ngurus kartu tani,” kata Ahmad Muzayyin.  Sebelumnya, Sarwo Edhy, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan, tidak semua bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Hanya petani kecil dengan luas garapan 2 hektare yang memiliki kesempatan tersebut.  Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 16,6 juta petani berbasis nomor induk kependudukan (NIK), mencakup 32 juta hektare luas tanam yang digunakan. Di antaranya untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.  ”Dengan alokasi subsidi Rp 25,276 triliun, rata-rata alokasi subsidi sebesar Rp 1,52 juta per petani per tahun atau Rp 766.000 per hektare per tahun,” terang Sarwo Edhy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=P-I7h9BNeT0

Petani Mengaku Mudah Dapatkan Pupuk Bersubsidi lewat Kartu Tani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kartu tani

Berita Terkini