<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pro-dan-kontra-registrasi-ulang-kartu-seluler_m_178372.jpeg" alt="Ilustrasi: sim card" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: sim card</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kartu SIM pascabayar merupakan layanan di mana pengguna membayar tagihan berdasarkan penggunaan di akhir bulan. Untuk menggunakannya, kalian harus memiliki akun dengan penyedia seluler karena tagihan akan dibayarkan secara rutin setiap bulan. Model pembayaran menawarkan kenyamanan bagi yang ingin menggunakan layanan tanpa perlu memikirkan batas saldo setiap saat. Popularitas kartu pascabayar semakin meningkat karena penyedia layanan sering menyertakan berbagai keuntungan eksklusif. Beberapa di antaranya termasuk akses gratis atau diskon ke layanan streaming, langganan musik, dan fitur roaming internasional. Selain itu, banyak paket pascabayar menawarkan bundling dengan ponsel terbaru, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk selalu memiliki perangkat terkini tanpa perlu membelinya secara penuh di awal. Berikut kelebihan dan kekurangan SIM Pascabayar: Kelebihan Pascabayar - Layanan tambahan seperti streaming, musik, game, dan koneksi internasional biasanya termasuk dalam paket pascabayar. - Memberikan akses ke perangkat dan teknologi terbaru. - Menyediakan penawaran roaming internasional terbaik. - Ideal untuk paket keluarga yang mencakup internet rumah. Kekurangan Pascabayar - Sulit memantau dan mengontrol tagihan secara real-time karena pembayaran dilakukan di akhir bulan. - Umumnya memerlukan kontrak jangka panjang, sehingga pembatalan sering disertai biaya tambahan. - Risiko tagihan tinggi jika penggunaan melebihi batas. - Memerlukan pemeriksaan kredit, yang bisa menjadi hambatan bagi sebagian pengguna. &nbsp;

Kartu SIM pascabayar merupakan layanan di mana pengguna membayar tagihan berdasarkan penggunaan di akhir bulan.

Kelebihan dan Kekurangan Kartu SIM Pascabayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/04/B131045-7-Lakukan-Factory-Reset-1024x538-3570128537.jpg" alt="Buka slot kartu SIM dan bersihkan dengan menggunakan tisu. / Sumber Foto : kuprevich freepik.com/author/" width="100%">
<figcaption>Buka slot kartu SIM dan bersihkan dengan menggunakan tisu. / Sumber Foto : kuprevich freepik.com/author/</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Jangan khawatir dulu jika tiba-tiba kartu SIM di ponsel tidak terdeteksi. Aktifkan kembali kartu SIM tersebut untuk mengembalikan fungsi ponsel seperti biasa. Meskipun cara mengatasi masalah kartu SIM yang tidak terbaca masih kurang dikenal, namun masalah semacam ini seringkali dialami oleh beberapa pengguna ponsel. Penyebab kartu SIM yang tidak terbaca dapat bervariasi, mulai dari gangguan pada ponsel hingga masalah yang terkait langsung dengan kartu SIM itu sendiri. Untuk menghindari kebingungan dan panik saat menghadapi situasi seperti ini, penting untuk mengetahui beberapa metode dalam mengatasi masalah ini. Dikutip dari blibli, Sabtu (4/5), berikut ini beberapa cara mudah untuk mengatasi kartu SIM yang tidak terbaca. Periksa Fisik Kartu SIM dan Slot Ponsel Umumnya, ketika layar ponsel menampilkan notifikasi &lsquo;Tidak Ada Layanan&rsquo;, hal tersebut mengindikasikan adanya masalah fisik pada kartu SIM atau slot di ponsel. Langkah awal yang dapat diambil untuk menangani masalah ini adalah dengan membuka slot kartu SIM. Lepas slot kartu dan bersihkan dengan menggunakan tisu. Kotoran yang menempel pada slot dapat menghambat koneksi, sehingga kartu SIM tidak akan terbaca di ponsel. Setelah membersihkan slot kartu, pasang kembali kartu SIM dengan hati-hati, memastikan bahwa kartu tersebut terpasang dengan benar dan sesuai dengan slotnya, agar tidak ada bagian yang terbalik atau longgar yang dapat menghambat koneksi. Selain itu, pastikan juga tidak ada kerusakan pada kartu SIM. Kerusakan pada kartu SIM bisa membuatnya sulit untuk menerima sinyal. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh jatuh, terkena benturan benda keras, atau bahkan terkena air. Namun, kerusakan juga bisa disebabkan oleh usia kartu yang sudah lama. Restart Ponsel Langkah kedua yang bisa dilakukan untuk mengatasi kartu SIM yang tidak terbaca adalah dengan merestart ponsel. Restart bertujuan untuk memperbaharui koneksi sehingga lebih mudah dalam mencari dan menerima sinyal. Dengan melakukan restart, ponsel akan melakukan boot atau penyegaran kembali. Cara melakukan restart sangatlah mudah dan dapat dilakukan sendiri. Hanya perlu menekan tombol power dan volume up atau volume down secara bersamaan. Jika restart berhasil, kartu SIM seharusnya dapat terbaca kembali seperti biasanya. Pilih Operator Jaringan Secara Manual Salah satu alasan mengapa kartu SIM mungkin tidak terbaca adalah masalah saat pengaturan operator jaringan dilakukan secara otomatis. Terutama bagi mereka yang sering berpindah lokasi, seringkali berganti jaringan operator kartu SIM. Untuk mengatasi ini, pilih operator jaringan secara manual melalui menu yang tersedia di ponsel. Aktifkan Mode Pesawat Langkah berikutnya untuk mengatasi masalah kartu SIM yang tidak terbaca yakni dengan mengaktifkan mode pesawat pada ponsel. Caranya cukup mudah, cukup tekan ikon mode pesawat yang biasanya terletak di status bar ponsel. Setelah beberapa menit, nonaktifkan mode pesawat tersebut agar ponsel kembali ke kondisi normal. Periksa Masa Aktif Kartu SIM Pastikan untuk memeriksa masa aktif dan masa tenggang kartu SIM, karena hal ini dapat menjadi penyebab kartu SIM yang tidak terbaca. Jika kartu SIM telah melewati masa tenggangnya, maka kartu tersebut akan hangus dan tidak dapat digunakan lagi. Untuk mengecek status masa aktif kartu SIM, dapat menghubungi layanan pelanggan provider kartu SIM. Pilih Lokasi dengan Sinyal Kuat Kekuatan sinyal dapat berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Jika kartu SIM tiba-tiba tidak terbaca di ponsel, mungkin disebabkan oleh koneksi sinyal yang lemah. Untuk mengatasi hal ini, pindahlah ke lokasi yang memiliki sinyal yang lebih kuat dan tunggu beberapa saat hingga kartu SIM terbaca kembali. Lakukan Factory Reset Langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk mengatasi kartu SIM yang tidak terbaca adalah dengan melakukan Factory Reset. Factory Reset akan mengembalikan pengaturan ponsel ke kondisi awal, sehingga mungkin dapat memperbaiki masalah tersebut. Pastikan untuk mencadangkan semua data penting sebelum melakukan Factory Reset. Untuk melakukan Factory Reset, buka aplikasi &lsquo;Pengaturan&rsquo; pada ponsel, lalu pilih opsi &lsquo;Sistem Pemulihan&rsquo; dan kemudian pilih &lsquo;Reset Pabrik&rsquo;. Masukkan sandi atau pola kunci untuk mengonfirmasi pilihan tersebut, dan tunggu beberapa saat hingga ponsel selesai melakukan proses reset.*** &nbsp; &nbsp;

Kartu SIM tidak terseteksi? berikut ini beberapa cara mudah untuk mengatasi kartu SIM yang tidak terbaca.

Tak Perlu Panik, Jika Kartu SIM Tidak Terbaca, Berikut Cara Mengatasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/21/372986429_284563164283521_5856120730971823821_n-985671825.png" alt="Ilustrasi: Aplikasi WhatsApp di satu perangkat smartphone Android sekarang bisa memuat beberapa akun." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Aplikasi WhatsApp di satu perangkat smartphone Android sekarang bisa memuat beberapa akun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - WhatsApp sudah memungkinkan pengguna menggunakan akun yang sama di beberapa smartphone. Namun kini, pengguna dapat menggunakan dua akun berbeda di smartphone yang sama dengan sistem operasi Android. Fitur yang dimiliki Telegram ini selama bertahun-tahun tersedia untuk pengguna beta WhatsApp selama beberapa waktu. Kabar baiknya, sekarang fitur tersebut sudah diluncurkan ke saluran stabil. "Hari ini, kami memperkenalkan kemampuan untuk memiliki dua akun WhatsApp di Android yang masuk secara bersamaan. Bermanfaat untuk beralih antar akun, misalnya akun kantor dan akun pribadi, kini Anda tidak perlu lagi logout setiap saat, membawa dua ponsel, atau khawatir mengirim pesan dari tempat yang salah," jelas pihak WhatsApp melalui blog resminya. Memiliki kemampuan untuk menjalankan dua akun WhatsApp berbeda secara bersamaan di ponsel cerdas akan menghilangkan kebutuhan pengguna. Yakni untuk membawa dua ponsel cerdas atau menggunakan fitur klon aplikasi. Lalu, bagaimana cara mengatur beberapa akun WhatsApp di ponsel yang sama? Gampang banget. Untuk mengatur akun WhatsApp kedua, Anda (tentu saja) memerlukan nomor telepon dan kartu SIM kedua atau telepon dengan dukungan multi-SIM atau eSIM. Namun, jika kartu SIM kedua Anda ada di perangkat yang berbeda, Anda tetap dapat mengatur akun WhatsApp kedua selama Anda dapat menerima kode keamanan untuk login. Setelah Anda mengurutkannya, Anda dapat pergi ke pengaturan WhatsApp, klik panah di sebelah nama Anda, klik "Tambahkan akun", dan ikuti instruksinya. WhatsApp mengatakan Anda dapat mengontrol pengaturan privasi dan notifikasi untuk kedua akun secara terpisah. Dilansir via GSMArena, saat dijajal dengan menjalankan WhatsApp versi terbaru di perangkat Android, tidak terdapat opsi untuk menyiapkan akun kedua. Artinya, masih perlu waktu setidaknya satu atau dua minggu sebelum fitur ini menjangkau semua pengguna Android di seluruh dunia.

Untuk mengatur akun WhatsApp kedua, Anda (tentu saja) memerlukan nomor telepon dan kartu SIM kedua atau telepon dengan dukungan multi-SIM.

Sudah Diluncurkan, Begini Cara Mengatur Beberapa Akun WhatsApp di Ponsel yang Sama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230308_140811.jpg" alt="Dirkrimsus Polda Jateng Kombespol Dwi Subagio. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Dirkrimsus Polda Jateng Kombespol Dwi Subagio. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap produsen kartu SIM seluler yang sudah diaktivasi. Kartu tersebut dijual dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang diduga hasil curian. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombespol Dwi Subagio mengatakan, satu pelaku berinisial KA, warga Banyuputih, Kabupaten Batang, ditangkap bersama barang bukti modem pool. Petugas juga menyita ribuan kartu perdana SIM yang sudah dan belum teraktivasi. ”Pelaku ini beroperasi sejak 2020, sudah sekitar tiga ribu kartu perdana dengan NIK milik orang lain yang telah dijual,” kata Dwi Subagio seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, kartu-kartu SIM ilegal itu sudah terjual secara daring di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra. Dalam menjalankan aksinya, tersangka membeli sekitar 32 modem pool yang digunakan sebagai perangkat untuk mengaktivasi kartu perdana dengan menggunakan NIK milik orang lain. ”Dengan puluhan modem tersebut, pelaku mampu mengaktivasi hingga lebih dari 500 kartu perdana,” papar Dwi Subagio. Dia menjelaskan, tersangka membeli ribuan kartu perdana secara daring. Pelaku memperoleh berbagai NIK dari sebuah aplikasi yang saat ini masih ditelusuri produsennya. ”Pelaku mengaku lulusan SMA. Dia mampu memperoleh penghasilan hingga Rp 15 juta per bulan dari berjualan kartu SIM perdana tersebut,” tutur Dwi Subagio. Bersama dengan pelaku, tambah Dwi Subagio, diamankan pula sekitar seribu kartu perdana berbagai jenis yang sudah diaktivasi dan siap diedarkan. Selain itu, terdapat sekitar 4.700 kartu yang belum sempat diaktivasi dengan mencuri data pribadi orang lain itu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Polda Jateng Ungkap Produsen Kartu SIM Seluler Ber-NIK Curian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Menkominfo-di-Bali-antara.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat Rapat Koordinasi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, Selasa (30/8). (kominfo.go.id/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat Rapat Koordinasi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, Selasa (30/8). (kominfo.go.id/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan kementerian yang dipimpinnya  segera melakukan audit untuk memastikan kebenaran dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia sebanyak 1,3 miliar data.  ’’Atas mandat peraturan dan perundangan Direktorat Jenderal dan Dirjen Aptika harus melakukan audit dan periset data itu sebenarnya apa statusnya,” kata Johnny saat dijumpai awak media di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9). ’’Tindak lanjutnya nanti akan kami periksa dulu. Ya, ada aturannya. Ikuti aturannya, jangan keluar dari aturannya,” imbuhnya.  Pada Kamis, Kemenkominfo juga mengeluarkan pernyataan tertulis, dengan mengatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait. Sebelumnya pada Kamis pagi, beredar kabar sebanyak 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor.  Seorang pengguna Twitter bernama Muh. Rifqi Priyo S. membagikan utas melalui akunnya tentang dugaan kebocoran data SIM. Ia melampirkan gambar tangkapan layar akun Bjorka yang mengklaim memiliki data tersebut.  Penggalan tangkapan layar tersebut menampilkan rincian jumlah data yang bocor, mulai dari besaran kapasitas data hingga harga data yang dipatok sebesar 50 ribu dolar AS. ’’Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI,” tulis Rifqi.  Johnny mengatakan data tersebut tidak ada di Kemenkominfo. Melalui siaran pers, Kementerian juga mengatakan pihaknya tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar setelah dilakukan penelusuran internal. (*)

Kemenkominfo Lakukan Audit Dugaan 1,3 Miliar Data Kartu SIM Bocor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nomor-terblokir-bisa-aktif-kembali-ini-syaratnya_m_211066.jpeg" alt="Menteri Kominfo Rudiantara di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (7/5) ." width="100%">
<figcaption>Menteri Kominfo Rudiantara di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (7/5) .</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sepekan lebih setelah momen registrasi kartu SIM prabayar ditutup, kabar simpang siur soal nomor yang terblokir gara-gara tidak melakukan registrasi akhirnya terjawab. Nomor yang sudah terblokir pada 30 April lalu masih bisa diaktifkan kembali.&nbsp; Hal ini ditegaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. "Bisa, masih bisa digunakan itu," ucapnya di kantor Kemenkominfo, Jakarta. Dia menerangkan, pada 30 April pukul 24.00 memang menjadi batas akhir registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/04/209877/karut-marut-registrasi-sim-prabayar-kemenkominfo-dinilai-kurang-tegas" target="_blank">SIM Prabayar</a>. Momennya pun sudah lewat. "Perkara operator mau me-recycle (mengaktifkan kembali) dalam waktu yang sama boleh. Mau seminggu setelahnya boleh dan mau kapan pun silakan. Itu kan haknya operator karena masuk ke dalam strategi distribusi yang masuk kepada domainnya operator," terang Rudiantara. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa Kemenkominfo mengaku tidak mau masuk dalam strategi distribusi lantaran ada faktor kompetisi yang tidak boleh diintervensi. Lebih lanjut, masing-masing cara operator mau mengaktifkan kembali nomor terblokir dengan cara apa pun boleh dilakukan operator. Baik lewat gerai, mau lewat retail, ataupun kios-kios pedagang pulsa. "Kepastian soal pemblokiran total sudah dilakukan. Pukul 24.00 tanggal 30 April kemarin sudah terblokir semua itu yang belum melakukan registrasi. Perkara setelah tanggal itu akan diaktifkan kembali oleh operator, itu silakan. Hak operator itu," kata Rudiantara. "Yang pasti, nomor yang sudah terblokir pada 30 April itu tidak boleh diaktifkan apabila belum melakukan registrasi," sambungnya. Dia mencontohkan, misalnya sebuah nomor 0812345 pada 30 April pukul 24.00 belum melakukan registrasi, maka nomor tersebut diblokir. Nomor bisa digunakan lagi asalkan melakukan registrasi lebih dulu. "Ya itu bakal kita blokir atau kita matikan. Perkara nomor kamu mau diaktifkan kembali oleh operator ya silakan. Namun dengan catatan harus registrasi dulu," jelas Rudiantara. Sehari berselang, Kemenkominfo juga melepaskan press release di situs resminya. Sebagimana JawaPos.com kutip pada Selasa (8/5), Kemenkominfo menjelaskan bahwa seluruh nomor pelanggan yang telah diblokir karena tidak <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/04/209877/karut-marut-registrasi-sim-prabayar-kemenkominfo-dinilai-kurang-tegas" target="_blank">registrasi ulang</a>&nbsp;sampai dengan batas waktu, yakni 30 April 2018 pukul 24.00 dapat diaktifkan kembali. Pengaktifkan kembali sesuai dengan mekanisme registrasi nomor pelanggan baru. Sementara seluruh pulsa dan atau kredit pulsa yang ada di dalamnya tetap menjadi hak pelanggan yang bersangkutan. Selain kebijakan nomor terblokir yang dapat diaktifkan kembali, siaran pers yang disampaikan oleh Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ahmad Ramli juga menyebut ihwal pembatasan satu nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) bisa digunakan oleh lebih dari satu nomor. "Selaku Ketua BRTI, saya telah kirimkan surat ke operator seluler agar tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet mitranya untuk meregistrasikan nomor ke-4, ke 5, dan seterusnya. Hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang menjadi salah satu penyokong industri telekomunikasi," ujarnya. Mengenai jumlah nomor yang dapat diregistrasikan, BRTI menegaskan tidak ada pembatasan selama registrasi dilakukan dengan NIK dan Nomor KK secara benar dan berhak. Selain itu, operator dan mitra juga diingatkan bahwa mereka wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan. Kemenkominfo berdalih, kebijakan ini dibuat agar hak pelanggan terlindungi. Terutama yang nomor prabayarnya menyimpan pulsa/kredit pulsa saat terblokir karena tidak diregistrasikan ulang. &ldquo;Dalam surat kami kepada operator seluler, kami meminta agar hak-hak konsumen tetap dijamin,&rdquo; tegas Ramli. Diketahui sebelumnya, momen registrasi SIM prabayar menggunakan data kependudukan memang sempat membingungkan. Seminggu lalu, antara Kemenkominfo dan operator seluler melalui Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebut bahwa nomor hanya dapat terblokir bilamana memang sudah waktunya mati. Hal tersebut terjadi lantaran siklus hidup kartu dari masa aktif, masa tenggang, dan mati karena tidak digunakan. Menurut ATSI, esensi dari pemblokiran total adalah saat kartu mati dalam keadaan demikian. Bukan seperti yang disebut <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/04/209877/karut-marut-registrasi-sim-prabayar-kemenkominfo-dinilai-kurang-tegas" target="_blank">Kemenkominfo</a> yang menyebut akan terblokir total dan tidak dapat digunakan lagi setelah 30 April. Sontak, pernyataan ATSI dibantah oleh ketua BRTI dengan menyampaikan klarifikasi bahwa 30 April tetap menjadi batas akhir, lewat dari tanggal itu kartu terblokir tidak akan dapat lagi digunakan.

Nomor Terblokir Bisa Aktif Kembali, Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/karut-marut-registrasi-sim-prabayar-kemenkominfo-dinilai-kurang-tegas_m_209877.jpeg" alt="Ilustrasi: kartu SIM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: kartu SIM</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Masa registrasi SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sudah berakhir. Tanggal 30 April dijadikan batas akhir pengguna kartu seluler prabayar untuk meregistrasi SIM menggunakan NIK dan KK. Jika tidak, maka sanksi pemblokiran dijatuhkan. Namun demikian, terkait dengan registrasi kartu SIM ternyata meninggalkan kebingungan di masyarakat. Bukan tanpa sebab, antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terlihat tidak sejalan dengan penyelenggara layanan telekomunikasi atau operator. Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ridwan Effendi menyebut bahwa hal ini mungkin terjadi lantaran ada faktor inkonsistensi serta kurangnya komunikasi antar-stakeholder dalam menyusun peraturan tersebut. &ldquo;Kemenkominfo melakukan sebuah ketidakkonsistenan. Walaupun <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209422/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan" target="_blank">registrasi SIM</a> itu penting, kesepakatan tetap harus dipatuhi. Ketidakkonsistenan Kemenkominfo kan terlihat dari berubahnya peraturan yang mengatur tentang resgistrasi SIM ini,&rdquo; katanya kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon. Menurut dia, adanya kesalahan terkait dengan ditemukannya banyak kegagalan saat registasi SIM, bukan sepenuhnya salah pengguna kartu SIM atau pelanggan layanan seluler itu. Apabila pemangku kepentingan meminta registrasi menggunakan data kependudukan dengan menggunakan NIK dan KK, maka seharusnya yang berkaitan dengan kependudukan juga harus klir dulu. Misalnya, menggunakan NIK yang ada pada kartu tanda penduduk (KTP). "Persoalannya kan kita sedang masa transisi dari KTP biasa ke KTP elektronik. Apakah seluruh masyarakat sudah memilki e-KTP? Kan belum. Masih banyak yang bermasalah terkait dengan data kependudukan," tuturnya. Artinya, lanjut dia, seharusnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga harus memperbaiki. Dukcapil juga harus bisa menjelaskan mengapa pengguna kartu SIM gagal registrasi gara-gara data yang dimilikinya tidak sinkron. "Ada orang yang sudah melakukan registrasi berkali-kali masih dianggap data yang dimasukannya salah atau tidak sesuai. Padahal memang hanya itu yang mereka miliki. Dari sini artinya pengguna masih harus diberikan kesempatan, toh gagalnya registrasi yang menyebabkan nomornya harus diblokir kan bukan sepenuhnya salah dia,&rdquo; ujarnya. Ridwan menyebut bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi selama registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209422/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan" target="_blank">SIM Prabayar</a> adalah karena regulatornya lemah. Regulasinya masih bolong, belum sempurna. "Pemerintah tidak mempersiapkan ini dengan matang, yang penting bikin aturan. Perkara nanti di kemudian hari ternyata ditemukan masalah, solusinya tidak dipersiapkan, penanganannya bagaimana itu tidak dipikirkan,&rdquo; pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, perkara registrasi kartu SIM sejak awal dicanangkan memang menuai kontroversi. Berbagai pihak menanggapi beragam, ada yang pro dan kontra. Hingga pada akhirnya peraturan ini benar-benar terlaksana dan dinyatakan berakhir pada 30 April lalu. Ternyata ditemukan ketidaksesuaian pernyataan antara operator yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) dengan Kemenkominfo dalam hal ini Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Ramai beredar, Ketua Umum ATSI Merza Fachys menyebut bahwa 30 April bukanlah batas akhir dari registrasi SIM dan dilakukan pemblokiran. Dia sempat menyebut bahwa esensi pemblokiran sebenarnya adalah ketika kartu SIM tersebut mati lantaran siklus hidupnya, yang mana ada masa aktif, masa tenggang, dan benar-benar mati karena tidak digunakan. Kesepakatan tersebut juga sempat tertuang dalam sebuah surat pengumuman yang ditandatangani oleh ATSI dan BRTI. Namun, tak berapa lama, statement dari ATSI diklarifikasi oleh BRTI melalui Ahmad Ramli sebagai ketuanya. Dia menyatakan bahwa tanggal 30 April tetap menjadi akhir dari batas registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209422/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan" target="_blank">SIM Prabayar</a>&nbsp;menggunakan NIK dan KK. Artinya, menurut Ramli, selepas tanggal 30 April sudah tidak bisa melakukan registrasi SIM dan akan segera terblokir. Namun, kenyataan di lapangan pun demikian. Setelah tanggal 30 April, gerai layanan operator seluler masih ramai diserbu pengunjung yang ingin melakukan registrasi. Artinya lewat tanggal tersebut pun banyak pengguna yang belum terblokir kartu SIM-nya. Meski ada pula yang secara otomatis terblokir tepat pada waktunya.

Karut-marut Registrasi SIM Prabayar, Kemenkominfo Dinilai Kurang Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/xl-berharap-registrasi-kartu-sim-bisa-ubah-kebiasaan-pengguna_m_209766.jpeg" alt="Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih." width="100%">
<figcaption>Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Registrasi kartu SIM Prabayar menggunakan data kependudukan diyakini mampu mengubah kebiasaan lama pengguna. Kebiasaan yang dimaksud adalah bergonta-ganti nomor &lsquo;sekali pakai buang&rsquo;. Group Head Corporate Communications XL Axiata Tri Wahyuningsih mengatakan melalui momen tersebut, pengguna kartu <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209422/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan" target="_blank">SIM prabayar</a> akan melewati serangkaian usaha yang diharapkan mampu membuat sadar bahwa kebiasaan &lsquo;sekali pakai buang&rsquo; bukan sesuatu yang baik. &ldquo;Momen registrasi menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) kan membutuhkan usaha,&rdquo; jelas perempuan yang karib disapa Ayu usai menghadiri acara Selular Awards di Jakarta, Kamis (3/5). &ldquo;Satu sampai tiga nomor mungkin masih bisa diregistrasi sendiri. Lebih dari itu, atau dia ingin bergonta-ganti kan harus daftar ke gerai layanan operator seluler. Ada prosedurnya, dicatat, jalan ke gerainya, itu kan usaha. Sering-sering ganti, ya capek dia,&rdquo; imbuh Ayu. Setelah program registrasi prabayar ini benar-benar selesai, dia berharap, setiap operator telekomunikasi memiliki jumlah pelanggan yang lebih jelas dan mengubah bisnis model yang ada sekarang. &ldquo;Bisnis model akan berfokus pada reload dibandingkan menjual starter pack baru (perdana baru) ke konsumen. Model ini akan menghasilkan pelanggan yang lebih berkualitas dibandingkan hanya menambah jumlah pelanggan,&rdquo; ujar Ayu. Sayangnya, Ayu belum dapat memastikan berapa jumlah pelanggan XL yang sudah diblokir terkait dengan momen pelaksanaan registrasi kartu SIM menggunakan NIK dan KK. Dia hanya menyampaikan data soal registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209422/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan" target="_blank">kartu SIM</a> kemungkinan akan dirilis bersamaan dengan operator lainnya. Kendati begitu, ayu menuturkan hingga minggu lalu, pelanggan XL yang sudah melakukan registrasi mencapai 47 juta nomor. Ketika memasuki 1 Mei, nomor XL langsung memblokir data internet pelanggan yang belum melakukan registrasi prabayar. Seperti diberitakan sebelumnya, momen registrasi SIM menggunakan NIK dan KK bagi pelanggan seluler prabayar telah dinyatakan berakhir pada 30 April lalu. Setelah tanggal itu, pelanggan yang belum melakukan registrasi terkena sanksi pemblokiran.

XL Berharap Registrasi Kartu SIM Bisa Ubah Kebiasaan Pengguna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan_m_209422.jpeg" alt="Lapak pedagang kartu SIM perdana" width="100%">
<figcaption>Lapak pedagang kartu SIM perdana</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sanksi pemblokiran kartu SIM Prabayar telah memasuki hari ketiga, Kamis (3/5). Bagi kartu SIM yang tidak melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang sesuai paling lambat Senin (30/4) lalu, maka akan diblokir total. Kebijakan mewajibkan registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209077/pelanggan-seluler-masih-banyak-yang-gagal-registrasi-apa-penyebabnya" target="_blank">kartu SIM</a> menggunakan NIK dan KK serta pembatasan NIK dan KK untuk beberapa nomor sempat nemuai polemik. Dari mulai digaungkan pada akhir 2017 lalu, hingga 30 April kemarin. Kebijakan yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dianggap berpotensi merugikan sebagian kalangan yang hidup dari berjualan kartu perdana dan pulsa. Buntutnya, massa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) yang menjadi wadah bagi para pelaku usaha kartu perdana dan pulsa ini sempat melakukan aksi. Aksi menolak Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Akhirnya, setelah melakukan aksi, ketika itu perwakilan KNCI bertemu dengan Ketua BRTI Ahmad M Ramli dan menyepakati ketentuan. Awalnya, satu NIK bisa untuk registrasi lebih dari tiga nomor kartu SIM, namun registrasi hanya bisa dilakukan di gerai operator seluler. Dengan kesepakatan antara&nbsp;BRTI dengan KNCI, kini outlet atau konter pulsa juga bisa melakukan registrasi satu NIK untuk lebih dari tiga nomor. Penjual Nomor SIM Perdana Merugi? JawaPos.com lantas mencoba mengunjungi beberapa outlet yang tersebar di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Pada outlet pertama, yang terletak di jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, JawaPos.com menemui salah seorang penjaga konter pulsa yang juga menjual kartu perdana. Pria yang tampak berusia sekitar 25 tahunan itu mengatakan, sejak pertama aturan soal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209077/pelanggan-seluler-masih-banyak-yang-gagal-registrasi-apa-penyebabnya" target="_blank">registrasi kartu SIM</a> dengan NIK dan KK digaungkan, omset yang didapatnya memang menurun. &ldquo;Dari segi omset jelas menurun. Kalau dulu sebelum ada aturan ini (registrasi kartu SIM dengan NIK dan KK) orang kan bebas mau beli berapa kali kartunya. Apalagi kan ada perdana kuota tuh. Daripada ngisi kuota di kartu yang lama lebih mahal kan mending beli perdana baru. Harganya sama, tapi kuota yang didapet bisa dua kali lipat lebih gede,&rdquo; ungkap pria yang enggan menyebutkan namanya itu. Namun dia mengaku tidak mengetahui persis berapa persentase penurunan omset yang dialaminya. Ketika JawaPos.com bertanya soal sanksi pemblokiran, jawaban mengejutkan didapatkan. Menurut dia, sejak kemarin tertanggal 1 Mei, yang mana pemblokiran mulai dijatuhkan, tokonya justru ramai diserbu pembeli kartu perdana baru. &ldquo;Kemarin sih lumayan (banyak), sampai hari juga alhamdulilah sih. Banyak yang beli kartu perdana baru. Pada ke blokir kali yah, makanya pada beli baru,&rdquo; katanya sambil terkekeh. Di konter pulsa lain, JawaPos.com juga mengulik penjual kartu perdana di daerah Ciledug, Kota Tangerang. Jawabannya kurang lebih sama dengan yang disebutkan penjual di atas. Lagi-lagi, di gerai kedua yang dikunjungi ini, masih banyak ditemui pengguna kartu SIM yang antre membeli perdana baru untuk kuota. Padahal sanksi pemblokiran dengan aturan registrasi kartu SIM dengan NIK dan KK sudah dijatuhkan. Artinya, nomor perdana tidak bisa digunakan sebelum diregistrasi dengan NIK dan KK ke operator terkait. JawaPos.com mendapati bahwa aturan registrasi kartu SIM dengan NIK dan KK tidak berdampak pada kebiasaan &lsquo;sekali pakai buang&rsquo; yang selama ini kerap dilakukan konsumen. Yuli, perempuan yang sedang antre membeli kartu perdana baru bersama pacarnya ini mengaku sejak kemarin masih suka membeli kartu perdana kuota baru untuk dipakai di ponsel pintar miliknya. Dia menyebut bahwa aturan registrasi SIM dengan NIK dan KK tidak menghalangi kebiasaan &lsquo;sekali pakai buang&rsquo; yang dilakukannya. &ldquo;Habis gimana ya, beli perdana baru dapat kuota lebih besar sih. Lebih murah juga kan. Tuh dapat 36 GB cuma Rp 45 ribu,&rdquo; katanya sambil menunjuk daftar harga perdana kuota. &ldquo;Kalo soal registrasi mah gampang, kan bisa di unreg di nomor lama, pindah ke nomor baru. Asal data di NIK dan KK bener kan gampang, selama ini juga nggak ada masalah tuh, kita registrasi berhasil terus kok,&rdquo; katanya. Terakhir, pada gerai penjual pulsa dan perdana di bilangan Serpong, Tangerang Selatan. Jawaban yang JawaPos.com dapatkan juga sama. Yakni peraturan registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209077/pelanggan-seluler-masih-banyak-yang-gagal-registrasi-apa-penyebabnya" target="_blank">SIM prabayar</a>&nbsp;dengan NIK dan KK memang berpengaruh, namun para pedagang menyebut tidak terlalu signifikan. Kesemuanya menyebut bahwa penurunan omset dari jualan kartu perdana baru memang ada. Namun mereka masih bisa menjual perdana baru, baik yang berisi pulsa reguler maupun kuota data. &ldquo;Alhamdulilah, yang beli mah ada aja,&rdquo; tutup salah seorang penjual kartu SIM perdana.

Untung-Rugi Penjual Kartu SIM Usai Sanksi Blokir Total Diberlakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-pertama-sanksi-blokir-total-gerai-seluler-ramai-diserbu-pengguna_m_208973.jpeg" alt="Suasana Gerai Telkomsel di Mal Karawaci Tangerang masih dipenuhi antrian pelanggan yang hendak registrasi ulang, Selasa (1/5)." width="100%">
<figcaption>Suasana Gerai Telkomsel di Mal Karawaci Tangerang masih dipenuhi antrian pelanggan yang hendak registrasi ulang, Selasa (1/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama jajaran terkait telah sepakat bahwa hari ini, Selasa (1/5), merupakan waktu dimulainya sanksi pemblokiran total bagi pengguna kartu SIM Prabayar. Pemblokiran dilakukan terhadap nomer SIM Prabayar yang belum melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Namun, di hari pertama jatuhnya sanksi pemblokiran tersebut, gerai layanan operator seluler yang terletak di sebuah mall di bilangan Karawaci, Kota Tangerang, masih banyak diserbu pelanggan. Pantauan JawaPos.com, setidaknya ada empat gerai layanan yang tersedia di mal tersebut. Ada gerai milik XL Axiata, Telkomsel, 3 (Three), dan Smartfren. Menariknya, tiga dari empat gerai layanan tersebut penuh dikunjungi pelanggan. Bahkan ada yang hingga duduk di pelataran gerai yang dipenuhi lalu lalang pengunjung mal lainnya. Usut punya usut, gerai-gerai layanan operator seluler tersebut masih melayani konsumen yang ingin melakukan registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208882/simpang-siur-blokir-kartu-prabayar-begini-klarifikasi-kemenkominfo" target="_blank">SIM Prabayar</a>. Meskipun telah ditetapkan bahwa tanggal 30 April kemarin sebagai batas akhirnya. Salah satu pengunjung gerai bernama Midah mengaku bahwa kedatangannya ke gerai 3 (Three) untuk melakukan registrasi kartu SIM yang dimiliknya. "Iya, mau registrasi kartu. Tapi sudah tidak bisa," kata mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Tangerang itu. Dia mengaku telah beberapa kali melakukan registrasi selama periode pendaftaran pada akhir 2017 lalu. Namun selama itu kerap menemui kegagalan registrasi kartu. Hal ini lantaran NIK yang ada di kartu tanda penduduk (KTP) yang dimiliknya tidak sesuai dengan yang ada di KK. Dia juga tidak mengetahui bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) membuka layanan pengaduan untuk pengguna kartu SIM yang ingin melakukan registrasi namun mengalami kegagalan. "Harusnya dari kemarin ya datang ke gerai. Kalau kaya gini hangus deh nomor saya," katanya menyesal. Senada, gerai layanan pelanggan milik XL Axiata dan Telkomsel juga dipenuhi pelanggan. Masalahnya sama, yakni pengguna yang tetap berusaha meregistrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208882/simpang-siur-blokir-kartu-prabayar-begini-klarifikasi-kemenkominfo" target="_blank">kartu SIM</a> seluler miliknya. Aryo, seorang pelanggan XL Axiata menuturkan bahwa kedatangan dirinya ke gerai XL bukan untuk melakukan registrasi kartu SIM. Melainkan Aryo hanya ingin mengubah kartu SIM miliknya ke ukuran yang lebih kecil, menyesuaikan dengan slot kartu SIM ponsel saat ini. "Ini saya mau nukar kartu saya. Saya sudah registrasi dari kemarin. Soalnya kartu saya masih ukuran ponsel zaman dulu yang gede banget," kata Aryo bercerita. Dia mengaku di gerai layanan XL sudah sejak pukul 13 siang siang tadi. Namun dirinya mengaku hingga pukul 19.00 masih belum terlayani akibat antriannya dijadikan satu dengan pelanggan lainnya yang ingin melakukan registrasi kartu SIM. "Ini saya nunggu karena antriannya dijadikan satu. Padahal tadi ada empat customer service yang ngelayanin. Sekarang tinggal tiga customer service. Padahal saya cuma mau ganti ukuran kartu saja" katanya. Sekadar informasi, JawaPos.com melakukan pantauan pukul 18.00, Selasa malam. Pada gerai layanan milik 3 (Three) terpantau hanya ada satu customer service saja yang melayani pelanggan. Baik untuk registrasi kartu dan layanan lainnya. Sementara di GraPARI Telkomsel, terpantau ada kurang lebih lima customer service yang sibuk melayani pelanggan. Sementara untuk gerai milik Smartfren terpantau tidak terlalu antri seperti ketiga gerai tersebut.

Hari Pertama Sanksi Blokir Total, Gerai Seluler Ramai Diserbu Pengguna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kartu sim

Berita Terkini