<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-26-at-18.41.27.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini menyaksikaan proses pencairan dana bansos kepada keluarga penerima manfaat di Desa Melis, Trenggalek, Sabtu (24/12) Humas Kemensos/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini menyaksikaan proses pencairan dana bansos kepada keluarga penerima manfaat di Desa Melis, Trenggalek, Sabtu (24/12) Humas Kemensos/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bantuan sosial (bansos) reguler yaitu kartu sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) cair mulai hari ini, Senin (3/10). Penerima bantuan kartu sembako akan memperoleh Rp 600 ribu dengan rincian Rp 200 ribu per tiga bulan atau kuartal.  "Bansos reguler sembako dan PKH ini untuk yang Oktober sampai dengan Desember akan mulai dilaksanakan di Oktober, kira-kira mulai Senin (hari ini)," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jumat (30/9).  Ia menyebut, nilai penyaluran bansos reguler tersebut mencapai Rp 18,4 triliun. Jumlah tersebut mencakup bansos kartu sembako sebesar Rp 11,2 triliun dan bansos PKH sebesar Rp 7,2 triliun.  Adapun penyalurannya, bansos PKH dan Kartu Sembako akan diberikan lewat bank Himbara dan layanan PT Pos Indonesia. “Untuk tempat yang sulit dijangkau perbankan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Seperti di Papua, Papua Barat, dan sebagian Maluku,” jelas Isa.  Untuk PKH, besaran nilai yang akan diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disesuaikan berdasarkan komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Secara rinci, pada komponen kesehatan ditetapkan acuannya untuk ibu hamil mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750.000 per kuartal.  Sedangkan untuk balita mendapat 3 juta per tahun atau Rp 750.000 per kuartal. Pada komponen pendidikan acuannya yaitu untuk siswa SD mendapatkan Rp 900.000 per tahun atau Rp 225.000 per kuartal, siswa SMP mendapatkan Rp 1,5 juta per tahun atau Rp 375.000 per kuartal, serta siswa SMA mendapatkan Rp 2 juta per tahun atau Rp 500.000 per kuartal.  Serta pada komponan kesejahteraan, acuannya yaitu untuk disabilitas diberikan Rp 2,4 juta per tahun atau Rp 600.000 per kuartal, begitu pula dengan lansia diberikan Rp 2,4 juta per tahun atau Rp 600.000 per kuartal.  "Jadi kalau di keluarga tersebut punya anak masih SD dan punya orang tua lansia, tinggal ditambah-tambahkan saja. Makannya setiap keluarga besaran nilai bansosnya bervariasi," ungkap Isa.  Menurutnya, pemberian bansos reguler ini merupakan upaya pemerintah untuk mengintervensi kemiskinan. Harapannya setiap keluarga miskin tersebut taraf hidupnya meningkat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sehingga memutus rantai kemiskinan pada generasi selanjutnya.  "Program-program bansos pemerintah ini untuk mengintervensi supaya tidak terjadi kemiskinan turun-temurun," pungkasnya.  Demi mempermudah masyarakat untuk mengecek status terkait penyaluran bansos kartu sembako dan PKH. Berikut ini cara mengecek status penyalurannya:  - Buka laman cekbansos.kemensos.go.id. - Masukkan alamat seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan pada kolom. - Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP. - Masukkan 8 kode huruf yang tertera dalam kotak captcha pada kolom. Masing-masing kode dipisahkan dengan spasi. - Bila kode huruf tidak jelas, klik tombol 'reload' untuk mendapatkan kode baru. - Klik cari data dan tunggu hingga hasil data pencairan muncul pada laman cekbansos.kemensos.go.id.

Cek Segera! Bansos Kartu Sembako dan PKH Cair Mulai Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/InShot_20220930_163350333.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) dan program kartu sembako akan dilakukan mulai Senin (1/10) pekan depan. Adapun dana yang disiapkan sebesar Rp 18,4 triliun dengan rincian Rp 11,2 triliun untuk bansos kartu sembako dan Rp 7,2 triliun untuk PKH.  "Jadi insya Allah, mulai Senin nanti akan mulai didistribusikan untuk yang periode Oktober, November dan Desember," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9).  Ia menjelaskan, nantinya masing-masing keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Dengan rincian, Rp 200 ribu per bulan dalam kurun Oktober, November, dan Desember.  Adapun penyalurannya, bansos PKH dan Kartu Sembako akan dikucurkan lewat bank Himbara dan layanan PT Pos Indonesia. "Untuk tempat yang sulit dijangkau perbankan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Seperti di Papua, Papua Barat, dan sebagian Maluku," jelas Isa.  Lebih lanjut, ia merinci soal realisasi bansos reguler keduanya. Untuk bansos Kartu Sembako pihaknya secara keseluruhan telah menyediakan dana Rp 45,12 triliun untuk 18,8 juta KPM. Dengan nilai realisasi pada Januari sampai September sebesar Rp 33,41 triliun atau 74 persen dari target.  Sementara untuk bansos PKH yang ditargetkan disalurkan kepada 10 juta KPM dengan total anggaran sebesar Rp 28,71 triliun. Dengan realisasi pada triwulan I sampai sebesar Rp 21,33 triliun atau 74,3 persen.  Berbeda dengan kartu sembako, Isa menyebut nilai bantuan PKH diberikan dalam jumlah berbeda untuk setiap penerima. "(Penentuannya) ada tiga komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan," tutur Isa.  Dalam komponen kesehatan, Isa menyebut dikhususkan bagi KPM yang memiliki anggota keluarga bayi di bawah lima tahun (balita) dan ibu hamil. Mereka berhak menerima bantuan tambahan sebesar Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 per triwulan (3 bulan).  Lalu, komponen Pendidikan diperuntukkan bagi KPM yang memiliki anggota keluarga yang masih sekolah tingkat SD hingga SMA. Masing-masing mendapat Rp 900 ribu per tahun, Rp 1,5 juta per tahun dan Rp 2 juta per tahun per keluarga.  Sedangkan, komponen kesejahteraan diperuntukkan bagi KPM lansia di atas 60 tahun dan disabilitas. Masing-masing sebesar Rp 600 per triwulan atau Rp 2,4 juta per tahun.  Isa menyatakan bansos PKH tambahan ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengantisipasi agar angka kemiskinan tidak meningkat. "Jadi, kalau di keluarga punya anak masih SD dan punya orang tua lansia ini tinggal ditambah-tambah aja," ujarnya.

Hore! Bansos PKH dan Kartu Sembako Cair Mulai Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/bantuan-pemkot-surabaya.jpg" alt="SOSIALISASI DAN AKSI SOSIAL: Anggota Satpol PP Kota Surabaya membagikan sembako sembari memberikan edukasi PPKM darurat kepada PKL di Jalan Kusuma Bangsa pekan lalu. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SOSIALISASI DAN AKSI SOSIAL: Anggota Satpol PP Kota Surabaya membagikan sembako sembari memberikan edukasi PPKM darurat kepada PKL di Jalan Kusuma Bangsa pekan lalu. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 yang berlangsung hingga saat ini membuat tahun 2021 masih penuh dengan tantangan. Kehadiran varian Delta membuat pemerintah kembali menerapkan kebijakan secara ketat melalui PPKM darurat hingga berlevel di setiap daerah. Varian delta tentunya bukan hanya mengancam kesehatan, tapi juga ekonomi rakyat.  Imbauan dalam mengurangi aktivitas dan mobilitas tentunya berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat, karena ada potensi pendapatan yang hilang. Sehingga pemerintah mengeluarkan anggaran perlindungan sosial untuk membantu warganya pada masa sulit ini. Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi anggaran perlindungan sosial hingga 30 November 2021 mencapai Rp370,5 triliun.  Adapun perlindungan sosial dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut antara lain berupa bantuan PKH untuk 10 juta keluarga, bantuan Kartu Sembako kepada 18,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 9,99 juta keluarga.  Selanjutnya, Sembako PPKM untuk 4,86 juta keluarga, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 15,36 juta usaha mikro, Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 2 bulan bagi 7,48 juta pekerja/buruh, Pemberian BLT Desa untuk 5,62 juta keluarga, penyaluran subsidi energi dan nonenergi, serta Program Pra Kerja bagi 5,96 juta peserta.  Berikut sederet bantuan pemerintah yang dirangkum oleh JawaPos.com, Jumat (31/12).  1. Kartu Sembako  Masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan Bantuan Subsidi Tunai (BST) sebesar Rp200.000 per bulan. Untuk mendaftar menjadi penerima Kartu Sembako, masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kementerian Sosial (Kemensos) atau Dinas Sosial setempat.  2. Program Keluarga Harapan (PKH)  Program ini ditujukan untuk 10 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp28,31 triliun. Adapun besaran dana yang diterima penerima manfaat disesuaikan dengan anggota keluarga penerima. Keluarga yang memiliki ibu hamil atau balita akan menerima bantuan Rp3 juta per tahun.  Sementara keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp900.000 per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun.  Sementara, di keluarga tersebut ada penyandang disabilitas atau lansia, maka bantuan sosial atau bansos PKH yang berhak diterima adalah Rp2,4 juta. Sedangkan untuk keluarga memiliki 2 orang anak SD, maka bantuan sosial atau bansos PKH yang diberikan menjadi dobel, yakni Rp900.000 ditambah Rp900.000 per tahun. Artinya, keluarga tersebut mendapat dana tunai Rp1,8 juta per tahun.  3. Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM)  Program tersebut merupakan hibah modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum terakses dengan perbankan. Program ini ditujukan pemerintah untuk membantu Pemulihan Ekonomi Nasional. Penyaluran program Banpres Produktif Bagi Usaha Mikro (BPUM) 2021 sudah mencapai Rp15,36 triliun kepada 12,8 juta usaha mikro.  Adapun program BPUM 2021 terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, telah terealisasi 100 persen pada Juli 2021 kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran sebesar Rp11,76 triliun. Tahap kedua, telah terealisasi 100 persen pada November 2021 kepada 3 juta pelaku usaha mikro, dengan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.  Total realisasi program ini secara keseluruhan Rp 15,36 triliun yang disalurkan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure> SOSIALISASI DAN AKSI SOSIAL: Anggota Satpol PP Kota Surabaya membagikan sembako sembari memberikan edukasi PPKM darurat kepada PKL di Jalan Kusuma Bangsa. (Alfian Rizal/Jawa Pos)  4. Bantuan Langsung Tunai untuk Pedagang Kaki Lima  Pemerintah memberikan insentif usaha untuk usaha super mikro seperti warung, warteg hingga PKL sebesar Rp 1,2 juta untuk 1 juta penerima pada saat PPKM level 4. Anggaran tersebut setara dengan bantuan BPUM yang jumlahnya 3 juta.  Dalam pelaksanaannya, bantuan insentif usaha super mikro untuk warteg dan warung disalurkan melalui TNI Polri. Untuk pendataan akan dilakukan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang tentunya disesuaikan dengan data Dinas Kementerian tenaga kerja di daerah masing-masing. Data yang diperlukan berupa jenis usaha, lokasi usaha, serta NIK para pengusaha usaha mikro.  5. Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji  Bantuan ini diberikan kepada para pekerja melalui BPJSTK sebanyak 7.748.630 calon penerima. Setelah melalui proses pemadanan data, BSU telah disalurkan sebanyak 4.911.200 orang penerima.  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan, penyaluran BSU tahun 2021 ini, Kemnaker hanya menyalurkan BSU lewat rekening HIMBARA. Sehingga pekerja yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi, namun tak memiliki rekening HIMBARA, akan dibukakan rekening baru secara kolektif (burekol).  6. Diskon Listrik  Pemerintah juga memberikan subsidi listrik bagi 32,6 juta rumah tangga yang terdaftar. Itu termasuk keluarga yang berlangganan listrik 450 VA dan 900 VA.  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, diskon listrik akan diperpanjang hingga Desember 2021. Dengan sasaran yang sama dan alokasi sebelumnya senilai Rp7,58 triliun. Penerapan diskon listrik disesuaikan dengan yang telah berjalan sebelumnya, yakni pengguna listrik 450VA mendapatkan diskon 50 persen biaya. Sedangkan pelanggan 900 VA akan mendapatkan diskon sebesar 25 persen.  Selain itu, pemerintah juga menambah masa bantuan rekening minimum biaya beban atau abonemen bagi pelaku usaha sampai Desember 2021. Sektor ini akan mendapat penambahan sebesar Rp420 miliar bagi 1,14 juta sasaran pelanggan. Sehingga anggaran yang dialokasikan totalnya Rp2,11 triliun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/butuh_tanggul.jpg" alt="DI TENGAH AIR BAH: Aldo belajar secara daring di teras rumah di tengah banjir yang masih menggenangi Dusun Balong, Desa Banyulegi, Dawarbalndong, Mojokerto, kemarin (14/12). (SOFAN KURNIAWAN/JAWA POS RADAR MOJOKERTO)" width="100%">
<figcaption>DI TENGAH AIR BAH: Aldo belajar secara daring di teras rumah di tengah banjir yang masih menggenangi Dusun Balong, Desa Banyulegi, Dawarbalndong, Mojokerto, kemarin (14/12). (SOFAN KURNIAWAN/JAWA POS RADAR MOJOKERTO)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com  7. Program Kartu Prakerja  Program ini akan berlanjut di Februari 2022 mendatang dengan beberapa penyempurnaan sehingga memudahkan peserta Kartu Prakerja. Selama 2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat, jumlah penerima program Kartu Prakerja mencapai 5,93 juta orang. Dari jumlah tersebut insentif yang dikucurkan Rp13,6 triliun.  Jika dirinci, dari total 5,93 juta penerima manfaat Program Kartu Prakerja di 2021, sebanyak 98 persen atau 5,83 juta orang telah menyelesaikan pelatihan. Sementara 5,71 juta atau 96 persen penerima telah mendapatkan insentif.  Anggaran tersebut naik jika dengan periode 2020. Tercatat Kartu Prakerja pada 2020 disalurkan ke 5,50 juta penerima dengan nilai Rp13,36 triliun. Tercatat, total pendaftaran Kartu Prakerja telah mencapai 79 juta orang. Jumlah ini tersebar di 34 provinsi ada di Indonesia dan 514 kabupaten kota.  Airlangga melanjutkan, selama program Kartu Prakerja berjalan pemerintah sudah menggandeng beberapa mitra, mulai dari pembayaran, pemerintah telah bekerja sama dengan BNI, Gopay, Dana, LinkAja, dan OVO.  Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tujuh platform digital, diantaranya Disnaker, Pijar Mahir, Tokopedia, MauBelajarApa, Pintaria, Karier.mu, dan Bukalapak. Serta, menggandeng delapan institusi pendidikan. Mulai dari Universitas Indonesia, Atmajaya, Indonesia Mengajar, UGM, UNAIR, Institut Pertanian Bogor, UMM dan Universitas NU Indonesia.  8. Subsidi Kuota bagi Pelajar/Mahasiswa/Guru/Dosen  Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi kuota internet kepada para pelajar, guru, mahasiswa, hingga dosen. Bantuan paket kuota data internet merupakan akses dengan seluruh jaringan kecuali yang dibatasi terhadap situs dan aplikasi tertentu yang diblokir oleh Kominfo.  Rinciannya, bantuan tersebut dialokasikan untuk siswa PAUD sebesar 7GB per bulan, SD hingga SMA mencapai 10GB per bulan, pendidik PAUD hingga SMA 12 GB per bulan, dan mahasiswa atau dosen sebesar 15GB per bulan.  Bantuan subsidi tersebut disalurkan pada Januari hingga Mei 2021 dengan anggaran sebesar Rp3 triliun. Kemudian pemerintah memperpanjang kembali selama 5 bulan yaitu Agustus hingga Desember 2021 dengan anggaran dana tambahan sebesar Rp5,54 triliun untuk 38,1 juta penerima. Sehingga total rincian anggaran mencapai Rp8,54 triliun.

Varian Delta Masuk RI, ini Sederet Bantuan Pemerintah selama PPKM 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jokowi-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan banyak stimulus ekonomi untuk masyarkat, seperti bantuan sosial (bansos), guna mengantisipasi dampak negatif dari penyebaran Covid-19 ke perekonomian. Misalnya, menggratiskan tagihan listrik untuk pelanggan rumah tangga 450VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan rumah tangga subsidi 900VA selama tiga bulan.  Kemudian, pemerintah juga membagikan Kartu Sembako (program Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT) kepada 20 juta sasaran penerima. Target sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) juga ditambah menjadi 10 juta keluarga.  Selin itu ada Bansos Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Presiden Jokowi secara khusus menyoroti dua jenis bantuan, yaitu BST dan BLT Desa, yang nominalnya Rp 600 ribu per bulan dan diberikan selama tiga bulan terturut-turut.  "Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (16/5).  Sementara itu, penyaluran Bansos Tunai ini juga baru terealisasi sekitar 25 persen dari sasaran penerima. "Sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," ‎tambahnya.  Oleh sebab itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajaran terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.  "Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," pungkasnya.

Jokowi Minta Masyarakat Aktif Ngecek BST dan BLT Desa ke RT/RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bantuan-pkh-cair-total-anggarannya-rp-344-triliun_m_.jpg" alt="Ilustrasi penerima bansos. Pemerintah mulai mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerima bansos. Pemerintah mulai mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pandemik Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah berkomitmen mempercepat melakukan pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Langkah ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli.  Hingga 15 April 2020, pemerintah telah mencairkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.  "Pada Program Keluarga Harapan (PKH), anggaran mencapai Rp 16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp 37,4 triliun," Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari dalam siaran pers, Kamis (16/4).  Data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800 ribu KPM pada masa darurat Covid-19. Untuk Program Sembako, nominal penyaluran mencapai Rp 14 triliun yang akan mencakup hingga periode penyaluran Mei 2020.  Selain itu, pemerintah mempercepat realisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/Bidikmisi Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) yang memiliki pagu sebesar Rp 15,76 triliun.  "Pada 8 April, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III telah mencairkan Bantuan PIP Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 12,25 miliar yang diperuntukkan bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi sebesar Rp 61 miliar yang diperuntukkan bagi 10.100 mahasiswa," tambahnya.  Untuk realisasi Program PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama (Kemenag), pemerintah telah mencairkan Bantuan PIP Madrasah Tahap I (MI, MTs,&amp; MA) per 13 April sebesar Rp 182,28 miliar yang diperuntukkan bagi 530.591 siswa.  Untuk Program Kartu Prakerja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengalokasikan sebesar Rp 20 triliun, dengan target sebanyak 5,6 juta peserta. Pendaftaran peserta telah dibuka mulai tanggal 11 April melalui website www.prakerja.go.id, di mana hingga 14 April, calon peserta yang telah terdaftar sebanyak 4,3 juta orang.  Sementara itu, pemerintah juga memiliki beberapa Kegiatan Padat Karya Tunai di beberapa Kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian PUPR.  Untuk Kementerian Pertanian, target pelaksanaan kegiatan pada bulan April – Agustus 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Refocusing kegiatan yang dilakukan salah satunya ialah fasilitas bantuan ayam/kambing/domba untuk penanganan dampak penyebaran Covid-19 dan mendukung ketersediaan pangan.  Pada Kementerian Perhubungan, total alokasi berjumlah Rp 1,87 triliun yang tersebar untuk Perhubungan laut sebesar Rp 1,38 triliun, Perhubungan udara sebesar Rp 226,1 miliar, BPSDMP sebesar Rp 6,1 miliar, Perhubungan Darat sebesar Rp 522,3 juta serta Perkeretaapian sebesar Rp 1,64 triliun.  Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada total alokasi Rp 95,58 miliar untuk Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP), Minapadi, Penanaman Mangrove, dan Integrasi Lahan Pegaraman. Pada Kementerian PUPR, ada total Rp 10,23 triliun yang diperuntukkan bagi Sumber daya air sebesar Rp 2,29 triliun, Bina Marga Rp 629,0 miliar, Cipta Karya Rp 2,5 triliun dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp 4,81 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6kgbEkZwP28  https://www.youtube.com/watch?v=YQNMssiq8zo  https://www.youtube.com/watch?v=dmitwOvsfJE

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos, Ditarget Bulan ini Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Beras-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Pekerja menata beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta, Selasa (26/11/2019). Stok beras nasional hingga akhir tahun dipastikan aman. Saat ini, stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog sebanyak 2,3 juta ton. Berdasarkan perhitunga" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta, Selasa (26/11/2019). Stok beras nasional hingga akhir tahun dipastikan aman. Saat ini, stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog sebanyak 2,3 juta ton. Berdasarkan perhitunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah anggaran untuk meredam dampak wabah virus korona Covid-19 hingga ke lapisan menengah bawah. Salah satunya melalui program kartu sembako.  Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, program tersebut merupakan perluasan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Awalnya sasaran program ini adalah 15,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).  Kemudian kartu sembako akan diperluas sasarannya menjadi 20 juta KPM. Saldonya pun ditambah dari yang mulanya Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan.  Program ini akan dilaksanakan melalui Kementerian Sosial mulai April. Kartu sembako akan diberikan selama sembilan bulan, diperpanjang dari yang tadinya hanya enam bulan untuk BPNT.  "Artinya sampai pengujung tahun 2020 diberikan manfaat tambahan menjadi Rp 200.000,” ujarnya dalam video conference, Rabu (8/4).  Askolani menyebut, untuk menambah manfaat dan jumlah sasaran ini, pemerintah perlu merogoh kocek lebih dalam. Dari yang awalnya Rp 28 triliun, menjadi Rp 43,6 triliun.  "Total penerima yang di awal APBN hanya 15,2 juta sekarang menjadi 20 juta KPM sampai Desember 2020," pungkasnya.

Kartu Sembako Rp 200 Ribu per Bulan Sampai Desember untuk 20 Juta KPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan berbagai insentif bagi masyarakat guna menjaga daya beli di tengah wabah virus korona, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, sasaran penerima BLT ini adalah pekerja sektor informal.  "Kami masih melihat mekanisme untuk mendukungnya," katanya melalui teleconference, Selasa (24/3).  Sri Mulyani menerangkan, BLT ini diberikan kepada pekerja sektor informal agar mereka mengikuti arahan dan pedoman dari pemerintah. Yaitu, mengurangi interaksi dan aktivitas, serta tidak berkumpul sehingga bisa memerangi penyebaran Covid-19.  "(Dengan BLT ini) mereka tetap bisa mendapatkan kebutuhan barang-barang pokoknya," harap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.  Asal tahu saja, BLT ini berbeda dari Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam bentuk Kartu Sembako yang nilainya Rp 200 ribu per bulan. Kemarin Selasa (24/3), Wakil Presiden <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/03/2020/mulai-bulan-depan-pemerintah-bakal-berikan-blt-senilai-rp-200-ribu/">Ma'ruf Amin menyebut istilah BPNT ini sebagai BLT</a>.  Adapun target sasaran BPNT sendiri adalah rumah tangga, yang sebanyak 15,2 juta rumah tangga. BPNT dalam bentuk Kartu Sembako ini akan diberikan selama enam bulan, dan mulai disalurkan April 2020.

Bukan Rp 200 Ribu per Bulan, Mekanisme BLT Masih Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemekeu) sudah mengeluarkan berbagai insentif sebagai upaya menggenjot perekonomian nasional ditengah tekanan global. Salah satunya sektor konsumsi melalui kartu sembako.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya tidak ingin ekonomi ikut turun akibat kondisi global yang makin tidak pasti, terutama akibat penyebaran virus Korona. Ia menyebut, pihaknya melakukan penambahan anggaran pada kartu sembako dengan tujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang sempat turun pada kuartal IV-2019 yang sebesar 5 persen.  “Kita berikan tambahan kartu sembako yang Rp 150 ribu per kartu penerima jadi Rp 200 ribu. Ada kenaikan Rp 50 ribu per kartu penerima," ujarnya di Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Rabu (26/2).  Menurutnya, dalam menyikapi tantangan pelemahan ekonomi global pemerintah tidak akan memotong anggaran. "Dalam kebijakan sikap, harus countercyclical. Kalau ekonomi lemah, saya tidak boleh lemah," ucapnya.  Penambahan anggaran tersebut, kata Sri Mulyani, akan diberikan pemerintah selama 6 bulan ke depan yang dimulai pada Maret 2020 mendatang. Dengan demikian, akan ada penambahan anggaran sebesar Rp 4,56 triliun.  Ia menjabarkan, pada tahun ini anggaran kartu sembako tercatat Rp 27,36 triliun untuk 15,2 juta penerima. Lalu, dengan penambahan Rp 4,56 triliun tersebut, maka total anggaran kartu sembako menjadi Rp 31,92 triliun.

Sri Mulyani Tambah Dana Kartu Sembako Jadi Rp 200 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-bakal-perbaiki-23-ribu-rumah-usai-gempa-sulteng_m_.jpg" alt="Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani" width="100%">
<figcaption>Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah merencanakan bakal meningkatkan besaran dana yang diterima rakyat miskin untuk program Kartu Sembako tahun depan. Dana yang diberikan akan meningkat dari Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu per bulannya.  Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 28,1 triliun untuk bantuan pangan berupa Kartu Sembako pada tahun 2020. Pemerintah menargetkan akan memberikan bantuan tersebut kepada 15,6 juta rakyat miskin.  "Ini pengembangan dari subsidi bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam bentuk Kartu Sembako. Kartu Sembako ini awalnya sudah dulu subsidi beras miskin," kata Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (26/9).  Askolani menambahkan, pemerintah juga akan menambah komoditas pangan dalam penggunaan kartu tersebut. Nantinya, sistemnya akan diatur oleh Kementerian Sosial.  "Kalau dulu hanya bisa digunakan untuk beli beras nantinya bisa untuk beli yang lebih variatif, apakah itu minyak apakah telor. Tapi minimal bantuannya sudah meningkat," tuturnya. terangnya.  Askolani juga menjelaskan, sistem penyaluran bantuan sudah menggunakan skema by name dan by address. Karena itu, kata dia, Kemensos perlu melakukan validasi data penerima bantuan ke Pemda setempat.  "Data yang dipakai butuh recheck ke Pemda. Cuma memang ini responnya nggak maksimal. Jadi harapannya bisa cepat nanti tergantung respons Pemda juga" pungkasnya.

Dana Kartu Sembako Ditambah Rp 40 Ribu Tahun Depan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kartu sembako

Berita Terkini