<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Syarief-Hasan-ke-Sukabumi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Perpres Nomor 81/2020. Pasalnya, dalam Perpres tersebut mengatur jajaran direksi Program Kartu Prakerja yang gemuk dengan gaji yang selangit. Hal ini sangat tidak sesuai dengan kondisi keuangan negara yang sedang terganggu akibat Pandemi Covid-19.  "Kartu Prakerja hanyalah salah satu program yang didesain layaknya bantuan sosial lainnya. Program ini tidak memerlukan direksi baru yang berpotensi menggemukkan birokrasi di Indonesia," ungkap Syarief Hasan‎ kepada wartawan, Selasa (28/7).  Ia pun berpandangan, program kartu Prakerja harusnya bisa dibawahi atau dibidangi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) atau Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Sebab, tugas dan tanggungjawabnya saling beririsan dengan tujuan diadakannya Kartu Pra Kerja.  “Pembentukan direksi baru untuk program sekelas bantuan sosial lainnya tidak sejalan dengan janji Pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi,” tegas Syarief Hasan.  Hak keuangan dan fasilitas bagi direksi Program Kartu Prakerja pun tak main-main. Khusus direktur eksekutif, hak keuangannya sebesar Rp 77.5 juta perbulan. Lima direktur lainnya juga diatur dalam Perpres tersebut. Direktur Operasi seebsar Rp 62 juta, Direktur Teknologi Rp 58 juta.  Kemudian, Direktur Kemitraan dan Pengembangan sebesar Rp 54.25 juta, Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp 47 juta. serta Direktur Hukum, Umum dan Keuangan sebesar Rp 47 juta.  Hak keuangan ini adalah penghasilan bersih yang diterima (take home pay). Hak keuangan ini pun belum termasuk fasilitas perjalanan dinas dan jaminan sosial bagi jajaran direksi. Adapun fasilitas perjalanan dinas dan jaminan sosial disetarakan dengan fasilitas pejabat eseleon I dan II.  “Bantuan untuk masyarakat belum terealisasi sepenuhnya, namun Pemerintah malah sudah menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Prakerja. Pemerintah berpihak kepada siapa?" keluh Syarief.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai angka besar tersebut sangat tidak efisien untuk program sekelas bantuan sosial lainnya.  “Hak keuangan itu diambil sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga akan semakin memberatkan keuangan negara," tegas Syarief Hasan.  Ia pun mengaku heran dengan langkah Pemerintah yang cenderung inkonsisten. Sebab, beberapa waktu yang lalu, Pemerintah membubarkan 18 lembaga karena dianggap membebani keuangan negara dan beririsan dengan kementerian tertentu. Padahal, ada beberapa lembaga yang masih dibutuhkan.  Pemerintah membubarkan lembaga negara yang masih dibutuhkan. Misalnya, KP3EI yang menjalankan MP3EI terintegrasi dengan MP3KI yang terbukti menumbuhkan ekonomi sampai 6,5 persen, menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen menjadi 10,9 persen, dan menekan pengangguran dari 11 persen menjadi 5,7 persen di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  "Setelah itu, pemerintah membuat kelembagaan baru yang tidak perlu serta tidak efektif dan efisen. Ini menunjukkan inkonsistensi Pemerintah dalam mengelola negara," tutup Syarief Hasan.

Direksi Kartu Prakerja Digaji Tinggi, MPR: Pemerintah Inkonsisten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Hartar.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah merilis program Kartu Prakerja per hari ini, Jumat (20/3). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari para calon pekerja, baik yang masih mencari dan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa nantinya para peserta akan mendapatkan bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 7 juta per orang. Pembayaran akan dilakukan melalui OVO, Bank BNI dan Link Aja.  "Melalui Kartu Prakerja, Pemerintah memberikan bantuan biaya pelatihan hingga Rp 7 juta per peserta sekali seumur hidup. Pemerintah akan membayarkan biaya pelatihan itu langsung kepada lembaga pelatihan melalui platform digital," kata dia dalam Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Jumat (20/3).  Dirinya menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 7 juta penduduk Indonesia yang menganggur. Sejumlah 3,7 juta berusia 18-24 tahun.  "Pengangguran muda ini sebanyak 64 persen tinggal di perkotaan, 78 persen berpendidikan SMA ke atas. Masalah terbesar yakni sekitar 90 persen dari mereka tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikasi," terangnya.  Untuk tahun anggaran 2020, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk sekitar 2 juta penerima manfaat program Kartu Prakerja. Ke depannya diharapkan, kompetensi pekerja dan pencari kerja dapat meningkat signifikan.  "Kartu Prakerja pun akan mendorong lembaga pelatihan dan dunia usaha untuk saling bekerja sama, sehingga lulusan lembaga pelatihan menjadi lebih mudah memperoleh pekerjaan," tutur Airlangga.  Nantinya, kartu ini akan diuji coba di tiga provinsi terlebih dulu, yakni di Kepulauan Riau, Bali dan Sulawesi Utara. Program ini baru bisa dimanfaatkan untuk umum pada awal April mendatang.  "Dua minggu pertama sosialisasi dulu nanti dalam website dijelaskan mulai pendaftarannya, tapi dalam perencanaannya 2 minggu dari sekarang sesudah sosialisasi semuanya akan dipersiapkan," tuturnya.  Ketika selesai melakukan pelatihan, para pekerja juga akan mendapatkan biaya transport sebesar Rp 500 ribu saat masa pencarian kerja. Namun, pemberian tersebut dilakukan secara bertahap.  "Para peserta tetap diberikan biaya dalam tanda petik biaya transport yang besarnya Rp 500 ribu dan 3 kali dibayarkan secara bertahap dan pada saat selesai melakukan pelatihan itu diberikan kesempatan untuk mengevaluasi dalam bentuk survei, begitu survei dikembalikan mereka akan mendapatkan lagi Rp 150 ribu," jawabnya.

Program Kartu Prakerja Biayai Pelatihan Rp 7 juta per Peserta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menteri-Ida-Fauziah.jpg" alt="Menteri Ida Fauziah (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ida Fauziah (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program kartu pra kerja segera diluncurkan bulan ini. Nantinya, pelatihan vokasi ini tak hanya ditujukan untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran saja. Tapi juga untuk calon pekerja migran Indonesia (PMI).   Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, seluruh persiapan implementasi sudah dimatangkan. Selain sosialisasi ke daerah, proses identifikasi lembaga-lembaga pelatihan juga tengah dikebut. Sebab nantinya, pelatihan tidak hanya mengandalkan balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah. Lembaga pelatihan kejuruan (LPK) swasta juga akan dilibatkan untuk pelatihan vokasi ini.  "Mudah-mudahan Bulan Maret ini (dilaunching, red)," ujarnya ditemui di Jakarta, Kamis (12/3).   Ida melanjutkan, program pendidikan vokasi selama enam bulan ini bakal difokuskan juga untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Terutama, di wilayah-wilayah pariwisata seperti Bali, Manado (Sulawesi Utara), dan Bintan (Kepulauan Riau). Menurutnya, tim dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah berupaya mengidentifikasi calon peserta di wilayah-wilayah terdampak tersebut.   Seperti diketahui, wabah Covid-19 ini memang sangat berdampak besar pada industri pariwisata. Banyak masyarakat memutuskan untuk stay di rumah karena takut tertular virus baru tersebut. Imbasnya, sektor pariwisata mandek. Pemerintah sendiri sudah memberi stimulus dengan memberikan diskon, untuk penerbangan ke beberapa destinasi wisata dalam negeri.  "Kami akan mengambil peran melalui program kartu pra kerja ini," tutur Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.   Ida memastikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan industri menyangkut program kartu pra kerja ini. Oleh karenanya, program vokasi yang diberikan pun akan dimatchkan dengan kebutuhan mereka. "Karena industri adalah user dari program pelatihan ini kan," tegasnya.   Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam program ini nantinya juga diperuntukkan bagi calon PMI. Sebab, mulai saat ini, tanggung jawab pemberiaan skill dan kompetensi pekerja migran sudah dialihkan ke pemerintah. Tidak lagi berada di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Dengan kata lain, selain pelatihan gratis yang diterima, mereka juga bakal mendapat uang Rp 500 ribu setelah pelatihan berakhir.   Dari kuota 2 juta orang penerima kartu pra kerja tahun 2020, diperkirakan sekitar 12,5 persen bakal dialokasikan untuk calon PMI. Angka tersebut mengacu pada rata-rata jumlah pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri setiap tahunnya. "Karena pekerja migran kan juga membutuhkan skill yang mumpuni," ungkapnya. Dengan begitu, mereka bisa bersaing mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan.

Diluncurkan Bulan Ini, Kartu Prakerja Bisa untuk Calon Buruh Migran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/MULDOKO-ZAKING.jpg" alt="Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam seminar di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Selasa (18/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam seminar di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Selasa (18/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Staf Kepresidenan menyebutkan akan mengawasi pengelolaan Kartu Pra Kerja dengan ketat. Hal ini dilakukan agar tidak ada balai latihan kerja (BLK) atau tempat kursus abal-abal yang menjadi tempat belajar para penerima manfaat.  "Kita akan membangun kolaborasi dengan kursus-kursus yang memadai, jangan ada yang kursus-kursus kaki lima, kita tidak mau itu, begitu tau ada program Rp 10 triliun itu muncul kursus-kursus kaki lima," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam seminar di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Selasa (18/2).  Nantinya, untuk mengantisipasi BLK abal-abal, pihaknya bersama Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Pemerintah Daerah hingga Project Management Officer (PMO) akan melakukan verifikasi ketat untuk meloloskan tempat kursus mana saja yang akan diajak bekerjasama dengan pemerintah.  "Semua nanti akan kita verifikasi secara detail sehingga environment ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sangat mudah dijalankan oleh anak-anak daerah," tambah Moeldoko.  Saat ini diketahui bahwa jumlah pengangguran di Indonesia berada di kisaran 2,8 juta jiwa dengan rentang usia antara 20 sampai 24 tahun yang merupakan usia produktif. Bahkan, setiap tahunnya, terdapat 1,8 juta siswa setingkat SMA lulus sekolah dan hal itu pun membuat jumlah pengangguran semakin meningkat.  Maka dari itu, dengan adanya Kartu Pra Kerja, para lulusan tersebut ataupun para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan manfaat dan diberikan pelatihan agar memiliki skill yang memadai ketika masuk ke dunia kerja. Namun, kartu insentif ini tidak bisa menjamin orang tersebut akan mendapatkan pekerjaan.  "Bukan berarti pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa nanti Kartu Pra Kerja yang jumlahnya 2 juta orang itu tidak memberikan jaminan 2 juta itu bisa seluruhnya mendapatkan pekerjaan karena pemerintah tidak mungkin bisa mengendalikan lapangan tenaga kerja dengan baik," ucapnya.  Moeldoko juga menjelaskan terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan program ini segera menetas dan tidak menyia-nyiakan anggaran sebesar Rp 10 triliun tersebut.  "Beliau sangat tidak ingin dan tidak mau alokasi anggaran Rp 10 triliun itu ke laut (sia-sia), tidak hanya mau menjalankan program, tapi juga sebagai solusi kepada teman-teman kita," ujar dia.

Dana Kartu Pra Kerja Rp 10 T, KSP Pastikan Tidak Ada Kursus Kaki Lima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ida-Fauziah-Raka-Denny.jpg" alt="Ida Fauziah di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ida Fauziah di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah menyediakan kuota 2 juta untuk mengisi program kartu Pra-Kerja tahun depan. Jumlah tersebut nantinya tidak dibagi rata. Tapi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menuturkan, ada variabel yang dijadikan pertimbangan untuk pembagian kuota program kartu Pra-Kerja ini. Di antaranya, tingkat pengangguran terbuka (TPT), jumlah pekerja mudahnya, hingga lowongan kerjanya di daerah tersebut.  ”Kalau daerah itu TPT-nya tinggi, akan mendapatkan kesempatan lebih banyak dari yang lebih rendah. Jadi kuota tiap daerah beda,” ujarnya ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, di kompleks Senayan, Rabu (20/11).  Jika berdasar pada tingginya angka TPT tersebut, maka dipastikan Banten, Jawa Barat, Maluku, Kepulauan Riau (Kepri), dan Sulawasi Utara bakal mendapat jatah kuota lebih banyak. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2019, kelima provinsi tersebut menempati posisi lima teratas untuk TPT tertinggi.  ”Paling rendah Bali sebesar 1,52 persen. Sementara tertinggi Banten yakni 8,11 persen,” ungkap Ida.  Hanya saja, fakta tersebut agak kontradiktif dengan potensi lowongan kerja. Pasalnya, Jawa Barat, Banten, dan Kepri masuk di deretan provinsi yang memiliki lowongan kerja terbanyak. Artinya, para tenaga kerja di sana tidak terserap dengan baik.  Menaker mengakui adanya kesenjangan tersebut. Dia berdalih, kondisi tersebut terjadi lantaran link and match tidak nyambung. Lalu, kebutuhan demand tidak sesuai dengan jumlah pengangguran yang ternyata lebih banyak. Oleh sebab itu, lanjut dia, perlu adanya peningkatan kompetensi melalui pendidikan vokasi.  Bagi yang ingin mendaftar program ini syaratnya mudah. Cukup memenuhi tiga syarat, yakni warga negara Indonesia (WNI), berusia 18 tahun, dan tidak sedang terdaftar dalam pendidikan formal. Dan satu lagi, siapa cepat, dia yang dapat.  "First in first served. Artinya, siapa yang lebih dulu mendaftar bakal jadi yang pertama ikut,” ungkap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.  Pendaftaran sendiri dapat dilakukan secara online melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), start up yang bekerja sama, atau offline di balai latihan kerja (BLK) yang terdaftar. Saat ini, Kemenaker masih menyeleksi BLK mana saja yang kompeten untuk melatih calon peserta kartu pra kerja nanti.  Terkait rencana tersebut, Anggota Komisi IX Dewi Aryani meminta pemerintah meninjau ulang prasyarat untuk bisa mengikuti program tersebut. Di antaranya perihal batasan usia maksimal dan kondisi sosial dari calon peserta.  ”Karena nggak ada batas umurnya, jangan sampai usia 50 tahun juga dapat,” tegasnya.  Dia juga tak setuju jika tak ada syarat status sosial. Hal ini membuka celah bagi mereka yang berkecukupan secara ekonomi, namun karena malas bekerja dan iseng ikut program tersebut.  “Harus ada klasifikasi dia miskin. Kartu Pra-Kerja ini wajib tepat sasaran,” tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Kartu Prakerja Disesuikan dengan Kebutuhan Setiap Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-darwis-ditojati-1.jpg" alt="Foto behind the scene pemotretan darwis triadi untuk Presiden jokowi dan Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Foto behind the scene pemotretan darwis triadi untuk Presiden jokowi dan Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziyah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta. Ida yang mengenakan pakaian putih mengaku membahas sejumlah permasalahan terutama terkait tenaga kerja.  "Ngobrol tentang penciptaan lapangan kerja, tentang implementasi Kartu Pra-Kerja, seputar itu," kata Ida usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10).  Ida belum bisa memastikan, apakah ia akan ditugaskan di kabinet Jokowi periode kedua, dan di mana posnya. Dia meminta publik untuk menunggu keputusan dari Presiden Jokowi pada Rabu (23/10).  "Besok ya, saya akan sampaikan," terang Ida.  PKB sebelumnya mengincar enam pos kementerian di Kabinet Kerja Jilid II. Pos-pos itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Agama.  Selain sebagai politikus PKB, Ida Fauziyah juga dikenal sebagai salah satu aktivis Nahdlatul Ulama. Namun terpilihnya ia menjadi salah satu calon menteri berasal dari penugasan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Dipanggil Jokowi, Ida Fauziyah: Ngobrol soal Kartu Pra-Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-nota-keuangan-DER.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berswafoto dengan tamu-tamu penting dalam agenda penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Dery" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berswafoto dengan tamu-tamu penting dalam agenda penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah untuk memastikan validitas data pengangguran. INDEF menilai hal itu menjadi penting guna memastikan target pendistribusian kartu pra-kerja tepat sasaran kepada orang yang benar-benar membutuhkan.  Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memasukkan program kartu pra-kerja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dengan total dana sebesar Rp 10 triliun. Dari dana tersebut, nantinya ada sekitar 2 juta pengguna yang dapat menggunakan kartu yang menjadi janji politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pilpres 2019 tersebut.  Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengatakan, validitas data pengangguran menjadi mendesak program kartu pra-kerja berjalan. Sebab selama ini, kata dia, pemerintah menggunakan sampel untuk mengetahui data pengangguran di Indonesia.  "Data pengangguran yang akan diberi kartu pra-kerja harus valid. Yang melamar pra-kerja harus data faktual. Jangan sampai yang bekerja tapi part time, menikmati kartu pra-kerja. Tapi, yang benar-benar penganggur justru tidak mendapat kartu," kata Bhima kepada JawaPos.com, Minggu (18/8).  Bhima mengatakan, anggaran untuk kartu pra-kerja ini cukup besar. Maka dari itu, sasaran dan implementasinya haruslah tepat Termasuk mengenai rincian teknis pelatihan vokasi reguler maupun digital yang dilakukan pemerintah.  "Misalnya berapa banyak BLK (Balai Latihan Kerja) yang akan direvitalisasi, kemudian pengadaan instruktur untuk pelatihan agar output-nya berkualitas," jelasnya.  Potensi Moral Hazard  Meski mewanti-wanti agar sasaran dan implementasinya tepat jika dijalankan, Bhima sendiri menilai, program kartu pra-kerja bisa menimbulkan moral hazard. Orang-orang yang mengikuti pelatihan vokasi bisa jadi termotivasi bukan karena ingin mendapatkan pekerjaan, melainkan insentif dalam kartu pra-kerja.  "Jadi, itu kurang tepat. Karena motivasi peserta ikut training belum tentu untuk diterima bekerja. Tapi ada insentif gaji yang ditawarkan pemerintah. Ini potensi moral hazard," bebernya.  Oleh sebab itu, pihaknya menyatakan ragu dengan efektivitas program kartu pra-kerja untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Ditambah lagi, tidak adanya link and match dengan sektor industri bisa jadi penghalang besar para pengguna 'kartu sakti' tersebut untuk mencari pekerjaan pasca pelatihan vokasi.  "Sektor formal dalam kondisi yang melambat khususnya serapan tenaga kerja di manufaktur. Jadi, saya ragu kesiapan dari sektor industri untuk serap peserta kartu pra-kerja. Kecuali ekonomi ke depan mulai membaik," pungkasnya.  Sebagai informasi, program kartu pra-kerja ini ialah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar memiliki daya saing dalam mencari pekerjaan. Caranya melalui pelatihan vokasi.  Pelatihan akan diikuti pencari kerja atau fresh graduated dan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang berpotensi terkena PHK dari perusahaan. Untuk para pencari kerja, akan diberikan suatu skill adjustment dan pembekalan vokasi untuk bekerja.  Sedangkan untuk pekerja yang terkena PHK atau berpotensi PHK, akan diberikan pembekalan vocational skill yang berbeda atau baru untuk alih profesi atau menjadi wirausaha. Dengan begitu, kebijakan itu diharapkan akan mengurangi pengangguran di Indonesia.  Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, tak ada syarat khusus untuk penerima kartu pra-kerja. Tahun depan, pihaknya akan menyediakan 2 juta penerima kartu yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye pemilihan presiden 2019 tersebut.  Adapun penerima 2 juta kartu itu dibagi menjadi dua desain implementasinya berdasarkan akses pelatihannya. Yakni, akses digital dan akses reguler (tatap muka).  Untuk akses digital, nantinya mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan pelatihan. Sedangkan reguler, pelatihan dan sertifikasi akan dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).  "Syaratnya yang penting dia warga negara Indonesia, usianya di atas 18 tahun," kata Hanif, Jumat (16/8).

INDEF: Pekerja 'Part Time' Tak Layak Nikmati Kartu Pra-Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2019-kemenaker-fokus-bangun-kualitas-sdm_m_.jpg" alt="Menaker Hanif Dhakiri, saat memberikan sambutan beberapa waktu yang lalu" width="100%">
<figcaption>Menaker Hanif Dhakiri, saat memberikan sambutan beberapa waktu yang lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memasukkan program kartu pra-kerja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dengan total dana sebesar Rp 10 triliun. Dengan begitu, penyebaran dan pelaksanaan kartu pra-kerja diharapkan sudah mulai pada Januari 2020 mendatang. Menariknya, program itu nantinya akan memberikan 'insentif gaji' untuk para pencari pekerja yang masih menganggur pada kurun waktu tertentu.  Sebagai gambaran, program kartu pra-kerja ini ialah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar memiliki daya saing dalam mencari pekerjaan. Caranya dengan melakukan pelatihan vokasi. Pelatihan itu diberikan kepada pencari kerja atau fresh graduated dan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang berpotensi PHK dari perusahaan.  Untuk para pencari kerja, akan diberikan suatu skill adjustment dan pembekalan vokasi untuk bekerja (skilling). Sedangkan untuk pekerja yang ter-PHK atau berpotensi PHK, akan diberikan pembekalan vocational skill yang berbeda atau baru untuk alih profesi atau menjadi wirausaha. Dengan begitu, kebijakan itu diharapkan akan mengurangi pengangguran di Indonesia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bonus-demografi-lapangan-kerja-harus-diperbanyak_m_-640x351.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi mencari kerja. Pemberian pada kartu pra-kerja bukanlah gaji melainkan insentif. (CNBC)  Di acara nota keuangan RAPBN 2020, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, tak ada syarat khusus untuk penerima kartu pra-kerja. Total tahun depan, pihaknya akan menyediakan 2 juta penerima kartu yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye pemilihan presiden 2019 tersebut.  Adapun penerima 2 juta kartu itu dibagi menjadi dua desain implementasinya berdasarkan akses pelatihannya. Yakni, akses digital dan akses regular (tatap muka). Untuk akses digital, nantinya mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan pelatihan. Sedangkan regular, pelatihan dan sertifikasi akan dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).  "Syaratnya yang penting dia warga negara Indonesia, usianya diatas 18 tahun," kata Hanif.  Nah terkait bantuan dana kepada pengguna kartu pra-kerja, Hanif mengatakan, insentif baru bisa diberikan setelah para pengguna kartu pra-kerja melakukan pelatihan vokasi sampai selesai. Waktu pelatihan ditargetkan hanya 2 bulan. Namun, total insentif yang diberikan masih belum ditentukan oleh pemerintah.  Dia mengatakan, insentif diberikan sebagai 'uang saku' bagi para pencari pekerja yang telah mendapatkan pelatihan vokasi untuk mencari pekerjaan. Insentif yang diberikan pemerintah pun hanya dibatasi waktu. Maksimal pengguna kartu hanya mendapatkan uang selama 3 bulan.  "Bahasa sederhananya itu (intensif) untuk bantu transport nyari kerja, Makanya disebutnya insentif, jadi jangan nulis gaji," tandasnya.  Rencananya, pelatihan vokasi itu akan diberikan untuk berbagai bidang kerja. Namun saat ini yang menjadi prioritas nasional pemerintah adalah sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan sampai dengan pariwisata. Kebijakan ini akan direncanakan mulai pada Januari 2020 mendatang.  Kartu Pra-Kerja Berbeda dengan Super Deductible Tax  Perlu diketahui, kebijakan kartu pra-kerja beda lagi dengan kebijakan Jokowi soal super deductible tax (SDT). Sebagai informasi, SDT merupakan insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi. Insentif yang diberikan pemerintah untuk kebijakan itu adalah pengurangan penghasilan bruto maksimal 200 persen dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi).  Sama halnya dengan Kartu Pra-kerja, pelatihan vokasi kepada mereka yang telah bekerja diharapkan untuk meningkatkan mutu SDM nasional agar bisa bersaing (Upskilling). Di situ, nantinya para pekerja akan diberikan pembekalan secara cuma-cuma (gratis) dan juga mendapatkan insentif tertentu. Upskilling dilakukan pemerintah dengan bekerja sama perusahaan-perusahaan.  "Nah untuk upskilling itu untuk pekerja existing yaitu orang yang masih kerja seperti kalian lalu kalian istilahnya cuti tanpa di bayar, terus kemudian untuk mendapatkan pelatihan. Makanya pada saat kalian cuti kalian bisa dapet upskilling gratis," tutupnya.

Rencana Berlaku Pada 2020, Kartu Pra-Kerja Berikan Insentif Bukan Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/reaksi-bpn-soal-pemilik-kartu-prakerja-bisa-bekerja-di-pertamina_m_.jpg" alt="Cawapres nomor urut 01 Ma" width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 01 Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Janji calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan kartu Prakerja bisa membuka peluang para lulusan SMA atau SMK dapat berkerja di Pertamina dinilai tidak realistis. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan, Pertamina merupakan instansi yang membutuhkan keahlian dan kemampuan spesifik. "Saya pikir itu (pernyataan Jokowi) cenderung lebih besar manipulatif. Hampir tidak pernah Pertamina menerima tenaga kerja lulusan SMA. Karena memang kemampuannya terlalu umum," kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahean, Sabtu (30/3). Menurutnya, para lulusan SMA atau SMK belum memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan oleh Pertamina. Pasalnya, kata dia, pekerja Pertamina membutuhkan salah satu disiplin ilmu yang hanya didapatkan pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT). "Tidak cukup dengan bangku SMA. Jokowi sedang mengarang saja. Mungkin sedang ingin menarik pemilih pemula tetapi dengan cara yang tidak tepat dan tidak benar. Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu saya sampaikan tidak mungkin," tegas dia. Di sisi lain, Ferdinand menyampaikan para lulusan SMA atau SMK bisa saja berkerja di Pertamina. Namun, dia memastikan bukan dalam struktur jabatan yang tinggi di dalam Pertamina. "Pemilik kartu Prakerja masuk pertamina mungkin saja bisa. Tetapi jadi cleaning service, office boy dan tukang antar surat. Mungkin sampai disitu. Kalau untuk menjadi memegang posisi terkait pekerjaan pertamina secara khusus tidak mungkin," tukasnya. BPN juga meminta Jokowi untuk berjanji secara rasional untuk menarik pemilih di pilpres 2019. Mereka tak mau, janji hanya digunakan untuk mendapatkan suara dan memperoleh kekuasaan. Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa kartu Pra-Kerja mendapatkan insentif baik untuk para lulusan SMA atau SMK yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan mengikuti pelatihan, dia meyakini para lulusan SMA atau SMK dapat berkerja di institusi penting. Misalnya saja Pertamina. "Kita harapkan lulusan SMA atau SMK, lulusan akademi, bisa mendapatkan ini (kartu Prakerja) dan akan ditraining, diadakan pelatihan-pelatihan sehingga langsung bisa masuk misalnya ke Pertamina, masuk ke kilang minyak kita yang baru. Jadi kartu Pra-kerja gunanya itu sehingga kualitas SDM bisa meningkat," tutur Jokowi dalam acara Kampanye Akbar di Dome Balikpapan, Kaltim, Kamis (28/3).

Reaksi BPN Soal Pemilik Kartu Prakerja Bisa Bekerja di Pertamina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kartu pra kerja

Berita Terkini