<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/bantuan-gresik.jpg" alt="Penyerahan bantuan untuk korban banjir di Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan bantuan untuk korban banjir di Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) dibuat pusing dan bingung karena saldo bantuan sosial (bansos) di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka tiba-tiba kosong. Padahal, sebelumnya dana bantuan rutin masuk setiap bulan. Masalah ini ternyata bukan sekadar keterlambatan pencairan. Tapi bisa disebabkan perubahan status kesejahteraan atau desil sosial ekonomi yang tercatat terlalu tinggi dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lalu, apa sebenarnya penyebab saldo KKS tidak masuk, dan bagaimana cara agar bansos bisa cair kembali? Berikut penjelasan lengkapnya. <h3>Terdata dalam Desil Tinggi di DTKS</h3> Salah satu penyebab paling umum saldo KKS tidak cair adalah karena penerima masuk ke desil enam hingga sepuluh dalam data DTKS. Desil ini menggambarkan bahwa sistem menilai penerima sudah tergolong cukup mampu secara ekonomi, sehingga otomatis tidak lagi berhak menerima bansos reguler seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa kenaikan desil bukan karena penerima benar-benar sejahtera, melainkan akibat data yang keliru, misalnya perbedaan informasi soal kepemilikan rumah, kendaraan, hingga tagihan listrik yang dinilai terlalu tinggi oleh sistem. <h3>Solusi: Ajukan Pembaruan Data agar Desil Bisa Turun</h3> Jika kamu merasa masih layak menerima bansos, ajukan pembaruan data kesejahteraan untuk menurunkan desil agar sesuai dengan kondisi riil. Ada tiga cara mudah untuk melakukannya: 1. Datang langsung ke kantor desa atau kelurahan dan temui operator SIKS-NG. 2. Melapor ke pendamping sosial atau petugas PKH di wilayah tempat tinggalmu. 3. Mengajukan secara mandiri melalui aplikasi &ldquo;Cek Bansos&rdquo; resmi milik Kementerian Sosial. <h3>Dokumen yang Wajib Disiapkan</h3> Agar pengajuan bisa diproses dengan lancar, penerima harus menyiapkan tiga dokumen penting berikut: 1. Foto KTP pengurus bansos, yaitu nama yang tercantum di kartu KKS. 2. Foto Kartu Keluarga (KK) dengan tampilan jelas dan tidak terpotong. 3. Foto rumah dengan geotagging, baik tampak depan maupun tampak dalam, agar petugas dapat memverifikasi kondisi sebenarnya. Jika penerima tinggal di rumah sewa atau menumpang, sertakan keterangan bahwa tempat tersebut bukan milik pribadi. <h3>Jadwal dan Lama Proses Verifikasi</h3> Pengajuan pembaruan data bisa dilakukan kapan saja, tetapi waktu pemrosesan tergantung pada tanggal pengajuan: 1. Jika diajukan antara tanggal 1&ndash;10, data akan diverifikasi bulan berikutnya. 2. Jika diajukan setelah tanggal 11, verifikasi baru dilakukan dua bulan kemudian. Setelahnya, petugas pendamping sosial akan melakukan survei lapangan (ground check) maksimal dalam waktu 30 hari untuk memastikan kondisi sesuai dengan laporan. <h3>Kejujuran Data Jadi Kunci Utama</h3> Kementerian Sosial mengingatkan agar penerima memberikan data secara jujur dan akurat. Sistem kependudukan (NIK) kini sudah terhubung dengan berbagai basis data nasional, termasuk catatan kepemilikan rumah dan tagihan listrik. Jika ada data palsu, misalnya mengaku mengontrak padahal rumah milik sendiri, pengajuan bisa langsung ditolak. <h3>Kapan Bansos Bisa Cair Lagi?</h3> Setelah pembaruan data disetujui dan verifikasi selesai, bansos tidak langsung cair pada tahap berikutnya. Biasanya, penerima baru akan kembali menerima bantuan setelah 1&ndash;2 tahap pencairan berikutnya, atau sekitar empat hingga enam bulan setelah penurunan desil disahkan. Intinya, saldo KKS yang tidak cair bukan berarti bantuan dihentikan permanen. Banyak kasus disebabkan oleh data sosial ekonomi yang belum diperbarui. Dengan melapor ke pendamping sosial atau memperbarui data lewat aplikasi Cek Bansos, peluang untuk kembali menerima bantuan tetap terbuka. Selalu pastikan data kependudukanmu valid, jujur, dan sesuai kondisi lapangan, agar hak sebagai penerima manfaat bisa kembali diterima tanpa kendala di kemudian hari.

Keluarga penerima manfaat bingung karena saldo KKS kosong, ini penyebab dan cara mengatasi agar bansos cair kembali

Saldo Bansos KKS Tidak Cair, Ketahui Penyebab dan Langkah Perbaikan yang Harus Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, kehadiran digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai mampu mengatasi kendala yang sering terjadi selama ini.  Mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).  “Perlu adanya opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalnya melalui registrasi biometric lewat smartphone (yang tidak memerlukan kartu). Untuk mengatasi kendala di atas diperlukan digitalisasi bansos,” ungkap Muhadjir kepada wartawan, Selasa (12/7).  Sebagai catatan, ada 204 juta pengguna internet di Indonesia dan 63 persen penduduk Indonesia adalah pengguna telpon seluler berdasarkan data BPS 2022. Dengan dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital, masyarakat Indonesia menurut Muhadjir seharusnya sudah siap menganut program digitalisasi bansos ini.  “Digitalisasi bansos berguna untuk memudahkan akses, memperluas cakupan dan memastikan hak terpenuhi,” tegasnya.  Bansos pada dasarnya telah disalurkan secara non-tunai berdasarkan arahan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, namun masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu untuk program sembako dan PKH, dan kendala sistem penyaluran bansos non-tunai masih sering terjadi.  Seperti kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai belum memadai, masih ditemukan KKS yang tidak dipegang oleh KPM/dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH, dan perlu waktu untuk distribusi KKS.  “Kita harus melakukan pendalaman semua sektor karena disitulah kita tahu kelemahan teknis yang sangat penting, karena sebetulnya kesalahan besar berawal dari kesalahan kecil,” jelas Muhadjir.  Lanjutnya, strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup empat area prioritas yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar Kementerian atau lembaga.  “Area pertama mencakupi peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos beserta kesiapan KPM dan e-merchant dalam hal pengetahuan dan skills digitalisasi. Kemudian kesiapan infrastruktur ini didukung oleh penguatan regulasi. Lalu kedua faktor ini akan menopang perkembangan inovasi- inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital,” pungkasnya.

Menko PMK Pertimbangkan Pakai Sistem Biometrik Untuk Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/mensos-siap-perluas-bantuan-sosial-nontunai-lewat-kks_m_163580.jpeg" alt="Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (20/10)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (20/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan capaian kementerian yang dipimpinnya dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam perjalanannya, Kemensos telah menginisiasi revolusi bantuan sosial dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Khofifah menyatakan, KKS merupakan sarana untuk menyalurkan bansos dan subsidi pemerintah. KKS mempunyai fungsi ganda yaitu menjadi tabungan dan dompet (e-wallet). Menurut dia, sistem ini menjadi karya inovatif pertama kali yang digunakan di antara banyak negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer). "Stoknya ada 11,4 juta kartu, sementara kebutuhan kita sesungguhnya hanya 4 juta. Artinya, bahwa saat ini Kementerian Sosial pada posisi yang sangat siap untuk bisa memperluas bantuan sosial nontunai," kata Khofifah dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (19/10). Khofifah menuturkan, terdapat fungsi ganda KKS yaitu menjadi tabungan dan e-wallet. Untuk fitur tabungan, yaitu simpanan berupa rekening bank yang dapat ditarik tunai melalui ATM. Kemudian produk TabunganKu-Lakupandai. Selain itu, fitur tabungan mendukung program Keuangan Inklusif. "Serta, sebagai wadah menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tabungan lainnya," papar Khofifah. Sementara fitur e-wallet berguna untuk simpanan uang elektronik. Fitur tersebut dapat digunakan belanja barang dan tidak bisa ditarik tunai kuota barang. Serta, sebagai wadah menyalurkan bantuan pangan nontunai, bantuan LPG 3 kilogram, dan bantuan barang lainnya.&nbsp;

Mensos Siap Perluas Bantuan Sosial Nontunai Lewat KKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bupati-ini-berterima-kasih-kepada-mensos_m_139296.jpeg" alt="SEMRINGAH: Warga menunjukkan kartu keluarga sejahtera yang diterima dari Kementerian Sosial." width="100%">
<figcaption>SEMRINGAH: Warga menunjukkan kartu keluarga sejahtera yang diterima dari Kementerian Sosial.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa Senin (19/6) mendatangi para penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) di Sidoarjo. Tepatnya, di Kecamatan Waru. Total ada 350 keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya, Mensos juga menemui penerima bantuan PKH di Madura dan Surabaya.   &rsquo;&rsquo;Kami melakukan monitoring ke daerah-daerah terkait penerimaan PKH nontunai. Bukan hanya saya, tetapi juga presiden,&rdquo; kata perempuan yang juga ketua umum PP Muslimat NU itu.  Menurut Khofifah, dalam pemberian bantuan PKH nontunai tersebut, terdapat aspek edukasi dan literasi perbankan. Masyarakat, khususnya KPM, mulai mengenal keagenan perbankan, penggunaan kartu ATM, dan personal identification number (PIN). &rsquo;&rsquo;Kartu keluarga sejahtera (KKS) ini berfungsi sebagai ATM. Masyarakat juga dikenalkan pada penggunaan PIN dan kartu tersebut,&rdquo; ujarnya.  Setelah pengenalan dan edukasi perbankan, para KPM langsung mempraktikkan. Beberapa warga menggunakan KKS untuk mengambil uang melalui ATM yang telah disediakan BNI.  Khofifah mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan perluasan bantuan PKH di Indonesia hingga 10 juta KPM pada 2018. Saat ini Indonesia sudah mencapai angka 6 juta. Hal itu juga telah dibahas bersama Presiden Joko Widodo. &rsquo;&rsquo;Kami akan perhatikan bagaimana proses pendistribusian, proporsionalitas antara daerah Jawa dan luar Jawa, desa maupun kota,&rdquo; ungkapnya.  Pemberian bantuan PKH, jelas dia, bertujuan mempercepat kemandirian masyarakat. Indonesia memiliki strategi dalam melakukan percepatan keuangan inklusif dari kalangan masyarakat kurang mampu melalui bantuan PKH. &rsquo;&rsquo;Target pemerintah, keuangan inklusif pada 2019 mencapai 75 persen,&rdquo; katanya.  Bantuan PKH nontunai tahap II diberikan secara simbolis kepada 10 KPM. Masing-masing menerima Rp 500 ribu. Selain itu, ada pemberian beasiswa kepada sepuluh anak berprestasi dari KPM.  Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menambahkan, penerima PKH di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai lebih dari 24 ribu KPM. Adapun, program beras masyarakat sejahtera (rastra) melalui PKH sudah mencapai lebih dari 81 ribu keluarga. Ada pula bantuan untuk kelompok penyandang disabilitas lansia serta penguatan kelembagaan dan lain-lain. &rsquo;&rsquo;Total anggaran untuk kegiatan PKH sendiri mencapai Rp 157,5 miliar,&rdquo; ungkapnya.  Harry menjelaskan, bantuan PKH nontunai diberikan bertahap. Pada awal pekan itu ada sekitar 350 KPM yang diundang. Mereka datang dari berbagai desa di Kecamatan Waru. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengundang anak-anak berprestasi dari KPM. Anak-anak itu diberi beasiswa. &rsquo;&rsquo;Sebagai motivasi kepada KPM bahwa anak-anak mereka bisa berprestasi,&rdquo; lanjutnya.  Sementara itu, Bupati Saiful Ilah mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada Mensos. Sebab, Sidoarjo mendapatkan banyak bantuan melalui program-program yang bagus untuk kesejahteraan rakyat. Selama ini PKH di Sidoarjo berjalan baik. Penyerahan bantuan PKH tahap I pun telah berlangsung lancar di 18 kecamatan melalui Bank BNI. &rsquo;&rsquo;Kami berterima kasih dan sangat mendukung program keluarga harapan,&rdquo; ujarnya.  Saiful berharap PKH bisa memberikan semangat kepada warga kurang mampu untuk masa depan yang lebih baik. Dengan begitu, ke depan, tidak ada lagi warga yang menerima bantuan PKH karena seluruh warga di Sidoarjo sudah sejahtera. &rsquo;&rsquo;Harapan kami, semua warga Sidoarjo sejahtera,&rdquo; tandasnya. (ayu/c7/hud)

Bupati Ini Berterima Kasih kepada Mensos