<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/Ilustrasi-KJP-Plus-Hanung-1537171871.jpg" alt="Pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur memasang plang tanda menerima pembayaran menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur memasang plang tanda menerima pembayaran menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta kini mencairkan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) setiap bulan, bukan dirapel tiap tiga bulan sekali seperti sebelumnya. Kebijakan ini diambil Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk menghindarkan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) maupun rentenir.&nbsp; Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim mengungkapkan, perubahan skema pencairan KJP bukan hanya soal teknis, melainkan untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam lingkaran utang. &ldquo;Yang tadinya dibagikan 3 bulan sekali, sekarang cairnya 1 bulan sekali. Ini sangat berharga, kenapa? Karena kalau biasanya 3 bulan sekali, sudah kita lakukan riset, akhirnya orang-orang terjerat pinjol,&rdquo; ungkap Chico saat menghadiri press release survei Ethical Politics dan Astrabuana Sendhang Pranawa di Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (24/6). Menurutnya, warga kerap terpaksa meminjam uang dari rentenir ataupun pinjol karena menunggu pencairan bantuan yang lama. &ldquo;Karena dia menunggu 3 bulan untuk bisa cair, sehingga di bulan ini &lsquo;aduh gue perlu duit&rsquo;, dia pinjem duit rentenir. Yang bunganya akhirnya ketika 3 bulan dapet, cuma bisa cukup bayar bunganya. Akhirnya kemiskinannya tetep terjaga, gak hilang gitu aja,&rdquo; lanjutnya. Chico mengatakan, penambahan kuota penerima manfaat dari KJP Plus juga menjadi prioritas Pramono-Rano. Sehingga dilakukan penambahan hingga 200 ribu penerima.&nbsp; &ldquo;Tadinya hanya 500 ribu penerima manfaat. Dalam beberapa hari Pak Pramono menjabat, itu naik jadi 707.266 penerima manfaat. Jadi naik 200 ribu,&rdquo; jelasnya. Chico juga mengungkapkan bahwa dampak dari KJP bukan hanya dirasakan oleh anak sebagai penerima bantuan, tetapi juga seluruh keluarganya. Chico bahkan menyebut bahwa total warga yang terdampak secara positif oleh program ini bisa mencapai lebih dari dua juta jiwa. &ldquo;Jadi yang terdampak dengan penerimaan KJP totalnya ada 700 ribu orang adalah 2,1 juta orang minimal. Karena ada satu rumah tangga ya," katanya. Selain bantuan uang tunai, penerima KJP kini juga bisa menikmati berbagai fasilitas tambahan seperti akses gratis ke tempat wisata dan museum di Jakarta, termasuk Ancol. &ldquo;Masuk Ancol itu 3 orang dengan kendaraan Rp 100 ribu lebih. Ini sekarang gratis karena si anak juga boleh dengan pendamping masuk ke tempat-tempat wisata di Jakarta,&rdquo; ujar Chico. Diketahui, dalam survey survei Ethical Politics dan Astrabuana Sendhang Pranawa disebutkan masyarakat sangat puas dengan program pemuktahiran KJP yang dilakukan Gubernur Jakarta Pramono Anung.&nbsp; "Dilihat dari sisi kepuasan, 92,61% responden merasa puas dengan program pemutakhiran data kartu jakarta pintar," ujar Hasyibulloh Mulyawan Direktur Eksekutif Ethical Politics di lokasi.

Pemprov DKI Jakarta mencairkan bantuan Kartu Jakarta Pintar setiap bulan untuk mencegah masyarakat terjerat utang pinjol.

Bantuan Kartu Jakarta Pintar alias KJP Kini Cair Setiap Bulan, Pemprov DKI Jakarta: Hindarkan Warga dari Jeratan Pinjol dan Rentenir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/content-20230403015133-2857028207.jpeg" alt="Kartu Jakarta Pintar, pemilik KJP berhak mendapat bantuan pendidikan serta sembako murah (Dok. Pemprov DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Kartu Jakarta Pintar, pemilik KJP berhak mendapat bantuan pendidikan serta sembako murah (Dok. Pemprov DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Berdasarkan pengumuman yang diunggah oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui laman Instagram,&nbsp;sebanyak 707.622 peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahap satu sudah dapat mencairkan dana mulai tanggal 5 Mei 2025. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pemegang KJP juga berhak menerima bantuan sembako murah sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sembako itu sudah dapat diambil secara&nbsp;on the spot&nbsp;(OTS) di lima wilayah yang tersedia, antara lain Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan mulai hari Kamis (8/5). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015897901/bank-dki-salurkan-kjp-tahap-i-2025-bagi-penerima-baru-sebanyak-43502-siswa">Bank DKI Salurkan KJP Tahap I 2025 Bagi Penerima Baru Sebanyak 43.502 Siswa</a> Bagi peserta didik pemilik KJP yang ingin mengambil bantuan sembako dihimbau untuk mengambil antrean secara&nbsp;online&nbsp;melalui situs&nbsp;<a href="https://antriankjp.pasarjaya.co.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://antriankjp.pasarjaya.co.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1746779566508000&amp;usg=AOvVaw2bmVzkpYkVrtqCMsOPJrUw">https://antriankjp.pasarjaya.co.id/</a>&nbsp;satu hari sebelum pengambilan. Laman antrean dapat diakses mulai pukul 08.00&nbsp;-&nbsp;17.00 WIB, begitu pula dengan waktu pengambilan barang. Setelah membuka link yang tercantum, pemilik KJP akan diarahkan untuk mengisi data diri serta lokasi pengambilan yang diinginkan. Beberapa dokumen yang diminta pada laman yaitu nomor Kartu Keluarga, NIK, dan nomor kartu ATM. Setelahnya, pastikan pendaftar mengunduh, menangkap gambar layar, atau mencetak tiket antrean sebagai syarat wajib pengambilan barang. Jangan lupa untuk membawa kelengkapan Kartu Pangan Subsidi, KTP asli, dan fotokopi&nbsp;KK. Melalui laman Instagram resminya, Perumda Pasar Jaya mengimbau akan waspada calo dan pungutan liar. Apabila menemukan pelanggaran, laporan dapat diadukan melalui link&nbsp;<a href="https://pasarjaya.co.id/wbs" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://pasarjaya.co.id/wbs&amp;source=gmail&amp;ust=1746779566508000&amp;usg=AOvVaw1Ui0ye1-z8_DGPTw5GWigF">https://pasarjaya.co.id/wbs</a>. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015453604/dprd-dan-disdik-dki-sepakat-aktifkan-lagi-105-ribu-kjp-plus-yang-dicabut-ini-syaratnya">DPRD dan Disdik DKI Sepakat Aktifkan Lagi 105 Ribu KJP Plus yang Dicabut, Ini Syaratnya</a>

Pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I sudah dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 5 Mei 2025.

Link dan Cara Mendaftar Antrean OTS KJP Pasar Jaya via Online, Mudah dan Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/FotoJet-5-1-620792086.jpg" alt="Jhonny Simanjuntak, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Periode 2024 - 2029. (Dok. dprd-dkijakartaprov.go.id)" width="100%">
<figcaption>Jhonny Simanjuntak, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Periode 2024 - 2029. (Dok. dprd-dkijakartaprov.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div>JawaPos.com - Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Periode 2024 - 2029 Jhonny Simanjuntak memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperbaiki kriteria 'miskin' pada persyaratan bantuan sosial Pendidikan KJP (Kartu Jakarta Pintar).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal tersebut dilatarbelakangi keluhan masyarakat terkait kriteria 'miskin', seperti berlantai tanah, tidak punya dapur, dan tidak diperbolehkan mengonsumsi air kemasan bermerek di rumah dinilai 'mengada-ada' dan tidak masuk akal dalam kehidupan dewasa ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Oleh karenanya, kriteria 'miskin' tersebut harus dirinci lebih detail lagi terkait ukuran 'tidak mampu' yang dimaksud dalam persyaratan KJP seperti apa sehingga dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Makanya, menurut saya perlu diperbaiki kriteria orang yang berhak mendapat KJP. Ukuran orang tidak mampu itu seperti apa? Kriteria itu harus kita perbaiki," jelas Jhonny seperti yang dilansir JawaPos.com dari laman resmi DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (20/9).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain memberikan masukan untuk memperbaiki kriteria 'miskin', Jhonny pun menghimbau agar Disdik DKI tidak serta merta menghapus bantuan sosial KJP ketika program sekolah swasta gratis berjalan, melainkan harus diperketat pengawasannya sehingga KJP benar-benar tepat sasaran.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Adapun wacana penghapusan KJP tersebut telah muncul sebelum penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) sekolah swasta gratis pada (23/8/2024) karena program sekolah swasta gratis merupakan relokasi anggaran KJP.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jhonny mengungkapkan bahwa sekolah swasta gratis adalah sebuah kebutuhan, sementara bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu melalui KJP juga harus dipikirkan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jadi, kedepannya tidak menutup kemungkinan peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta akan diberikan pula KJP bila memenuhi persyaratan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Apakah sekolah swasta juga bisa dikasih KJP kalau betul-betul miskin? yang terpenting kalau saya, KJP jangan dihapus," pungkasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Perlu diketahui, program sekolah swasta gratis telah disepakati oleh Komisi E dengan Pemprov DKI Jakarta dan akan dijalankan tahun 2025 mendatang dan diikuti sekitar 2.176 sekolah swasta.***</div> <div>&nbsp;</div>

Jhonny Simanjuntak memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperbaiki kriteria 'miskin' pada persyaratan KJP.

Dinilai Tidak Masuk Akal, Kriteria 'Miskin' pada Persyaratan KJP Diperbaiki, Berikut Ini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/FotoJet-6-1172639079.jpg" alt="Ilustrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sumber: beritajakarta.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sumber: beritajakarta.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para pelajar DKI Jakarta penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebaiknya tidak coba-coba berperilaku menyimpang. Seperti merokok, termasuk rokok elektrik, tawuran, pinjaman online (pinjol), apalagi terlibat judi online dan penyalahgunaan narkoba. Ancamannya jelas, Pencabutan KJP Plus. Hal itu disampaikan Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat bertemu pelajar di di Auditorium Gedung PKK Melati Jaya, Jakarta Selatan, Senin (5/8). Heru menyampaikan data bahwa Indonesia darurat perokok. Jumlah perokok Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah Tiongkok dan India. ''Maka dari itu, kita bersama-sama segala lapisan, kita Pemprov DKI Jakarta dan orang tua harus mencegah anak-anak (agar) tidak merokok,'' jelasnya. Khusus rokok elektrik, Heru mengingatkan bahwa itu sama saja dengan rokok konvensional, bahkan lebih berbahaya. Karena rokok elektrik rentan dimasuki cairan-cairan terlarang. ''Oleh karena itu, jika ada siswa yang merokok akan saya cabut KJP Plus-nya,'' tegas Heru. Saat ini, ujar Heru, anggaran untuk jaringan pengaman sosial (JPM) atau social safety net di Jakarta mencapai Rp 18,2 triliun. Termasuk di dalamnya KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ancaman serupa juga ditujukan bagi penerima bantuan pendidikan yang terlibat tawuran, narkoba, judol, dan pinjol. Heru mengklaim telah mengantongi data peserta didik dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan yang terlibat judol dan pinjol. Data dari Kemenko Polhukam itu sangat detail, by name by address. Termasuk perincian siapa saja yang baru kali pertama atau coba-coba, juga yang sudah berulang kali terlibat judol dan pinjol. Pembinaan akan dilakukan hingga tiga kali, termasuk memanggil orang tua penerima bantuan. ''Jika tidak terpaksa, sekali lagi KJP Plus-nya kami cabut, termasuk KJMU-nya untuk mahasiswa,'' tegasnya.

Pelajar penerima bantuan pendidikan KJP Plus jangan coba-coba merokok, karena KJP Plus-nya bisa dicabut bila ketahuan.

Awas, Pelajar yang Dapat Bantuan Pendidikan jangan Merokok, KJP Plus-nya Bisa Dicabut!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/KJMU.jpg" alt="Ilustrasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan pencairan dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan didistribusikan secara bertahap mulai besok, Kamis (27/6). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, akan ada sebanyak 15.649 penerima KJMU Tahap I tahun 2024. Jumlah itu menurutnya sudah melalui proses verifikasi kelaiakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi penerima yang baru terdaftar KJMU Tahap I Tahun 2024, memerlukan proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima," ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, KJMU merupakan program strategis daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu agar memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana (jenjang D3, D4, dan S1) sampai selesai tepat waktu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan Disdik DKI Jakarta akan terus mengawal anggaran belanja milik daerah agar penyalurannya tepat sasaran, sehingga mewujudkan azas keadilan untuk masyarakat DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program bantuan sosial KJMU bekerja sama dengan 124 perguruan tinggi dari 45 provinsi dan 67 kabupaten/kota. Saat ini, terdapat 110 PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan 14 PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang terdaftar dalam program KJMU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendistribusian KJMU dilakukan dengan sangat selektif oleh DKI Jakarta. Penerima KJMU merupakan warga yang sangat membutuhkan, tetapi juga harus memiliki etos belajar yang tinggi," tutur Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp9.000.000 per semester dari KJMU, diharapkan penerima dapat memanfaatkan dana tersebut dengan baik," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dana KJMU tersebut digunakan untuk dua alokasi pembiayaan kebutuhan mahasiswa KJMU, yaitu:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh PTN atau PTS sebagai pelunasan Uang Kuliah Tunggal (UKT)</div> <div dir="auto">2. Biaya pendukung personal atau bantuan biaya hidup mahasiswa yang dapat berupa:</div> <div dir="auto">a. Biaya buku</div> <div dir="auto">b. Makanan bergizi</div> <div dir="auto">c. Transportasi</div> <div dir="auto">d. Perlengkapan/peralatan dan/atau biaya pendukung personal lainnya</div>

KJMU merupakan program strategis daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

15.649 Mahasiswa akan Terima KJMU Mulai Besok, Cek Syaratnya di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Anak-SD-Salman-Toyibi-8.jpg" alt="Sejumlah siswa mendengarkan arahan guru saat halal bihalal usai ibur lebaran 2022 di SDN Kelapa Dua Wetan 02, Jakarta, Kamis (12/05/2022). Pemerintah menerbitkan aturan terbaru terkait protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa mendengarkan arahan guru saat halal bihalal usai ibur lebaran 2022 di SDN Kelapa Dua Wetan 02, Jakarta, Kamis (12/05/2022). Pemerintah menerbitkan aturan terbaru terkait protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mencairkan dana bantuan sosial (bansos) penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap dua untuk periode Desember 2022 kepada ribuan peserta didik di Ibu Kota.  "Pencairan dana KJP Plus tahap II 2022 dilaksanakan mulai 1 Desember 2022," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Waluyo Hadi di Jakarta, Kamis (1/12).  Jumlah penerima KJP Plus tahap II pada 2022 sebanyak 803.121 peserta didik. Rinciannya, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) jumlah penerima mencapai 367.280 orang dengan total dana yang dapat digunakan Rp250.000.  Tambahan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SD/MI swasta selama enam bulan sebesar Rp 130.000 per bulan. Untuk jenjang SMP/MTs sebanyak 222.120 pelajar dengan total dana yang dapat digunakan mencapai Rp300.000.  Adapun tambahan SPP untuk SMP/MTs swasta untuk enam bulan sebesar Rp170.000 per bulan. Jenjang SMA/MA jumlah penerima mencapai 79.636 orang dengan total dana yang dapat digunakan sebesar Rp420.000.  Tambahan SPP untuk SMA/MA swasta untuk enam bulan sebesar Rp290.000 per bulan. Sedangkan untuk SMK, jumlah penerima mencapai 131.529 orang dengan total dana yang dapat digunakan mencapai Rp 450.000.  Tambahan SPP untuk SMK swasta sebesar Rp240.000 per bulan selama enam bulan. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada 2.556 peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan total dana sebesar Rp300.000.  Waluyo menambahkan bagi penerima baru KJP Plus Tahap II tahun 2022 diminta menunggu undangan pengambilan buku tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM).  Sementara itu, untuk APBD 2023 Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan sosial (bansos). Pemprov DKI mengalokasikan anggaran tersebut untuk sejumlah program bantuan sosial di antaranya penyaluran pangan murah, subsidi pangan murah, Kartu Jakarta Pintar.  Kemudian, Kartu Lansia Jakarta, bantuan untuk penyandang disabilitas atau Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), bantuan operasional sekolah, hingga dalam rangka mendorong kualitas pendidikan lebih baik di Jakarta.  Selain itu, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja dan pariwisata. (*)

Pemprov DKI Cairkan Bansos KJP periode Desember 2022, Begini Detailnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fakta-sebut-kjp-plus-anies-bisa-digadaikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta akan melebarkan persyaratan pemilik Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) tahun mendatang.  "Kriteria penerima KPJ saat ini sudah meningkat dari yang awalnya berpenghasilan Upah Minimum Provinsi (UMP)+10 persen menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) + 15%," kata Kepala Disnakertransgi Andri Yansyah dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Sabtu (19/11).  "Sebanyak 45.134 kartu telah kita distribusikan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini," sebutnya.  Menurut Andri, pekerja adalah salah satu yang berjasa dalam menggerakkan roda perekonomian Jakarta dan membantu membangkitkan industri dari pandemi COVID-19.  "Untuk itu, program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) akan terus dilanjutkan sebagai wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membantu memenuhi kebutuhan para pekerja di Jakarta,” ucapnya.  Ia berharap, KPJ bakal menjadi kebijakan solutif untuk meringankan beban para pekerja atau buruh di DKI Jakarta.  "Program KPJ bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga di Jakarta, dengan membantu mengurangi pengeluaran atau biaya hidup, sehingga perekonomian para pekerja dan buruh lebih sejahtera," tandasnya.  Untuk diketahui, program KPJ adalah program kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh dengan meringankan biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja DKI Jakarta.

Perluas Manfaat, Persyaratan Gaji Orang Tua Penerima KJP Diperlonggar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dana-kjp-tahap-ii-sudah-cair_m_173599.jpeg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sudah mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahap dua. Adapun pencairannya melalui Bank DKI dan dilakukan secara bertahap. Karena memang jumlah penerima KJP tahap II cukup banyak, yaitu 778.058 peserta didik. Sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap nomor rekening penerima KJP agar tidak terjadi kesalahan di dalam penyaluran dana. &ldquo;Untuk periode Juli sampai Desember 2017, memang baru dilakukan pada 5 Desember,&rdquo; kata Kepala Disdik DKI Jakarta Sopan Adrianto, Sabtu (9/12). Penerima KJP tahap II sudah bisa mengecek di buku rekening masing-masing. Selanjutnya, penerima bisa menggunakan dana rutin bulanan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditetapkan. &ldquo;Kami pastikan tidak ada potongan atau pengurangan dana terhadap penerima KJP. Peserta didik penerima KJP akan mendapatkan dana sesuai dengan besaran yang ada di tiap jenjang pendidikan,&rdquo; terang Sopan. Disdik DKI Jakarta memastikan bahwa dana KJP tidak ada yang macet. Apabila ada penerima KJP yang belum mendapatkan pencairan dana atau ada potongan, agar segera melapor. Laporan permasalahan terkait pencairan dana KJP dapat dilakukan melalui SMS pengaduan di nomor 089525767869. Atau datang ke Helpdesk KJP di Kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) di Jalan Jatinegara Timur IV No.55, Rawabunga, Jatinegara.

Dana KJP Tahap II Sudah Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/soal-kebijakan-kjp-ini-informasi-penting-dari-gubernur-dki-jakarta_m_142794.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap menggunakan sistem&nbsp;transaksi non-tunai (cashless).&nbsp; Hal itu dilakukam agar KJP tidak disalahgunakan. Termasuk dari upaya mencegah korupsi dan pungutan liar (pungli). "Ketika bertemu pihak Bank Indonesia kita menyampaikan kebijakan soal keuangan di Pemprov DKI. Untuk bantuan sosial kita juga mengarah kepada sistem cashless," kata Djarot di Balkota, Jumat (7/7). Djarot mengungkapkan, bantuan dana pendidikan melalui program KJP juga tidak bisa ditarik tunai untuk mencegah terjadinya penyelewengan. "Saya tegaskan, hingga saat ini dana KJP belum bisa dilakukan penarikan secara tunai," tegas Djarot. Saat ini, jumlah pemegang KJP tercatat sebanyak 692.002 siswa.(ipk/rmol/mam/JPG) &nbsp; &nbsp;

Soal Kebijakan KJP, Ini Informasi Penting dari Gubernur DKI Jakarta 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64491_83590_anis-sandi-jpnn2.jpg" alt="Anis-Sandi" width="100%">
<figcaption>Anis-Sandi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ungkapan sehat itu mahal memang relevan dengan kondisi masyarakat dewasa ini, terlebih di kota metropolitan seperti Jakarta. Akses dan biaya pengobatan tergolong mahal bagi kalangan menengah dan menengah ke bawah, membuat Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) guna meringankan biaya pengobatan mereka. Selain warga miskin, sasaran penerima KJS yang lain adalah para guru mengaji. Namun tunjangan dan bantuan sosial bagi guru mengaji itu, dirasa Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kurang menyeluruh. &quot;Seharusnya cakupan tunjangan juga berlaku bagi semua pemuka(tokoh) agama,&quot; ujar Anies dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (15/11). Untuk itu KJS yang ada yang sekarang akan diperluas cakupannya ke pengajar sekolah, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama lainnya. Mantan ketua etik KPK itu juga akan memperbaiki mekanisme pengajuan KJS, karena selama ini para pemuka agama harus mengajukan proposal terlebih dahulu, belum lagi jumlah bantuan sosial yang bervariasi dan tidak pasti. &quot;Kita akan jemput bola dengan melakukan pendataan melalui yayasan dan organisasi keagamaan agar tercapai ketepatan sasaran penerima tunjangan,&quot; katanya. Sementara itu, Sandiaga menambahkan program yang nantinya diberi nama KJS Plus itu tetap menggandeng UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai operatornya. Sehingga para pemuka agama itu mendapatkan pelayanan terbaik di Puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah. &quot;Jaminan pemeliharaan kesehatan berupa KJS Plus ini nantinya juga merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov dalam memenuhi kebutuhan dasar(kesehatan) warganya,&quot; kata Sandiaga. Dengan terjaminnya kesehatan para pemuka agama, juga akan membantu proses transfer nilai dan moral ke para pengikutnya. Sebab, bagaimanapun mereka telah berjasa mengenalkan manusia dengan Tuhan serta mengamalakan setiap perintah-perintah Tuhan.(cr2/JPG)

Anies-Sandi Jamin Seluruh Pemuka Agama Nikmati KJS Plus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kartu jakarta pintar

Berita Terkini