<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BPJS-2-DES-.jpg" alt="Fransisca, warga Kota Yogyakarta ketika dia bercerita tentang pengalamannya menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)" width="100%">
<figcaption>Fransisca, warga Kota Yogyakarta ketika dia bercerita tentang pengalamannya menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menyebut beragam kartu kesejahteraan sosial di era Presiden Joko Widodo adalah warisan yang baik. Oleh karena itu, Prabowo-Gibran akan melanjutkan program tersebut bila berkuasa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, termasuk Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sakti yang lain itu kan warisan yang baik dari Pak Jokowi. Semua yang baik itu pasti akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Budi kepada wartawan, Jumat (19/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sekadar melanjutkan, pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya akan menambah kartu-kartu lain untuk program peningkatan kesejahteraan sosial. Program tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan absolut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti akan ditambah KIS Lansia untuk orang tua, Kartu Anak Sehat untuk pencegahan stunting, kartu <em>start-up</em> untuk milenial dan gen Z. Itu semua termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang akan dikawal langsung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun di dalam dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran dijelaskan bahwa pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 tersebut menargetkan angka kemiskinan hingga di bawah 5 persen dan Indeks Pembangunan Manusia dengan skor di atas 80. Untuk itu, kartu-kartu kesejahteraan nantinya akan ditopang dengan beragam subsidi, bantuan langsung tunai dan non tunai, serta program kredit usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program kredit usaha untuk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sektor usaha rakyat lainnya. <em>Insya Allah</em>, jika Pak Prabowo dan Mas Gibran mendapat amanah, kita akan tingkatkan dan sempurnakan fondasi yang sudah dibangun Pak Jokowi dengan sangat baik," pungkas Budisatrio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, pada dua periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan banyak kartu kesejahteraan. Di sektor pendidikan, ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memberikan dukungan kepada 17,9 juta siswa, 2,2 juta siswa sekolah agama, 908 ribu mahasiswa, dan 67,8 ribu mahasiswa agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di sektor perlindungan sosial, ada Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang yang telah menjangkau 96,8 juta orang penerima manfaat layanan BPJS gratis, Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Prakerja untuk 529 ribu peserta, dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.</div> </div>

Tak sekadar melanjutkan, pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya akan menambah kartu-kartu lain untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.

Prabowo akan Lanjutkan Kartu Sakti Era Jokowi, TKN: Itu Warisan yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/bpjs-2039295059.jpg" alt="Mobile JKN mudahkan peserta BPJS Kesejatan mengakses layanan." width="100%">
<figcaption>Mobile JKN mudahkan peserta BPJS Kesejatan mengakses layanan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Memasuki era yang serba digital, akses layanan kesehatan tak lagi menjadi hal yang sulit untuk didapatkan oleh mayoritas masyarakat. Berbagai macam aplikasi digital diluncurkan untuk mempermudah masyarakat dalam berbagai hal. Termasuk BPJS Kesehatan yang turut berpartisipasi dalam melakukan transformasi digital.</p> <p>Salah satu inovasi unggulannya adalah Aplikasi Mobile JKN, yang sudah digunakan oleh sebagian besar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kemudahan aplikasi tersebut dirasakan pula oleh Agus Budiman Siregar (48), seorang pegawai PNS Daerah di Kota Pematang Siantar.</p> <p>"Aplikasi Mobile JKN itu satu aplikasi yang memiliki banyak manfaat. Berbagai fitur untuk mengakses banyak layanan ada di dalamnya. Seperti mengecek tunggakan, pindah fasilitas kesehatan, perubahan data peserta, cek tagihan peserta, skrining kesehatan secara mandiri dan lain-lain. Aplikasinya juga bisa diunduh secara gratis melalui ponsel kita," ujar Agus pada Kamis (23/11).</p> <p>Agus mengaku pertama kali mengenal Aplikasi Mobile JKN dari media sosial. Selain itu Agus juga mencoba melihat beberapa fitur seperti skrining riwayat kesehatan, perubahan data peserta hanya dengan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat tanggal lahir, nomor ponsel dan sandi yang akan digunakan.</p> <p>"Kemudian tinggal buka Playstore atau AppStore pada ponsel. Ketik Aplikasi Mobile JKN dan klik. Nanti langsung masuk ke menu daftar. Jadi, seperti registrasi ketika buat akun, registrasinya menggunakan NIK. Siapkan <em>password</em> yang gampang diingat. Berikutnya tinggal masuk atau login," jelas Agus.</p> <p>Kunci sukses registrasi Aplikasi Mobile JKN, lanjut Agus, adalah dengan memastikan ketersedian akses internet, dan pulsa ada minimal seribu rupiah, karena ada kode One Time-Password (OTP) atau kode <em>password</em> yang hanya bersifat sementara dan dapat digunakan satu kali saja dikirim melalui pesan singkat. Hal ini diakuinya merupakan informasi tambahan yang dibacanya dari pengguna lain yang sudah pernah mendaftar.</p> <p>"Setelah pendaftaran berhasil, masukkan NIK dan password yang telah dibuat untuk masuk ke dalam aplikasi. Apabila kita sudah berhasil masuk, kita akan langsung disuguhkan dengan berbagai fitur pada tampilan depan, di antaranya info peserta, cek status keaktifan kartu peserta, lokasi fasilitas kesehatan terdekat yang dari rumah atau domisili dan masih banyak lagi. Karena dengan menggunakan aplikasi ini, semua dapat dilakukan secara mandiri dan tidak perlu datang berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat," ungkap Agus.</p> <p>Agus mengungkapkan fitur antrean online dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital adalah yang pertama kali digunakan ketika sudah terdaftar sebagai pengguna Aplikasi Mobile JKN. Pada saat itu, Agus tiba-tiba merasa kurang sehat, ia pun pergi memeriksakan diri ke Faskes tingkat pertama yang terdaftar namun dirinya tidak membawa KIS miliknya.</p> <p>"Saat itu saya dilayani dengan baik dengan hanya menunjukkan KIS Digital dari Aplikasi Mobile JKN pada petugas Puskesmas. Sebelumnya datang ke Puskesmas, saya mencoba menggunakan fitur antrean online dan datang sesuai dengan tanggal dan jam yang saya tentukan. Hal ini untuk menghindari berlama-lama menunggu antrean di Puskesmas," tutur Agus.</p> <p>Di samping itu, menurut BPJS Kesehatan telah menghadirkan banyak kemudahan bagi peserta JKN. Karena itu, Agus berpendapat bahwa masyarakat juga harus sadar betapa pentingnya menjadi peserta JKN itu sendiri. Selain prinsip gotong royong membantu sesama, dengan Program JKN ini masyarakat Indonesia juga jadi terlindungi dari ketidakpastian biaya berobat yang kian hari kian mahal.</p> <p>"Kita bisa mendapatkan jaminan layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja. Jadi, jangan pada saat sakit baru daftar, tapi ini seperti kita sedia payung sebelum hujan," kata Agus.</p>

Mobile JKN itu satu aplikasi yang memiliki banyak manfaat. Berbagai fitur untuk mengakses banyak layanan ada di dalamnya.

Fitur-fitur Aplikasi Mobile JKN Terbukti Mudahkan Pelayanan Peserta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/JKT_Prabowo-Gibran-mendaftar-Pilpres-2024_Salman-Toyibi5-1132459436.jpg" alt="Bacapres Prabowo Subianto dan bacawapres Gibran Rakabuming Raka menyapa relawan saat menuju Gedung KPU untuk pendaftaran capres dan cawapres di Jakarta, Rabu (25/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Bacapres Prabowo Subianto dan bacawapres Gibran Rakabuming Raka menyapa relawan saat menuju Gedung KPU untuk pendaftaran capres dan cawapres di Jakarta, Rabu (25/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Program dana abadi pesantren yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain dana abadi pesantren,&nbsp;Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga telah masuk ke dalam program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kedua program itu sebetulnya sudah ada pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga memang anggarannya sudah masuk ke dalam APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"APBN 2024 kan sudah diketok. Mengenai apa program-program, mungkin saya enggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," kata Sri Mulyani kepada wartawan, Kamis (26/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, program kesehatan untuk lansia sebenarnya sudah tercover dalam program KIS saat ini. Dia menjelaskan, untuk lansia dan keluarga tidak mampu itu tercover dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH) atau Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait jaminan kesehatan KIS untuk lansia sebetulnya sebagian besar lansia kalau tidak dalam keluarga mampu sebetulnya sudah tercover, karena lansia di daftar penerima PKH atau sembako jadi dia ada di DTKS," ucap Isa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, terkait Dana Abadi Pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto menjelaskan, pada program tersebut sudah masuk dalam Dana Abadi Pendidikan yang tahun ini dianggarkan Rp 106,1 triliun.&nbsp;Dia mengatakan, total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat ini sebesar Rp 134,1 triliun. Khusus untuk pesantren, belanja pada 2023 dialokasikan sebesar Rp 250 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengelolaan programnya sendiri itu dikelola oleh Kemenag, jadi nanti yang membiayai LPDP. Prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas&nbsp; santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dana Abadi Pesantren merupakan mandat dari undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Adapun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pesantren pada 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka menjanjikan program dana abadi pesantren jika menang Pilpres 2024 bersama bakal capres Prabowo Subianto. Janji itu disampaikan Gibran ketika keduanya resmi mendeklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres di Indonesia Arena, Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (25/10).</div>

Andin Hadiyanto mengatakan, total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat ini sebesar Rp 134,1 triliun.

Dana Abadi Pesantren dan KIS yang Dijanjikan Gibran Program Lama Pemerintahan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BPJS-23-A.jpg" alt="BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi BPJS SATU! layanan BPJS Kesehatan yang selalu Siap Membantu peserta JKN-KIS di rumah sakit." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi BPJS SATU! layanan BPJS Kesehatan yang selalu Siap Membantu peserta JKN-KIS di rumah sakit.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Warga Suku Badui yang dikenal mengisolasi diri dari kesehatan modern kini mulai membuka diri dengan pengobatan-pengobatan yang dilakukan rumah sakit. Hal itu lantaran kisah salah satu anak Badui yang mulai sembuh dari kelumpuhan saat diberikan perawatan rumah sakit modern.</p> <div dir="auto">Suku Badui yang selama ini lebih percaya dengan pengobatan tradisional kemudian tampak penasaran dan mencoba percaya dengan pengobatan yang telah membuat bocah bernama Sardin, 11, itu dapat berlari kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sardin yang merupakan salah satu masyarakat Badui Dalam, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten itu dioperasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di salah satu rumah sakit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Rahmi Hidayati, seorang pemerhati masyarakat Badui menceritakan kisah Sardin yang mengalami lumpuh total kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia bercerita bahwa Sardin lumpuh selama satu tahun sejak 2020 akhir hingga 2021 akhir.&nbsp;Adapun kelumpuhan itu disebabkan terjatuh saat memikul kayu membantu orang tuanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya foto Sardin yang terkulai lemas karena lumpuh, saya kirim foto itu ke pak Menkes. Saya bilang, 'Kita bisa bantu apa?'&nbsp;Kata pak Menkes, 'Pokoknya diurus sama pak dirjen nanti semua biaya kami tanggung,'" ujar Rahmi menirukan percakapannya dengan Budi, dikutip JawaPos.com, Minggu (11/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, Sardin akhirnya dibawa ke RSUP Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada saat proses administrasi, Rahmi diminta mendaftarkan Sardin sebagai peserta JKN PBI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya lapor ke pak Menkes kemudian beliau langsung urus dan menghubungi langsung BPJS Kesehatan Banten. Akhirnya dalam waktu 2 hari itu selesai BPJS nya," ceritanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah menjalani operasi dan perawatan selama 3,5 bulan, perjuangannya berbuah hasil. Bocah itu kini mulai bisa menggerakan kedua tangan dan kakinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Progres baik itu membuat kakek Sardin yang juga merupakan Jaro atau pimpinan suku Badui meminta warganya didaftarkan sebagai peserta JKN PBI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus saya bilang ke pak Menkes bahwa warga Badui ingin daftar BPJS Kesehatan dan akhirnya diproses," jelas Rahmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kendala lainnya kemudian muncul. Warga Kanekes terkendala pendaftaran lantaran belum punya KTP. Namun, setelah kembali berkoodinasi, para warga pun akhirnya bisa melakukan perekaman terlebih dahulu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak 200 orang masyarakat Badui dalam dan luar tengah antre melakukan perekaman kependudukan pada Sabtu (10/6) kemarin. Perekaman itu dilakukan hingga Minggu (11/6) di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perekaman itu bertujuan agar warga Kanekes mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK). Sehingga, mereka bisa diusulkan sebagai peserta JKN PBI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Seksi (Kasie) JKN Dinkes Lebak Agus Rifki Hidayat menjelaskan, setelah keluar NIK, Disdukcapil akan menyerahkan data NIK warga ke Dinkes Lebak untuk diusulkan ke BPJS Kesehatan. Jika biaya PBI dari provinsi, maka NIK warga akan diserahkan ke pemerintah provinsi baru ke BPJS Kesehatan. Begitupun jika biaya PBI dari pemerintah pusat, NIK akan diserahkan ke Kemenkes, kemudian ke BPJS Kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Data tahun 2022, dari 5.211 yang tercatat Disdukcapil, sudah ada 3.519 warga Kanekes masuk PBI dengan biaya pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat," tutur Rifki.&nbsp;</div>

Setelah menjalani operasi dan perawatan selama 3,5 bulan, perjuangannya berbuah hasil. Bocah itu kini mulai bisa menggerakan kedua tangannya

Kisah Anak Suku Badui yang Sembuh dari Lumpuh, Bikin Warga Lainnya Berbondong-bondong Daftar JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/bpjs-15-09-22.jpg" alt="Tri Hastuti melaksanakan spot check untuk memastikan pendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tepat sasaran." width="100%">
<figcaption>Tri Hastuti melaksanakan spot check untuk memastikan pendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tepat sasaran.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com –</strong> BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi melaksanakan spot check untuk memastikan pendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tepat sasaran. Saat mengunjungi kelurahan di wilayah Kota Sukabumi, ada sosok yang menarik perhatian. Ia adalah Tri Hastuti (43), Lurah Benteng Kota Sukabumi.<br /> <br /> Tri nampak bersemangat mendampingi BPJS Kesehatan saat melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Karena rutinitas kesehariannya sering berinterakasi dengan orang-orang, Tri mengaku bahwa dia sangat paham Program JKN ini sudah menjadi bagian dari kehidupan warga setempat.<br /> <br /> “Yang dulu ragu untuk berobat karena khawatir biayanya mahal, sekarang tidak lagi. Ada JKN yang menjamin dengan akses ke fasilitas kesehatan. Saya sangat senang BPJS Kesehatan mau mengunjungi langsung masyarakat, ini yang sangat membantu dan memudahkan kami untuk mendapatkan pelayanan terkait Program JKN. Saya juga mengapresiasi BPJS Kesehatan yang sudah berusaha memastikan kepemilikan KIS sesuai dengan yang berhak,” ungkap Tri, kepada tim Jamkesnews, Selasa (30/08).<br /> <br /> Tri mengatakan, agar layanan untuk peserta JKN semakin baik, diperlukan kolaborasi terbaik pula dari semua pihak, tidak hanya BPJS Kesehatan. Menurutnya, semua harus berperan aktif untuk mendukung keberlanjutan Program JKN agar bisa terus memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam hal jaminan pelayanan kesehatan.<br /> <br /> “Fasilitas kesehatan juga harus ikut bergerak meningkatkan pelayanan. Begitu juga dengan pemerintah agar bisa tepat sasaran saat mendaftarkan masyarakat tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN. Koordinasi yang sudah terjalin baik pun harus berkelanjutan, sebagai wujud upaya bersama untuk memberikan pelayanan terbaik. Semoga semakin banyak yang menyadari pentingnya Program JKN,” kata Tri.<br /> <br /> Tidak lupa Tri pun menyampaikan harapannya untuk penyelenggaran Program JKN ke depan, agar terus mengembangkan inovasi pelayanan yang memudahkan pesertanya untuk mengakses layanan kesehatan.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

Tri Hastuti: Kolaborasi yang Baik Menghasilkan Pelayanan JKN yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/persi-dukung-kemenkes-uji-coba-tarif-baru-layanan-rs-dampaknya-ke-jkn_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 49 potensi fraud atau penipuan dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diduga bisa merugikan keuangan negara.<br /> <br /> Peneliti ICW Dewi Anggraeni menuturkan, 49 potensi fraud ini dilakukan peserta JKN-KIS, puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL).<br /> <br /> "Fraud pada peserta JKN-PBI (penerima bantuan iuran) adalah pengunaan KIS oleh bukan pemilik kartu. Hal tersebut terjadi karena pasien merupakan pasien miskin dan tidak terdaftar sebagai PBI," ungkap Dewi dalam diskusi bertajuk "BPJS Salah Kelola, Pelayanan Publik Disandera" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/10).<br /> <br /> Di tingkat puskesmas, fraud terjadi dalam bentuk penerimaan uang oleh puskesmas untuk mengeluarkan rujukan pada pasien. Fraud lain adalah berupa tidak optimal saat menangani pasien dan segera merujuk ke FKTL menjaga dana kapitasi (dari BPJS Kesehatan) tidak berkurang signifikan.<br /> <br /> "Di tingkat RS, fraud terjadi dalam bentuk penggunaan alat kesehatan (alkes), obat, dan tindakan medis," ujar dia.<br /> <br /> Pada 2017, ICW dan 14 jaringan Civil Society Organization (CSO) melakukan pemantauan fraud JKN-KIS di 15 wilayah. Antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT dan NTB.<br /> <br /> Fraud disebut menjadi salah satu penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan. Defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 32 triliun yang terdiri dari limpahan tahun 2018 dan tahun ini.<br /> <br /> Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, kondisi lebih buruk akan terjadi di 2024. Proyeksi defisit diramalkan di atas lebih dari Rp 77 triliun jika tidak ada kenaikan iuran.<br /> <br /> "Tahun ini proyeksi defisit Rp 32 triliun. Defisit Naik dari tahun 2018 sebesar Rp 18,3 triliun," kata Fachmi Idris belum lama ini.

ICW: Ada 49 Potensi Penipuan di Program JKN dan KIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/punya-program-kis-jokowi-jamin-rakyat-tak-jatuh-miskin-kalau-sakit_m_.jpg" alt="Jokowi saat menggelar pidato politik di depan pendukungnya, Minggu (24/2)" width="100%">
<figcaption>Jokowi saat menggelar pidato politik di depan pendukungnya, Minggu (24/2)</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) terus mamerkan sejumlah program keberhasilannya selama 4,5 tahun terakhir dalam orasi politiknya di Sentul International Convention Center (SICC). Salah satunya mengenai program Kartu Indonesia Sehat (KIS).</p><br /> <p>Program KIS, kata Jokowi, telah terjangkau sampai dengan 92,4 juta pengguna di Indonesia. Menurut dia, kartu ini dapat menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dana mahal untuk berobat.</p><br /> <p>"KIS dijamin kesehatannya dan juga tidak akan jatuh miskin kalau sakit," kata Jokowi.</p><br /> <p>Di sisi lain, Jokowi menjamin bahwasanya tak ada lagi masyarakat mengkhawatirkan soal biaya rumah sakit. Sebab menurut dia, negara harus menjamin kesehatan dari seluruh rakyatnya.</p><br /> <p>"Kita tidak lagi mengenal istilah rakyat indonesia tidak boleh sakit. tetapi semua hal tersebut bagi saya tidak cukup. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya.</p><br /> <p>Dalam kesempatan itu, Jokowi berharap, pihaknya dapat menggaungkan optimisme Indonesia maju di pilpres kali ini. Bagi dia, masih banyak pembangunan yang belum diselesaikan oleh dirinya.</p><br /> <p>"Tekad kita, selama 4 tahun kita sudah membangun fondasi kebangsaan kita. Indonesia yang mengglobal namun berdaulat. Pekerjaan kita belum selesai, banyak tantangan yang akan kita hadapi, bahkan ada yang tidak setuju dengan cara yang kita tempuh. Saat ini kita perlu bersatu untuk menghadapi ancaman perpecahan dan kemunduran," pungkasnya.</p><br /> <p></p>

Punya Program KIS, Jokowi Jamin Rakyat Tak Jatuh Miskin Kalau Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-peserta-jkn-kis-mandiri-nunggak-bayar-premi_m_205286.jpeg" alt="ILUSTRASI Ratusan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Solo nunggak membayar premi bulanan. Tunggakan pembayaran premi ini bervariasi mulai dari sebulan sampai dengan beberapa tahun." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Ratusan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Solo nunggak membayar premi bulanan. Tunggakan pembayaran premi ini bervariasi mulai dari sebulan sampai dengan beberapa tahun.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Ratusan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Solo<em> nunggak</em> membayar premi bulanan. Tunggakan pembayaran premi ini bervariasi mulai dari sebulan sampai dengan beberapa tahun.</p><br /> <p>Kondisi ini salah satunya disebabkan karena perekonomian yang sulit hingga membuat warga tidak sanggup membayar premi bulanan.&nbsp;</p><br /> <p>Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo usai pembagian kartu KIS di Balai Kota, Selasa (17/4). Lebih lanjut pria yang akrab disapa Rudy itu mengungkapkan, bahwa banyaknya penunggak premi itu diketahui setelah Pemkot Solo berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.</p><br /> <p>"Tunggakan itu bukan karena dilakukan secara sengaja, tetapi mereka memang baru mengalami kesulitan perekonomian. Dan ini masuk rentan miskin, " katanya.&nbsp;</p><br /> <p>Rudy menguraikan, dengan perhitungan rata-rata setiap keluarga harus membayarkan premi BPJS sebesar Rp 125 ribu per bulannya. Tetapi, saat kondisi ekonomi sedang menurun jumlah tersebut akan terasa berat bagi warga.</p><br /> <p>Sehingga, mereka <em>pun</em> terpaksa tidak membayar iuran bulanan terlebih dahulu. Hingga, tunggakan tersebut semakin lama akan semakin berat bagi warga.&nbsp;</p><br /> <p>Menurut Wali Kota Solo itu, Pemkot sangat mampu jika harus membiayai para penunggak premi BPJS tersebut. Hanya saja, sebelum dibiayai oleh pemerintah, warga para penunggak terlebih dahulu harus melunasi tunggakannya dulu. Hal ini karena Pemkot tidak mungkin menutup tunggakan tersebut karena akan menyalahi aturan yang ada.&nbsp;</p><br /> <p>"Setelah dilunasi, baru lapor ke Dinas Kesehatan Kota (DKK)," terang Rudy. Rudy berharap, ke depannya seluruh warga Solo akan tercover BPJS. Sementara itu, Kepala DKK, Siti Wahyuningsih mengungkapkan, sampai saat ini Pemkot sudah membagikan 102.247 KIS kepada warga. Jumlah tersebut terdiri dari 40.639 kepala keluarga (KK). </p>

Ratusan Peserta JKN KIS Mandiri Nunggak Bayar Premi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lumpuh-otak-anak-buruh-di-solo-tak-tercover-kis_m_205029.jpeg" alt="Butuh bantuan: Suci Tri Winarsih, 36, bersama kedua putranya yang mengalami CP. Masing-masing bernama Ronandi (kanan) dan Rafi (tidur)." width="100%">
<figcaption>Butuh bantuan: Suci Tri Winarsih, 36, bersama kedua putranya yang mengalami CP. Masing-masing bernama Ronandi (kanan) dan Rafi (tidur).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah Kota (Pemkot) Solo gencar memberikan jaminan kesehatan bagi warganya yang tidak mampu. Namun ternyata, ada beberapa keluarga yang luput dari sasaran. Salah satunya keluarga Suci Tri Winarsih, 36, di Semanggi, Pasarkliwon.</p><br /> <p>Suci sangat membutuhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk pengobatan kedua putranya. Masing-masing Ronandi Faradea Wahyunanta, 15, dan Rafi Bima Ananta, 9.</p><br /> <p>Mereka didiagnosa dokter mengalami lumpuh otak atau cerebral palsy (CP). Sehingga kedua bocah itu mengalami kelumpuhan dan tidak menggerakkan bagian tubuhnya.</p><br /> <p>Selama ini, Suci dan suaminya Tri Gunadi sudah mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan kedua putranya secara mandiri. Padahal Gunadi hanya bekerja sebagai buruh pembuat gamelan. Gaji yang didapatkannya pun hanya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari.</p><br /> <p>"Saya juga heran kenapa keluarga kami malah tidak terkover KIS. Padahal yang kondisinya lebih baik dari saya atau berkecukupan justru bisa mendapatkannya," kata Suci kepada JawaPos.com, Selasa (17/4).</p><br /> <p>Selama ini, Suci terpaksa menjual seluruh harta untuk pengobatan kedua anaknya. Bahkan, dia sudah menjual dua rumahnya. Sekarang Suci dan Tri sudah kesulitan untuk biaya pengobatan.</p><br /> <p>Iuran BPJS mandirinya pun sempat nunggak dua bulan. Sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk berobat. "Kemarin pas mau periksa tidak bisa menggunakan BPJS. Karena nunggak dua bulan. Lha karena sudah tidak ada biaya dan tidak diperiksakan dulu," ucap Sri.</p><br /> <p>Padahal putra sulungnya, Ronandi sejak delapan bulan lalu mengalami diare akut. Bahkan diarenya keluar dari lubang perut bekas operasi usus buntu beberapa tahun lalu. Suci dan suaminya pun tidak bisa berbuat banyak karena ketiadaan uang untuk membawanya ke rumah sakit.</p><br /> <p>"Semakin banyak makan, maka semakin banyak (kotoran) yang dikeluarkan dan diare. Kalau malam dia sulit tidur. Karena mungkin merasakan sakit," kata Suci.</p><br /> <p>Suci menambahkan, selama ini dirinya belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemkot Solo. Baru akhir-akhir ini datang petugas dari Dinas Sosial (Dinsos) datang ke rumahnya untuk mengurus pengobatannya. Tetapi sampai kemarin bantuan dari Dinsos belum juga sampai kepadanya.</p><br /> <p>Suci dan suami berharap Pemkot Solo bersedia untuk memberikan bantuan pengobatan kepada kedua anaknya. Karena dirinya sudah tidak punya biaya lagi untuk pengobatannya. "Ya kami berharap lekas ada bantuan dari pemerintah untuk pengobatan anak saya ini," harap Suci.</p>

Lumpuh Otak, Anak Buruh di Solo Tak Tercover KIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minta-kis-pasutri-asal-ntt-ini-nekat-ingin-bertemu-jokowi_m_204710.jpeg" alt="Pasutri asal NTT, Nikolaus Newa dan Fransiska Enga di ruang perawatan RS Fatmawati." width="100%">
<figcaption>Pasutri asal NTT, Nikolaus Newa dan Fransiska Enga di ruang perawatan RS Fatmawati.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Kisah pasangan suami istri asal Penginanga, Desa Lape, Kecamatan Aesesa, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi viral di dunia maya. Mereka adalah Nikolaus Newa dan istrinya, Fransiska Enga, yang ingin bertemu Presiden Joko Widodo.</p><br /> <p>Mereka jauh-jauh dari Timur Indonesia sengaja datang ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo. Tujuannya minta dibuatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, mereka malah telantar di Jakarta.</p><br /> <p>Alhasil, untung mereka segera ditolong dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta pada Minggu (15/4). Di ruang Inslatasi Gawat Darurat (IGD), Nikolaus mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon cepat pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo.</p><br /> <p>Selain istrinya juga mendapat perawatan, saat ini juga mereka telah memiliki KIS. Ternyata mereka terlantar karena kehabisan ongkos. "Terima kasih Bapak Presiden, istri saya sudah dirawat. Kami juga sudah punya kartu (KIS)," ungkap Nikolaus dalam keterangan tertulis Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Minggu (15/4).</p><br /> <p>Fransiska pagi tadi sekitar pukul 05.30 dijemput oleh tim medis dengan ambulans Rumah Sakit Fatmawati dari Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung. Saat ini Fransiska sedang dalam pemeriksaan di IGD. Kondisinya sendiri sadar dan bisa berkomunikasi.</p><br /> <p>Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Sosial DKI Jakarta Miftahul Huda, menyampaikan pasangan itu telantar karena kehabisan ongkos. Keduanya kemudian ditemukan petugas P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Timur di sekitar Pasar Rebo, Jakarta Timur.</p><br /> <p>Fransiska sendiri menderita sakit infeksi saluran kemih. Penyakitnya ini membuatnya kesulitan buang air hingga perutnya membesar.</p><br /> <p>Suami istri itu pun ingin agar dirawat dan dioperasi di rumah sakit yang ada di Jakarta karena di NTT alatnya tidak memadai. Setelah dioperasi dan dinyatakan sembuh, mereka ingin kembali ke NTT.</p>

Minta KIS, Pasutri Asal NTT Ini Nekat Ingin Bertemu Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kartu indonesia sehat

Berita Terkini