<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/FotoJet-9-1-193987785.jpg" alt="Ilustrasi peserta UTBK-SNBT. (snpmb.bppp.kemdikbud.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta UTBK-SNBT. (snpmb.bppp.kemdikbud.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Secara resmi kelulusan UTBK - SNBT 2024 telah diumumkan panitia seleksi melalui Siaran Pers bernomor 06/sipers/snpmb/VI/2024 yang terbit pada hari ini, Kamis (13/6) pukul 15.00 WIB. Dilansir JawaPos.com dari laman resmi SNPMB BPPP Kemdikbud (13/6), disebutkan dalam Siaran Pers tentang Pengumuman Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2024 statistik peserta UTBK - SNBT 2024, salah satunya peserta yang daftar dan lulus. Berdasarkan sumber, total pendaftar SNBT tahun 2024 berjumlah 785.058 peserta yang merupakan lulusan sekolah lanjutan tingkat atas, dengan rincian sebagai berikut. - Lulusan SMA sebanyak 552.358 peserta. - Lulusan SMK sebanyak 126.656 peserta. - Lulusan MA sebanyak 99.871 peserta. - Lulusan sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) SMA sebanyak 968 peserta. - Lulusan sekolah lainnya sebanyak 5.205 peserta. Kemudian, bila dikelompokkan berdasarkan tahun kelulusannya, maka diperoleh data sebagai berikut. - Lulusan tahun 2024 sebanyak 661.076 peserta. - Lulusan tahun 2023 sebanyak 104.750 peserta. - Lulusan tahun 2022 sebanyak 19.232 peserta. Perlu diketahui, dari seluruh peserta yang daftar UTBK - SNBT 2024, terdapat peserta pendaftar pelamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebanyak 260.069 dan peserta dengan keterbatasan (difabel) sebanyak 905. Lalu, peserta UTBK - SNBT 2024 yang dinyatakan 'Lulus' sebanyak 231.104 dari total peserta yang daftar dengan rincian: - 193.660 peserta lulusan tahun 2024. - 31.642 peserta lulusan tahun 2023. - 5.802 peserta lulusan 2022. Lebih lanjut, dari total peserta yang lulus, sebanyak 189 merupakan peserta yang memiliki keterbatasan (difabel). Demikian statistik terkait peserta yang daftar dan lulus UTBK - SNBT 2024 dari panitia seleksi. Selamat menempuh tahap selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan 'Lulus' dan jangan menyerah bagi peserta yang dinyatakan 'Tidak Lulus' dalam seleksi UTBK - SNBT 2024 ini.

Berikut Data statistik peserta UTBK -dan SNBT 2024 yang mendaftar dan dinyatakan lulus oleh panitia seleksi.

Pengumuman Kelulusan UTBK dan SNBT 2024 Telah Terbit, Berikut Statistik Peserta yang Daftar dan Lulus

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/258-KIP-900-3582003317.jpg" alt="Jokowi bersalaman dengan salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar / sumber: Antara" width="100%">
<figcaption>Jokowi bersalaman dengan salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar / sumber: Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah telah menjamin pembiayaan pendidikan tinggi bagi 900 ribu mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga tahun 2023. Dikutip dari Antara pada Senin (11/12), ia menjelaskan bahwa penerima KIP Kuliah adalah mahasiswa yang belajar di luar kampus melalui Program Kampus Merdeka. Sejak tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melaksanakan program KIP Kuliah sebagai bentuk bantuan sosial dalam pendidikan tinggi. Bantuan ini merupakan perkembangan dari program Bidikmisi yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2011. Program KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar yang merata dan berkualitas di perguruan tinggi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Terdapat empat kategori mahasiswa yang berhak menerima KIP Kuliah. Pertama, mereka adalah alumni SMA/SMK/sederajat dari tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya yang memiliki KIP. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013286924/ugm-terima-6715-mahasiswa-kip-kuliah-dan-adik-khusus-warga-papua-hingga-anak-pmi">UGM Terima 6.715 Mahasiswa KIP-Kuliah dan ADik Khusus Warga Papua hingga Anak PMI</a> Kedua, mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, harus memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang merupakan program Kementerian Sosial atau mahasiswa yang tinggal di panti sosial atau panti asuhan. Ketiga, mahasiswa dari kalangan korban di daerah yang mengalami bencana alam, konflik, atau memiliki karakteristik khusus lainnya. Keempat, mahasiswa yang memiliki keterbatasan akses, seperti mahasiswa penyandang disabilitas atau mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jumlah penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi untuk pelajar dan mahasiswa dari daerah 3T telah mencapai 7.400 peserta. Secara statistik, jumlah pendaftar KIP Kuliah terus meningkat. Pada tahun 2020, terdapat 689.000 pendaftar yang kemudian meningkat menjadi 840.000 mahasiswa pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah pendaftar mencapai 941.000, dan per Kamis (3/8), sudah mencapai 946.000 pendaftar. &nbsp;***

Pemerintah menjamin pembiayaan pendidikan tinggi bagi 900 ribu mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga 2023.

KIP Menjamin Biayaan Pendidikan Tinggi bagi 900 Ribu Mahasiswa hingga Tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/FAUZAN.jpg" alt="Fauzan Hafidz, anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Kota Kinabalu lolos seleksi penerimaan mahasiswa Program Studi Teknik Industri UPN Veteran, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Fauzan Hafidz, anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Kota Kinabalu lolos seleksi penerimaan mahasiswa Program Studi Teknik Industri UPN Veteran, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kini, impian generasi muda Indonesia untuk menjadi insan intelektual lewat pendidikan tinggi untuk menyonsong Indonesia Emas tahun 2045 tak hanya sekedar jargon semata.  Lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka yang disalurkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), para generasi muda dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tanpa khawatir adanya kendala finansial.  Impian menjadi insan intelektual tersebut terbersit di benak Adriana Manosel Sawiat Duwit, anak muda dari Papua, lolos seleksi mandiri sebagai salah satu penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 di Fakultas Kedokteran Universitas Papua.  “Saya ingin menjadi dokter di rumah sakit di kota kelahiran saya sebab masih kekurangan tenaga kesehatan,” tegas Adriana yang selalu meraih prestasi saat menempuh pendidikan menengah di SMAN 1 Teminabuan Sorong Selatan, Papua Barat.  Kisah penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 lainnya, Fauzan Hafidz, anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Kota Kinabalu, Malaysia menuturkan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia di pedalaman Kalimantan dalam mendapatkan akses pendidikan.  “Saya mewakili siswa dan siswi di Kota Kinabalu, bersyukur KIP Kuliah hadir karena di Kota Kinabalu, anak-anak Indonesia sangat kesulitan akses pendidikan dan juga akses internet. KIP Kuliah membantu kami untuk bisa kuliah, apalagi banyak diantara kami yang berada di pedalaman Kalimantan, “ jelas Fauzan.  Fauzan yang lolos seleksi penerima mahasiswa di program Studi Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jakarta berkomitmen untuk menjaga amanah KIP Kuliah Merdeka yang telah diterimanya.  “Saya ingin fokus mengembangkan diri agar bisa menjadi aset yang berharga bagi Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah terus memberi kemudahan bagi anak-anak yang sulit akses pendidikan tinggi, seperti di Sabah,” sambung Fauzan yang bercita-cita menjadi seorang pengusaha.  Sementara itu, hadirnya KIP Kuliah Merdeka juga disyukuri oleh mahasiswa yang mengambil program studi D4 Mekatronika di Politeknik Batam, Muhammad Sofian Ariwana.  “KIP Kuliah menurut saya sangat membantu. Memang orang tua saya bisa dibilang tidak kekurangan walaupun disebut cukup juga tidak. Namun untuk menunjang kuliah cukup besar dananya, maka KIP Kuliah ini sangat membantu, “ tutur Sofian.  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan bahwa KIP Kuliah Merdeka sebagai wujud komitmen Kemendikbudristek dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan. Pendidikan tinggi berpotensi memberikan dampak positif tercepat dalam pembangunan SDM unggul sesuai visi Presiden Joko Widodo.  “Ini jadi kebijakan yang akan mewujudkan bukan hanya keadilan sosial. Namun, mobilitas sosial yang lebih tinggi sehingga anak yang berprestasi tapi kurang mampu bisa mencapai mimpi setinggi-tingginya,” disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode Kesembilan “KIP Kuliah Merdeka” pada tanggal 26 Maret 2022.  Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Abdul Kahar menegaskan dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar: Semua Bisa Kuliah dengan KIP Kuliah Merdeka yang tayang di YouTube Kemdikbud RI, calon mahasiswa yang berminat untuk kuliah tahun ini dan memenuhi kriteria penerima KIP Kuliah Merdeka jangan ragu untuk mendaftar.  “Karena, dengan adanya KIP Kuliah Merdeka tidak ada lagi alasan bagi para pelajar untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semua bisa kuliah dengan KIP kuliah, karena pemerintah sudah menyiapkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan asalkan dengan sungguh-sungguh,” pungkas Kahar.  &nbsp;

KIP Kuliah Merdeka Wujudkan Impian Generasi Muda Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/kuliah-unair-1.jpg" alt="TATAP MUKA: Suasana perkuliahan tatap muka di FK Unair. Kampus tersebut menyiapkan tiga skenario perkuliahan. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TATAP MUKA: Suasana perkuliahan tatap muka di FK Unair. Kampus tersebut menyiapkan tiga skenario perkuliahan. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melakukan transformasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kip-kuliah/">KIP Kuliah</a>) menjadi KIP Kuliah Merdeka pada 2021. Kini terdapat jaminan pembiayaan pendidikan dan bantuan biaya hidup yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.  Kemendikbudristek membuka kembali pendaftaran program KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 bagi semua siswa yang akan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau pun Perguruan Tinggi Swasta (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pts/">PTS</a>). “Bagi yang berminat kuliah tahun ini dan memenuhi kriteria penerima KIP Kuliah, mohon jangan ragu daftar KIP Kuliah Merdeka. Insya Allah semua bisa kuliah," kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek Abdul Kahar kepada wartawan, Minggu (27/3).  Kahar mengatakan, jika siswa tidak lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) bis menempuh Seleksi Mandiri, dan seterusnya. Termasuk memilih seleksi PTS.  Untuk mendapatkan KIP <a href="https://www.jawapos.com/tag/kuliah-merdeka/">Kuliah Merdeka</a>, calon mahasiswa baru cukup membuat satu akun untuk semua seleksi masuk perguruan tinggi. “Satu kali saja membuat akun, bisa digunakan sepanjang tahun selama masih pendaftaran dan untuk seluruh jalur masuk perguruan tinggi baik itu PTN maupun PTS,” ucapnya.  Kahar melanjutkan, bagi siswa yang sudah punya akun dari tahun sebelumnya pun tidak perlu membuat akun kembali. “Bahkan, tahun sebelumnya pun, akun yang sama masih bisa digunakan. Tinggal memperbaiki atau mengupdate akun pendaftaran yang baru,” ujarnya.  Terkait mekanisme pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2022, Kahar mengatakan tetap sama dengan tahun 2021. Hal yang perlu dicermati adalah sasaran dari program KIP Kuliah Merdeka ini, adalah mahasiswa baru yang akan masuk perguruan tinggi, bukan untuk mahasiswa yang sudah berstatus aktif di perguruan tinggi.  Bagi mahasiswa aktif yang kembali ingin mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi (SNMPNT/SBMPTN/SNMPN/SBMPN/Mandiri) tahun 2022, masih bisa mendaftar KIP Kuliah Merdeka selama memenuhi persyaratan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Serta belum pernah ditetapkan sebagai <a href="https://www.jawapos.com/tag/penerima-kip/">penerima KIP</a> Kuliah atau beasiswa lainnya pada tahun berjalan atau sebelumnya.  “Itu kan artinya ikut seleksi baru. Nah, itu secara paralel bisa mengikuti pendaftaran KIP Kuliah Merdeka. Pada prinsipnya, KIP Kuliah menyasar mahasiswa dengan kategori baru,” jelas Kahar.

Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2022, Kini Bisa Untuk Masuk PTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenali-jenis-beasiswa-kuliah-di-luar-negeri-awas-jebakan-batman_m_.jpg" alt="Ilustrasi beasiswa. ISN meminta para calon mahasiswa yang akan kuliah ke luar negeri untuk berhati-hati dalam menerima penawaran beasiswa di luar negeri." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beasiswa. ISN meminta para calon mahasiswa yang akan kuliah ke luar negeri untuk berhati-hati dalam menerima penawaran beasiswa di luar negeri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Terutama bagi kalangan keluarga tidak mampu, sehingga betul-betul bisa ikut pberpartisipasi dan menikmati pendidikan di level perguruan tinggi.  Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbudristek, Abdul Kahar mengatakan, KIP Kuliah Merdeka itu tidak memberikan perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), serta tidak memberikan diskriminasi.  ”Pemerintah ingin memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi masyarakat kita, terutama bagi kalangan keluarga tidak mampu, sehingga betul betul bisa ikut berpartisipasi dan menikmati pendidikan di level perguruan tinggi,” ungkap Abdul Kahar dalam keterangannya, Minggu (24/10).  Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor (IPB) Drajat Martianto turut menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Sebab, pemerintah begitu perhatian kepada anak muda yang kesulitan sosial dan ekonomi. Namun, memiliki kemampuan akademik yang luar biasa untuk melanjutkan studinya.  ”Ini langkah yang luar biasa, terlebih lagi ada penyempurnaan. Penyempurnaan ini juga dibuat menjadi makin realistis sehingga tidak ada diskriminasi di kampus nantinya. Saya percaya bahwa KIP ini bisa memutus rantai kemiskinan,” terang Drajat.  Bahkan kata dia, banyak mahasiswa di IPB yang memiliki IPK 4.0 pada tahun-tahun selanjutnya. Kemampuan akademik mahasiswa yang didukung KIP merupakan wujud kontribusi bersama untuk membangun pimpinan bangsa.  Ketua Umum Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi KIP Rizal Maula juga menyampaikan, para mahasiswa sangat mengapresiasi program itu. Pasalnya, ada penambahan kuota yang disesuaikan di masing-masing daerah menjadi lebih terbantu dalam menjalani aktivitas kuliah.  ”Apalagi mereka juga dari daerah terus ke ibu kota khawatir dengan biaya hidup, tapi dengan beasiswa KIP Kuliah Merdeka ini tidak perlu dikhawatirkan kembali,” tambah Rizal.  Menurut Abdul Kahar, anak-anak yang belum memperoleh kesempatan menerima KIP Kuliah Merdeka tahun ini jangan berputus asa. ”Untuk yang masih duduk di jenjang pendidikan menengah atas, silakan persiapkan diri sebaik-baiknya karena tahun depan KIP Kuliah Merdeka akan hadir lagi dan menyambut orang-orang yang memiliki persiapan yang baik,” ucap Rizal.

KIP Kuliah Merdeka Beri Kemudahan Akses Finansial Berkuliah di PTN/PTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210814-WA0043.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno (dua dari kiri) menemui warga Kampung Nelayan. Anas Karno for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno (dua dari kiri) menemui warga Kampung Nelayan. Anas Karno for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno bertandang ke rumah warga di Kampung Nelayan. Dia menemui pelajar dan warga setempat pada Jumat (13/8).  Anas yang datang pada pukul 15.00 sore itu langsung menyapa warga setempat. Sesekali Anas berhenti dan menyapa anak-anak di Kampung Nelayan Kali Bachri RW 03, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo.  ”Kedatangan saya untuk menyapa warga. Juga untuk menyosialisasikan pencairan beasiswa program Indonesia pintar jalur aspirasi DPR tahun anggaran 2021,” terang Anas.  Kepada warga, Anas meminta untuk lebih berhati-hati pada masa pandemi Covid-19. Dia mengingatkan meski sudah mendapatkan vaksinasi, bukan berarti warga bisa lepas dari protokol kesehatan.  Selain itu, kepada anak-anak dan pelajar, Anas juga sempat menanyakan kondisi dan semangat belajar mereka selama pandemi. ”Harus tetap semangat ya! Ada Pak Anas dan pemerintah yang siap bantu!” ujar Anas Karno.  Anas menyosialisasikan informasi beasiswa kepada wali murid yang datang. Anggota DPRD kelahiran Kampung Kebangsren itu berharap agar pelajar tetap dan makin semangat menempuh pendidikan selama pandemi.  ”Saya berharap beasiswa ini bisa membantu meringankan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan putra-putrinya di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” ujar Anas Karno.  Untuk teknis pencairan beasiswa program Indonesia pintar jalur aspirasi DPR, tidak semua penerima mendapat nominal yang sama. ”Dalam SK pencairan terdapat pemberian dan nominasi yang berbeda dalam tahap pencairan,” terang Anas Karno.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Temui Warga di Kampung Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Screenshot_2020-09-04-09-18-16-045_com.google.android.youtube.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, Universitas Terbuka (UT) bisa menjadi role model bagi pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Indonesia. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, Universitas Terbuka (UT) bisa menjadi role model bagi pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Indonesia. (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi X DPR telah menyetujui pagu definitif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 81,534 triliun. Hal itu disetujui dalam agenda Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemendikbud Tahun Anggaran 2021 bersama Komisi X DPR.  Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi X DPR RI yang telah menyetujui pagu definitif Kemendikbud. “Terima kasih Bapak/Ibu untuk persetujuan terhadap anggaran 2021. Semoga kita bisa semakin tangguh di masa pandemi ini,” ujar Mendikbud dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).  Anggota Komisi X DPR RI dan Kemendikbud sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat di kabupaten/kota tertentu akan lebih diperhatikan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan pendidikan.  Merujuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Belanja Kementerian/ Lembaga Tahun 2021, Kemendikbud berkomitmen pada mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Sekjen Kemendikbud, Ainun Naim menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas nasional salah satunya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.  Kemudian, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, lalu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.  Adapula memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. “Khusus untuk poin 1, 3, 5, dan 6 mendapat penekanan di tahun 2021,” ucap dia.  Terkait kebijakan belanja Kementerian mencakup berbagai hal-hal sebagai berikut. Pertama, melakukan reformasi pendidikan, reformasi transfer ke daerah dan dana desa, serta reformasi belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan sosial ekonomi.  Kedua, pihaknya juga akan memperkuat sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Ketiga, melanjutkan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan program perlindungan sosial pasca pandemi COVID-19.  Keempat, mendorong efektivitas program bantuan sosial dengan meningkatkan ketepatan sasaran melalui penyempurnaan dan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju single data, pemanfaatan TIK dan penguatan monitoring dan evaluasi. Kelima, menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji ke-13 dan THR serta menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran.  Ainun menjelaskan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 550 triliun terbagi ke dalam tiga alokasi. Pertama, Rp 184,5 triliun anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat dengan ketentuan, anggaran Kemendikbud sebesar Rp 81,53 triliun, Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 55 triliun, serta K/L lainnya dan cadangan (BA-BUN) sebesar Rp 47,97 triliun. Kedua, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 299,1 triliun. Ketiga, anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 66,4 triliun.  “Setelah nomenklatur program baru, sistem penganggaran Kemendikbud direncanakan untuk membiayai dukungan manajemen, PAUD dan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, pendidikan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi,” terang Ainun.  Lebih lanjut, Ainun menjelaskan tujuan redesain sistem perencanaan dan penganggaran adalah sebagai wujud implementasi money follow program, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, value for money. “Serta mewujudkan keterkaitan antara visi misi Presiden dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga,” ujarnya.  Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI menyetujui dan mendukung rencana program dan anggaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tahun anggaran 2021. “Mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya, Kemendikbud mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan juga ketepatan sasaran, ketepatan guna dan juga ketepatan waktu,” tuturnya.

DPR Setujui Pagu Alokasi Anggaran Kemendikbud 2021 Rp 81,53 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/1b3de165-2dda-48e9-9d43-f85d63a046df-1.jpg" alt="Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih bersama panitia tes mandiri. PIH Unair" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih bersama panitia tes mandiri. PIH Unair</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kabar gembira bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP-K yang ingin melanjutkan studi di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Pada Senin (17/8), Rektor Unair Mohammad Nasih mengumumkan bahwa Unair akan menghelat tes masuk mandiri gelombang kedua.  ”Namun untuk kali ini, tidak semua program studi dibuka,” ujar Nasih di sela-sela meninjau Pusat Ujian Online Jalur Mandiri di Gedung ACC, Kampus C Unair.  Sayang, Nasih belum mengatakan program studi apa saja yang akan dibuka. Menariknya, tes masuk jalur mandiri itu memberi kesempatan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk ikut. Selain kesempatan bagi pemegang KIP-K untuk ikut, Unair juga menggratiskan proses seleksi bagi mereka. ”Bagi pemegang KIP-K  bisa mengikuti dengan gratis,” papar Nasih.  Kabar itu menggembirakan karena memberikan kesempatan terbuka bagi pemegang KIP khususnya untuk bisa ikuti kuliah di Unair. Sebelumnya, Unair sudah melaksanakan program yang sama, yaitu bidik misi. Setelah lulus dari tes mandiri, mahasiswa pemegang KIP-K setara dengan mahasiswa yang mengikuti program bidik misi.  Pada Minggu (16/8), tes mandiri gelombang kedua Unair telah dilakukan secara daring. Namun, karena terdapat kendala teknis, tes susulan diadakan pada Senin (17/8). Kendala teknis itu berdampak pada regulasi baru, yakni panitia tes mandiri akan mengambil nilai terbaik di antara dua tes yang telah diikuti peserta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vZJcy-zxkAY

Pemegang Kartu Indonesia Pintar Bisa Ikut Tes Mandiri Gratis di Unair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pencairan-kip-rendah-kemendikbud-tuding-disdik-dan-kepala-sekolah_m_154817.jpeg" alt="Siswa SMP di Bogor saat pencairan KIP(Kelik/Radar Bogor/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMP di Bogor saat pencairan KIP(Kelik/Radar Bogor/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah mulai merampingkan kartu-kartu saktinya. Dimulai dari sinkronisasi data program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program keluarga harapan (PKH).  Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menuturkan, pihaknya tengah menjalin komunikasi secara intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait sinkronisasi data tersebut. Diharapkan, tahun depan kedua program sudah terintegrasi.  ”Saya dan Pak Nadiem sudah berulang kali meeting untuk rencana ini. Mudah-mudahan, kalau memang disetujui presiden, mungkin tahun depan,” ujar pria yang biasa disapa Ari tersebut.  Menurut dia, pengintegrasian PKH dan KIP bukan hal yang mudah. Sebab, kedua kementerian memiliki basis data masing-masing. Sehingga perlu waktu. Di samping itu, proses pengkajian juga terus berjalan hingga saat ini. ”Ibu Menteri Keuangan juga berulang kali meminta agar Kemensos dan Kemendikbud untuk mencoba, apakah PKH dengan PIP bisa diintegrasikan. Ini sedang kita kebut,” ungkapnya.  Diakuinya, dalam rapat terbatas sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menekankan untuk fokus pada tiga program. Yakni, bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan non tunai (BPNT), serta KIP. Diharapkan program lintas kementerian tersebut bisa terintegrasinya. Sehingga, pemenuhan kebutuhan bagi keluarga pra sejahtera dapat tercapai secara menyeluruh.  “Sehingga, mereka benar-benar bisa mendapatkan program-program bantuan sosial dari negara dengan terintegrasi. Ada bantuan pendidikannya, ada bantuan sembakonya, ada bantuan pendampingan misalnya ibu hamil, dan lain-lain,” paparnya.  Sebagai informasi, pada akhir tahun lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sowan ke kantor Kementerian Sosial (Kemensos) guna membicarakan tentang data-data bantuan sosial. Dia menilai banyak tumpang tindih data yang terjadi dan bisa mempengaruhi program seputar SDM, baik itu soal kemiskinan ataupun pendidikan.  Karenanya, butuh sinkronisasi data. Saat itu, Mensos sendiri memperkirakan, kurang dari 50 persen penerima PKH yang telah mendapat KIP. Padahal, dalam program ini terdapat pula bantuan bagi anak-anak keluarga miskin usia sekolah.

Integrasi 'Kartu Sakti Jokowi' KIP-PKH Ditargetkan Rampung Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OKE-JKT1-JOKOWI-DAN-MARUF-AMIN-raka-1.jpg" alt="Direktur Imparsial, Al Araf mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Imparsial, Al Araf mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin genap 100 hari menjabat. Jokowi melanjutkan pemerintahan yang dia pimpin selama lima tahun ke depan.  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, mengatakan memang saat ini banyak kritikan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, yang tidak mengedepankan penyelesaian hak asasi manusia (HAM).  Namun bagi Donny, Jokowi dan Ma'ruf ingin menuntaskan permasalahan yang berkaitan dengan HAM di masa lalu. Sehingga dia tidak mempermasalahkan adanya kritikan tersebut.  "Karena banyak yang meragukan yang tidak kasat mata soal HAM, pemerintahan Jokowi dianggap kurang memerhatikan HAM," ujar Donny dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/2).  Donny melanjutkan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, selain infrastruktur juga fokus pada ekonomi dan kesejahteraan. Menurutnya apabila itu diperbaiki, maka masyarakat bisa sejahtera.  Misalnya Jokowi mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIS). Itu tujuannya untuk masyarakat bisa hidup dengan sejahtera.  "Adanya KIS dan KIP maka orang akan menjadi sehat dan menjadi lebih baik. Lalu apabila KIP sudah berjalan, maka tidak akan lagi adanya hoaks," katanya.  Donny melanjutkan, apabila orang mendapatkan KIP, maka akan berpendidikan. Sehingga sulit bagi orang tersebut termakan berita hoaks yang jelas-jelas menganggu keamanan.  "Sehingga keamanan akan ikut membaik juga adanya KIP ini," ungkapnya.

KSP: Adanya KIP Agar Masyarakat Tidak Termakan Hoaks

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kartu indonesia pintar

Berita Terkini