<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/KIA-Sidoarjo-3017836107.jpg" alt="Dispendukcapil Sidoarjo telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus KIA." width="100%">
<figcaption>Dispendukcapil Sidoarjo telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus KIA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Data terbaru yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo telah menunjukkan tren positif terkait kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sidoarjo. Artinya, dengan jumlah mencapai 258.788 anak berusia 0 hingga 17 tahun yang telah memiliki KIA, hal ini mencerminkan bahwa 51,7 persen dari total jumlah anak di Sidoarjo telah tercatat sebagai pemegang KIA. Jumlah ini secara signifikan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023, yaitu sebesar 50 persen. Melansir JawaPos Radar Sidoarjo, Kepala Dispendukcapil Sidoarjo, Reddy Kusuma, menegaskan komitmen pihaknya dalam meningkatkan kepemilikan KIA di wilayah tersebut. Berbagai program telah dilakukan, termasuk program jemput bola terpadu (jebete), yang bertujuan untuk memastikan bahwa lebih banyak anak di Sidoarjo memiliki KIA. Reddy menetapkan target ambisius, yaitu 60 persen anak di Sidoarjo memiliki KIA pada tahun 2024. "Pada 2024, kami menargetkan 60 persen anak di Sidoarjo telah memiliki KIA," kata Reddy. Manfaat dari memiliki KIA bagi anak-anak tidak dapat dipandang sebelah mata. Selain sebagai bukti identitas diri, KIA juga memberikan akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bahkan transportasi. Dispendukcapil Sidoarjo telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus KIA, baik melalui layanan daring maupun dengan mendatangi langsung kantor Dispendukcapil dan kantor kecamatan. "Masyarakat dapat mengajukan permohonan KIA secara online melalui website Dispendukcapil Sidoarjo atau datang langsung ke kantor Dispendukcapil dan kantor kecamatan," terang Reddy. Proses pengurusan KIA juga tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Hanya dengan menyediakan fotokopi Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, dan pas foto anak terbaru berukuran 3x4 cm, maka proses tersebut dapat segera dilakukan. Reddy juga mengajak seluruh orang tua di Sidoarjo untuk segera mengurus KIA bagi anak-anak mereka, mengingat pentingnya KIA sebagai hak setiap anak dan juga sebagai langkah penting dalam mengamankan hak-hak mereka di masa depan.

Dispendukcapil Sidoarjo telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus KIA.

258.788 Anak di Sidoarjo Sudah Punya KIA, Berikut Cara Pembuatannya yang Cukup Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/kartu-identitas-anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, hingga saat ini sudah ada sebanyak 408.792 anak yang memiliki kartu identitas anak (KIA).  ”Jumlah ini merupakan 52,74 persen dari total anak di Surabaya, yang sekaligus melebihi target nasional sebesar 40 persen,” kata Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji.  Dia menegaskan, saat ini Pemkot Surabaya memiliki program pembayaran nontunai berbasis KIA, Katepay. Katepay itu banyak manfaat untuk anak-anak.  ”Pertama, anak-anak bisa terbiasa menggunakan sistem pembayaran nontunai yang terus digalakkan pemerintah. Kedua, dengan transaksi nontunai, tentu ini akan mempermudah memantau atau mengontrol uang saku yang diberikan kepada anak-anak,” ujar Agus Imam Sonhaji.  Selain itu, lanjut dia, hal itu menjadi sinergi kuat antara perangkat daerah Pemkot Surabaya dan stakeholder untuk terus berkolaborasi mewujudkan anak-anak yang cerdas dan sehat.  Lantas, bagaimana cara mengurus KIA? Agus Imam Sonhaji menyebutkan, pemohon dapat mengajukan KIA secara mandiri atau bisa dibantu kelurahan untuk mendaftarkan permohonan KIA. Selanjutnya, pemohon mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk PDF yang dapat dilakukan secara mandiri maupun dibantu kelurahan pada aplikasi Klampid New Generation (KNG).  ”Lalu, pemohon melakukan validasi permohonan pada aplikasi KNG. Kemudian, pemohon menerima dan mencetak ekitir sebagai tanda bukti pengurusan pelayanan kartu identitas anak,” papar Sonhaji.  Proses selanjutnya, Sonhaji menyampaikan, petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan di aplikasi KNG. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan validasi dengan mengolah data permohonan. Lalu, petugas Disdukcapil Kota Surabaya melakukan pencetakan kartu identitas anak.  ”Kemudian, petugas Disdukcapil Kota Surabaya memilah dan memasukkan ke antrean pengiriman, lalu petugas pengirim Disdukcapil Kota Surabaya mengirim kartu identitas anak ke kelurahan, dan pemohon bisa mengambil KIA di kelurahan dengan membawa ekitir. Jadi, tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor Disdukcapil di Siola,” jelas Sonhaji.

Para Orang Tua Surabaya Wajib Tahu, Ini Cara Mengurus KIA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-10-at-16.15.59.jpg" alt="Sebanyak 408.792 anak di Surabaya sudah memiliki kartu identitas anak. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 408.792 anak di Surabaya sudah memiliki kartu identitas anak. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus mendistribusikan kartu identitas anak (KIA). Berdasar Dispendukcapil Surabaya, hingga saat ini sudah ada sebanyak 408.792 anak yang memiliki KIA.  ”Jumlah ini merupakan 52,74 persen dari total anak di Surabaya, yang sekaligus melebihi target nasional sebesar 40 persen,” kata Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji.  Menurut Agus, sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, fungsi KIA adalah untuk identitas penduduk bagi anak usia di bawah 17 tahun. Sebab, anak-anak juga penduduk yang punya hak konstitusional memiliki dokumen identitas penduduk.  Dalam Permendagri tersebut juga diamanatkan perluasan fungsi KIA supaya tidak hanya menjadi kartu identitas penduduk. Nah, di Surabaya fungsinya diperluas untuk membahagiakan masyarakat atas arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  ”Jadi, KIA Surabaya juga bisa untuk pembayaran atau transaksi nontunai dengan dukungan aplikasi yang biasa kita sebut Katepay. Ini adalah metode pembayaran nontunai untuk membeli jajanan dan minuman di kantin sekolah di Surabaya. Bahkan, KIA Surabaya juga bisa dipakai untuk pembayaran naik Surabaya bus,” tutur Agus Imam Sonhaji.  Namun, menurut Agus, belum semua sekolah di Surabaya menerapkan program pembayaran nontunai berbasis KIA dengan Katepay. Banyak sekolah masih pada tahap sosialisasi dengan dibantu Dinas Pendidikan Surabaya.  ”Yang sudah menerapkan Katepay ini ada SMPN 42, SMP Khadijah, SMPN 3, dan SMPN 28. Kita berharap ke depannya semua sekolah bisa menerapkan ini,” terang Agus Imam Sonhaji.

Ratusan Ribu Anak Surabaya Punya KIA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/kartu-identitas-anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pengurusan kartu identitas anak (KIA) di Kota Surabaya sempat terhenti selama dua tahun karena pandemi Covid-19. Kebijakan itu memicu tingginya jumlah anak di Surabaya yang sampai hari ini belum memiliki dokumen tersebut.  Kabid Pelayanan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Laily Susanti mengatakan, sepanjang 2020 pengurusan KIA di seluruh sekolah berhenti total. Sebab, selama virus korona merebak, pembelajaran di kelas ditiadakan. Sebagai gantinya, murid belajar secara daring di rumah masing-masing.  Perekaman KIA mandiri di sekolah kembali berjalan saat pandemi melandai pada pertengahan 2021. Berdasar data dispendukcapil per 5 Desember, dari total 775.167 anak usia 0–17 tahun, baru 403.981 anak yang telah memiliki KIA. Artinya, masih ada 371.186 anak yang belum memiliki KIA. ”Kami kejar target perekaman KIA,” ucap Laily.  Untuk menggelar layanan mandiri KIA, sekolah cukup mengajukan permohonan secara online melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG). Tahapan selanjutnya, sekolah menandatangani pakta integritas. ”Setelah itu, sekolah mendapatkan username,” jelas Laily.  Pengurusan KIA mandiri di sekolah tidak melihat kuota. Dispendukcapil akan melayani berapa pun jumlah murid yang mengajukan perekaman kartu identitas itu. ”Boleh satu atau dua, bebas,” tutur Laily.  Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, persentase pencetakan KIA di Surabaya sudah 52,12 persen. Angka itu melebihi dari target yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Target Kemendagri 50 persen,” tuturnya.  Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Di dalam peraturan itu, pemerintah menyebut tujuan dari KIA.  Di antaranya, sebagai upaya untuk meningkatkan pendataan warga negara, sebagai perlindungan dan pelayanan publik, sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.  Melansir situs dukcapil.kemendagri.go.id, KIA banyak dimanfaatkan oleh pemkab/pemkot sebagai upaya untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank. Selain itu, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan sejenisnya.

Perekaman Kartu Identitas Anak di Surabaya Diaktifkan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/kartu-identitas-anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Sosial memberi pelayanan dan pemanfaatan kartu identitas anak (KIA). Selain itu kedua instansi tersebut memberi layanan dokumen lain di panti-panti sosial.  Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, salah satu panti sosial yang mendapatkan pelayanan KIA adalah Panti Sosial Asuhan Anak (PPSA) Balita Tunas Bangsa. Pelayanan itu menyasar masyarakat umum maupun masyarakat marjinal.  ”Dinas Dukcapil DKI Jakarta telah melakukan kerja sama dengan panti dan menerbitkan 3.000 layanan dokumen kependudukan,” ujar Budi Awaluddin.  Menurut Budi, dengan kegiatan tersebut diharapkan semua anak di panti asuhan maupun di luar panti asuhan dapat segera terdata identitasnya.  ”Tujuan kami yaitu memberikan pelayanan yang membahagiakan dan menyenangkan bagi masyarakat. Dengan adanya kerja sama terkait KIA ini, kami harapkan anak-anak itu semuanya sudah lengkap administrasi kependudukannya,” tutur Budi Awaluddin.  Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari mengapresiasi kerja sama tersebut. Dalam undang-undang, anak-anak binaan yang berada di panti wajib dilindungi negara. Untuk itu, perlu diberikan pelayanan, salah satunya layanan pengurusan KIA.  ”Kami memiliki lima panti anak. Kami berharap tidak hanya panti balita saja yang dikerjasamakan seperti ini. Mengingat pada 2024 itu sudah ada pemilu juga, jadi anak-anak panti yang kiranya sudah berusia 17 tahun bisa ikut memilih,” papar Premi.  Premi menambahkan, kerja sama itu merupakan amanat dari progam Kemendagri yaitu Gerakan Masyarakat Indonesia Sadar Adminduk (GISA). Masyarakat sadar akan kepemilikan administrasi kependudukan, pemanfaatan, pemutakhiran data kependudukan, dan pelayanan administrasi kependudukan.

Dukcapil dan Dinsos DKI Beri Layanan KIA untuk Anak di Panti Asuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/kartu-identitas-anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelayanan publik di Pemkot Surabaya diarahkan menuju cashless alias nontunai. Hingga sekarang sektor transportasi umum hingga pembayaran pajak sudah bisa dilakukan dengan transaksi digital. Layanan lain pun terus dikembangkan agar bisa menciptakan ekosistem pelayanan digital yang lebih maksimal.  Satu contoh lainnya adalah orang tua kini tidak perlu lagi menyediakan uang tunai untuk uang saku anak. Sebab, sejak 27 Juli lalu pemkot resmi meluncurkan program KatePay. Yakni, sistem pembayaran yang memanfaatkan kartu identitas anak (KIA) sebagai alat bayar.  Melalui kartu itu, anak-anak bisa jajan di kantin dengan hanya tap kartu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya menyebut hingga kini sudah ada 377.873 KIA yang tercetak dari target total 750 ribu anak.  ”Jadi, KatePay memberikan manfaat lebih dari KIA tersebut. Berbagai program disediakan nanti. Yang sedang berjalan pembayaran di kantin. Nanti kita kembangkan ke arah yang lain,’’ kata Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji.  Agus menyebut metode itu memberikan banyak kelebihan. Orang tua bisa memantau pemakaian uang untuk apa saja. Lalu, untuk memberi uang saku lagi juga bisa langsung mengisi lewat aplikasi.  ”Nanti KIA pun bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Bahkan, sekarang ada merchant-merchant yang bekerja sama dengan pemkot untuk memberikan diskon. Khususnya, yang telah memegang KIA sebagai alat bayar,’’ paparnya.  Selain itu, kini penggunaan nontunai lainnya yang berbentuk e-money sudah bisa sepenuhnya digunakan di Suroboyo Bus maupun Trans Semanggi Suroboyo. Dua moda transportasi massal tersebut telah dilengkapi dengan sistem dan perangkat tap on bus. Saat penumpang naik, tinggal tempelkan kartu ke alat tersebut.  ”Sekarang semakin banyak metode pembayaran di Suroboyo Bus. Tapi, untuk tunai belum bisa. Parkir pun sekarang tetap berjalan. Pembayaran dengan menggunakan e-money,’’ kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Tundjung Iswandaru.  Layanan lainnya yang sudah mengadopsi penggunaan e-money adalah rumah padat karya. Warga tidak perlu susah bila lupa membawa uang tunai. Sebab, di sana sudah dilengkapi alat transaksi digital.  Untuk penerapan digitalisasi dari sisi pajak, sistem surat-menyurat yang dulu manual kini sudah menggunakan digital. Kepala Badan Pendapatan Surabaya (Bapenda) Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) bisa dicetak sendiri oleh warga dari aplikasi. Dulu bapenda harus menyampaikan dan mengirim manual kepada wajib pajak.  ”Setelah menerima SPPT, warga bisa langsung membayar melalui transfer. Ke depan kita kembangkan terus layanan digital tersebut,’’ ujarnya. <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>Naikkan Manfaat, Jemput Bola ke Sekolah dan Flat</h3> </div> <div class="box-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6">  PEMANFAATAN kartu identitas anak (KIA) sebagai KatePay dinilai kurang maksimal oleh dewan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menuturkan, seharusnya merchant yang bekerja sama untuk penggunaan KIA di bidang pendidikan diperbanyak lagi.  Per 25 Juli lalu, ada 397.816 anak yang belum memiliki KIA di Surabaya. Jumlah anak usia 0–17 tahun yang harus memiliki KIA mencapai 775.689 anak. Ayu menyampaikan, PR pemkot tidak hanya menambah jumlah merchant, tetapi juga menyosialisasikan pencetakan KIA. ”Menyediakan 19 merchant kerja sama pemakaian KIA itu langkah bagus. Sekarang waktunya datang ke sekolah-sekolah,” ujarnya.  Mendatangi sekolah, lanjut Ayu, menjadi wujud jemput bola dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) untuk menambah jumlah anak yang belum ber-KIA. Dispendukcapil bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan.  Selain itu, politikus Golkar tersebut meminta dispendukcapil juga mendatangi flat-flat. Ayu menilai, tak jarang dirinya masih menemukan beberapa warga yang belum memiliki dokumen kependudukan di flat.  Selain dengan merchant restoran, tempat wisata, dan toko buku, KIA diluncurkan di kantin sekolah. Salah satunya di SMP Negeri 42 Surabaya yang menjadi pilot project sejak bulan lalu.  Kepala SMPN 42 Surabaya Nanik Irawati menyebutkan, ada delapan UMKM Asemrowo yang ikut berjualan di kantin. Di awal pengenalan program, ada kesulitan yang dihadapi pedagang. Rata-rata pedagang belum terbiasa berjualan dengan menggunakan aplikasi. ”Seiring dengan berjalannya waktu, sekarang pedagang sudah terbiasa,” ungkapnya.  </div> </div> </div> MENDORONG NONTUNAI DI SURABAYA  - Masih banyak UMKM yang perlu difasilitasi untuk akses ke pembayaran nontunai atau cashless. Terutama di kawasan wisata.  - Fasilitas pembayaran nontunai seperti parkir masih terbatas di area tertentu. Penambahan jumlah alat belum dilakukan.  - Baru beberapa kantin sekolah yang siap dengan pembayaran dengan KIA. Sosialisasi dan partisipasi sekolah perlu ditingkatkan.  - Spot-spot wisata yang ada biaya tiket belum menerapkan e-money seperti THP Kenjeran atau tempat lainnya.

Perluas Pembayaran Digital, Jajan di Kantin pun Bisa Pakai KIA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659006113578.jpg" alt="Ilustrasi anak-anak Surabaya mendapatkan vaksin. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak-anak Surabaya mendapatkan vaksin. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dari sekitar 2,9 juta warga Surabaya di antaranya merupakan anak-anak. Sebanyak 378.873 dari 750.000 lebih anak-anak di Surabaya telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).  Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, semua penduduk memiliki hak untuk identitas. Bayi dan anak-anak juga penduduk, jadi punya hak, sehingga diberikan KIA.  Sebanyak 378.873 KIA tersebut diberikan kepada anak-anak dari usia 0 hingga 16 tahun. KIA diberikan sekaligus dengan akta kelahiran.  ”Biasanya kami kasih bersama dengan akta kelahiran. Kalau anak sudah besar belum punya misalnya, nanti bisa mengajukan, kita buatkan,” ungkap Agus pada Kamis (28/7).  Selain itu, menurut dia, KIA juga bisa digunakan untuk membayar. Sistem pembayaran itu diberi nama KatePay (dibaca katepe). Beberapa fasilitas bisa dirasakan lewat KatePay itu.  ”KIA tersebut bisa digunakan untuk membayar jajan anak di kantin hingga membayar bus Suroboyo. Namanya tetap KIA, tapi sistem namanya KatePay, orang tua yang top up, harus download aplikasi KatePay,” papar Agus.  Kartu Katepay itu telah diluncurkan pada Rabu (27/7) saat gebyar Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Balai Pemuda Surabaya. Beragam manfaat bisa dinikmati pelajar dengan kartu itu.  ”Siswa bisa memilikinya financial literacy. Soalnya pengeluaran anak bisa diatur,” ujar Bunda PAUD Surabaya dan Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani.  Beberapa manfaat yang bisa dinikmati, kata Rini, di antaranya adalah membayar tiket Suroboyo Bus. Kemudian membeli makanan dan minuman di kantin.  ”Gebrakan dari dispenduk ini bisa berfungsi untuk pembayaran kantin sekolah jadi pengeluaran anak bisa dikontrol,” papar Rini.  Kemudian, orang tua dengan anak yang memiliki penyakit tertentu bisa memantau. Dengan Katepay, pengeluaran anak bisa terkontrol.  ”Jadi terlihat makanan yang dibeli di kantin. Bisa dikontrol. Jadi edukasi literasi keuangan bisa dilakukan,” jelas Rini.

Anak-Anak di Surabaya Dibekali Kartu Identitas Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/KTP-ANAK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih banyak kartu identitas anak (KIA) yang belum terdistribusi di beberapa kantor kelurahan. Salah satunya di kantor Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Surabaya. Kelurahan telah menerima ribuan KIA sejak Mei lalu.  Lurah Kandangan Achmad Waqot menyatakan, kali pertama dirinya menerima KIA sebanyak 1.489 kartu. Sejak mendapatkan kartu, petugas telah menyosialisasi warga untuk segera mengambil KIA di kantor kelurahan. ’’Lewat RT-RW, kami sudah komunikasikan KIA ini,” katanya Kamis (22/7).  Di antara ribuan, lanjut Waqot, kartu yang diambil baru ratusan. Tepatnya 285 KIA. Itu artinya, ada 1.204 KIA yang belum terambil. Dia mengimbau warga yang belum mengambil KIA agar segera datang. Kantor kelurahan tidak ditutup. Namun, masyarakat diminta untuk tetap pakai masker.  Apabila ada warga yang belum mengambil KIA, kemudian ada kepentingan untuk mengurus administrasi, petugas akan memberikan KIA langsung. Waqot berpesan kepada seluruh petugas untuk selalu memastikan nama-nama yang belum mengambil KIA.  Ada beberapa manfaat dari penerbitan KIA. Salah satunya adalah mencegah adanya perdagangan anak. Waqot menyebutkan, KIA juga berfungsi saat anak mendaftar sekolah. ’’Jadi, banyak sekali manfaatnya,” tambahnya.  Terpisah, Afirilin, salah seorang wali murid yang dihubungi Jawa Pos, mengaku bahwa KIA dari buah hatinya sempat ditanyakan saat mendaftarkan anaknya TK A di Manukan Kulon. Dia diminta sekolah untuk melengkapi dokumen KIA. ’’Saya baru tahu ternyata ada KIA buat Riyanti (anak Afirilin, Red) di kantor kelurahan,” ujarnya.

Banyak Manfaat, tapi Ribuan KIA Belum Diambil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/kartu-identitas-anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencetakan kartu identitas anak (KIA) terus digenjot Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Gresik. Namun, berdasar data, hingga saat ini, baru 132 lembar KIA yang sudah tercetak. Banyak yang belum tercetak.  Setidaknya, sekitar 200 ribu anak belum memiliki KIA itu. Penyebabnya, permohonan yang masuk ke dispendukcapil menumpuk. ’’Kami menggandeng lembaga pendidikan agar para siswa segera memiliki KIA. Nah, pengajuan tergolong banyak sehingga belum bisa segera diselesaikan,’’ kata Kepala Dispendukcapil Khusaini.  Dia menyatakan, sementara ini pihaknya menerapkan skala prioritas bagi siswa sekolah dasar (SD). ’’Nanti kalau sudah, baru kami buka untuk umum,’’ tuturnya.  Yang jelas, ungkap Khusaini, pihaknya memastikan tidak ada kekurangan blangko untuk KIA. Jumlahnya berlimpah. ’’Saat ini blangko yang tersedia sekitar 50 ribu keping. Tapi, kami mohon bersabar untuk pencetakannya,’’ ujarnya.  Sesuai ketentuan pasal 13 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), tertulis tata cara pembuatan KTP anak tersebut. Pemohon atau orang tua anak harus menyerahkan persyaratan penerbitan KIA ke dispendukcapul (selengkapnya lihat grafis).  Banyak manfaat KIA. Misalnya, jika anak mengalami kejadian di jalan ketika sedang tidak bersama anggota keluarga. Akan mudah ditelusuri identitas atau asalnya. Manfaat lainnya adalah menggandeng institusi seperti toko buku, museum, atau tempat lainnya untuk mendapatkan program diskon.   <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/grafis-pembuatan-kartu-anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

200 Ribu Anak di Gresik Belum Punya Kartu Identitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4337_21442_judi-online-manadopos.jpg" alt="Para tersangka saat digerebek polisi." width="100%">
<figcaption>Para tersangka saat digerebek polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com--Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara berhasil membongkar sindikat judi online, Sabtu (19/9) malam. Dalam operasi tersebut, sebanyak 30 warga negara asing telah ditangkap.&nbsp; &quot;Semuanya WNA. Dari China 12 orang dan 18 dari Taiwan,&rdquo; jelas Koordinator Tim Manguni Polda Sulut, Kombes Pol Pitra Ratulangi. Belakangan diketahui, ada seorang buronan dari 30 orang yang ditangkap tersebut. Seperti dilaporkan Manado Pos (Grup Jawa Pos), Minggu (20/9), para tersangka sudah tinggal di Kota Manado selama sebulan sesuai dengan tanggal pada paspor. Barang bukti yang diamankan yakni puluhan telepon rumah, paspor, uang tunai jutaan rupiah, uang asing, handphone, HT, laptop, kartu nama, buku catatan, dan kalkulator.&nbsp; Para WNA ini tinggal di salah satu rumah di perumahan elit di Sulut, tepatnya di kompleks Royal Diamond, Kecamatan Malalayang. Mereka melaksanakan operasi judi online&nbsp;di lantai dua rumah tersebut. Menurut Pitra, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat, yang kemudian diselidiki Tim Manguni.&nbsp;Setelah melakukan pengamatan selama beberapa waktu, tim langsung menggerebek.&nbsp; Dari 30 WNA yang ditangkap hanya tujuh orang yang memiliki paspor, yaitu seorang warga China dan enam Taiwan. Sementara yang lain belum bisa menunjukkan identitasnya.&nbsp; Dari hasil pemeriksaan, mereka masuk dari Jakarta, dan sebagian dari Bali. Menurut para tersangka, mereka sebetulnya punya paspor tetapi dikumpulkan oleh seseorang. Saat ini polisi masih memburu orang yang dimaksud. &ldquo;Kita juga sudah undang imigrasi, dan dilakukan pendataan. Untuk sementara, diduga mereka adalah sindikat perjudian online lewat game,&quot; kata Pitra. Polisi menduga, para tersangka ini juga melakukan pelanggaran di negaranya, sehingga datang ke Manado dan menjadikan tempat ini posko mereka untuk melanjutkan aktivitasnya.&nbsp; &quot;Kita sudah berkomunikasi dengan Interpol di China dan Taiwan, dan untuk foto serta identitas sudah kita kirim karena diduga ada buronan dari 30 WNA ini,&rdquo; jelasnya.(ctr-07/jpg)

Polisi Bongkar Sindikat Judi Online, 30 Warga Asing Tertangkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kartu identitas anak

Berita Terkini