<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dari pengurusan SIM (surat izin mengemudi) ke sertifikat tanah, kini <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-kesehatan/">BPJS Kesehatan</a> merentangkan tangan lebih lebar untuk menambah kepesertaan.  Hingga kemarin (12/4), ada 47 universitas dan sekolah tinggi yang mensyaratkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) aktif dalam proses penerimaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahasiswa-baru/">mahasiswa baru</a> tahun ajaran 2022–2023.  Persyaratan itu sebagai bentuk implementasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan, menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf, itu bagian strategi pihaknya agar sivitas akademika terjamin kesehatannya.  Kerja sama tersebut, lanjut Iqbal, tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga meliputi tenaga pendidik. ’’Tentu untuk memastikan jaminan kesehatan tenaga didik, peserta didik, dan lainnya,” ujarnya kemarin.  Pada kesempatan lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan bahwa presiden telah mengeluarkan instruksi yang menyangkut 30 kementerian/lembaga dalam mengoptimalkan penyelenggaraan program JKN-KIS. Hal ini harus disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga.  ’’Instruksi ini mencakup perguruan tinggi melalui menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Diinstruksikan agar memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah terdaftar sebagai <a href="https://www.jawapos.com/tag/peserta-jkn-kis/">peserta JKN-KIS</a> aktif,” ucap Ghufron.  Pemerintah telah menargetkan Indonesia mencapai universal health coverage (UHC) sebesar 98 persen pada 2024. Hingga kemarin, baru 89 persen penduduk atau 236 juta jiwa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.  Pendekatan kepada UMKM hingga masyarakat menengah ke atas juga akan terus dilakukan. Ghufron juga menyebut dalam waktu dekat beberapa kampus akan turut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.  Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan, untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-KIS, pihaknya senantiasa menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan. Selain itu, kepesertaan JKN-KIS juga sebagai syarat persetujuan penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT).  Di sisi lain, sejumlah kampus negeri di <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> juga telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Karena itu pula, beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk daftar ulang mahasiswa baru (maba).  Seperti di Universitas Airlangga (Unair). ’’Ini bagian dari support kami (<a href="https://www.jawapos.com/tag/unair/">Unair</a>) dalam menyukseskan program pemerintah,” kata Rektor Unair Prof Mohammad Nasih.

Daftar Ulang Mahasiswa Baru, 47 Kampus Syaratkan Kartu BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/yang_mengejutkan.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>”Dicari, guru akting buat oknum-oknum rumah sakit sejak tenaga administrasi, tenaga paramedis, sampai tenaga medis. Target, seluruh tenaga itu bisa akting pura-pura tersenyum semringah saat menghadapi pasien BPJS, seasli keramahan murni dan tulus mereka saat melayani pasien dengan biaya pribadi.”  ---  PENGUMUMAN kuning kemerahan itu ditempel di pohon-pohon mirip reklame jasa sedot WC. Seribu sayang, hingga tenggat masa pencarian, tak satu pun guru akting meregistrasi dirinya.  Salahnya di mana?  Entah. Honor jelas tak bersalah. Jauh lebih gede dari rerata upah orang-orang Indonesia yang menyabung nyawa jadi asisten rumah tangga maupun penjaga kebun sawit di Malaysia. Sebelum upah mereka dipotong agen-agen di Malaysia maupun ditilap sendiri oleh tuan-tuan negeri jiran yang mempekerjakan mereka itu, honor pelatih akting tenaga rumah sakit di sini sudah jauh lebih tebal.  Sudah itu, jaminan hari tua-nya dibayarkan tanpa menunggu tibanya hari tua. JHT, yang bukan singkatan jahat ini, dibayar pada masa kanak-kanak. Sebab, sebaik-baik orang tua adalah orang yang masih memelihara jiwa kanak-kanak, yaitu jiwa tidak dendaman, jiwa cepat memaafkan, jiwa tak sedikit-sedikit lapor polisi.  Terus, salahnya di mana?  Yaitu, entahlah. ”Salahnya di istilah ’guru akting’ itu. Ini barangkali saja lho,” komen Sastro ke Jendro, istrinya. ”Istilah ’guru’ barangkali terasa kuno. Mereka malu mendaftarkan diri sebagai guru. Kalau pakai istilah coach…coach akting… Seperti coach Mourinho, coach Jock Stein, coach Alex Ferguson… Aku yakin akan banyak yang ndaftar.”  ”Oooo…. Yes… Bisa jadi…bisa jadi, Mas Sastro. Bangsa kita kan memang bangsa yang minder. Lebih bangga pakai ’which is’ dibanding ’yang’. Correct me if I’m wrong…”  ”No...no… Kamu tidak salah. Tapi kenapa mesti ke-Inggris-Inggris-an pakai ’yes’ dan ’CMIIW’…?”  ”O iya ya...? Lha, tapi kamu sendiri juga ke-Londo-Londo-an. Itu tadi pakai ’No...no…” Jendro kasih isyarat suaminya agar berkaca di cermin sebelah.  ”Heuheuheu…”  ”Xixixixi….”  ***  Burung betet Sastro-Jendro bersedih menyaksikan pasangan itu masih bisa-bisanya guyon di tengah situasi harga-harga naik dan antrean beli minyak goreng mengular panjang saat ini. Menurut burung yang kalau berkerumun ribut rebutan pakan itu, dalam situasi begini Sastro-Jendro sebaiknya puasa cengengesan.  ”Segera ambil tindakan. Ubah kalimat di woro-woro itu. ’Guru akting’ jadikan ’coach akting’. Ini mendesak. Dalam sikon begini masyarakat jangan ditambah menggerutu lagi gegara semua urusan pakai syarat sudah bayar BPJS. Sebenarnya mereka oke-oke saja bayar BPJS, wong itu undang-undang, seperti KTP, kan semua urusan juga mesti pakai KTP. Tapi mbok pasien-pasien BPJS diterima sama ramahnya di rumah sakit seperti kalau mereka bayar pakai kantong pribadi. Yang penting pasien BPJS jangan merasa dianaktirikan.”  ”Yang penting jangan ada diskriminasi pasien BPJS dan pasien pribadi?” Sastro-Jendro kompak.  ”Yes, oh sori, ya… Eh, yes, oh maaf, ya… Nyanyi di kamar mandi harus pakai BPJS saja rakyat rela, kok, asal tidak ada diskriminasi antara pasien BPJS dan pasien pribadi.”  Sastro setuju. Jendro akur.  Semakin diamini, Betet semakin panjang pidatonya, ”Wong andai untuk ngupil saja rakyat harus lebih dulu bayar BPJS, rakyat oke asalkan sebagai pasien BPJS mereka tetap punya jaminan akan mendapatkan senyum di rumah sakit. Lagi pula…”  Betet terus melanjutkan pidatonya.  ***  Betet terbang setelah tahu diri bahwa pidatonya tak ada lagi yang menggubrisnya. ”Kamu kan seorang pelatih akting?” tanyanya ke pemuda yang dihinggapi pundaknya. ”Kenapa tak terpanggil mendaftarkan diri jadi pelatih akting oknum-oknum rumah sakit agar bisa pura-pura ramah ke pasien BPJS? Ini panggilan mulia. JHT-nya juga tak dibayar menunggu kiamat.”  Pemuda tersebut menyeka keringat keningnya di hari terik. Dibersihkannya pula tahi betet di pundaknya. Tanggapannya ogah-ogahan, ”Orang sekarang ini, Tet, banyak yang sok tahu tapi juga sok tidak tahu.”  Melihat betet kebingungan, sang pemuda melanjutkan. ”Mereka sok tidak tahu bahwa lembaga-lembaga survei bisa saja keliru. Masak musim harga-harga naik dan beli minyak goreng antre seperti mengular begini hasil surveinya ’masyarakat semakin puas terhadap kerja government’.”  ”Hmmm, sebentar. Kalau keliru kok semua lembaga suvei hasilnya begitu?”  ”Ya keliru berjemaah kan juga bisa to…?”  ”Mungkin malah betul berjemaah, Tet, tapi surveinya dilakukan sebelum harga-harga bernaikan…. Hmmm… Jadi, Tet, soal survei ini adalah soal yang masyarakat sok tidak tahu? Terus, yang masyarakat sok tahu yang soal mana?”  ”Sok tahu bahwa kami tidak mendaftar jadi pelatih akting gegara istilah ’guru akting’, bukan ’coach akting’. Bukan itu. Kami tidak mendaftarkan sebab masih sibuk latihan antre. Bangsa ini adalah bangsa yang tidak bisa antre. Sekarang kami bersyukur dikasih kesempatan berlatih antre beli minyak goreng. Terima kasih, para pemimpin negeri.” (*)  SUJIWO TEJO  Tinggal di Twitter @sudjiwotedjo dan Instagram @president_jancukers

Minyak BPJS dan JHT Digoreng Betet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jual beli tanah akan menjadi layanan pertama yang mengharuskan pemohon melampirkan kartu peserta BPJS Kesehatan. Kewajiban tersebut mulai berlaku pada 1 Maret 2022.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, banyak persepsi keliru atas terbitnya Inpres 1/2022. BPJS Kesehatan dituding melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk mengumpulkan dana iuran. ”Untuk diketahui, kondisi keuangan kami bagus meski enggak berlebih. Dana jaminan sosialnya cukup positif,” tegasnya.  Bahkan, dana jaminan sosial yang dimiliki kini bisa membiayai klaim selama 4,8 bulan ke depan. ”Padahal, untuk dibilang sehat itu kan ada (dana, Red) 1,5 bulan sebagai biaya estimasi ke depan,” sambungnya.  Dia menegaskan, inpres itu semata-mata upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki perlindungan sosial di bidang kesehatan. Dengan demikian, ketika sakit, ada jaminan kesehatan yang dimiliki. Selain itu, inpres tersebut juga menjawab persoalan adanya warga kaya yang enggan mendaftar jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan alasan sudah berlangganan asuransi swasta. Padahal, prinsip JKN adalah gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin. ”Inpres ini sangat strategis dan penting untuk mengingatkan masyarakat agar tidak lupa bahwa kepesertaan JKN sifatnya wajib,” ungkapnya.  Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, memang sebagian masyarakat khawatir persyaratan baru itu akan menghambat proses di kantor pertanahan (kantah). Karena itu, Suyus mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan lebih aktif menjelaskan kepada publik terkait penambahan syarat dalam layanan pertanahan.  Suyus menjelaskan, ada beberapa proses yang akan dijalankan Kementerian ATR/BPN. Pada 1 Maret 2022, ada dua poin utama pelaksanaan. Pertama, apabila pemohon sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, berkasnya bisa langsung diproses. ”Apabila belum, tidak akan kita stop. Tetap kita terima dan proses. Nanti setelah kantah menyelesaikan proses layanan jual beli, baru saat itu pemohon dapat mengambil produk layanannya dengan melampirkan kartu BPJS,” terangnya.  Terkait teknis implementasi syarat baru itu, Kementerian ATR/BPN mulai menyosialisasikan tidak hanya kepada pihak eksternal, tetapi juga ke internal ATR/BPN, terutama para petugas loket di kantor pertanahan. Suyus juga menyatakan, setelah diterapkan pada Maret, akan dilakukan evaluasi agar proses prasyarat BPJS itu tidak menjadi hambatan dalam layanan publik.  Untuk tahap pertama, hanya pihak pembeli yang dikenai kewajiban melampirkan kartu BPJS. ”Penjualnya belum. Kemudian, nanti kita lihat seperti apa dampaknya. Nanti yang kita evaluasi adalah bagaimana prosesnya di seluruh Indonesia,” jelas Suyus.  Kementerian Kesehatan  Sekjen Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, negara memiliki target kepesertaan BPJS sebanyak 89 persen pada 2024. ’’Saat ini baru 78,2 persen,’’ katanya kemarin. Data dari Kemenkes hingga akhir 2021 menyebutkan, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 214 juta orang. Kemudian, data terbaru dari BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa jumlah kepesertaan mencapai 230 juta. Karena itu, dia yakin aturan baru tersebut tidak akan menimbulkan persoalan yang signifikan. Sebab, hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.  Kunta mengatakan, prinsip BPJS Kesehatan itu adalah asuransi berbasis sosial. ’’Ini adalah asuransi. Bahwa saat sehat atau tidak sakit, tetap harus terus iuran,’’ katanya. Dana yang terkumpul digunakan untuk subsidi silang pelayanan kesehatan bagi peserta yang sakit. Masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan akan dibayar oleh pemerintah. Dia mencatat, jumlah masyarakat yang iuran BPJS Kesehatannya dibayar pemerintah pusat sebanyak 83 juta orang. Kemudian, yang dibayari pemerintah daerah 37 juta orang. Sisanya adalah pekerja formal dan informal.

Mulai 1 Maret, Pembeli Tanah Harus Punya Kartu BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/jkn-syarat-sim-polri.jpg" alt="ATURAN BARU: Warga mencari informasi pembuatan SIM melalui perangkat komputer di Jakarta pada Selasa (22/2). Dalam waktu dekat, pembuatan SIM hanya boleh dilakukan peserta aktif JKN. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ATURAN BARU: Warga mencari informasi pembuatan SIM melalui perangkat komputer di Jakarta pada Selasa (22/2). Dalam waktu dekat, pembuatan SIM hanya boleh dilakukan peserta aktif JKN. (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polri menyusun aturan baru tentang syarat pengurusan SIM, STNK, dan SKCK. Ada tambahan syarat yang akan diwajibkan bagi para pemohon tiga dokumen tersebut. Yakni, harus menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.  Aturan baru tersebut kini masih disosialisasikan. Belum diketahui kapan persyaratan tersebut mulai berlaku. Juru Bicara Divhumas Polri Kombespol Hendra Rochmawan menuturkan, tambahan syarat itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi JKN. Dalam inpres tersebut terdapat 30 kementerian dan lembaga yang diatur. ”Termasuk Polri,” paparnya kemarin.  Dalam inpres tersebut, Polri diharuskan menyempurnakan regulasi pemohon SIM, STNK, dan SKCK dengan menambahkan syarat peserta aktif JKN. ”Kami mencermati instruksi tersebut,” terangnya. Langkah selanjutnya, Polri memperbaiki regulasi. Yakni, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. ”Dengan menambahkan syarat peserta aktif JKN,” ungkapnya.  Setelah regulasi tersebut disempurnakan, Polri akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya, permohonan SIM, STNK, dan SKCK bisa diproses secara cepat.  Dia menuturkan, masyarakat perlu memandang aturan baru itu sebagai wujud semangat persatuan dan kesatuan. ”Program JKN ini kan untuk seluruh warga negara Indonesia,” ungkapnya.  Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, penambahan syarat pengurusan perizinan di kepolisian tersebut pasti menambah beban masyarakat. Dengan aturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masyarakat sudah dipaksa membayar tes kesehatan, asuransi, psikotes, dan lain-lain. ”Sekarang mau ditambah lagi syarat JKN,” jelasnya.  Apabila penambahan syarat itu merupakan kewajiban, lanjut dia, sebaiknya syarat lainnya dikurangi. ”Kalau tidak dikurangi, artinya pemerintah tidak punya sense of crisis,” tegasnya.  Persyaratan apa pun yang ditambahkan pemerintah, rakyat mau tidak mau mengikuti. ”Jangan sekadar menambah syarat, tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Terapkan Syarat Kartu BPJS Kesehatan untuk Urus SIM, STNK, dan SKCK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Rapat-Paripurna-Hakim-Agung-Terpilih_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Tujuh anggota Hakim Agung terpilih saat hadir dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Dalam rapat paripurna ini salah satunya Kom" width="100%">
<figcaption>Tujuh anggota Hakim Agung terpilih saat hadir dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Dalam rapat paripurna ini salah satunya Kom</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR menyinggung program deregulasi dan debirokrasi yang dikedepankan Presiden Jokowi. Menurut anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera program tersebut terhalang dengan sejumlah kebijakan pemerintah.  Terbaru bentuk kebijakan pemerintah yang disebut menghalangi program deregulasi dan debirokrasi, yakni mewajibkan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan bagi yang bertransaksi jual beli tanah.  "Dengan adanya syarat tambahan ini bertentangan dengan niatnya Presiden Jokowi. Yang notabene dua di antara lima program Pak Jokowi ialah deregulasi dan debirokratisasi," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (21/2).  Sebagaimana diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewajibkan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan untuk melakukan transaksi jual-beli tanah.  Mardani menyebut, kebijakan pemerintah dalam mewajibkan kartu BPJS Kesehatan adalah bentuk pemaksaan dan bertolak belakang dengan keinginan Presiden Jokowi. Di tengah pandemi Covid-19 ini Presiden Jokowi berharap roda perekonomian bisa tetap berjalan.  Sementara itu, aturan tersebut justru menyulitkan proses transaksi masyarakat dalam membeli atau menjual tanah. "Ini adalah peraturan yang menurut saya tidak proporsional karena akan menyulitkan transaksi," ujar politikus PKS itu.  Mardani melihat pemerintah tidak tidak memberi edukasi kepada publik karena sifatnya pemaksaan. Padahal, transaksi tanah adalah salah satu bentuk dari berputarnya roda ekonomi masyarakat yang efektif. Misalnya, untuk pembangunan perumahan.  "Jual beli tanah akan mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara luar biasa. Ada kebutuhan untuk material, buruh, pekerja, dan furnitur, dan lain-lain," kata Mardani.  Mardani menyarankan pemerintah membuat program lain untuk memperkuat BPJS Kesehatan, tanpa harus memberikan syarat wajib memiliki kartu bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual tanah. "Ini bisa dilihat sebagai bentuk keputus-asaan pemerintah dalam mengarusutamakan BPJS Kesehatan," pungkasnya.

Komisi II DPR Singgung Program Deregulasi dan Debirokratisasi Jokowi