<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bi-ungkap-tantangan-ajak-masyarakat-beralih-ke-kartu-berlogo-gpn_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) resmi diluncurkan pada Mei 2018 lalu oleh Bank Indonesia (BI). Kemunculannya merupakan penantian lama setelah melalui kajian panjang selama 20 tahun. GPN adalah suatu sistem yang mengintegrasikan transaksi antar bank. GPN memudahkan masyarakat jika ingin melakukan transaksi pembayaran non tunai menggunakan kartu debit di toko atau merchant. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib mengadopsi sistem ini dan merilis kartu debit GPN berlogo garuda. Kartu debit GPN bisa digunakan di seluruh mesin electronic data capture (EDC). Sejak peluncurannya, BI mengakui tidak mudah dalam mendorong masyarakat beralih ke kartu debit berlogo GPN. Ada sejumlah tantangan dalam upaya tersebut. Deputi Direktur Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional BI Aloysius Donanto mengungkapkan, butuh pendekatan personal untuk meyakinkan masyarakat agar mau beralih. Pasalnya, masyarakat lebih mudah yakin dengan diberi penjelasan langsung daripada hanya membaca persyaratan. "Ini pengalaman kami di BI sendiri, bulan Juni atau sebelum lebaran kita melakukan kampanye dan penukaran untuk internal BI dan OJK sendiri yang ada di Komplek Perkantoran BI. Itu kita belajar dua hal. Satu, untuk ganti itu memang nggak susah. Penduduk kita itu biasanya nggak mau membaca persyaratan. Jadi lebih seneng nanya langsung ke customer. Jadi butuh pendekatan personal," ujarnya kepada JawaPos.com ketika dihubungi, Sabtu (4/8). Kedua, diakuinya masyarakat masih banyak yang enggan beralih ke GPN lantaran kartunya tidak bisa digunakan untuk bertransaksi di luar negeri. Padahal, masyarakat bisa membuat kartu debit lain berlogo prinsipal asing untuk bisa digunakan ke luar negeri. "Ini juga challenge kita, selalu yang ditanya, kartu GPN bisa nggak dipakai ke luar negeri. Padahal kalau dari kita kartu GPN yang sekarang, kita rekomendasi jangan dipakai ke luar negeri, kalau tariknya disana kan berarti tariknya pakai valuta asing. Dan langsung kena ke rekening tabungan kita, itu kan jadi risikonya tinggi," jelas dia. "Akan lebih baik, transaksi ke luar negeri bikin baru untuk sementara sebelum GPN belum kerja sama dengan pihak luar negeri pakai prinsipal asing. Jadi banyak yang udah dateng ngantri, nggak bisa dipakai ke luar negeri, eh ntar dulu kalau gitu," sambungnya seraya tertawa. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan kampanye kepada masyarakat di seluruh kota. Dalam hal ini, perbankan juga ikut terlibat untuk semakin meyakinkan masyarakat agar mulai beralih ke kartu debit berlogo GPN. "Kita itu pekan pertama, kita bilang pekan pertama kampanye dan penukarang di 17 kota mulainya kemarin dari tanggal 29 Juli sampai 3 Agustus. Akhir bulan ini akan ada pekan kedua di 8 kota. September ada beberapa belas kota lagi, begitu juga Oktober dan itu melibatkan semua bank di seluruh wilayah Indonesia. Memang itu challengenya," tandasnya.

BI Ungkap Tantangan Ajak Masyarakat Beralih ke Kartu Berlogo GPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kendala-bca-dorong-masyarakat-beralih-ke-kartu-berlogo-gpn_m_.jpg" alt="Kartu berlogo GPN milik Bank BCA" width="100%">
<figcaption>Kartu berlogo GPN milik Bank BCA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA mengakui tidak mudah dalam mendorong masyarakat untuk beralih ke kartu debit berlogo GPN. Masih ada sejumlah kendala yang menyulitkan perusahaan. Direktur BCA Santoso Liem mengungkapkan, kendala yang saat ini dirasakan pihaknya adalah karena tingkat kehadiran masyarakat ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) maupun Kantor Cabang Utama (KCU) masih rendah. Pihaknya mengklaim hal itu dipicu karena nasabah BCA telah banyak menggunakan transaksi elektronik. Sebut saja layanan m-banking BCA. "Yang perlu dilihat dan dipahami adalah bahwa kondisi masyarakat kalau kita lihat contohlah di BCA, ternyata yang sering datang di cabang kita data itu menunjukkan cuman 3 persen, 97 persen merasa tidak perlu datang ke cabang karena semua transaksinya bisa dilakukan elektronik," ujarnya kepada JawaPos.com ketika dihubungi, Sabtu (4/8). "Karena kesibukan nasabah kita nggak mungkin memaksa mereka. Inilah yang menjadi kesulitan utama karena ini kan penggantian kartu harus one by one," tambahnya. Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan upaya dalam mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kartu berlogo GPN. Apalagi, BI juga mengimbau kepada masyarakat agar paling tidak memiliki satu <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/04/08/2018/dicetak-di-luar-negeri-kehadiran-kartu-berlogo-gpn-masih-terbatas" target="_blank">kartu berlogo GPN</a>. Namun di sisi lain, BCA telah memiliki dispenser khusus yang memungkinkan nasabah bisa mengganti kartunya dengan cepat tanpa perlu ke customer service. Sayang, layanan ini masih terbatas dan hanya ada di KCU tertentu. "Kami sedang memikirkan cara baru supaya lebih nyaman. Diantaranya kami punya mesin dispenser, tapi karena keterbatasan jumlah yang cuman 200 mesin dan hanya ada di cabang sementara, kartu lama tinggal dimasukkan, kasih PIN dan nanti akan keluar yang baru. Sudah (bisa cetak) langsung GPN, ada GPN ada (kartu) Indonesian standart," tandas dia.

Kendala BCA Dorong Masyarakat Beralih ke Kartu Berlogo GPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-gpn-bukti-ri-tak-mau-dijajah-asing-di-sistem-pembayaran_m_209552.jpeg" alt="Menteri BUMN Rini Soemarno berkunjung ke NTT." width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Rini Soemarno berkunjung ke NTT.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai kehadiran kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sangat berguna dalam mendorong kemandirian transaksi keuangan. Pasalnya, sebelum kehadiran GPN, Indonesia sangat bergantung dengan sistem pembayaran dari perusahaan asing yaitu MasterCard dan Visa. Ya, selama ini dua perusahaan tersebut menikmati keuntungan dari transaksi debit di Indonesia. Sebab, dalam setiap transaksi debit kartu ATM, ada biaya yang harus dibayar ke perusahaan asing tersebut. Visa dan Mastercard merupakan jaringan kartu kredit raksasa asal Amerika Serikat (AS). Keduanya memiliki lingkup bisnis yang menggurita hingga ke ratusan negara di berbagai belahan dunia. "Jadi memang sudah langsung loncat karena urusan GPN udah dimimpikan sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Kami memang betul-betul menekankan dan diharapkan selesai sebelum 2019. Saya menyadari betul sulitnya proses ini. Menyamakan pikiran, persepsi. Ini memang paradigma. Keharusan," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (3/5). "Kalau tidak menyelesaikan pembayaran nasional domestik habis dilibas. Kalau tergantung pada sistem pembayaran dari luar bagaimana kita bisa mandiri, bisa berdaulat. Ini suatu keharusan," sambungnya. Selain mendorong kemandirian, lanjut Rini, kehadiran kartu debit berlogo GPN juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Di sisi lain, tujuan pemerintah dalam menciptakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien bisa terwujud. "Saya nggak mau tahu platform-nya satu, kalau ada sistem dijalin, nggak ada negosiasi lagi. Seperti Pak Idrus (Menteri Sosial) katakan bahwa kita masih ada 26 juta jiwa di garis kemiskinan. Oleh karena itu, kita perlu punya bansos seefisien mungkin, seefektif mungkin bantuan itu sampai ke mereka tanpa potongan," pungkasnya.

Ada GPN, Bukti RI Tak Mau 'Dijajah' Asing di Sistem Pembayaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-rini-kritik-agus-marto-ada-apa-ya_m_209539.jpeg" alt="Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Gubernur BI Agus Martowardojo meminta semua pihak agar mendukung program tersebut. Permohonan itu rupanya disampaikan beberapa kali oleh Mantan Menteri Keuangan tersebut. Hal itu rupanya memicu respons dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Rini mengkritik permohonan Agus. Menurutnya, orang nomor satu di bank sentral Indonesia itu tidak perlu memohon. Alasannya, semua pihak berkewajiban program yang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mempermudah transaksi keuangan di tanah air. "Pak Gubernur nggak boleh ngemis-ngemis. Putusin saja (semua wajib mendukung)," ujar Rini di Gedung BI, Jakarta, Kamis (3/5). Rini pun meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar izin perbankan yang tidak ingin mendukung program GPN untuk dicabut. "Kalau nggak mau ikut, maaf saja ya kalau punya izin saya cabut. Begitu saja," tambahnya. Bahkan, Rini mengancam akan mencopot direksi-direksi terkait khususnya perbankan yang tidak mau mendukung kesuksesan GPN. Dia menegaskan bahwa semua pihak perlu mendukung program GPN demi efisiensi dan&nbsp;efektivitas&nbsp;transaksi keuangan di Indonesia. "Paling sulit itu buat saya berhadapan dengan Dirut Himbara. Kalau enggak mau ikut apa artinya? Ini memang keharusan. Ini masih ramai," tutupnya.

Menteri Rini Kritik Agus Marto, Ada Apa Ya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakai-kartu-gpn-konsumen-hanya-kena-bunga-1-persen-per-transaksi_m_209481.jpeg" alt="Kartu debit GPN" width="100%">
<figcaption>Kartu debit GPN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait baru saja meluncurkan kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Terobosan itu dilakukan untuk mempermudah transaksi keuangan bagi masyarakat. Kehadiran GPN juga telah disepakati oleh semua institusi sistem pembayaran. Maka, masyarakat tidak perlu lagi bingung bertransaksi antarbank karena semua sudah terintegrasi. Di sisi lain, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209479/sah-gubernur-bi-dan-sejumlah-menteri-luncurkan-kartu-debit-gpn" target="_blank">GPN</a> juga memberi keuntungan bagi merchant. Bahkan, mereka bisa melakukan efisiensi yang cukup besar. "Kalau dulu diterima akan dikenakan biaya tinggi,&nbsp;merchant dapat mencapai 2-3 persen per transaksi, ini ditanggung konsumen. Kalau sekarang adanya GPN menjadi 0,15-1 persen. Ini penghematan bisa capai Rp 1,3 triliun sampai Rp 1,8 triliun," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, Kamis (3/5). Agus juga menyebut masyarakat dapat menikmati biaya administrasi bulanan yang lebih murah. Terlebih&nbsp;bagi mereka penerima bantuan sosial (bansos) dapat menikmati bebas biaya administrasi saat melakukan transaksi di bank mana pun. "Masyarakat pemegang kartu (berlogo GPN) biaya turun administrasi. Untuk penerima bansos, GPN mengenakan diskon rate nol persen sehingga penerima manfaat tidak dikenakan biaya," pungkasnya.

Pakai Kartu GPN, Konsumen Hanya Kena Bunga 1 Persen per Transaksi