<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT.jpg" alt="DIKEBUT: Pengerjaan proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) di kawasan Sememi kemarin (27/11). Pengerjaan di atas rel kereta api rampung 50 persen dan segera mengejar target penuntasan akhir tahun ini. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIKEBUT: Pengerjaan proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) di kawasan Sememi kemarin (27/11). Pengerjaan di atas rel kereta api rampung 50 persen dan segera mengejar target penuntasan akhir tahun ini. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Marsam hanya bisa menanti kejelasan kima kavling tanah miliknya. Lima kavling tersebut terdiri atas 3 kavling di kawasan Keputih dan 2 kavling di Wonorejo. Dia masih menunggu kejelasan terkait lanjutan pembangunan jalan lingkar luar timur (JLLT).  ’’Sampai sekarang ya begitu saja, belum bisa dibebaskan,’’ kata Marsam Minggu (27/11). Padahal, pengusaha tambak itu mengaku sudah didatangi tim appraisal dari Pemkot Surabaya sekitar tiga atau empat tahun lalu.  ’’Tapi, tahun depan terus katanya. Sampai sekarang belum ada dana. Saya memahami itu, apalagi sempat refocusing untuk Covid-19 ya,’’ jelasnya.  Jika sewaktu-waktu lahan miliknya diambil alih Pemkot Surabaya, Marsam mengaku tak berkeberatan. Yang jelas, harga harus disepakati. Saat ini nilai jual objek pajak (NJOP) lahan milik Marsam mencapai Rp 6 juta.  Di wilayah barat, pembebasan lahan untuk jalan lingkar luar barat (JLLB) juga belum rampung. Ketua RW 9 Sememi Hambali mengatakan, hingga saat ini masih ada beberapa bangunan yang belum dibeli pemkot. ”Ada satu musala dan delapan rumah,” tuturnya saat ditemui Minggu (27/11).  Musala tersebut sebenarnya akan diganti dengan uang. Namun, warga menolak karena tanah musala merupakan tanah wakaf. ”Makanya, kami minta diganti saja dengan dicarikan tanah baru untuk musala,” tuturnya. Delapan rumah lainnya memang tambahan karena lahannya terpotong sebagian.  Rencana pembebasan lahan di kawasan Jalan Kendung, RW 8 Sememi, juga belum sepenuhnya berjalan. ”Memang sebelum pandemi, ada yang sudah direalisasi. Tapi, setelah itu terhenti,” jelas Ketua RW 8 Sememi Sugeng Hariyanto kemarin. Sejak dia menjabat ketua RW pada 2020, belum pernah ada sosialisasi pembebasan lahan lanjutan.  Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Surabaya I Kartono Agustiyanto mengatakan belum mendapat informasi dari pemkot terkait pembebasan lahan JLLB. ’’Sudah pernah ada pembahasan. Tapi, kami belum sampai menerjunkan tim untuk pengukuran,’’ katanya.  Sebelum dilakukan pembebasan, kantah akan menerjunkan tim untuk memetakan zona tanah sekaligus pengukuran. Lahan yang sudah dibeli dari warga akan dicatat sebagai aset pemkot. ’’Tugas kami sebatas itu. Hanya mencatat dan mengukur. Nanti termasuk menetapkan batas-batas tanah yang dibebaskan,’’ terangnya.  Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas DPRKPP Farhan Sanjaya mengungkapkan, pengadaan tanah atau pembebasan lahan membutuhkan penetapan lokasi (penlok). Prosesnya ada di pemerintah provinsi (pemprov).  Tahun ini, jatah penlok untuk Kota Surabaya sudah habis. Pengajuan penlok baru sudah diproses sejak April. ’’Ini butuh waktu untuk proses pengajuan penloknya. Jadi, kemungkinan baru bisa (pengadaan tanah, Red) tahun depan,’’ ujar Farhan.  Untuk sementara, anggaran pembebasan lahan difokuskan pada TPU di Warugunung. Luasnya sekitar 50 hektare. Prosesnya sudah berjalan. Dari 42 persil, yang sudah dibebaskan baru 9 persil. Enam persil berikutnya akan dibebaskan tahun ini. ’’Yang JLLT dan JLLB belum. Nanti kami berkoordinasi sama PU (dinas sumber daya air dan bina marga, Red),’’ tandasnya. <h3>Butuh Dana Besar yang Bisa Sedot APBD</h3> SALAH satu kendala pembangunan JLLT dan JLLB adalah besarnya biaya yang dibutuhkan. Pemkot Surabaya menghitung paling tidak harus menyediakan dana hingga Rp 7 triliun untuk pembangunan dan pembebasan akses itu. Sama saja dengan sepertiga APBD Pemkot Surabaya.  Komitmen untuk menambah akses jalan terus digaungkan pemkot meski butuh waktu lama dan tahapan yang panjang. Kini pemkot kembali mencicil pembebasan lahan.  ’’Kalau menggunakan APBD untuk itu semua yo entek, jadinya cuma tanah. Makanya, di sini Pemkot Surabaya punya skala prioritas,’’ kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Pihaknya pun tidak bisa memungkiri bahwa banyak warga yang sudah menunggu. Apalagi yang tanahnya sudah berkali-kali diukur.  Ada yang ragu mau menjual dan membangun ulang karena bayang-bayang pembebasan lahan.  ’’Penambahan akses ini tidak bisa dikerjakan dalam satu atau dua tahun. Maka, nanti saya sampaikan secara transparan melalui videotron di seluruh Surabaya. Dengan begitu, selesai tahun berapa, warga akan tahu,” ujarnya.  Pembebasan lahan juga tidak terlepas dari sengketa lahan. Di beberapa titik ada area yang belum jelas siapa pemiliknya. Bahkan, ada pula yang sertifikatnya tumpang-tindih. Hal itu turut menambah panjang waktu tunggu realisasi JLLT dan JLLB.  Sementara itu, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita mengatakan, pihaknya bakal memastikan persil yang terdampak lagi. Mana yang sudah memiliki nominatif appraisal dan belum. Sebab, kebutuhan JLLB masih banyak.  ’’Kalau bicara JLLB ini dari kawasan Jalan Sememi Jaya hingga Kendung, masih banyak bidangnya. Yang fokus diselesaikan sekarang ini adalah menuju ke GBT,’’ ujarnya.  Pakar transportasi ITS Putu Rudy Setiawan menyebut sejak awal JLLT dibangun untuk memecah konsentrasi kendaraan yang masuk dan keluar Surabaya. Tidak melulu lewat jalur tengah. Ada alternatif yang bisa digunakan untuk mengurangi volume kendaraan yang berjubel.  Namun, para pakar mewanti-wanti betul agar nasib JLLT nanti tidak seperti jalan lain. Contohnya, MERR yang kini tingkat kejenuhannya sudah tinggi. ’’Kinerjanya pun sudah turun,’’ ujarnya.  KENDALA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PROYEK JLLT-JLLB  - Butuh anggaran besar yang tidak mungkin dicukupi APBD semuanya.  - Jatah penlok dari Pemprov Jatim habis per April 2022. Kini penlok sedang diurus lagi.  - Ada tanah wakaf yang diajukan untuk ditukar guling, tidak dibeli.  - Warga/pemilik lahan meminta appraisal disesuaikan dengan harga terkini.  - Ada sengketa tanah.  Diolah dari berbagai sumber

Menanti Penuntasan Proyek Jalan Lingkar Luar Barat dan Timur Surabaya

Kartono Agustiyanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kartono Agustiyanto

Berita Terkini

Menanti Penuntasan Proyek Jalan Lingkar Luar Barat dan Timur Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com