<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220419-WA0002_1.jpg" alt="Petugas Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi menempel surat edaran terkait harga minyak goreng. Prasetia Fauzani/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi menempel surat edaran terkait harga minyak goreng. Prasetia Fauzani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) siap meminta bantuan aparat kepolisian untuk memanggil ulang pelaku usaha karena pada pemanggilan pertama tidak semuanya hadir. Pemanggilan itu terkait kenaikan harga minyak goreng.  Ketua KPPU Ukay Karyadi mengatakan, hingga 19 April, KPPU sudah memanggil 11 pihak. Di antaranya enam produsen, tiga pengemasan, serta dua distributor. Namun, dari pihak yang dipanggil tidak semuanya hadir dan masing-masing yang hadir hanya satu perwakilan.  ”Oleh karena itu, kami akan jadwal ulang pemanggilan. Mereka tidak hadir karena berbagai alasan. Makanya kami akan panggil ulang,” ujar Ukay Karyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Ukay menegaskan, jika pada pemanggilan kedua tidak mengindahkan panggilan, KPPU akan meminta bantuan polisi untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut. ”Bahkan kami juga akan ungkap identitas pelaku-pelaku usaha itu yang terintegrasi dalam kelompok-kelompok usaha,” ucap Ukay Karyadi.  Ukay mengatakan, dari beberapa kelompok usaha diduga adanya kartel minyak goreng. Hal itu dilihat dari kejadian selama ini dimana minyak goreng harganya mulai naik secara signifikan sejak Oktober 2021.  Ukay menjelaskan, pelaku usaha minyak goreng tidak banyak. Mereka tergabung dalam delapan kelompok besar yang menguasai 70 persen pasar minyak goreng di Indonesia.  Delapan kelompok usaha itu sangat terintegrasi mulai hulu hingga hilir. Mereka memproduksi merek-merek di pasaran dan dikenal masyarakat luas.  ”Mereka itu semuanya punya kebun kelapa sawit sendiri, seakan mereka sudah berkoordinasi untuk menaikkan harga ini,” jelas Ukay.  Karena itu, lanjut dia, untuk kasus itu KPPU akan mengenakan tiga pasal di Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tiga pasal itu, yakni pasal 5 ayat 1 terkait dengan penetapan harga, pasal 11 terkait kartel, dan pasal 19 huruf C terkait pembatasan peredaran.  ”Tiga pasal itu untuk kasus nasional, sementara di daerah-daerah ada kasus yang berkaitan dengan pembelian bersyarat,” tutur Ukay.

KPPU Minta Bantuan Polisi Panggil Ulang Pelaku Usaha Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20160209175411acurah.jpg" alt="Minyak goreng curah. Antara" width="100%">
<figcaption>Minyak goreng curah. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa tantangan pelaksanaan program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi cukup kompleks dan beragam. Bahkan, sudah ditemukan adanya dugaan penyelundupan minyak goreng curah bersubsidi sebanyak 78 ton sejak Maret.  Dalam inspeksi mendadak (sidak) ke dua distributor (D1 dan D2) yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi, ditemukan adanya repacking minyak goreng curah bersubsidi tersebut menggunakan jeriken lima liter. Minyak goreng tersebut lantas dijual dengan harga Rp 85.000 per jeriken atau Rp 17.000 per liter. Padahal HET sebesar Rp 14.000 per liter.  "Terdapat challenge di semua lini, baik produsen, distributor, maupun pengecer. Itu semua kita upayakan untuk mengurai satu persatu dan mencari solusi dengan cepat. Yang kita temukan tadi adalah salah satu contoh challenge yang ada di lini distributor," jelasnya, Kamis (14/4).  Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menambahkan, selain pelanggaran repacking, juga ditemukan indikasi monopoli distribusi. Hal ini tentu membuat harga tidak bisa mengikuti ketentuan yang ada.  "Distributor D1, D2, serta pengecer dimiliki oleh orang yang sama. Dengan berbagai metode, salah satunya repacking, bisa membentuk harga di atas HET," imbuhnya.  Berdasarkan data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) sejak Maret, dalam rantai distribusi ini sudah ada sekitar 400 ton minyak goreng curah bersubsidi yang disalurkan. Namun, ternyata tidak semua disalurkan.  "Hanya sebagian kecil yang dijual ke masyarakat,” jelas Febri.  Karenanya, Kemenperin meminta kepada Kepolisian untuk mendalami aliran distribusi minyak goreng curah bersubsidi itu. "Terhadap pelaku pelanggaran, sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan Permenperin Nomor 8 Tahun 2022, serta aturan hukum lain, termasuk yang terkait dengan perdagangan," tegas dia.  Dalam hal ini, pendalaman dan penyidikan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, termasuk akan didalami rantai suplai distribusi tersebut. Dari sidak tersebut, juga disita barang bukti berupa 700 jeriken kapasitas 5 liter atau setara tiga ton minyak goreng curah bersubsidi.  Sebagai informasi, Kemenperin mencatat ada 75 industri minyak goreng sawit (MGS) terlibat dalam menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng curah (MGC) bersubsidi bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka juga telah mendapat nomor registrasi dan berkontrak dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).  Saat ini, 55 dari 75 perusahaan industri peserta program telah mulai memproduksi minyak goreng sawit curah bersubsidi. Sementara 20 perusahaan lain belum sama sekali memulai produksi dalam program ini.

Selain Repacking, Ada Indikasi Monopoli Distribusi Migor Curah Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Minyak-Goreng-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Konsumen saat berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Swalayan, Jakarta, Jumat (9/4/2022). Harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam dikhawatirkan bakal meningkatkan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan menjelang ramadhan Indeks Harga Konsumen (IH" width="100%">
<figcaption>Konsumen saat berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Swalayan, Jakarta, Jumat (9/4/2022). Harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam dikhawatirkan bakal meningkatkan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan menjelang ramadhan Indeks Harga Konsumen (IH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku mafia minyak goreng sampai saat ini belum dipublikasikan. Padahal sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa mafia minyak goreng akan diumumkan pada 21 Maret. Namun, sampai saat ini tak ada kabar.  Terkait hal ini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Oke Nurwan mengungkapkan bahwa bukti yang diminta aparat penegak hukum (APH) masih belum kuat. Namun menurutnya, bukti yang ada sebenarnya sudah cukup untuk menjerat oknum tersebut.  "Walaupun bukti-bukti yang kita rasa cukup, sudah diserahkan ke Satgas Pangan, ternyata dari penegak hukum belum cukup bukti," kata dia di Pasar Cibinong, Jawa Barat, Selasa (12/4).  "Sebenarnya di migor ini ada permasalahan di rantai distribusi, minyak sudah disediakan, nah gangguan rantai distribusi ini terlalu banyak pemainnya," jelas Oke.  Meskipun begitu, kata dia, proses hukum dari Kejaksaan tengah berlangsung. Oke juga menyadari bahwa dalam menindak suatu pelanggaran dibutuhkan bukti yang benar-benar kuat.  Terkait dengan dugaan adanya kartel minyak goreng dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), pihaknya akan menunggu hasilnya. Apabila benar dugaan tersebut, pihaknya segera melakukan penindakan.  "Kalau memang dibuktikan kartel, pemerintah tentu tidak mendukung terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Harus kita jamin persaingan sehat," tutupnya.

Mafia Minyak Goreng Belum Dipublikasikan, ini Jawaban Kemendag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Minyak-Goreng-Kemasaan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba" width="100%">
<figcaption>Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selama sekitar dua bulan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan investigasi dugaan adanya kartel minyak goreng. Satu alat bukti ditemukan sehingga proses penegakan hukum dilanjutkan ke tahap penyelidikan.  ”Komisi menemukan satu alat bukti berupa dokumen perihal proses penjualan atau distribusi minyak goreng nasional yang mengarah ke isu persaingan usaha,” ujar Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean kemarin (29/3).  Berdasar keterangan sejumlah pihak, lanjut Gopprera, para produsen sempat mengadakan pertemuan setelah harga acuan crude palm oil (CPO) naik pada akhir 2021. Pertemuan juga dilakukan bersama peritel dan distributor. ”KPPU akan melihat apakah dalam pertemuan tersebut para produsen membicarakan persoalan harga dan distribusi barang. Kemudian, KPPU bakal mencermati perubahan perilaku yang berdampak terhadap produk minyak goreng setelah pertemuan digelar,” terang dia.  Selain itu, KPPU akan mengamati kewajaran pendapatan perusahaan saat harga minyak goreng naik mengacu pada laporan keuangannya. Dari kacamata ekonomi, KPPU bakal membandingkan peningkatan pendapatan perusahaan dengan kenaikan kebutuhan produksi akibat melonjaknya harga acuan CPO. ”Namun, perlu kehati-hatian dalam melihat laporan keuangan karena laporan perusahaan terbuka yang sudah disampaikan ke publik biasanya adalah laporan konsolidasi dan kami tahu harga CPO cukup tinggi,” katanya.  Menurut dia, hal itu adalah proses pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti ekonomi. ”Bukti perilaku karena pengakuan itu sangat sulit kita dapatkan,” imbuh Gopprera.  Dalam proses investigasi, KPPU memanggil 44 pihak yang terdiri atas produsen minyak goreng, peritel, dan asosiasi. Dari jumlah tersebut, KPPU meminta keterangan dari total 20 produsen, termasuk produsen besar yang menguasai mayoritas pasar. ”Proses penyelidikan akan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja. Proses ini dapat diperpanjang sesuai kondisi penyelidikan,” bebernya.  Menurut Gopprera, lembaganya bakal memfokuskan penyelidikan pada delapan kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi hingga distribusi minyak goreng di dalam negeri. Namun, dia masih enggan menyebutkan nama-nama kelompok usaha yang dimaksud. ”Kami memang akan berfokus pada delapan pelaku usaha itu, yang bisa drive harga itu, yang menguasai pasar. Yang lain yang kecil-kecil bisa jadi hanya price follower,” tegas Gopprera.  Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita segera menuntaskan masalah kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng curah. Sebab, berdasar hasil rakor terbatas di Istana Negara pada 16 Maret, Presiden Joko Widodo melimpahkan persoalan tersebut kepada Menperin dari Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur penyediaan migor curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil juga sudah ditetapkan pada Jumat (25/3) lalu.  Dalam beleid tersebut, pelaku usaha wajib (mandatory) turut serta dalam penyediaan dan pendistribusian migor curah. ’’Sekarang ini kan sudah lebih dari seminggu sejak penetapan HET migor curah sebesar Rp 14 ribu per liter. Jadi, Menperin harus bekerja keras menata produksi dan distribusi migor curah. Jangan sampai terulang kasus kelangkaan migor seperti sebelumnya,” tegas Mulyanto.  Dia mengungkapkan, potensi kebocoran migor curah ke industri besar-menengah, perhotelan, dikemas ulang, dan ekspor ilegal tetap ada. Karena itu, aspek pengawasan penyediaan dan pendistribusian menjadi sangat vital.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menagih janji Mendag Lutfi yang bakal mengumumkan nama-nama pengusaha migor nakal. Dia menyayangkan pernyataan Lutfi yang malah memberikan tebakan-tebakan: pilih minyak murah tapi kosong atau minyak mahal tapi banyak. ’’Masyarakat pasti jawabnya mesem-mesem aja. Sebab, dua-duanya pilihan yang buruk. Kalau begitu emak-emak juga bisa ngajak tebakan untuk Pak Mendag, pilih mana minyak langka Pak Mendag mundur atau minyak mahal Pak Mendag berhenti?” sindir Mulyanto.  Alumnus Tokyo Institute of Technology itu juga memberikan ultimatum kepada Lutfi. "Mendag tidak mampu selesaikan masalah ini sebaiknya mundur,” tandasnya.

KPPU Ungkap Dugaan Kartel Minyak Goreng, Selidiki Delapan Produsen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG20220317201416.jpg" alt="Stok minyak goreng melimpah dengan harga mahal di salah satu supermarket di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Stok minyak goreng melimpah dengan harga mahal di salah satu supermarket di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dugaan adanya permainan dalam distribusi minyak goreng kian kuat. Pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan satu alat bukti hukum terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional.  Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, dengan temuan tersebut, pekan ini status penegakan hukum masalah minyak goreng dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan. ”Khususnya atas dugaan pelanggaran pasal 5 tentang penetapan harga, pasal 11 mengenai kartel, dan pasal 19 huruf c tentang penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang atau jasa,” ujarnya kemarin (28/3).  Untuk diketahui, KPPU mulai melakukan proses penegakan hukum pada 26 Januari 2022 dalam permasalahan lonjakan harga minyak goreng. Itu sesuai dengan rekomendasi kajian yang dilakukan sebelumnya untuk menemukan alat bukti adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1999.  Gopprera menjelaskan, dalam proses awal penegakan hukum, tim investigasi telah mengundang dan meminta data atau keterangan dari sekitar 44 pihak terkait. Khususnya produsen, distributor, asosiasi, pemerintah, perusahaan pengemasan, dan pelaku ritel.  Dari proses tersebut, lanjut Gopprera, tim investigasi telah menemukan satu alat bukti yang memperkuat adanya dugaan pelanggaran UU. Khususnya atas pasal penetapan harga, kartel, dan penguasaan pasar. ”Dengan temuan tersebut, proses penegakan hukum dapat dilanjutkan KPPU ke tahapan penyelidikan,” tegasnya.  Menurut Gopprera, proses penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang. Penyelidikan akan difokuskan pada pemenuhan unsur dugaan pasal yang dilanggar, penetapan identitas terlapor, dan pencarian minimal satu alat bukti tambahan. ”Dalam hal penyelidikan dapat menyimpulkan dugaan unsur pasal yang dilanggar dan memperoleh minimal dua alat bukti, maka proses penegakan hukum dapat diteruskan ke tahapan pemeriksaan pendahuluan oleh sidang majelis komisi,” tambahnya.  Melalui proses sidang majelis, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda hingga maksimal 50 persen dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari pelanggaran. Atau maksimal 10 persen dari penjualan terlapor di pasar bersangkutan.  Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan dan menjanjikan stok minyak goreng aman selama Ramadan. Saat ini minyak goreng curah digelontorkan secara bertahap. ”Kita mengupayakan, sebelum Ramadan dan Idul Fitri minyak goreng curah sudah sampai ke masyarakat. Saat ini masih dalam perjalanan,” ujar Direktur Jenderal Industri Argo Kemenperin Putu Juli Ardika.  Sebelumnya pemerintah merombak total kebijakan terkait minyak goreng sawit (MGS) curah dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Hal itu dilakukan karena kebijakan MGS curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan. Harga MGS bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil pun tak stabil.  Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah berharap bisa mengatur bahan baku, produksi, dan distribusi MGS curah dengan lebih baik. Dengan begitu, pasokan diharapkan selalu tersedia dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET).

KPPU Temukan Bukti Dugaan Kartel Minyak Goreng