<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lima-titik-api-terpantau-di-riau_m_.jpg" alt="Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang diambil oleh Satgas Karhutla dari udara pada akhir September lalu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang diambil oleh Satgas Karhutla dari udara pada akhir September lalu. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 5 titik api terpantau di wilayah Riau, Kamis (3/1). Titik api itu mengindikasikan adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan tingkat kepercayaan di atas 70 persen. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru Sukisno mengatakan, ada 9 titik panas yang terpantau di Pulau Sumatera. 5 diantara titik panas tersebut sudah terdeteksi sebagai titik api. (selengkapnya lihat grafis di bawah). "Seluruh titik api ada di Provinsi Riau," terang Sukisno, Kamis (3/1). Sebelumnya, awal tahun ini, tercatat sudah ada 15 hektare lahan gambut di wilayah Rokan Hilir (Ronhil) terbakar. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau masih terus berupaya melakukan pendinginan di lahan itu. "Benar, ada kebakaran disana sekitar 15 hektare. Tim gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman," kata Kepala BPBD Riau Edwar Sanger. Edwar mendesak pihak aparat penegak hukum agar segera menyelidiki siapa&nbsp;aktor utama pelaku pembakaran ini. "Harus segera investigasi, siapa pelakunya. Lahannya punya siapa sebelum banyak kebakaran. Jangan sampai nanti meluas ke lahan yang lain," imbuhnya. Dengan adanya kebakaran ini, BPBD akan mempertimbangkan untuk menetapkan status siaga Karhutla. Nantinya, BPBD Riau akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BMKG dan lainnya terkait perlu atau tidaknya penetapan status siaga tersebut. Edwar juga mengimbau kepada masyarakat maupun pihak perusahaan yang memiliki lahan agar tak membuka lahan dengan cara membakar. Sebab, itu akan berdampak pada khalayak banyak. "Mari kita jaga agar Riau bisa bebas asap pada tahun ini, seperti tiga tahun sebelumnya," imbaunya. Berikut data titik panas di Sumatera:* - Sumatera Selatan: 2 titik - Lampung 1 titik - Riau: 6 titik Titik Api di Provinsi Riau: - Kabupaten Pelalawan: 1 titik - Kabupaten Dumai: 1 titik - Kabupaten Rokan Hilir: 3 titik *Sumber: BMKG Pekanbaru

Lima Titik Api Terpantau di Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polres-meranti-belum-tetapkan-tersangka-karhutla-seluas-215-hektar_m_193240.jpeg" alt="llustrasi" width="100%">
<figcaption>llustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Kepulauan Meranti masih belum menetapkan satupun tersangka terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 215 hektar yang terjadi di Provinsi Riau. Hal itu dikarenakan, kasus ini masih dalam penyelidikan. "Belum (ditetapkan tersangka). Masih ada yang belum datang," ungkap Kapolres Meranti AKBP La Ode kepada JawaPos.com, Minggu (4/3) siang. Menurut La Ode, orang yang belum datang saat pemeriksaan tersebut saat ini masih berstatus sebagai saksi."Lupa namanya, sudah tidak berada di tempat. Dia perorangan dan masih berstatus sebagai saksi," sebutnya. Sejauh ini, untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti agar tak meluas, Polres Meranti telah membentuk tim gabungan di setiap Polsek. Dimana tim itu langsung dikendalikan oleh masing-masing Kapolsek. "Kami sudah bentuk tim gabungan yang dikendalikan oleh para Kapolsek dan masing-masing bertanggung jawab di wilayah tugasnya," katanya. Sementara itu, sejumlah Polres di Polda Riau telah menetapkan empat orang tersangka perorangan atas dugaan melakukan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kabid Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tejo mengatakan, untuk dua orang tersangka ditangani oleh Polres Dumai berinisial M,37 dan S,22. Sedangkan Polres Rokan Hulu berinisial S,49 serta Polres Pelalawan berinisial MS. Guntur menyebutkan, keempatnya tertangkap tangan sedang melakukan pembakaran lahan. Untuk luasan lahan yang terbakar di Dumai satu setengah hektar dan satu hektar dengan dua tersangka. Sementara di Rohul luasnya setengah hektar dan di Pelalawan mencapai empat hektar. Untuk diketahui, luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau sudah mencapai 731,5&lrm; hektar, Selasa (26/2) lalu. Jumlah tersebut terhitung sejak tanggal 14 Januari hingga Februari. Dari jumlah tersebut, Polda Riau dan jajaran telah memasang garis Polisi di 233 hektar lahan. Penyegelan tersebut dilakukan karena lahan tersebut dalam proses penyelidikan pihak Kepolisian.

Polres Meranti Belum Tetapkan Tersangka Karhutla Seluas 215 Hektar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kapolri-sebut-karhutla-jadi-pertaruhan-jabatan-kapolda_m_1501995904_149078.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian memantau kesiapan pasukan Polri untuk tangani karhutatla." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian memantau kesiapan pasukan Polri untuk tangani karhutatla.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memeringati seluruh anak buahnya yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Jika terjadi Karhutla, maka kapoldanya siap-siap untuk dicopot dari jabatannya. Tak hanya kapolda, kapolres pun demikian. Jenderal Tito mengatakan, ancaman itu merupakan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, ancaman dari Presiden itu tidak hanya berlaku untuk Polri saja, TNI juga demikian. "Ini perintah dari Presiden. Jika ada terjadi kebakaran, tidak mampu memadamkan, para kepala satuan TNI dan Polri akan dievaluasi," ujar Tito seperti dilansir Jambi Ekspres (Jawa Pos Group). Kata Dia, ini sudah berlaku sejak 2015. Oleh karena itu, TNI dan Polri diminta menjadi ujung tombak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tito menyebutkan, sejak 2015 terjadi gejala elnino. Curah hujan di Indonesia relatif rendah. 2016 terjadi Lanina. Uap air berkumpul di Indonesia, sehingga lebih banyak curah hujan. Pada 2017 ini, dari BMKG memerkirakan Juli hingga September akan terjadi kemarau. "Karena itu pemerintah sudah mengantisipasi melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara bersama," jelasnya. "Mulai dari Polri, TNI, Pemda, Kehutanan dan instansi terkait termasuk swasta. Kuncinya adalah pencegahan," timpal alumnus Akpol 1987 ini.

Kapolri Sebut Karhutla Jadi Pertaruhan Jabatan Kapolda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/memasuki-musim-kemarau-hutan-dan-lahan-kembali-terbakar_m_145886.jpeg" alt="Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Bumi Caram Seguguk Kabupaten Ogan Ilir (OI)" width="100%">
<figcaption>Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Bumi Caram Seguguk Kabupaten Ogan Ilir (OI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi masalah besar di sejumlah daerah. Setiap musim kemarau tiba, lahan itu kerap mengalami kebakaran. Terbaru terjadi di wilayah Bumi Caram Seguguk, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel). Beberapa hari belakangan hutan dan lahan di kawasan itu mengalami kebakaran. Lokasi tepatnya di wilayah Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten OI. "Saat ini petugas masih terus memadamkan lahan yang terbakar. Mudah-mudahan tidak ada angin sehingga pemadaman bisa berlangsung lancar dan api bisa dipadamkan," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab OI Syakroni saat dihubungi sekitar pukul 15.30 WIB kemarin (21/7).

Memasuki Musim Kemarau, Hutan dan Lahan Kembali Terbakar