<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Tutup-Akses-Pemukiman-Warga-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Warga melintas di akses masuk di Jalan Nimun Raya, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (3/3/2020). Sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Kebayoran Lama menutup sejumlah akses masuk perumahan sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Warga melintas di akses masuk di Jalan Nimun Raya, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (3/3/2020). Sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Kebayoran Lama menutup sejumlah akses masuk perumahan sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah untuk melakukan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/01/2021/tekan-angka-covid-19-jokowi-minta-karantina-wilayah-hingga-rt-rw/">karantina wilayah</a> terbatas tingkat RT/RW bisa dilihat sebagai langkah penekanan dan peringatan bagi masyarakat yang tidak disiplin. Sebab harus diakui, ada beberapa masyarakat yang masih enggan melakukan isolasi mandiri meski terpapar Covid-19.  "Ini kan mungkin secara tidak langsung menginfokan kepada masyarakat kita, mungkin ada beberapa orang yang tidak patuh pada isolasi mandiri. Jadi kalau mereka tidak patuh maka konsekuensinya adalah melakukan karantina wilayah, itu mungkin sedikit pesan kecil," jelas Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani kepada JawaPos.com, Kamis (28/1).  Namun, ini dinilai tepat jika melihat urgensi kasus Covid-19 di Indonesia yang telah lebih dari 1 juta jiwa positif virus. Apabila tidak ada intervensi pemerintah untuk menekan pergerakan masyarakat, maka kasus ini akan terus tumbuh di atas 10 ribu.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/epidemiolog-nilai-karantina-terbatas-rt-rw-mirip-program-sebelumnya/">Epidemiolog Nilai Karantina Terbatas RT/RW Mirip Program Sebelumnya</a>  Intervensi pada level paling rendah, yaitu RT/RW merupakan langkah drastis. Terlebih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terlihat tidak efektif. Bahkan kata dia, tidak ada bedanya antara ada dan tidak adanya PPKM.  "Karena kita tahu PPKM sendiri secara aturan itu fleksibel. Impelementasinya kelihatan abstrak, antara PPKM dan tidak itu nggak ada bedanya di lapangan. Jangan berharap dengan PPKM yang kebijakannya cukup fleksibel, harusnya kan bisa menekan laju pergerakan masyarakat," tegas dia.  Kendati dianggap bisa menekan angka Covid-19, karantina wilayah tersebut harus dijalankan berdasarkan hasil identifikasi pada warga. "Saya rasa dengan adanya kebijakan tadi itu bisa memonitor, warganya seperti apa kondisinya, jadi tidak langsung melakukan karantina wilayah," jelasnya.  Dalam pengawasannya, dia meminta pemerintah daerah (pemda) harus ikut turun tangan demi terlaksananya kebijakan tersebut. Sebab, meskipun pernah ada program serupa seperti Desa Tangguh dan Kampung Tangguh, pelaksanannya tidak berjalan dengan benar.  "Pemda turun ke bawah pada level RT/RW, karena saya merasa RT/RW ini nggak jalan, paling tidak kan bisa disebar lewat WA Group, ini sangat kurang. Mungkin yang bisa kita ambil dari kebijakan yang akan dikeluarkan terkait karantina wilayah tingkat RT/RW barangkali menjadi masukan juga bahwa harusnya mereka (RT/RW) mengetahui kondisi warganya seperti apa," tutup Laura.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

Karantina Terbatas RT/RW Singgung Ketidakdisiplinan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/budi-gunadi-sadikin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan langkah khusus penanganan Covid-19 setelah jumlah kasus terkonfirmasi positif tembus 1 juta. Salah satu skenario yang tengah digodok adalah karantina wilayah terbatas hingga tingkat terbawah.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, melonjaknya kasus Covid-19 hingga 1 juta menandakan bahwa perlu ada langkah penanganan khusus. Presiden Joko Widodo juga telah meminta perubahan strategi dan pendekatan agar penanganan Covid-19 berjalan lebih baik. ”Tentu saja ini memerlukan langkah khusus yang berbeda dengan yang selama ini telah dilakukan,” ujarnya.  Perubahan strategi akan lebih difokuskan pada level hulu. Mulai langkah untuk melakukan karantina terbatas; tracing, testing, dan treatment (3T); hingga penerapan protokol kesehatan 3M. ”Salah satu langkah khusus yang diminta presiden dalam penanganan Covid-19 sekarang ini adalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/karantina-wilayah/">karantina wilayah</a> terbatas sampai tingkat mikro di lingkup RT dan RW,” papar wakil ketua III KPCPEN tersebut.  Rencananya, karantina terbatas dilakukan untuk mendalami kasus di suatu wilayah. Lalu, dilakukan pemisahan masyarakat dengan kasus positif melalui isolasi mandiri atau isolasi kolektif. Saat ini teknis karantina terbatas masih dibahas lebih lanjut. ”Kami bakal terus atur (teknisnya, Red). Sebetulnya presiden sudah memesan agar sungguh-sungguh diterapkan karantina terbatas, kemudian isolasi mandiri dan kalau tidak memungkinkan dilakukan isolasi kolektif secara terpusat,” jelas mantan Mendikbud tersebut.  Di sisi lain, kata Muhadjir, pemerintah pusat juga mengatur pengalokasian tempat tidur untuk pasien Covid-19. Menurut dia, selama ini mayoritas rumah sakit belum optimal dalam mengalokasikan tempat tidur dan ruang perawatan bagi pasien Covid-19. Dengan kondisi itu, Menteri Kesehatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/budi-gunadi-sadikin/">Budi Gunadi Sadikin</a> telah mengeluarkan surat edaran ke rumah sakit agar melonggarkan alokasi bed untuk pasien Covid-19. ”Karena ternyata sebagian besar RS, termasuk RS pemerintah, baru di bawah 15 persen menyediakan bed untuk pasien covid. Sudah ada edaran Menkes, tinggal bagaimana ditegakkan,” ungkapnya.  Sementara itu, tingkat keterisian <a href="https://www.jawapos.com/tag/tempat-tidur/">tempat tidur</a> atau bed occupancy ratio (BOR) di 34 provinsi menunjukkan perkembangan yang baik. Per 25 Januari 2021, Satgas Penanganan Covid-19 mencatat jumlah provinsi dengan BOR kritis, yakni di atas 70 persen, berkurang. Dari sebelumnya tujuh provinsi pada 21 Januari lalu menjadi lima provinsi.  ”Semuanya di wilayah PPKM. Jadi, kita rem (kegiatan masyarakat, Red) karena masalah ini (BOR),” kata Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah kemarin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/01/2021/kasus-covid-19-tembus-1-juta-menkes-harus-turunkan-kurva-kasus/">Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Menkes: Harus Turunkan Kurva Kasus!</a>  Lima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta (84 persen), Banten (77 persen), DI Jogjakarta (76 persen), Jawa Barat (72 persen), dan Bali 70 persen. Kemudian, Dewi menyebutkan bahwa jumlah daerah kuning atau daerah dengan BOR berada di atas 50 persen, tetapi masih di bawah 70 persen, kini menjadi 11 provinsi. Dua provinsi di antaranya adalah provinsi yang melaksanakan PPKM.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/mYKFavIm1PI

Pemerintah Susun Skenario Karantina Terbatas Tingkat RT dan RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Badut-Kampanye-PSBB-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Badut Kampanye PSBB - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Badut Kampanye PSBB - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim riset Universitas Indonesia (UI) merilis hasil studi sosial dalam penanganan Covid-19 kemarin. Hasilnya, 92,8 persen masyarakat masih mendukung kebijakan karantina wilayah. Survei tersebut dilakukan terhadap 4.823 responden dengan 78,8 persen di antaranya tinggal di Pulau Jawa.  Peneliti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang tergabung dalam Tim Panel Studi Sosial Covid-19 Dicky Pelupessy menuturkan, sebanyak 92,8 persen responden setuju untuk melakukan karantina wilayah yang meliputi pembatasan keluar dan masuk suatu wilayah sebagai tambahan kebijakan sebelumnya, yaitu menjaga jarak, melakukan perlindungan diri, dan diam di rumah. ”Survei ini menunjukkan adanya harapan masyarakat akan totalitas kebijakan untuk meredam persebaran virus,” kata Dicky.  Pria yang menjabat Wasekjen Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) itu menambahkan bahwa dukungan publik yang tinggi terkait karantina wilayah bisa menjadi salah satu pilihan progresif untuk mengatasi Covid-19. Saatnya sekarang pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mempercepat pemutusan rantai korona.  Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan, kondisi kecemasan dan kelaparan menjadi ancaman baru dalam penanganan pandemi Covid-19 di tanah air. Karena itu, dibutuhkan adaptasi strategi segera. Hal tersebut disampaikan Doni dalam rapat tertutup melalui telekonferensi bersama Komisi VI DPR di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta kemarin (2/5).  Dalam rapat tersebut, Doni mengatakan, selain pendekatan secara medis, penanganan Covid-19 harus dilakukan melalui pendekatan secara psikologis. Faktor yang tidak kalah penting adalah berusaha tetap menggerakkan roda ekonomi.  Doni berprinsip, menyelesaikan bencana tidak boleh memunculkan bencana baru. Dengan begitu, pantang bagi dia menyelesaikan masalah, tapi dengan membuat masalah baru. ’’Hungry man becomes angry man. Kita tidak ingin arahnya ke sana,’’ ujar dia.  Doni meminta kolaborasi bersama kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementerian Perindustrian dan kepala daerah, untuk mengatasi masalah tersebut dengan inovasi yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, di Salatiga, Jawa Tengah. Di sana pasar tradisional tetap berjalan dengan penerapan yang berbeda daripada biasanya. Para pedagang diberi jarak aman sesuai protokol kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=afqpCNyHbmg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=A1NZ5K9giOM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xn7lMzSZIj8

Tim Riset UI: Masyarakat Dukung Karantina Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/20200420_vietnam-medicalworkers_vietnam-news.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Karantina wilayah atau lockdown memang tidak bisa menyelesaikan pandemi Covid-19. Sebab, antivirus SARS-CoV-2 belum ditemukan. Namun, kebijakan tersebut dirasa tepat untuk menekan angka penularan dan kematian. Sukses atau tidaknya bergantung waktu penerapannya.  Laos adalah salah satu negara yang menjadi contoh kesuksesan penerapan lockdown. Kasus pertama penularan Covid-19 di negara itu terjadi pada 24 Maret. Pada 30 Maret pemerintah langsung menerapkan lockdown total hingga pertengahan April. Kebijakan tersebut diperpanjang hingga 3 Mei. Hasilnya, hanya ada 19 kasus di negara yang berbatasan dengan Thailand, Kamboja, Vietnam, Tiongkok, dan Myanmar itu. ”Empat orang sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Laos Phouthone Meaungpak.  Hal yang sama dilakukan Vietnam. Sebagai negara yang berbatasan dengan Tiongkok, Vietnam sangat waspada. Mereka belajar dari wabah SARS 2002-2003. Sehari setelah kasus pertama terdeteksi, mereka langsung menghentikan penerbangan ke Wuhan. Beberapa hari kemudian mereka menutup perbatasan sepanjang 1.400 kilometer yang menghubungkan Vietnam-Tiongkok. Pemerintah memang baru menerapkan lockdown pada 1 April, tapi situasi di negara tersebut sangat terkendali. Bangkok Post mengungkapkan bahwa Vietnam melakukan tes pada 180.067 penduduk dan hanya 268 orang yang terbukti positif. Itu pun 83 persennya sudah sembuh. Rabu (22/4) pemerintah Vietnam berencana melonggarkan kebijakan dengan menghapuskan lockdown di beberapa wilayah.  Di Benua Eropa, Yunani bisa menjadi contoh nyata kesuksesan lockdown. Ada 2.408 kasus di negara tersebut dan 121 orang meninggal dunia. Jumlah itu sangat rendah dibanding negara-negara Eropa lainnya. Bandingkan dengan Italia yang mencapai 25.085 orang. Padahal, Italia merupakan salah satu negara di Eropa dengan sistem kesehatan terbaik.  Yunani meliburkan sekolah-sekolah pada 10 Maret ketika kasus belum sampai seratus dan belum ada korban jiwa. Tiga hari kemudian kafe, restoran, dan toko-toko lainnya ditutup setelah satu orang meninggal dunia. Pada 23 Maret Negeri Para Dewa itu menerapkan lockdown nasional.  ”Negara lain yang memiliki infrastruktur rumah sakit yang lebih baik dan punya lebih banyak ICU per populasi berkhayal bahwa sistem mereka mampu mengatasi (Covid-19). Jadi, mereka menunda langkah pencegahan,” ujar Kepala Institute for Social and Preventive Medicine Yunani Yannis Tountas seperti dikutip Washington Post.  Kombinasi lockdown lebih awal, persiapan, deteksi penularan, dan berbagai kebijakan lainnya membuat negara-negara di atas sukses menekan angka kematian. Yang bisa dilakukan negara-negara saat ini adalah bertahan menjauhi kemungkinan terburuk sedapat mungkin hingga vaksin dan pengobatan ditemukan.  ”Lockdown memberi kita banyak waktu untuk mempersiapkan manajemen (penanganan) Covid-19,” tutur Direktur National Institute of Traditional Medicine Debaprasad Chattopadhyaya.  Pakar penyakit menular senior dari National University Hospital (NUH) Profesor Dale Fisher mengungkapkan, SARS-CoV-2 adalah virus yang cerdas dan punya kemampuan unik. Bisa menginfeksi sekaligus mengakibatkan penyakit.  ”Virus itu bisa menemukan blind spot kita, mencari orang yang rentan, dan menemukan area yang tingkat penularannya tinggi,” ujarnya seperti dikutip The Straits Times.  Penerapan lockdown memang tidak selalu melandaikan grafik penularan dengan cepat. Jika virus sudah telanjur masuk dan menyebar, kebijakan lockdown tetap membantu meski efeknya lama. Italia adalah contohnya. Kasus pertama terdeteksi pada 30 Januari. Saat itu dua turis asal Tiongkok positif tertular.  Kasus di Italia melonjak pada 21 Februari, tapi pemerintah masih tenang dan belum mengambil kebijakan lockdown nasional. Lockdown hanya berlaku untuk kota-kota yang memiliki banyak kasus. Faktor ekonomi mungkin jadi pertimbangan karena Italia adalah negara jujukan turis. Lockdown artinya sektor wisata mati suri.  Lockdown nasional akhirnya diberlakukan pada 9 Maret. Saat itu kasus di Italia sudah mencapai 9 ribu lebih dan puluhan hingga ratusan orang meninggal setiap hari. Banyak pakar menilai bahwa Italia terlambat.  Meski begitu, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa lockdown yang terlambat itu saja sudah mampu mengurangi penularan sekitar 46 persen. Juga, mampu mengurangi orang tertular yang harus dirawat di rumah sakit hingga 200 ribu jiwa dalam rentang waktu 21 Februari–25 Maret. Italia saat ini sedang mempertimbangkan untuk melonggarkan kebijakan lockdown-nya pada 4 Mei nanti.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=8Y4CaUASVPM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LCNwf2BEMfA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BUgKwymoGHc  &nbsp;

Sukses Kurangi Korban berkat Lockdown

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ilustrasi-virus-korona.jpg" alt="Ilustrasi: CHIS/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: CHIS/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inisiator situs KawalCovid-19.id, Ainun Najib menyampaikan, pemerintah Indonesia tidak sigap dalam menangani penyebaran virus Korona atau Covid-19. Najib menyebut, pemerintah Indonesia sejak awal terlalu meremehkan wabah virus yang berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok itu.  Najib menyebut, sejumlah negara di dunia berhasil menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut belum ada negara di dunia berhasil menerapkan karantina wilayah.  "Seharusnya karantina wilayah," tegas Najib kepada JawaPos.com, Kamis (23/4).  Najib lantas membeberkan sejumlah negara di dunia yang berhasil menerapkan karantina wilayah. Najib menyebut, Tiongkok berhasil menerapkan karantina wilayah, bahkan kini menurutnya tidak ada kasus baru dari penduduk lokal.  "Kasus barunya ketika hanya ada warga asing," beber Najib.  Selain itu, lanjut Najib, Vietnam berhasil menurunkan kasus Covid-19. Menurutnya, vietnam berhasil menerapkan lockdown dan memaksimalkan rapid test terhadap warganya.  "Vietnam sudah flat sekarang, seminggu terakhir hampir nggak tambah sama sekali," ujar Najib.  Tak hanya itu, Najib lantas menyebut Inggris, Brunei Darussalam, Mongolia, Lebanon, dan Yordania yang berhasil menerapkan lockdown. Menurutnya, negara-negara tersebut mampu mengurangi jumlah kasus dengan menerapkan karantina wilayah.  "Mongolia contohnya, langsung lockdown begitu kasus pertama pada 10 Maret 2020, sigap cepat tegas. Setelah 1,5 bulan, Mongolia hanya 35 kasus. Indonesia dalam waktu yang sama sudah meroket karena tidak siap," sesal Najib.  Kendati demikian, pria yang juga menggawangi situs KawalPemilu.org itu menuturkan, penerapan karantina wilayah di Indonesia sudah terlambat. Dia mengharapkan, pemerintah dapat tegas menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  "Menegakkan PSBB secara tegas oleh aparat kepolisian dan militer. Memastikan jejaring pengaman sosial benar-benar sampai dan tidak disalahalirkan," tegas Najib.  Selain itu, Najib meminta pemerintah untuk lebih menggalakkan rapid test terhadap masyarakat. Menurutnya, merujuk data ourworldindata.org, Indonesia berada pada tingkat paling bawah atau baru 0,17 persen pelaksanaan rapid test terhadap masyarakat.  "Tes massal, penting sekali, Indonesia sangat rendah saat ini," jelas Najib.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-JE8v_mu1sw  https://www.youtube.com/watch?v=6ocUb-iR1xQ  https://www.youtube.com/watch?v=xtHcZv934pY

Inisiator KawalCovid19.id Sebut Banyak Negara Berhasil dengan Lockdown

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Himbauan-Dilarang-Mudik-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="LARANGAN MUDIK: Penumpang Bus AKAP di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2020). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>LARANGAN MUDIK: Penumpang Bus AKAP di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2020). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya membendung arus mudik untuk mencegah potensi penularan Covid-19 tidak lagi bersifat imbauan. Kemarin (21/4) pemerintah secara resmi melarang masyarakat pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri.  ”Pada rapat hari ini (kemarin, Red) saya ingin menyampaikan juga, mudik semuanya akan kita larang,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas secara virtual. Sebelumnya larangan mudik telah diberlakukan bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.  Larangan tersebut antara lain didasari pertimbangan bahwa masih banyak masyarakat yang ingin mudik Lebaran.  Survei Kementerian Perhubungan tentang minat masyarakat untuk mudik menunjukkan, 68 persen warga sudah memutuskan tahun ini tidak mudik. Yang masih bersikeras untuk mudik sebanyak 24 persen dan 7 persen sudah pulang ke kampung halaman. ”Artinya, masih ada angka sangat besar, 24 persen lagi,” ungkap Jokowi.  Larangan itu juga diambil setelah program bansos mulai dilaksanakan. Khususnya bansos pencegah mudik di Jabodetabek. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk mengizinkan masyarakat berhari raya dengan pulang ke kampung halaman.  Namun, larangan mudik tidak akan diberlakukan di semua daerah. ”(Berlaku) untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB),” terang Menteri Perhubungan (ad interim) Luhut Binsar Pandjaitan setelah ratas. Termasuk wilayah zona merah Covid-19 yang belum mendapat penetapan PSBB.  Larangan tersebut berlaku efektif mulai Jumat (24/4). Sejumlah sanksi sedang disiapkan untuk menindak mereka yang bandel dan tetap nekat pulang kampung. Sanksi efektif berlaku mulai 7 Mei.  Pelaksanaannya mirip dengan karantina wilayah. ”Nantinya tidak dibolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah (larangan mudik), khususnya Jabodetabek,” kata Luhut.  Hanya kendaraan tertentu yang boleh melintas. Misalnya truk pengangkut logistik. Begitu pula lalu lintas orang di dalam Jabodetabek, misalnya pengguna KRL, masih diperbolehkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/larangan-mudik-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Calon penumpang membeli tiket bus antarkota di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Selasa (21/04/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)  Pemerintah akan mengambil sejumlah langkah teknis untuk melaksanakan larangan mudik. Yang utama adalah memastikan arus logistik tidak terhambat. ”Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik,” tambahnya. Baik logistik bahan pangan, medis, maupun keuangan.  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan regulasi dalam bidang transportasi. ”Kami sudah siapkan skema bagaimana kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor tidak boleh keluar masuk zona merah,” lanjutnya.  Skenario yang disiapkan berupa pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan. Terkait sanksi, menurut Budi, bisa mengacu UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. ”Sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik,” terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l2xHUqS4OKI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U&amp;t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RL-ss7N1ZyA

Larangan Mudik Mirip Karantina Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Dokter-Andika.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai belum efektif menghambat penyebaran virus korona baru (Covid-19). Hal ini dikatakan Dokter paru Rumah Sakit Persahabatan dr. Andika Chandra Putra. Penilaian itu dikatakan Andika melihat masih banyaknya antrean orang-orang saat menggunakan angkutan umum massal, sehingga sulit menerapkan imbauan menjaga jarak.  "Karena kita lihat belum sepenuhnya lockdown. Kemudian prinsip-prinsip social distancing juga belum sepenuhnya diterapkan," kata Andika melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis (16/4) seperti dikutip dari ANTARA.  Ditambah lagi, katanya, dengan kapasitas tenaga medis dan kelengkapan alat medis yang masih terbatas di tengah banyaknya kasus yang terus meningkat.  Oleh karena itu, Andika mendesak adanya pemberlakuan karantina wilayah, guna mengantisipasi kemungkinan terjadi gelombang kedua penyebaran wabah COVID-19. Sehingga kasus yang telah ada di satu wilayah tidak menyebar ke wilayah lain, karena mobilitas masyarakat belum benar-benar dihentikan.  "Karena kita sedang di fase akselerasi, tentu lockdownnya harus benar-benar kita lakukan," pinta Andika.  Selain perlunya melakukan karantina wilayah, ia juga meminta masyarakat untuk lebih waspada dan benar-benar manaati seruan untuk menjaga jarak dan sebisa mungkin untuk tetap berada di dalam rumah, guna membatasi penyebaran wabah dan tidak semakin memperparah situasi.  "Karena seiring dengan bertambah lamanya PSBB ini tentu baik tenaga medis maupun masyarakat tentu akan lelah, lelah secara pikian, tenaga dan kondisi psikologi yang ikut memengaruhi," katanya.  "Makanya saya selalu mengibaratkan enggak apa-apa kita bersakit-sakit dahulu tapi singkat, daripada kita lengah tetapi dalam jangka waktu yang lama," tukasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X0gJBh4iQi0  https://www.youtube.com/watch?v=_t-gmu3-DH8  https://www.youtube.com/watch?v=RmfQoYTTiUM

PSBB Dinilai Belum Efektif, Dokter Paru RS Desak Karantina Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/As.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Menara Askrindo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Menara Askrindo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini kasus virus Korona di 50 negara bagian AS sudah lebih dari 580 ribu. Bahkan, jumlah warga yang terjangkit di Negara Bagian New York saja sudah mencapai 180 ribu jiwa lebih. Sementara itu, kasus negara terdampak berat lainnya - Spanyol, Italia, dan Prancis - masih berada di bawah 180 ribu.  Angka kematian di AS pekan lalu belum setinggi Italia atau Spanyol. Namun, data terbaru yang diungkap John Hopkins University, jumlah pasien Covid-19 yang tewas sudah mencapai 23.644 jiwa per Selasa (14/4). Italia, yang sebelumnya tertinggi, mencatat total 20.465 korban jiwa. Statistik terbaru itu muncul setelah AS mencatat rekor kematian terbanyak dalam jangka waktu 24 jam.  Beberapa pakar mengatakan bahwa laporan terakhir menunjukkan kabar baik. Bahwa angka persebaran virus korona sudah makin stabil. ’’AS sudah mengalami puncak dan akan turun perlahan,’’ ujar Anthony Fauci, kepala National Institute for Allergy and Infectious Disease AS, kepada BBC.  Hal tersebut juga diungkapkan Gubernur New York Andrew Cuomo. Cuomo memaparkan bahwa penurunan tidak terjadi pada korban jiwa saja. Jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di ruang intensif dan menginap di rumah sakit makin landai. ’’Anda bisa lihat bahwa angkanya perlahan turun. Hanya, penurunan itu sangat lambat,’’ ungkap dia seperti dilansir CNN.  Direktur Institute for Health Metrics and Evaluation di University of Washington Chris Murray menyatakan, AS bisa melalui tragedi Covid-19 dengan dampak minimal. Pria yang menciptakan alat tolok ukur penularan virus yang digunakan Gedung Putih itu mengatakan bahwa jumlah kematian di AS bakal mencapai 61.500 jiwa hingga Agustus.  ’’Kami terus melakukan simulasi setiap hari. Saat ini rata-rata negara bagian sudah hampir mencapai puncak persebaran,’’ ungkapnya.  Namun, simulasi yang dilakukan itu mencantumkan syarat bahwa kebijakan karantina dan social distancing masih dilaksanakan hingga akhir Mei. Jika kebijakan itu dicabut sebelum waktunya, kasus Covid-19 bisa kembali mencuat.  ’’Setiap hari kami harus mengulang kegiatan yang sama. Tapi, hal itulah yang bakal membuat kita sampai ke seberang,’’ ujar Deborah Birx, koordinator virus korona di Gedung Putih.  Di sisi lain, Trump sedang mencari cara untuk kembali membuka negara di tengah pandemi. Taipan 73 tahun itu lebih takut terhadap kemungkinan 16 juta jiwa pengangguran karena ekonomi yang lumpuh. Menurut kabar yang beredar, Gedung Putih berusaha untuk mencabut kebijakan karantina pada 1 Mei nanti.  Rencana tersebut jelas berbeda dengan pemerintah Italia. Negara paling terdampak kedua di dunia itu bersikeras untuk melanjutkan kebijakan lockdown lebih lama.  Cuaca di Benua Biru tersebut sedang baik. Otoritas harus mengerahkan blokade jalan, drone, helikopter, dan pasukan patroli untuk memadamkan semangat berlibur masyarakat pada momen Paskah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5K-FnGJvVzk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=lF9BEjHQ5Fk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xH8n7FMgk_A

Trump Lebih Takut Pengangguran, Berencana Sudahi Karantina Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG20200406145605-1.jpg" alt="Wali Kota Sorong Lambert Jitmau. Ernes Kakisina/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Sorong Lambert Jitmau. Ernes Kakisina/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemkot Sorong akan memperpanjang  kebijakan karantina wilayah guna mencegah penyebaran virus korona (Covid-19). Hal tersebut dilakukan jika situasi penyebaran virus mematikan tersebut terus bertambah di Indonesia.  Wali Kota Sorong, Papua Barat, Lambert Jitmau mengatakan, akan mengeluarkan surat untuk memperpanjang masa waktu karantina wilayah sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Sorong dari penyebaran virus korona. Menurut dia, jumlah pasien positif virus korona di Kota Sorong hingga saat ini dua orang dan satu orang telah meninggal dunia.  ”Belum ada pasien positif baru di sini sementara dari lain terus meningkat. Kebijakan memperpanjang masa waktu karantina wilayah Kota Sorong demi kebaikan dan keselamatan masyarakat. Kami memperpanjang masa karantina wilayah Kota Sorong dua minggu lagi sambil melihat situasi serta kondisi penyebaran virus mematikan tersebut,” ujar Lambert seperti dilansir dari Antara pada Selasa (7/4).  Lambert mengungkapkan, dia tidak peduli dengan pihak-pihak yang memprotes kebijakan tersebut. Sebab, langkah tersebut untuk melindungi masyarakat dari penyebaran wabah virus korona.  Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik, tidak keluar rumah jika tidak ada urusan penting, dan tidak melakukan aktivitas perkumpulan orang banyak, serta jaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat.  ”Pemerintah daerah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang akan disalurkan melalui setiap kelurahan,” ujar Lambert.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NLNobZTZ-pw  https://www.youtube.com/watch?v=B-_E3JQjINk  https://www.youtube.com/watch?v=k1Co1K41gcg    &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Pemkot Sorong Akan Perpanjang Kebijakan Karantina Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/trump.jpg" alt="HADAPI PEKAN BERAT: Donald Trump di Gedung Putih Sabtu (4/4). (PATRICK SEMANSKY/AP)" width="100%">
<figcaption>HADAPI PEKAN BERAT: Donald Trump di Gedung Putih Sabtu (4/4). (PATRICK SEMANSKY/AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Status sebagai episentrum baru pandemi Covid-19 makin melekat pada Amerika Serikat. Bahkan, Gedung Putih memprediksi keadaan bakal terus memburuk pekan ini.  Pada saat yang sama, Presiden AS Donald Trump justru ingin melonggarkan kebijakan yang menjadi kunci penangkal persebaran virus SARS-CoV-2.  Deborah Birx, koordinator penanganan virus korona Gedung Putih, menyebutkan bahwa kematian akibat virus korona pada Sabtu (4/4) mencapai 1.344 jiwa. Dengan demikian, hingga kemarin pagi, total korban tewas menjadi 8.503 jiwa.  John Hopkins University melaporkan, total pasien yang positif sudah mencetak rekor baru: 312 ribu! "Dua pekan mendatang akan menjadi masa paling penting. Ini adalah saat di mana Anda tak pergi ke toko serbaguna atau apotek," ungkapnya sebagaimana dilansir CNN.  Kepala National Institute for Allergy and Infectious Disease Anthony Fauci mengatakan, kebijakan social distancing merupakan kunci paling penting. Kebijakan itu terbukti berhasil di Negara Bagian Washington. ’’Minggu ini mungkin terasa seperti peristiwa 9/11. Tapi, rakyat AS harus ingat bahwa pasti ada cahaya di ujung terowongan,’’ ujar Wakil Admiral Jerome Adams kepada Fox News.  Pernyataan senada diungkapkan Donald Trump. Secara terang-terangan dia menyebutkan bahwa kabar duka bakal muncul dari berbagai tempat. Karena itu, dia meminta warganya tegar.  Namun, taipan 73 tahun tersebut tak setuju dengan saran bawahannya. Dia seakan mengabaikan ajakan untuk mengetatkan social distancing. ’’Saya berbicara dengan komisioner dari berbagai cabang olahraga. Masyarakat ingin kembali melihat basket, bisbol, sofbol, dan hoki,’’ jelasnya menurut ABC.  Trump juga mewacanakan untuk melonggarkan kebijakan lockdown menjelang Paskah. Dia mengaku sedang mencari solusi agar gereja tetap melaksanakan ibadah Minggu Palma. Juga ingin masyarakat merayakan Paskah dengan meriah. ’’Seperti yang saya selalu katakan, jangan sampai obat malah membuat dampak lebih buruk daripada sakit itu sendiri,’’ tegasnya kepada BBC.  Sebagai pebisnis, Trump tak ingin bisnis dan industri negara terus lumpuh. Karena itu, dia terus berusaha melonggarkan kebijakan penanggulangan persebaran virus korona dan mempercepat penemuan vaksin. ’’Negara ini tak dirancang untuk ditutup. Pikirkan, kita sedang membayar orang untuk tak pergi bekerja,’’ paparnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Karantina Wilayah

Berita Terkini