<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Tokoh-Dery-Ridwansah-5...jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tampak turut dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Kedatangannya bersamaan dengan orang-orang yang masuk bursa calon menteri.  Namun, saat disinggung apakah dia juga akan masuk bursa kabinet, Tito tidak membenarkannya. "Saya belum tahu," kata Tito singkat kepada awak media.  Tito menjelaskan, pembicaraannya dengan Jokowi banyak membahas situasi keamanan nasional. Baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dikerjakan.  "Saya kira ini mengenai situasi kantibmas. Kemarin pelantikan, pengamanan pelantikan. Alhamdulillah semu berjalan dengan lancar, dengan baik, kerja sama TNI Polri sangat luar biasa, dan stake holder lainnya," jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/kapolri-ke-istana.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kapolri Jendral Tito Karnavian dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. (Istimewa)  Mantan Kepala BNPT itu mengatakan, tengah bahagia karena proses pemilu 2019 telah melewati fase puncak. Hal itu ditandai dengan pelantikan presiden pada Minggu (20/10).  Dengan begitu, Tito berharap polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat karena perbedaan pilihan bisa segera dihilangkan. Semua masyarakat harus mendukung pemerintahan yang sah secara konstitusi.  "Saya sangat lega dan sekaligus berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung TNI-Polri," imbuhnya.  Dalam pertemuan ini, Tito mengaku juga ditanya situasi keamanan nasional pasca pelantikan presiden. "Bagaimana pengamanan mengenai dalam rangka pengamanan mengenai kabinet. Prinsip polri berusaha maksimal," pungkasnya.

Kapolri Tito Ikut Dipanggil Jokowi, Masuk Bursa Calon Menteri?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tkn-bantah-ada-mobilisasi-aparat-untuk-mendukung-jokowi-maruf_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ditemani Kapolri Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ditemani Kapolri Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan masyarakat boleh menggelar unjuk rasa saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober 2019. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Polda Metro Jaya yang tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) unjuk rasa.  Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, keputusan diskresi ini diambil karena mencegah terjadinya kerusuhan saat hari pelantikan. Terlebih pada hari tersebut, Indonesia akan menjadi sorotan dunia. Tamu-tamu negara dalam dan luar negeri akan turut hadir.  "Kita tidak ingin kecolongan, kita tidak ingin menanggung resiko bahwa bangsa kita dicap buruk meskipun tidak istilah perizinan maka yang pertama kita ingin memberikan himbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa," kata Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10).  Keputusan ini diambil Polri setelah berkaca pada sejumlah unjuk rasa yang pernah terjadi. Kebanyakan berakhir rusuh, terutama jelang malam hari. Demo hanya berjalan saat siang hari.  "Kalau seandainya selama ini demonya aman-aman saja kita no problem, tapi ini demonya yang belakangan mohon maaf ada yang idealisme, ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri," imbuh Tito.  Mantan Kepala BNPT itu menjelaskan, diskresi kepolisian tersebut sudah tertuang dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Dalam pasal 6 termuat batasan dari unjuk rasa.  Diantaranya tidak boleh mengganggu kepentingan publik ketertiban umum, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, harus sesuai dengan aturan, mengindahkan etika dan moral, dan harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.  Meski begitu, polri menegaskan tidak melarang aksi unjuk rasa. Dengan catatan tidak anarkis. Namun, polri tetap mengerahkan intelijen guna mencegah terjadinya unjuk rasa yang berpotensi anarkis. Untuk demo tersebut polri akan tetap pada pendiriannya tidak akan menerbitkan STTP.  "Kalau aksi unras itu berpotensi akan damai, aman seperti disampaikan pak presiden kita nggak ngelarang sepanjang aman damai," kata Tito.  "Kita akan bergerak duluan. Kita lihat ini akan potensinya akann tidak aman, tidak akan kita terbitkan (STTP), kita akan bubarkan dulu, sebelum berubah jadi crowd," pungkas Tito.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan aksi demonstrasi pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10). Jokowi menegaskan demo merupakan hak konstitusi warga negara.  “Namanya demo dijamin konstitusi,” kata Jokowi usai menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10).  Jokowi juga menegaskan, dirinya tidak pernah menginstruksikan aparat untuk melarang demo di hari pelantikan. “Ndak ada (perintah),” imbuhnya.

Jokowi Bolehkan Demo saat Pelantikan, Kapolri Tito Tak Mau Kecolongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ketua-MPR-soal-pelantikan-Presiden.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini sedang fokus untuk mempersiapkan pelantikan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden - Wakil Presiden RI 2019-2024. Untuk memastikan keamanan acara itu sejumlah pemimpin aparat keamanan di negeri ini pun menggelar rapat di Gedung MPR, Senayan. Selasa (15/10).  Hadir dalam rapat itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.  Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, rapat koordinasi itu untuk membahas situasi terkini dan skenario pengamanan di Kompleks Parlemen Senayan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.  "Serta situasi keamanan di seluruh tanah air,” kata politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu.  Menurut Bamsoet, rapat kali ini juga akan membahas soal peran intelijen terhadap berbagai informasi yang berpotensi mengganggu pelantikan presiden. Selain itu, Bamsoet juga mengundang KPU untuk meminta penjelasan tentang surat keputusan (SK) mengenai Jokowi - Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024.  Pimpinan MPR, kata Bamsoet, juga akan membahas soal bertanya para kepala negara sahabat yang akan menghadiri pelantikan Jokowi - Ma’ruf dengan Menlu Retno LP Marsudi.  “Termasuk soal masalah protokoler,  siapa menyampaikan apa, jam berapa. Lalu selesai acara apakah ada inaugurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di Istana dengan jamuan makan malam bersama para duta besar,” ujar Bamsoet.  Mantan ketua DPR itu mengharapkan seluruh prosesi pelantikan Presiden - Wakil Presiden RI 2019-2024 bisa berlangsung khidmat, tertib, lancar dan tidak gaduh.  “Jadi kami tidak ingin acara pelantikan yang harusnya kita laksanakan dengan hikmat ini ada hal-hal (gangguan) lain,” harapnya.

MPR Gelar Rapat Bareng Kapolri, Panglima TNI, dan BIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kapolri-panglima-cepos.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bersama Panglima TNI TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Wali Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura, Wabup Jayapura, Wabup Keerom dan pejabat TNI-Polri memberikan keterangan pers di Lanud Silas Papare, Sentani" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bersama Panglima TNI TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Wali Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura, Wabup Jayapura, Wabup Keerom dan pejabat TNI-Polri memberikan keterangan pers di Lanud Silas Papare, Sentani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta sejumlah menteri akan berkunjung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (8/10) hari ini. Kedatangan mereka ke bumi cendrawasih itu untuk bertemy tokoh masyarakat dan agama di Papua.  Seperti diberitakan Ceposonline.com (Jawa Pos Group), kedatangan Kapolri dan Panglima TNI serta menteri dijadwalkan akan tiba Selasa (8/10) dan langsung berkunjung ke Kota Wamena untuk melihat langsung situasi keamanan di daerah tersebut.  Kunjungan Kapolri dan Panglima ini bukan kali pertama. Sebelumnya pada 4 September lalu keduanya pernah ke Papua bahkan berkantor di Papua selama sepekan pasca kerusuhan di Kota Jayapura, 29 Agustus lalu.  Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, ada beberapa wilayah yang akan dikunjungi nantinya yakni Kota Jayapura, Wamena, Timika dan Merauke. “Panglima dan Kapolri juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama,” ucap Kamal.  Lanjut Kamal, Kapolri dan Panglima juga akan mengecek kondisi situasi di wamena serta mengunjungi para korban yang ada di Wamena ataupun yang ada di Jayapura. “Rencananya Kapolri dan Panglima serta beberapa Menteri akan kembali dari Papua, Kamis (10/10),” tutupnya.

Hari Ini, Kapolri Tito dan Panglima TNI Kembali Berkantor di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wna-masuk-dpt-mendagri-jangan-tanya-saya-tanya-kpu_m_.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai pimpin apel HUT Damkar, Satpol PP dan Satlinmas di Pekanbaru, Riau, Rabu (6/3)." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai pimpin apel HUT Damkar, Satpol PP dan Satlinmas di Pekanbaru, Riau, Rabu (6/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan persoalan antara warga lokal dengan pendatang di Wamena, Papua, telah selesai. Secara prinsip kondisi stabilitas nasional maupun daerah di Wamena telah aman.  Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri dalam negeri (Mendagri) yang juga Plt Menkumham Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (7/10).  "Saya kira isu soal warga pendatang sudah tidak ada," ujar Tjahjo.  Hari ini, kata dia, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga telah bertolak ke ibukota Kabupaten Jayawijaya itu untuk memastikan stabilitas keamanan di Wamena.  Namun, meski situasi dan kondisi telah berangsur membaik, Tjahjo mempersilakan kepada warga pendatang untuk meninggalkan Wamena dan kembali ke daerah asalnya. Menurut dia, setiap warga pendatang memiliki hak untuk tinggal dan mencari nafkah di berbagai daerah di Tanah Air.  "Tak masalah. Apapun setiap warga negara itu punya hak untuk dia tinggal di mana mencari nafkah di mana dari Sabang sampai Merauke," paparnya.  Lebih lanjut, mantan Sekjen PDIP itu mengatakan, aktivitas tata kelola pemerintahan di Wamena yang untuk sementara di pusatkan di Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Jayawijaya telah berjalan kendati belum maksimal.  Perputaran roda ekonomi di wilayah tersebut juga masih terus dipulihkan. Tjahjo menyebut proses pemulihan ekonomi di Wamena akan dikerjakan secara bertahap.  Kerusuhan terjadi di Wamena, pada Senin (23/9), menyebabkan 33 orang meninggal dunia, baik warga pendatang maupun warga Papua. Massa merusak dan membakar ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta di daerah tersebut.  Tercatat, sebanyak 1.010 unit rumah, kantor, dan kendaraan dibakar massa atau dirusak saat kerusuhan di Wamena pada 23 September 2019. Angka ini merupakan data resmi dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.  Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Minggu (6/10), mengatakan jumlah itu sudah termasuk kios serta ruko milik warga.  "Perumahan, kios, ruko dan kantor pemerintah itu sekitar 787 unit. Untuk kendaraan, dirinci sebanyak 122 untuk mobil dan 101 unit sepeda motor," kata Bupati Jhon.

Menteri Tjhajo Klaim Konflik Warga di Wamena Sudah Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/yusril-yakin-basyir-bebas-moeldoko-ngotot-musti-penuhi-syarat-dulu_m_.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan kalaupun nanti Yusril kembali menemui Presiden Jokowi, Maka keputusan negara tetap tidak akan berubah." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan kalaupun nanti Yusril kembali menemui Presiden Jokowi, Maka keputusan negara tetap tidak akan berubah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buzzer fanatik Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat geger media sosial. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun langsung meberikan imbauan terkait aksi para 'pemain' di dunia maya itu.  Moeldoko mengimbau para buzzer pendukung Jokowi agar menyebarkan emosi positif bukan sebaliknya, menciptakan narasi kebencian. Mantan panglima TNI itu juga mengklaim para buzzer itu tidak dalam satu komando tetapi bergerak masing-masing.  Karena itu, pihaknya sudah berkomunikasi dengan para influencer, tokoh-tokoh relawan Presiden ketujuh RI itu, dan mengajak para pendukung Jokowi menggunakan pilihan kata yang sejuk dan tidak saling menyakiti di media sosial.  “Secara administrasi kami tidak membuat itu (buzzer), mereka berkembang masing-masing. Namun demikian yang perlu kita pahami bersama, bahwa bernegara perlu suasana yang nyamanlah," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (4/10).  Moeldoko menilai, kemunculan para buzzer itu bertujuan untuk menjaga muruah pemimpinnya. Namun dalam kondisi sekarang, dia memandang para buzzer tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Termasuk para pendengung politik.  "Dalam situasi ini bahwa relatif sudah enggak perlu lagi mereka (buzzer-buzzeran,red). Karena yang diperlukan adalah dukungan-dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif," tegasnya.  Ia pun memberikan contoh, kalau para buzzer selalu melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar, tentu hal tersebut akan merusak dan itu tidak diperlukan. Karena itu, ia berharap para buzzer dari segala penjuru ini juga harus menurunkan egonya, tak perlu berlebihan.  "Semangat untuk mendukung idolanya tetap dipertahankan, tapi semangat untuk membangun kebencian harus dihilangkan," tandasnya.

Buzzer Pendukung Jokowi Disorot, Moeldoko: Kita Sudah Tak Perlu Mereka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/sikap-kapolri-saat-megawati-dipolisikan-soal-penistaan-agama_m_104952.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan rotasi di tubuh internal Korps Bhayangkara. Tercatat ada tiga Kapolda yang diganti. Papua, Riau, dan Sulawesi Tenggara.  Rotasi ini termuat dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2569/IX/KEP/2019 tertanggal 27 September 2019. Jabatan yang dirotasi di antaranya Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja dimutasi menjadi Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri. Irjen Pol Paulus Waterpau ditunjuk sebagai penggantinya.  Sebelumnya, Paulus Waterpau persah menjabat sebagai kapolda Papua lalu dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Lemdiklat Polri.  Selanjutnya, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo dimutasi. Widodo akan bertukar posisi dengan Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dalam jabatan Pati Baintelkam pada penugasan di Badan Intelijen Negara (BIN).  Terakhir, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Irianto dimutasi menjadi Irwil III Itwasum Polri. Ssbagai penggantinya ditunjuk Brigjen Pol Merdisyam yang sebelumnya menempati jabatan Dirsosbud Baintelkam Polri.  Ketiga pati polri ini dijadwalkan akan menjalani upacara serah terima jabatan (sertijab) pada Senin (30/9) mendatang pukul 08.00 WIB. Pelantikan akan dipimpin Kapolri Tito Karnavian di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan surat telegram Kapolri ini. Dia menyebut rotasi ini dalam rangka promosi dan penyegaran di tubuh organisasi polri  "Mutasi ini adalah hal yang alami dalam organisasi polri sebagai tour of duty and tour of area, penyegaran, promosi dan dalam rangka peningkatan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter," kata Dedi.  Sementara itu Asisten SDM Kapolri, Irjen Pol Eko Indra Heri membantah jika rotasi ini terkait insiden di tiga wilayah hukum tersebut. Seperti kerusuhan di Papua, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau dan tewasnya 2 mahasiswa akibat unjuk rasa di Sulawesi Tenggara.  "Rutin saja (tidak berkaitan dengan insiden disetiap wilayah)," pungkas Eko.

Kapolri Tito Karnavian Copot Tiga Kapolda, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Jokowi-folly-Doosrtop.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan investigasi terkait tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari usai demonstrasi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9) kemarin. Keduanya diduga meninggal dunia akibat ulah represif aparat keamanan.   “Saya juga sudah perintahkan (Kapolri) untuk menginvestigasi dan memeriksa seluruh jajarannya,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9).  Diketahui, Randy, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) serta Muhammad Yusuf Kardawi, 19, mahasiswa teknik UHO meninggal usai demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara.  Randi tewas akibat tertembak pada dada bagian kanan hingga tembus ke punggung belakang. Sementara Yusuf sempat koma akibat benturan di kepala dan terdapat sekitar lima luka dengan panjang sekitar 4 sampai 5 sentimeter. Namun Jumat (27/89) pagi dikabarkan telag meninggal dunia.  Menurut Jokowi, laporan yang disampaikan Kapolri, aparat yang mengamankan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara tidak dibekali senjata tajam. Namun, Jokowi tetap meminta Kapolri untuk menginvestigasi meninggalnya Randi dan Yusuf.  “Karena yang disampaikan Kapolri kepada saya tidak ada perintah apapun dalam demo ini membawa senjata. Jadi ini akan diinvestigasi lebih lanjut,” tegas Jokowi.  Padahal pada Kamis (26/9) kemarin, Jokowi meminta Kapolri untuk memerintahkan jajarannya agar tidak bersikap represif kepada mahasiswa. Namun, kasus kekerasan terhadap massa demonstrasi masih ditemukan.

Presiden Jokowi Minta Kapolri Investigasi Tewasnya 2 Mahasiswa Kendari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pelajar-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ratusan Massa Pelajar melakukan Long March menuju Gedung DPR RI di Jalan Tol Dalam Kota untuk aksi unjuk rasa menutut dibatalkannya Revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Pintu Masuk Pejalan Kaki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Aksi tolak RKUHP o" width="100%">
<figcaption>Ratusan Massa Pelajar melakukan Long March menuju Gedung DPR RI di Jalan Tol Dalam Kota untuk aksi unjuk rasa menutut dibatalkannya Revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Pintu Masuk Pejalan Kaki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Aksi tolak RKUHP o</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membenarkan adanya 1 korban jiwa dalam kerusuhan pelajar di sekitar gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Namun, dia memastikan korban meninggal dunia bukan dari kelompok pelajar maupun mahasiswa.  "Tidak ada pelajar atau mahasiswa yang saya ketahui itu yang meninggal dunia dalam bentrok atau dalam demo yang damai di sekitar DPR," ujar Tito di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (26/9).  Tito menjelaskan, korban tewas terjadi saat kerusuhan di daerah Slipi, Jakarta Barat. Dia merupakan masyarakat yang diduga sebagai perusuh. Massa ini yang membakar pos polisi serta melakukan pengerusakan kendaraan dan memblokade jalan.  Selain itu, Tito menegaskan, korban meninggalkan ini bukan karena terkena tembakan maupun penganiayaan. Mulanya korban pingsan saat kerusuhan berlangsung. Kemudian sempat dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur.  "Informasi yang sementara ini yang saya terima tadi pagi, yang bersangkutan meninggal bukan pelajar, bukan mahasiswa tapi kelompok perusuh itu," ucap Tito.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kapolri-papua.jpg" alt="Kapolri, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D (tengah) didampingi Kapolda Papua, Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja (paling kiri) dan Kabid Dokkes Polda Papua KOMBES POL drg. Agustinus Mulyanto Hardi T, saat menjenguk ketiga an" width="100%">
<figcaption>Kapolri, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D (tengah) didampingi Kapolda Papua, Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja (paling kiri) dan Kabid Dokkes Polda Papua KOMBES POL drg. Agustinus Mulyanto Hardi T, saat menjenguk ketiga an</figcaption>
</figure> Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian. (Takim/Cepos/JPG)  "Tidak ada satu pun luka tembak atau pun luka bekas penganiayaan, tidak ada. Karena saya juga sudah memerintahkan untuk tidak ada menggunakan senjata. Termasuk peluru tajam peluru karet pun tidak," imbuhnya.  Mantan Kepala BNPT itu menduga pemyebab kematian korban karena kekurangan oksigen saat kericuhan berlangsung. Namun, untuk membuktikan secara medis, polisi berencena melakukan otopsi apabila pihak keluarga mengizinkan.  "Mungkin dia (korban) ada gangguan lain fisiknya di dalam tubuhnya. Kita nggak tahu setiap orang itu ada yang sehat, ada yang sakit mungkin. Nanti kita akan koordinasi ke keluarga korban kalau boleh kita lakukan otopsi," pungkas Tito.  Sebelumnya, Kerusuhan kembali pecah di area belakang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9). Massa berseragam SMA dan pramuka itu mulanya berunjuk rasa di sekitar perlintasan kereta api dekat stasiun Palmerah tak jauh dari kompleks DPR/MPR.  Situasi pecah saat salah satu oknum pelajar melempar batu ke arah polisi dan langsung membakar motor sebagai ungkapan kekesalan. Tak hanya itu, mereka pun mengarahkan petasan ke arah barikade polisi.  Membalas serangan tersebut, polisi kemudian menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Namun, karena tak dihiraukan, polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata.

1 Perusuh Tewas di Slipi, Tito Pastikan Bukan Karena Luka Tembak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/kapolri-ilham-jawa-pos1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian melihat kerusuhan mahasiswa dan pelajar di sekitar gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta pada 24-25 September 2019, mirip polanya dengan kerusuhan 21-22 Mei lalu. Aksi anarkis ini terlihat seperti direncanakan secara sistematis.  "Ini mirip dengan pola terjadinya kerusuhan 21-23 Mei lalu, dimulainya sore hari berlangsung hingga malam hari. Ini terlihat cukup sistematis artinya ada pihak-pihak yang mengatur itu," kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (26/9).  Namun, Tito masih belum menyebut kelompok mana yang menunggangi aksi ini. Dia hanya menduga oknum-oknum tersebut memiliki tujuan untuk melancarkan agenda tersendiri, yaitu bukan menuntut penundaan pengesahan revisi undang-undang. Agenda oknum ini mengarah kepada kepentingan politik yang ingin menjatuhkan pemerintah yang sah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Massa-Pelajar-Berseragam-Terlibat-Bentrok-Dengan-Aparat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sejumlah pelajar terlibat bentrok dengan pasukan Brimob di Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Ratusan siswa yang menggelar aksi di Gedung DPR memakai atribut sekolah berseragam putih abu, pramuka dan baju kaos bebas. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  "Ini yang kita lihat terjadi. Sehingga kita melihat seperti di Jakarta tidak tepat sudah caranya. Adanya penggunaan bom molotov, ada pembakaran, pembakaran pos polisi, ada pembakaran ban, bahkan ada pembakaran kendaraan," kata Tito.  Dugaan ini semakin kuat dari demonstran yang berhasil diamankan polisi. Yakni 200 orang saat demonstrasi mahasiswa dan 570 orang saat demo pelajar. Sebagian diantaranya mereka dapat dipastikan bukam mahasiswa maupun pelajar.  "Mereka masyarakat umum, ketika ditanya juga dalam rangka apa aksi itu, tidak ngeri. Tidak paham tentang RUU apa, nggak ngerti bahkan di antaranya ada yang mendapatkan bayaran," pungkas Tito.  Sebelumnya, Aksi demonstrasi kembali digelar ribuan mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Mereka menolak RUU KPK dan RKUHP yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Tolak-RKUHP-Di-Jakarta-Ricuh-Dery-Ridwansah-132.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mahasiswa menjebol pagar Gedung DPR saat Aksi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi menuntut pembatalan RKUHP yang saat ini ditunda pengesahannya oleh DPR itu berujung ricuh. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Aksi semula berjalan damai, namun menjelang sore hari, sekitar pukul 16.00 WIB, massa mulai berbuat anarkis dengan mengerusak pagar DPR. Mereka memaksa masuk ke area gedung. Polisi kemudian menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Namun, tak dihiraukan. Gas air mata akhirnya ditembakkan ke aras demonstran.  Aksi massa semakin anarkis pada malam hari. Kerusuhan meluas ke beberapa lokasi seperti Simpang Susun Semanggi, hingga Slipi. Pos polisi di dekat kantor Kemenpora dan di underpass Slipi dibakar massa. Bus milik TNI dan sebuah Jeep Rubicon yang terparkir di depan lapangan Perbakin juga turut dibakar. Kerusuhan ini berakhir sekitar pukul 01.00 WIB.  Sehari berselang kerusuhan kembali pecah di area belakang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9). Massa berseragam SMA dan pramuka itu mulanya berunjuk rasa di sekitar perlintasan kereta api dekat stasiun Palmerah tak jauh dari kompleks DPR/MPR.  Situasi pecah saat salah satu oknum pelajar melempar batu ke arah polisi dan langsung membakar motor sebagai ungkapan kekesalan. Tak hanya itu, mereka pun mengarahkan petasan ke arah barikade polisi.  Membalas serangan tersebut, polisi kemudian menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Namun, karena tak dihiraukan, polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata.

Kapolri Tito Sebut Rusuh Mahasiswa dan Pelajar Direncanakan Sistematis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapolri tito karnavian

Berita Terkini