<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bpn-polri-tak-sepenuhnya-salah-jokowi-yang-menyeretnya_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat diteman Kaplolri Jendral Tito Karnavian. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat diteman Kaplolri Jendral Tito Karnavian. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua kepemimpinannya mau menaikan kembali tunjangan untuk anggota Polri dan TNI. Jika sebelumnya, naik 70 persen pada 2018, kali ini Tito berharap bisa mencapai 100 persen.  "Tersimpan harapan kepada Bapak Presiden, kiranya tunjangan kinerja anggota TNI dan Polri di masa kepemimpinan 5 tahun ke depan Insya Allah dapat meningkat menjadi 100 persen," ujar Tito dalam pidatonya di upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-73 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).  Tito menjelaskan, dirinya dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memiliki visi sama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Terhitung sejak Pemilu 2019 berlangsung maupun pascapemilu usai, yang ditandai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober mendatang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Apel-TNI-Polri-Issak-Ramdhani_3.jpg" alt="TNI-Polri siap mengamankan penetapan Presiden terpilih. (Issak Ramadhani/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>TNI-Polri siap mengamankan penetapan Presiden terpilih. (Issak Ramadhani/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> TNI-Polri siap mengamankan penetapan Presiden terpilih. (Issak Ramadhani/ JawaPos.com)  Kenaikan tunjangan ini diharapkan terjadi semata-mata karena kerja Anggota TNI-Polri. Tito berjanji akan terus meningkatkan kinerja lembaganya dalam memelihara keamanan dalam negeri, supaya pemerintahan Jokowi periode kedua bisa melaksanakan program dengan lancar.  "Juga memelihara stabilitas keamanan dalam negeri pasca pelantikan, sehingga Pemerintah dapat melaksanakan program-program pembangunan dengan lancar, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan nasional," imbuh Tito.  Di sisi lain, mantan Kapolda Metro Jaya itu memberikan apresiasi atas kebijakan Jokowi yang memberikan kenaikan tunjangan 70 persen setahun yang lalu. Menurutnya, kebijakan ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota TNI-Polri. "Peningkatan tersebut amat berarti bagi peningkatan kesejahteraan personel Polri dan TNI," tutup Tito.

Kapolri Tito Minta Jokowi Naikkan Tunjangan TNI-Polri 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Kapolri-Tito-Karnavian-Dery-4.jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai perlu adanya anggota kepolisian di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, komisi antirasuah butuh mitra untuk menuntaskan masalah korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu, polri sejauh ini sudah menyiapkan 9 perwira tinggi (pati) untuk diajukan ke Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.  "Saya sebagai pimpinan Polri perlu ada unsur polri di dalam komisioner KPK. Kenapa? untuk kerjasama," ujar Tito di Ruppatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).  Tito menerangkan, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Sedangkan Polri memiliki jajaran di seluruh daerah. Sehingga bisa membantu KPK dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Selain itu, Polri juga memiliki anggota-anggota terlatih di bidang penindakan korupsi.  Bahkan anggota KPK pun banyak yang dididik di lingkungan Polri.  Keterlibatan polisi di KPK juga sudah berlangsung sejak lama. Sejumlah Pati Polri tercatat pernah menjadi pimpinan seperti Taufiequrachman Ruki, Bibit Waluyo, hingga Basaria Pandjaitan yang saat ini masih aktif. "Jangan lupa juga sejarah bahwa di awal pembesaran KPK, berdirinya itu juga melibatkan Polri baik di tingkat pimpinan kita lihat ada senior saya ada pak Taufieq Ruki bahkan sebagai ketua waktu itu," imbuh Tito.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gedung KPK (Rian Alfianto/JawaPos.com)  Oleh karena itu, Jenderal bintang empat ini menegaskan masih membuka peluang bagi siapapun anggotanya untuk maju sebagai Capim KPK. Dengan syarat memang mampu menjalankan tugas serta memiliki keahlian di bidang pemberantasan korupsi.  Sejauh ini, ada 9 nama Pati Polri yang sudah mendaftar. Mereka semua tidak ada masalah pada proses seleksi internal. "Cuma kita nggak tahu nanti kan ada LHKPN ada PPATK pengecekan itu nanti kan akan dilaksanakan," jelasnya.  Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan bagi yang mendaftar datanya akan diverifikasi oleh Propam dan Irwasum. Bila lolos maka rekomendasi dari Kapolri akan diturunkan. Hal ini juga untuk menghindari adanya Capim titipan.  "Tapi kalau ada catatan otomatis saya enggak akan beri, percuma dikirim nanti tahu-tahu ada catatan ditemukan oleh Pansel malu, jadi lebih baik enggak," pungkas Tito.

Kapolri Tito: Kalau Ada Catatan Ditemukan Pansel, Malah Jadi Malu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/kapolri-dan-jendral-tni3.JPG.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan ke Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi Konawe Utara sekaligus memberikan bantuan pasca banjir yang merendam sebanyak 7 kecamatan dan 47 desa.  Kegiatan ini didampingi oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Kabaharkam Polri, Dankorbrimob, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kapusdokkes Polri, Dirtipter Bareskrim Polri, Karo PID Divhumas Polri dan Karo Provost Divpropam Polri.  Dalam kesempatan itu, Tito mengatakan, bencana banjir sejak 2 Juni tersebut sudah menjadi atensi TNI-Polri yaitu dengan menggerakkan jajaran baik Kapolda, Baharkam, Binmas dan Dokkes. Salah satunya dengan membantu dari segi infrastruktur atau bantuan kemanusiaan, yang saat ini memasuki tahap rehabilitasi.  "Satu sakit semua bergerak, semua masyarakat dan pemerintah berikan perhatian, kita harus punya mekakisme penanganan sehingga kejadian tidak terulang kembali," kata Tito, Sabtu (22/6).  Mantan Kapolda Metro Jaya itu menekankan, bencana sekarang harus dicari akar masalahnya dan menjadi atensi Provinsi dan pemerintah pusat dengan solusi membentuk canal dengan program jangka panjang.  "Apabila penyebabnya banjir karena fungsi hutan berkurang atau karena pembangunan pemukiman. Oleh karena itu penanganannya harus maksimal sehingga tata kelola lahan tidak berdampak bencana serta perlu dilakukan studi mendalam untuk penyelesaian masalah banjir di Konawe," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/kapolri-dan-jendral-tni4.JPG.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Istimewa)  Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan, tahap rehabilitasi akan dimaksimalkan mulai dari Yankes, transportasi dan tempat pengungsian serta TNI-Polri melaksanakan trauma healing bersama instansi terkait. "Jaga dan rawat lingkungan hidup sehingga bencana tidak terjadi lagi," ujar Hadi.  Selain itu, Bupati Konawe Utara Ruksamin menyampaikan, wilayahnya itu telah diguyur hujan mulai 31 Mei 2019 dan terjadi banjir pada 2 Juni 2019. Akibatnya, banjir merendam sebanyak 7 kecamatan dan  47 desa dengan korban yang mengungsi sebanyak 2.502 KK atau 9.609 jiwa.  "Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran TNI-Polri beserta jajaran lainnya atas bantuan baik fisik maupun material sehingga kondisi di Konawe Utara semakin membaik," ucap Ruksamin.  Setelah mengunjungi Desa Konawe Utara, mereka pun langsung bertolak ke tempat pengungsian di Desa Wanggudu, sekaligus meninjau posko trauma healing anak-anak korban bencana banjir.  Setibanya disana, mereka pun disambut hangat dengan nyanyian dari anak-anak korban bencana banjir. Di sana, mereka melaksanakan dialog serta memberikan semangat dan motivasi kepada para anak-anak yang menjadi korban bencana.

Pascabanjir, Kapolri Bersama Panglima TNI Tinjau Kondisi Konawe Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/calon-istri-teroris-sibolga-tewas-bunuh-diri_m_.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viral surat Kapolri berisikan daftar 9 nama perwira tinggi (Pati) Polri yang akan diajukan sebagai Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalamnya ada nama-nama Pati Polri yang menduduki jabatan strategis.  Diantaranya Wakabareskrim Polri Irjen Pol Antam Novambar, Irjen Pol Dharma Pongrekum yang bertugas di BSSN, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Coki Manurung, dan Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Pol Abdul Gofur.  Adapula nama Brigjen Pol Muhammad Iswandi Pati Polri dalam penugasan di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, Karosunluhkam Divkum Polri Brigjen Pol Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Pol Juansih, dan Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Sri Handayani.  Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan daftar tersebut belum final. Masih berpotensi berubah. Polri masih membuka untuk nama-nama lain.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tito.jpeg" alt="ILUSTRASI: Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika melakukan sertijab Pati Polri beberapa waktu lalu. Polri menjamin pati yang mengikuti seleksi capim KPK memiliki integritas yang tinggi. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika melakukan sertijab Pati Polri beberapa waktu lalu. Polri menjamin pati yang mengikuti seleksi capim KPK memiliki integritas yang tinggi. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Dok. JawaPos.com)  "Barusan saya ditelepon staf SDM bahwa nama-nama tersebut belum final," ujar Dedi saat dihubungi wartawan, Kamis (20/6).  Dedi menuturkan, regulasi sesuai peraturan Kapolri terkait pelibatan anggota di instansi KPK harus ada penugasan khusus. Oleh sebab itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi, meliputi kelengkapan administrasi, kompetensi, rekam jejak dan lain-lain.  Polri dalam hal ini enggan terburu-buru. Mengingat pendaftaran yang dibuka oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK juga sampai 4 Juli 2019. Polri akan memanfaatkan sisa waktu 2 pekan ini untuk melakukan pemeriksaan secara internal. "Apabila sudah final, tentunya akan kita sampaikan surat secara resmi kepada Pansel Capim KPK," tegas Dedi.  Lebih lanjut, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan target penyelesaian daftar finalnya yaitu pada 3 Juli mendatang. "Targetnya H-1 sebelum masuk ke pendaftaran," pungkas Dedi.

Beredar 9 Nama Jenderal Polri Untuk Capim KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kapolri-ridwan.jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menunjukan senjata api berjenis M4 di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menunjukan senjata api berjenis M4 di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). (ridwan)</figcaption>
</figure>Jawa Pos.com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membentuk dua Tim Investigasi kerusuhan 21-22 Mei lalu. Tim itu hingga kini masih mempelajari kronologi peristiwa. Dari sana diketahui ada dua peristiwa yaitu aksi damai dengan aksi rusuh. Sehingga, kedua kelompok itu tidak bisa disimpulkan menjadi satu kelompok perusuh.  Dua tim terdiri dari tim pertama adalah tim Bareskrim bertugas mengungkap siapa dalang dan pendana serta mencari tahu apakah gerakan itu terorganisir. Tim investigasi juga akan menyelidiki perbedaan skema massa rusuh yang terjadi pada tanggal 21 Mei dan 22 Mei. Tim pun menyelidiki korban yang diduga perusuh dan apa yang menyebabkan korban tewas.  "Sedang diselidiki ini jatuhnya korban yang diduga perusuh menyerang ini dimana dan meninggalnya karena apa kalau dia tertembak? tertembak oleh siapa itu yang sedang kita cari," kata Tito dia di Mabes Polri, Rabu (5/6) kemarin.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Demo-Bawaslu-molotov.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kericuhan Polisi dan massa demonstrasi penolakan rekapitulasi suara Pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/19). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS  Namun Tito tidak menjelaskan satu tim lagi. Dia menambahkan sejauh ini dari 441 orang perusuh yang telah ditangkap, pihaknya telah memecah-mecah kelompok mana saja mereka. Kebanyakan mereka dari luar kota. Ada kelompok Lampung, Banten sampai Aceh. "Siapa yang mengundang mereka ke sini (Jakarta), siapa yang membiayai mereka," katanya.  Tito menambahkan, Polri akan membawa hasil investigasi kerusuhan 21-22 Mei ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tapi sampai sekarang investigasi yang dilakukan belum rampung. Nantinya tim investigasi Polri akan berkesinambungan dengan tim investigasi milik Komnas HAM.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/petasan-tempur-bawaslu-yesss.jpg" alt="Kericuhan Polisi dan massa demonstrasi penolakan rekapitulasi suara Pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/19). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Kericuhan Polisi dan massa demonstrasi penolakan rekapitulasi suara Pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/19). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure> Kericuhan Polisi dan massa demonstrasi penolakan rekapitulasi suara Pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/19). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)  "Tim investigasi dipimpin langsung oleh Irwasum, Irwasum itu orang ketiga yang memang menangani bidangnya adalah bidang untuk pemeriksaan internal tapi paralel dengan Komnas HAM. Kenapa? Kita tidak ingin nanti dianggap eksklusif internal nutup-nutupin itu ya, jadi Komnas HAM kita paralel yang juga memiliki tim investigasi," ujar dia.  Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan nantinya kesimpulan dari penyelidikan dan penyidikan investigasi akan dipaparkan ke Komnas HAM. Kompolnas dan Ombudsman juga akan dilibatkan. "Ini saya masih berikan waktu kepada tim secepatnya kalau mereka sudah pada kesimpulan dipaparkan di Komnas HAM biar nanti kami lihat Komnas HAM memiliki data apakah memiliki data-data lain setelah itu lakukan konferensi pers bersama, apapun hasilnya," ungkap dia.  Tito menyebut peristiwa yang membuat adanya korban meninggal dunia ada pada segmen kedua. Pada tanggal 21 Mei, aksi damai sudah usai dan pesertanya telah bubar, kemudian terjadilah aksi rusuh. "Jadi kalau yang malam 21 itu adalah antara aksi damai dengan penyerang berbeda. Berbeda waktu dan berbeda tempatnya," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Rilis-Tersangka-22-Mei-Salman.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (kedua kanan) didampingi jajaran terkait menunjukan barang bukti kasus kerusuhan pada 22 Mei dini hari di Polda Metro Jaya, Jakarta (22/5) malam. Polda Metro Jaya mengamankan 257 orang terkait aksi rusuh" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (kedua kanan) didampingi jajaran terkait menunjukan barang bukti kasus kerusuhan pada 22 Mei dini hari di Polda Metro Jaya, Jakarta (22/5) malam. Polda Metro Jaya mengamankan 257 orang terkait aksi rusuh</figcaption>
</figure> Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (kedua kanan) didampingi jajaran terkait menunjukan barang bukti kasus kerusuhan pada 22 Mei dini hari di Polda Metro Jaya, Jakarta (22/5) malam. Polda Metro Jaya mengamankan 257 orang terkait aksi rusuh pada 22 Mei dini hari tadi dari tiga lokasi, dari ketiga TKP tersebut polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya bendera hitam, molotov, uang hingga amplop dan lain-lain. FOTO: SALMAN TOYIBI / JAWA POS  "Peristiwa yang ada korban meninggal itu adalah peristiwa pada segmen kedua bukan segmen pertama. Jadi kalau ada menyampaikan orang sedang apa itu berbuka puasa atau tarawih diserang tidak benar," ucap dia.  Kemudian pada 22 Mei, massa melakukan aksi damai. Kelompok telah membubarkan diri bersama-sama dengan polisi usai berbuka puasa, tapi tiba-tiba saja datang sekelompok penyerang. "Yang ini, dia masuk di dalam kumpulan itu. Tapi di dalam kasus yang kedua ini tidak ada korban," kata Tito.  Dengan adanya temuan sementara itu, Tito menilai aksi tersebut cukup teroganisir. Apalagi, ditemukan barang bukti berupa adanya alat-alat yang disiapkan untuk melakukan penyerangan, seperti bom molotov, batu, parang dan lainnya.  "Cukup terorganisir, kenapa? karena ada yang rata-rata dari luar kota banyak ini ada yang menggunakan ambulans lagi dua ambulans kami sita. Ambulans dua-duanya isinya peralatan medisnya tidak ada yang ada isinya parang, batu dan lain lain, ini juga lagi cek Siapa yang mengorganisir," ujarnya menyudahi.

Bentuk Tim Investigasi, Kapolri: Perusuh 21-22 Mei Teroganisir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pemuda dengan inisal RA nekat melakukan bom bunuh diri di Pos Polisi yang dekat dengan Tugu Kertasura pada Senin (3/5) malam. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sudah mendapatkan informasi dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait bom bunuh diri tersebut.  Dari informasi yang ia dapat, pelaku bom bunuh diri sulit terdeteksi karena bermain sendiri. RA tidak bergabung dengan kelompok teroris manapun. "Ini tidak terdeteksi, memang ini perseorangan ya. Ini tidak bermain dalam suatu jaringan sehingga cukup sulit dideteksi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/6).  Moeldoko mengatakan pelaku bukan berasal dari keluarga ekonomi sulit dan orangnya berkribadian pendiam. Informasi yang ia dapat baru sebatas itu. Sehingga belum mengetahui motif dari pelaku yang meledakan bom tersebut. "Kami jadi belum tahu persis apa latar belakang dia sebagai apa yang menjadi garis perjuangannya, itu yang masih kita dalami ya," ujarnya.  Moeldoko menuturkan, aparat kepolisian sejak adanya kasus ini semakin meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi di kemudian hari. "Tadinya menghadapi lebaran ini sudah cukup bagus, tapi setelah kejadian ini kita semakin meningkatkan upaya keamanan," tuturnya.  TNI Siap Membantu Polri  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/bom-bunuh-diri.jpg" alt="Lokasi bom bunuh diri di depan Pos Pam Kartasura (Dok Radar Solo/ Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Lokasi bom bunuh diri di depan Pos Pam Kartasura (Dok Radar Solo/ Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure> Lokasi bom bunuh diri di depan Pos Pam Kartasura (Dok Radar Solo/ Jawa Pos Group)  Terpisah, Panglima TNI Marsekal, Hadi Tjahjanto mengatakan, apabila militer diminta bantuan untuk menangani pelaku teror. Maka siap menernjunkan pasukannya. "Kalau TNI tetep membantu kepolisian ya dengan batas-batas yang ada," kata Hadi.  Apalagi menurut Hadi, sebentar lagi TNI akan punya Komando Pasukan Khusus (Kopsus). Adanya Kopsus TNI juga fungsinya untuk menangani teror di Indonesia. Sehingga dengan Polri bisa melakukan kerja sama.  "Apalagi kan TNI sebentar lagi punya kopsus TNI, yang tujuannya adalah untuk membantu kami tindakan kejahatan teroris," pungkasnya.  Sekadar informasi, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan terduga pelaku bom bunuh diri di Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo terpapar paham ISIS. Saat ini, polisi masih terus mendalami sejauh mana pelaku terpapar paham tersebut.  Dedi mengatakan hasil pemeriksaan sementara, l pelaku masih amatir. Ia menyebut rekam jejak aksi pelaku belum teridentifikasi

Moeldoko: Pelaku Bom Bunuh Diri Tidak Terdeteksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapolri-dan-panglima-tni.jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnaian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memeriksa pasukan saat Apel Kesiapan Pengamanan Pemilu, Kamis (11/4) di Medan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnaian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memeriksa pasukan saat Apel Kesiapan Pengamanan Pemilu, Kamis (11/4) di Medan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua pengedit video hoaks atau berita bohong  Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditangkap aparat kepolisian. Para pelaku mengaku iseng dengan menyebarkan berita hoaks lewat akun Facebooknya.  KaroPenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan dua pelaku itu berinisial FA, 20, dan AH, 24. Keduanya mengedit video Kapolri dan Panglima TNI saat melakukan inspeksi pasukan pengamanan Pemilihan Presiden 2019. Keduanya memelintir dan memotong kalimat yang ada.  "Oleh pelaku video tersebut di edit hanya pada pernyataan 'masyarakat boleh ga ditembak?' dan pada caption akun Facebook tersebut tersangka FA mengatakan 'Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak?" kata Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (31/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/calon-istri-teroris-sibolga-tewas-bunuh-diri_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Dok. JawaPos.com)  Berdasarkan pengakuan tersangka pada polisi, mereka melakukan hal ini karena termotivasi sering mendengar isi ceramah dari Pentolan FPI, Rizieq Shihab di channel Youtube yang berisikan kebencian terhadap pemerintah dan aparat keamanan negara.  "Tersangka mengaku termotivasi untuk melakukan perbuatan tersebut karena tersangka sering mendengar dan menonton ceramah Ust HRS melalui media sosial Youtube sehingga tersangka tidak suka dengan pemerintahan sekarang ini," katanya lagi.  Adapun potongan video Kapolri saat menginspeksi pasukan itu telah diedit. Hasilnya, Kapolri seolah memberi perintah untuk menembak masyarakat.  “Masyarakat boleh nggak ditembak?" tanya Tito kepada pasukannya dalam video yang diedit tersebut.  “Siap boleh jenderal!” jawab pasukan yang ditanya.  Dalam unggahannya, FA turut memberi keterangan “Maksudnya apa ya masyarakat boleh ditembak?”.  Padahal dalam video asli, Tito dengan lantang bertanya mengenai tindakan yang harus diambil saat ada massa aksi yang membawa senjata dan mengancam masyarakat, "Saya mau tanya, kalau di lapangan tiba-tiba ada orang bawa parang mau membunuh masyatakat, boleh nggak ditembak?” tanya Tito di video asli.  Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 51 Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda Paling banyak Rp12 miliar.

Dua Pengedit Video Kapolri 'Masyarakat Boleh Ditembak' Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/tito-sertijab.jpeg" alt="Kapolri Jendral Tito Karnavian mengangkat Irjen Teddy Minahasa. (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jendral Tito Karnavian mengangkat Irjen Teddy Minahasa. (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian memimpin upacara kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) polisi di Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Mabes Polri hari ini Rabu, (29/5/2019) pukul 07.00 WIB.  Salah satunya, Brigjen Pol Teddy Minahasa yang kini resmi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kenaikan pangkat Akpol 93 ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri No. STR/V/KEP./2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangi oleh AS SDM Mabes Polri Irjen Pol Eko Indra Heri.  Teddy yang kini menjabat Sahlijemen Kapolri dikenal sebagai salah satu perwira terbaik yang pernah meraih bintang bhayangkara Nararya pada 11 Juli 2018 lalu karena pengabdiannya tanpa cacat selama 24 tahun.  Selain Teddy, Dalam telegram itu ada 17 nama polisi yang didapuk kenaikan pangkat. Irjen Condro Kirono yang naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (komjen) dengan jabatan sebagai Kabaharkam Polri.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/tito-sertijab1-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kapolri Jendral Tito Karnavian mengangkat Irjen Teddy Minahasa. (Istimewa for JawaPos.com)  Irjen Agung Budi Maryoto menjadi komjen dengan jabatan sebagai Kabaintelkam Polri Brigjen Nana Sunjana naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal dengan jabatan sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat.  Kemudian, Brigjen Rudolf Albert Rodja menjadi Irjen dengan jabatan sebagai Kapolda Papua Kombes Rudi Setiawan menjadi Brigjen sebagai Waka Polda Lampung.  Pati lainnya Brigadir Jenderal (Brigjen) adalah Brigjen Ricky Francois Wakanno, Brigjen Antony Maruly Tua Siahaan, Brigjen Purwo Cahyoko, Brigjen Hendro Sugianto, Brigjen Yasdan Rivai, Brigjen Wahyono, Brigjen Daniel Tahi Monang Silitonga, Brigjen Edi Swasono, Brigjen Joko Rudi Edianto, dan Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono.

Kapolri Tito Angkat Irjen Teddy Minahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-kumpulkan-ketua-ormas-ormas-islam-hasilnya-ada-5-poin-kesepakatan_m_.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla dan pimpinan sejumlah ormas Islam di Kediamanya di Menteng. Ada lima point yang dihasilkan." width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla dan pimpinan sejumlah ormas Islam di Kediamanya di Menteng. Ada lima point yang dihasilkan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan para pimpinan organiasasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Agenda dadakan itu digelar terkait kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang terjadi di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Usai melakukan pertemuan tertutup ini, JK meminta semua pihak menahan diri terhadap kasus tersebut. Semuanya serahkan kepada aparat kepolisian untuk memprosesnya. "Kita kembalikan ke hukum dan juga tentu ukuah Islamiah tetap di jaga," ujar JK di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (26/10) malam. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengaku kecewa adanya insiden pembakaran bendera dengan kalimat tauhid tersebut. Karena seharusnya itu tidak terhadi. "Sekali lagi kita juga menyesalkan itu (pembakaran bendera tauhid)," katanya. JK menambahkan dalam pertemuan dengan para pimpinan ormas Islam ini menghasilkan lima butir pernyataan bersama atas insiden pembakaran bendera tauhid ini. Intinya adalah semua pihak ingin menjaga kedamaian.&nbsp; "Kita semua berharap ini menjadi satu langkah untuk mewujudkan keinginan bersama yakni tetap menjaga kedamaian," ungkapnya. Pernyataan bersama ini diteken oleh 11 tokoh yang terdiri dari pimpinan ormas Islam dan tokoh muslim. Antara lain, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva. Ketua Pengurus Besar Al Wasliyah Yunar Yusuf, Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman juga ikut meneken pernyataan bersama ini.&nbsp; Selain itu, ada pula tandatangan dari Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Muhammad Siddik, Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia Imam Adarutquni, cendekiawan muslim Komarudin Hidayat, Din Syamsudin, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.&nbsp; Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat negara. Antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.&nbsp;&lrm; Berikut isi butir pernyataan bersama pimpinan ormas Islam: 1. Para&nbsp;pemimpin ormas islam mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah bangsa selalu diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan kearifan dan nilai luhur bangsa.&nbsp; 2. Para pimpinan ormas islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di kec. Limbangan KabupatenGarut,dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan. 3. Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikam permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor dan Nahdlatul Ulama menyesalkan peristiwa tersebut, dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali; 4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan, menolak segala bentuk upaya adu domba, dan pecah belah. Mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah. Khususnya kepada segenap Umat Islam marilah kita bersama-sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah. 5. Apabila terdapat pelanggaran hukum di dalam peristiwa ini, diserahkan kepada Polri untuk menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

JK Kumpulkan Ketua Ormas-Ormas Islam, Hasilnya Ada 5 Poin Kesepakatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lakukan-penyelidikan-kabareskrim-tak-temukan-aliran-dana-ke-tito_m_.jpg" alt="Kapolri Jendral Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jendral Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto ikut angkat suara terkait isu gratifikasi yang diterima pimpinannya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia mau berbicara usai melakukan penyelidikan terkait hal ini. Arief mengaku mengklarifikasi kabar perusakan barang bukti berupa buku merah yang diduga tercantum nama Tito oleh dua orang mantan penyidik KPK dari institusi Polri. "Sengaja saya baru memberikan komentar masalah ini, karena saya harus memastikan kepada para penyidik yang menangani," tegas dia kepada JawaPos.com, Senin (15/10). Hasilnya, Arief tidak menemukan adanya aliran dana ke Tito seperti yang dituduhkan dalam laporan investigasi Indonesianleaks. ￼ "Kasus itu sudah ditangani Polri dan sudah ditangani dengan baik. Tidak ditemukan bukti adanya aliran dana," ujarnya. Karena tidak adanya bukti Tito menerima gratifikasi dari pengusaha Basuki Hariman, kasus itu tak bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum lain. Menurut Arief, hal itu merujuk pada kesepakatan polisi, Kejaksaan, dan KPK beberapa waktu yang lalu. "Ini sesuai dengan keputusan bersama antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung. Polri sudah melakukan penyidikan dan tidak benar ada aliran dana," tukas mantan Asisten Kapolri Bidang SDM itu. (DNA)

Lakukan Penyelidikan, Kabareskrim Tak Temukan Aliran Dana Ke Tito

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapolri tito

Berita Terkini