<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/nikitaaa-3576817725.jpg" alt="Nikita Mirzani. (Instagram: nikitamirzanimawardi_172)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani. (Instagram: nikitamirzanimawardi_172)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Setelah kini menjadi tersangka dan dikenakan penahanan atas kasus dugaan pemerasan hingga TPPU terkait laporan Reza Gladys, artis Nikita Mirzani tidak tinggal diam. Dia terus melayangkan serangan balik terhadap pihak yang telah memperkarakan dirinya.</p> <p>Langkah yang akan segera dilakukan Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya adalah bakal melayangkan gugatan perdata wanprestasi terhadap Reza Gladys. Kabar tersebut diungkap kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid.</p> <p>"Saya mendapatkan amanah dari Nikita Mirzani, dia meminta saya segera dalam satu dua hari ini untuk segera memasukkan gugatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi itu segera saya daftarkan dengan tergugat adalah RG. Yang kedua adalah AM," kata Fahmi Bachmid kepada wartawan, Kamis (25/5).</p> <p>Menurut Fahmi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam gugatan Nikita Mirzani akan menjadi turut tergugat bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin.</p> <p>"Dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat tiga," tutur Fahmi Bachmid.</p> <p>Nikita Mirzani akan membuat gugatan wanprestasi terhadap Reza Gladys dengan tujuan untuk menguji permasalahan yang sedang menjeratnya apakah lebih tepat masuk ke ranah pidana atau ranah perdata. Bagi Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, apa yang dilaporkan Reza Gladys terhadap dirinya sebenarnya lebih tepat masuk ke ranah perdata dibandingkan ke ranah pidana.</p> <p>"Jadi, patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa menjadi perkara pidana," papar Fahmi Bachmid.</p> <p>Sebelumnya, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan beberapa temannya ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024.Nikita dilaporkan dengan Pasal 27B Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE, Pasal 368 KUHP Terkait Pemerasan, dan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010. Ancaman hukumannya sampai 20 tahun penjara.</p> <p>Berdasarkan laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya, Reza Gladys diduga memberikan uang sebesar Rp 4 miliar kepada Nikita Mirzani setelah merasa produknya dijelek-jelekkan oleh Nikita di akun media sosial TikTok.&nbsp;Uang itu diberikan Reza Gladys setelah adanya pertemuan pada tanggal 13 November 2024.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp 5 miliar supaya tidak lagi menjelek-jelekkan produk Reza di media sosial. Reza Gladys kabarnya menyanggupi permintaan uang sebesar Rp 4 miliar dan melakukan transfer sebanyak dua kali. Masing-masing Rp 2 miliar pada tanggal 14 dan 15 November 2024.</p>

Nikita Mirzani akan menggugat Reza Gladys atas wanprestasi, Kapolri dan Jaksa Agung ikut tergugat, terkait perkara wanprestasi.

Nikita Mirzani Bakal Gugat Kapolri Listyo Sigit, Jaksa Agung Burhanuddin serta Reza Gladys, Perkara Wanprestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/IMG-20250320-WA0087-689863603.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan Operasi Ketupat Semeru 2025 di Lapangan Upacara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (20/3). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan Operasi Ketupat Semeru 2025 di Lapangan Upacara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (20/3). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>Surabaya</strong> &ndash; Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Operasi Ketupat Semeru 2025 di Lapangan Upacara Grahadi, Surabaya, Kamis (20/3). Didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tppito Karnavian, Kapolri menegaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Operasi Ketupat Semeru 2025 kami gelar untuk memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman dan lancar, baik saat mudik maupun arus balik," ujar Kapolri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak 164.298 personel gabungan dari TNI-Polri, Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, Pramuka, dan instansi terkait lainnya dikerahkan dalam operasi ini. Pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap, dimulai dengan delapan Polda prioritas, kemudian disusul oleh 28 Polda lainnya yang akan menggelar apel kesiapan pada 26 Maret mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolri memprediksi lonjakan pemudik akan terjadi pada 28&ndash;30 Maret, sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 5&ndash;7 April. "Kami sudah menyiapkan 2.835 posko yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu untuk mengamankan 126.736 objek pengamatan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, berbagai rekayasa lalu lintas akan diterapkan untuk mengantisipasi kepadatan, termasuk pengaturan kendaraan sumbu tiga, sistem ganjil-genap, contraflow, dan one-way. Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan hotline 110 jika membutuhkan informasi atau ingin melaporkan kejadian di perjalanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015790903/kapolri-pimpin-apel-gelar-pasukan-operasi-ketupat-2025-di-surabaya">Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyoroti kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi mudik Lebaran. "Kami telah berkoordinasi dengan pemda sejak bulan lalu agar infrastruktur jalan siap, potensi banjir dapat diatasi, dan pasar tumpah dikelola dengan baik untuk mencegah kemacetan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengapresiasi langkah beberapa kepala daerah di Jawa Barat yang memutuskan untuk meliburkan delman selama puncak arus mudik. "Ini salah satu contoh kebijakan yang baik. Pemda memberikan kompensasi kepada kusir delman agar lalu lintas lebih tertib," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendagri turut menyoroti ketersediaan pangan selama Lebaran. "Secara umum inflasi masih terkendali dan harga bahan pokok relatif stabil, meskipun ada kenaikan pada beberapa komoditas seperti cabai, gula pasir, dan minyak goreng," katanya. Ia juga berterima kasih kepada Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan yang telah menindak tegas distributor yang bermain curang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebaran tahun ini juga menjadi tantangan bagi 503 kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari lalu. "Ini ujian pertama bagi kepala daerah baru. Kami harap mereka bekerja maksimal untuk memastikan mudik tahun ini berjalan dengan baik," tutur Mendagri.</div> </div>

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Operasi Ketupat Semeru 2025 di Lapangan Upacara Grahadi, Surabaya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Resmikan Operasi Ketupat Semeru 2025, Fokus Amankan Arus Mudik Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/24/Foto-Katedral4-3999046224.jpeg" alt="Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Budi Gunawan, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Gereja Katedral Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Budi Gunawan, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Gereja Katedral Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>&ndash; Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut serta dalam kunjungan ke Gereja Katedral pada Selasa (24/12).</p> <p>Dalam kesempatan itu, kedua pucuk pimpinan TNI dan Polri tersebut menghaturkan selamat Natal kepada seluruh umat kristiani di Indonesia. Ucapan itu mereka sampaikan mewakili institusi TNI dan Polri.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2025. Semoga Natal ini memberikan kesejahteraan dan kedamaian, keselamatan kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai,&rdquo; ujar Agus.&nbsp;</p> <p>Di tempat yang sama, Kapolri menyampaikan bahwa TNI dan Polri bekerja keras untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat Indonesia selama Natal dan tahun baru (Nataru). Khususnya pelaksanaan ibadah Natal yang sudah mulai dilakukan hari ini.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Sesuai dengan arahan bapak Presiden, tentunya kami mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Nataru baik hari ini dan juga kegiatan ibadah selanjutnya,&rdquo; ucap Sigit.</p> <p>Kapolri menyampaikan bahwa kerja-kerja tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh TNI-Polri, kementerian dan lembaga, serta seluruh masyarakat Indonesia.</p> <p>&rdquo;Dan tentunya, mewakili&nbsp;pemerintah dan keluarga besar Polri, kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2025. Semoga damai sejahtera selalu menyertai kita semua,&rdquo; tambah Kapolri.&nbsp;</p> 

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut dalam kunjungan ke Gereja Katedral Jakarta (24/12).

Wakili TNI-Polri, Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Natal pada Umat Kristiani

<div id="m#msg-f:1783723122467352939" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/FotoJet-65-3790682201.jpg" alt="Jessica Iskandar (INSTAGRAM)" width="100%">
<figcaption>Jessica Iskandar (INSTAGRAM)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"><br /><br /><strong>JawaPos.com-</strong>Sekalipun Christoper Steffanus Budianto atau Steven ditangkap di Thailand dan kini berada di dalam tahanan Polda Metro atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan, Jessica Iskandar belum bisa bernapas lega sepenuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013330924/dapat-dukungan-dari-who-dan-aipi-peneliti-ungkap-nyamuk-ber-wolbachia-jadi-solusi-efektif-lawan-dengue">Dapat Dukungan dari WHO dan AIPI, Peneliti Ungkap Nyamuk ber-Wolbachia Jadi Solusi Efektif Lawan Dengue</a></strong><br /><br />Jedar, sapaan akrabnya, mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada dirinya. Jessica Iskandar meyakini apa yang dilakukan Steven tidak sendirian, tapi ada orang lain yang turut serta melakukan dugaan tindak pidana di belakangnya.<br /><br />Khawatir akan keselamatannya, Jessica Iskandar pun meminta perlindungan kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo.<br /><br />"Aku cuma minta perlindungan dari Pak Kapolri supaya bisa melindungi aku. Karena dugaan kita dia tidak sendirian," kata Jessica Iskandar saat ditemui di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan, Senin (27/11).<br /><br />Jedar meminta perlindungan ke Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebab dia sendiri tidak tahu sekuat apa orang atau tim yang bekerja bersama Steven melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan mengakibatkan Jessica Iskandar mengalami kerugian hampir mencapai Rp 10 miliar.<br /><br />"Yang pasti aku tidak tahu tersangka ini orang sekuat apa. Karena Steven berhasil lolos 18 bulan selalu mangkir dari panggilan polisi," tutur Jedar.<br /><br />Vincent di tempat yang sama mengatakan, selama berada di jalan kebenaran, dia meminta Jedar tidak perlu gentar. "Selama kita benar kita tidak usah takut lah," ujarnya.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag memberikan apresiasi kepada institusi kepolisian yang telah bekerja dengan sangat baik melacak keberadaan Steven di luar negeri dan melakukan penangkapan.<br /><br />Dengan ditangkapnya Steven, Jedar dan Vincent menaruh harapan besar supaya proses hukum bisa ditegakkan secara adil. Menurut Jedar dan Vincent, keadilan itu bukan hanya kepada dirinya. Tapi juga untuk Steven yang telah menyandang status tersangka.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/013330959/luca-marini-gantikan-marc-marquez-dengan-bergabung-bersama-repsol-honda-di-motogp-2024">Luca Marini Gantikan Marc Marquez dengan Bergabung Bersama Repsol Honda di MotoGP 2024</a></strong><br /><br />"Kita terus terang tidak tahu sosoknya (Steven). Karena kita tahunya dia baik tapi ternyata seperti itu (diduga melakukan penipuan)," &nbsp;kata Vincent. (*)<br /> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Jedar meminta perlindungan ke Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebab dia sendiri tidak tahu sekuat apa orang atau tim yang bekerja bersama Steve

Jessica Iskandar Mendadak Minta Perlindungan kepada Kapolri, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Novel Baswedan saat hadir konferensi pers Kaukus Masyarakat Sipil di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/11/20210. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan dia bersama beberapa orang rekannya melakukan penyelidikan sing" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan saat hadir konferensi pers Kaukus Masyarakat Sipil di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/11/20210. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan dia bersama beberapa orang rekannya melakukan penyelidikan sing</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai, ada ketakutan terhadap proses hukum dibalik kunjungan Ketua KPK Firli Bahuri ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu. Mengingat, pertemuan Firli dengan Kapolri itu di tengah isu pemecatan Brigjen Endar Priantoro dan dugaan bocornya dokumen penyelidikan kasus di Kementerian ESDM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin bahwa sowan Firli kepada Kapolri tersebut menunjukkan Firli ketakutan karena kejahatannya yang sedang diproses oleh Polri atas laporan banyak pihak," kata Novel dikonfirmasi, Kamis (20/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Novel yang disingkirkan Firli Cs lewat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) meyakini, pertemuan itu tidak serta merta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Firli sebelumnya, telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaam membocorkan dokumen hasil penyelidikan KPK di Kementerian ESDM kepada pihak berperkara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01566314/ziarah-makam-pahlawan-nasional-selama-bulan-ramadan-ditutup-di-makam-jenderal-besar-ah-nasution">Ziarah Makam Pahlawan Nasional Selama Bulan Ramadan, Ditutup di Makam Jenderal Besar AH Nasution</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin upaya Firli untuk menemui Kapolri tersebut tidak membuat perkara yang bersangkutan tidak diproses, karena perbuatan pembocoran data yang diduga dilakukan oleh Firli merupakan kejahatan serius, bahkan sudah diketahui publik," ucap Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Novel yang kini berstatus sebagai ASN di Polri tidak percaya dengan alasan yang disampaikan Firli terkait kunjungannya ke Kapolri, guna menguatkan sinergitas pemberantasan korupsi antarkedua lembaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketidakpercayaan itu dilatarbelakangi oleh sikap Firli yang mengabaikan surat Kapolri tertanggal 29 Maret 2023 perihal perintah perpanjangan penugasan untuk Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01566215/pemkot-surabaya-siapkan-salat-id-di-taman-surya">Pemkot Surabaya Siapkan Salat Id di Taman Surya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal tersebut tidak akan terjadi bila ada rasa saling menghormati. Padahal, dalam masalah tersebut Kapolri hanya melaksanakan proses administrasi rutin untuk perpanjangan masa tugas di KPK. Sebaliknya, justru Firli yang melanggar hukum dan peraturan kepegawaian KPK sendiri," tegas Novel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli menemui Listyo di Rumah Dinas Kapolri yang berada di Jakarta Selatan pada Minggu (16/4). Pertemuan berlangsung sekitar satu jam sejak pukul 16.30 hingga 17.30 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli tidak menjelaskan secara rinci terkait pembicadaan dalam pertemuan itu. Ia hanya mengklaim, hubungan KPK dengan Polri saat ini tetap harmonis terkait kegiatan pemberantasan korupsi.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK dan Polri memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan tujuan negara. KPK dan Polri bahu-membahu bersinergi memberantas korupsi," pungkas Firli.&nbsp;</div>

Novel Baswedan menilai ada ketakutan terhadap proses hukum dibalik kunjungan Ketua KPK Firli Bahuri ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Novel Duga Pertemuan Firli Bahuri dengan Kapolri Karena Takut Diproses Hukum 

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Brigjen-Endar-Priantoro-bersama-istrinya-ist-640x360-2073627246.jpg" alt="Brigjen Endar Priantoro bersama istrinya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Brigjen Endar Priantoro bersama istrinya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni meminta agar polemik dicopotnya Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK disikapi secara bijak. Dia menyakini ada pertimbangan tertentu saat KPK tidak memakai lagi jasa Endar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imam menilai, pemberhentian Endar dari jabatannya demi menjaga kepercayaan rakyat kepada lembaga antirasuah tersebut. Pasalnya, sebelum dicopot sempat ramai jika istri Endar mengumbar gaya hidup mewah di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan mempertahankan Endar, KPK bisa dicap menerapkan standar ganda. Karena sebelumnya telah menetapkan pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun sebagai tersangka dugaan gratifikasi usai anaknya mengumbar gaya hidup mewah di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berkaitan dengan pemberhentian seorang pejabat KPK yang dianggap karena terlalu pamer kemewahan, saya pikir, pemberhentian dan mengembalikan ke lembaga asalnya karena alasan berat hedonistik adalah tindakan yang justru lebih baik untuk khalayak (rakyat),&rdquo; ungkap Imam kepada wartawan, Sabtu (8/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imam berpesan kepada para pejabat, hendaknya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, dan tidak membuat masyarakat sakit hati dengan gaya hidup yang berlebihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seharusnya para pejabat itu memang sanggup menjadi role model tentang kesederhanaan hidup, bukan justru sebaliknya, lebih pamer kemewahan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali menyurati Ketua KPK Firli Bahuri terkait jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat jawaban itu teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 yang ditandatangani Listyo Sigit pada Senin, 3 April 2023, berisi keputusan untuk tetap mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol.&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro sebagai direktur penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat balasan tersebut, Listyo Sigit menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol.&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai direktur penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Brigjen Pol.&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro&nbsp;sendiri menai pemberhentian terhadap dirinya adalah hal yang tidak wajar. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar baginya melaporkan hal tersebut ke Dewan Pengawas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin menguji secara independen terhadap isi rapat pimpinan yang memutuskan saya untuk diberhentikan dengan hormat. Justru ini saya melihat ini hal yang tidak wajar untuk saya," kata&nbsp;Endar&nbsp;di Gedung KPK C1, Jakarta Selatan, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar&nbsp;menyebut salah satu poin yang tidak wajar adalah soal lamanya dia menjabat sebagai direktur penyelidikan KPK. Dalam keputusan pemberhentian itu,&nbsp;Endar&nbsp;disebut telah menjabat selama tiga tahun.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Pemberhentian dan mengembalikan ke lembaga asalnya karena alasan berat hedonistik adalah tindakan yang justru lebih baik untuk rakyat

DMI Dukung KPK Pulangkan Brigjen Endar ke Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-2-3692597990.png" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat sertijab pejabat utama dan Kapolda di Gedung Rupatama Polri, Jumat (31/3)." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat sertijab pejabat utama dan Kapolda di Gedung Rupatama Polri, Jumat (31/3).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Polri yang berstatus sebagai pegawai negeri yang diperjakan (PYND) meminta dikembalikan ke institusi Polri apabila Brigjen Endar Priantoro tetap dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan mereka sebagai bentuk protes kepada Ketua KPK Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, penarikan dan penunjukan anggota untuk bertugas di KPK sudah ada aturan yang menaunginya. Sehingga, tidak bisa seenaknya menarik atau memindahkan orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira aturan-aturan sudah ada, aturan di KPK dan aturan di kepolisian sudah ada, sehingga kita taat azas," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, terkait nasib Brigjen Endar sendiri masih diselesaikan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Kapolri sendiri sudah jelas bahwa meminta agar Endar tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan pak Endar, namun demikin tentu kita akan lihat perkembangannya," jelas Sigit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali menyurati Ketua KPK Firli Bahuri terkait jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat jawaban itu teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 yang ditandatangani Listyo Sigit pada Senin, 3 April 2023, berisi keputusan untuk tetap mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai direktur penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat balasan tersebut, Listyo Sigit menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai direktur penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Brigjen Pol.&nbsp;Endar Priantoro&nbsp;sendiri menai pemberhentian terhadap dirinya adalah hal yang tidak wajar. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar baginya melaporkan hal tersebut ke Dewan Pengawas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin menguji secara independen terhadap isi rapat pimpinan yang memutuskan saya untuk diberhentikan dengan hormat. Justru ini saya melihat ini hal yang tidak wajar untuk saya," kata Endar di Gedung KPK C1, Jakarta Selatan, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar menyebut salah satu poin yang tidak wajar adalah soal lamanya dia menjabat sebagai direktur penyelidikan KPK. Dalam keputusan pemberhentian itu,&nbsp;Endar disebut telah menjabat selama tiga tahun.</div>

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, penarikan dan penunjukan anggota untuk bertugas di KPK sudah ada aturan yang menaungi

Soal Nasib Brigjen Endar, Kapolri Tegaskan Tunggu Keputusan Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/IMG-20230404-WA0005-233649195.jpg" alt="Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA" width="100%">
<figcaption>Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan isu terkait dengan status Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Endar Priantoro merupakan hal teknis sehingga menjadi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).</p> <p>"Ya, terserah KPK dan Polri saja, itu 'kan sangat teknis, ya," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (4/4).</p> <p>Brigjen Pol. Endar Priantoro merupakan mantan Direktur Penyelidikan KPK yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana surat Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 31 Maret 2023. Surat dari Sekjen KPK tersebut ditujukan untuk Polri mengenai penghadapan kembali Endar Priantoro kepada institusi Polri pada tanggal 30 Maret 2023.</p> <p>Namun, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyurati kembali Ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK.</p> <p>Kapolri, dalam surat jawaban yang teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 per 3 April 2023 itu, mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</p> <p>Dalam surat balasan tersebut, Listyo Sigit menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</p> <p>Adapun Brigjen Pol. Endar telah melaporkan Ketua KPK Komjen Pol. Purn. Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dengan pencopotan dirinya.</p> <p>Endar mengaku telah menerima surat perpanjangan penugasan di KPK. Namun, pimpinan KPK memutuskan untuk tetap mencopot Endar dari jabatannya dan memulangkannya ke Korps Bhayangkara tanpa alasan yang jelas.</p> <p>"Ini sudah diperpanjang, tetapi tanpa alasan yang jelas saya juga <em>enggak</em> tahu pertimbangannya apa. Nanti akan kami uji pertimbangan pimpinan KPK apa, sekjen lalu mengeluarkan SK. Itu nanti akan kami uji, baik di Dewas maupun di lintas hukum yang lainnya," kata Endar.</p>

Brigjen Pol. Endar Priantoro merupakan mantan Direktur Penyelidikan KPK yang diberhentikan dengan hormat oleh Firli Bahuri.

Soal Posisi Brigjen Endar, Mahfud Serahkan ke Polri dan KPK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-tantangan-sumpah-pocong-dalang-mei-98-ini-kata-anak-buah-08_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan tantangan sumpah pocong yang dilontarkan oleh Menkopolhukam Wiranto." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan tantangan sumpah pocong yang dilontarkan oleh Menkopolhukam Wiranto.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Polri yang kali ini mengklaim tidak menyita honor penyanyi penyanyi Sri Rossa Roslaina Handiyani atau akrab disapa Rossa. Menurut Dasco, memang sudah sewajarnya Polri tidak menyita uang hasil pekerja seni tersebut.<br /> <br /> Hal ini setelah Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Pori Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyebut bahwa Rossa tidak tidak menyerahkan uang hasil manggungnya senilai Rp 172 juta dari pihak trading DNA Pro.<br /> <br /> "Memang sebaiknya itu yang dilakukan karena yang dilakukan oleh Rossa dkk pekerja seni itu adalah kerja-kerja profesional," kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).<br /> <br /> Ketua Harian Partai Gerindra ini menyampaikan, Rossa yang merupakan pekerja seni telah bekerja secara profesional. Menurutnya, para pekerja seni hanya diundang untuk mengisi acara dan mendapat bayaran.<br /> <br /> "Tentunya pekerja seni seperti ini harus dilindungi secara hukum, apalagi mereka kerja secara profesional. kan enggak mungkin juga kemudian misalnya yang melakukan kejahatan pergi ke dokter gigi lalu sesudah itu dokternya juga disita uangnya," ungkap Dasco.<br /> <br /> Menurut Dasco, hal ini tidak menjadi hambatan bagi para pekerja seni untuk terus berkarya. Karena itu, memang sudah seharusnya Polri tidak menyita uang hasil manggung Rossa.<br /> <br /> "Sehingga apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian kita aparesiasi penuh dan juga kita menyampaikan kepada pekerja seni teruslah berkarya, jangan kemudian karena hal ini menjadi kendala untuk berkarya," tegas Dasco.<br /> <br /> Sebab sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, penyanyi Sri Rossa Roslaina Handiyani atau akrab disapa Rossa, sudah menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil manggungnya dalam acara DNA Pro di Pulau Dewata pada Desember 2021.<br /> <br /> Menurut Gatot, uang yang diserahkan Rossa kepada Tim Penyidik Bareskrim Polri untuk disita sebesar Rp 172 juta.<br /> <br /> “Jadi honor yang diterima saudari R setelah dikurangi biaya produksi sebesar Rp 172 juta,” ujar Gatot beberapa waktu lalu.

Mendadak Polri Klaim Tak Sita Uang Manggung Rossa, Dasco Bilang Begini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kapolri Listyo Sgit Prabowo

Berita Terkini