<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Kapolri-Jenderal-Polisi-Idham-Azis-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Polri dan Kapolda, di gedung Bareskrim, Mabes Polri Jakarta, Selasa (7/1/2020). Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melantik perwira tinggi kepolisian yaitu Kepala Kepolis" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Polri dan Kapolda, di gedung Bareskrim, Mabes Polri Jakarta, Selasa (7/1/2020). Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melantik perwira tinggi kepolisian yaitu Kepala Kepolis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memutuskan mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor ST/3222/XI/Kep/2020 tertanggal 16 November 2020.  Dalam telegram tersebut, Nana digantikan oleh Irjen Pol Mohammad Fadil Imran yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Timur. Sedangkan Rudy digantikan oleh Irjen Pol Ahmad Dofiri yang sebelumnya menjabat Asisten Logistik Kapolri.  Selain 2 jenderal tersebut, dalam telegram yang sama, Idham Azis juga turut mengganti jabatan kapolda lainnya. Yakni Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R. Golose menjadi pati Bareskrim Polri (persiapan penugasan di luar struktur). Posisinya akan digantikan oleh Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/dampak-kerumuman-rizieq-kapolda-metro-dan-kapolda-jabar-dicopot/">Dampak Kerumuman Rizieq, Kapolda Metro dan Kapolda Jabar Dicopot</a>  Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar menjadi Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri. Posisinya digantikan oleh Irjen Pol Refdi Andri. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Nico Afinta dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur. Jabatan lamanya akan diisi oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Ridwanto.  Sedangkan Kapolda Maluku Utara akan digantikan oleh Irjen Pol Risapudin Nursin. Terakhir mutasi diberikan kepada Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi sebagai Asisten Logistik Kapolri. Posisinya digantikan oleh Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hxX2Rb3ZK-g

Selain Copot 2 Kapolda, Kapolri Juga Mutasikan 6 Kapolda Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-08-at-15.58.04.jpeg" alt="Para pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10). (MUHAMMAD RIDWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Para pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10). (MUHAMMAD RIDWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah. Beberapa mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam kelompok demonstrasi ada terkena sasaran kekerasan dari oknum polisi.  Tindakan oknum polisi tersebut dikecam Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan. Dia mengancam akan mencecar Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memberikan penjelasan.  "Setiap aparat kepolisian yang didapati memukul, menendang, dan melakukan kekerasan lainnya terhadap peserta aksi dan terekam dalam video, saya pastikan akan bahwa hal ini secara serius kepada Kapolri dan meminta penjelasannya," ujar Hinca yang sudah mengizinkan aku Twitter miliknya @hincapandjaitan untuk dikutip JawaPos.com, Kamis (8/10).  Politikus Partai Demokrat itu mengingkatkan, jangan sampai ada korban atas aksi demonstrasi yang berlangsung sejak beberapa hari ini. Berkaca dari demonstrasi tahun lalu ketika penolakan pengesahan UU KPK, terdapat sejumlah korban dari mahasiswa. Hal itu diingatkan mantan Sekjen Partai Demokrat itu agar jangan sampai terulang lagi.  "Jangan sampai ada korban tewas seperti aksi lalu," tambahnya.  Hinca menegaskan pernyatannya itu bukan mewakili Partai Demokrat, melainkan atas nama Komisi III DPR yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap Korps Bhayangkara.  "Banyak sekali yang salah persepsi tentang twit saya ini. Saya selaku anggota Komisi III merupakan mitra kerja kepolisian. Saya sedang melakukan fungsi pengawasn pada lembaga Polri dalam suasana 'banjir aksi' hari-hari ini," katanya.  Hingga berita ini dilansir, unjuk rasa tengah berlangsung di sejumlah daerah. Di DKI Jakarta terdapat beberapa titik. Di kawasan Harmoni dan Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, Jakarta Pusat demonstrasi berujung rusuh. Aparat kepolisian membuat barikade agar demonstran tidak merangsek ke arah Istana Merdeka.  Pengunjuk rasa pun tidak bergeming. Tidak sedikit dari mereka melakukan perlawanan dengan melemparkan benda-benda tumpul ke arah aparat keamanan. Situasi seperti itu membuat tembakan gas air mata terpaksa dilepaskan beberapa kali oleh petugas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JWeIOXugyXk&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Demonstran Jadi Sasaran Kekerasan Oknum Polisi, Hinca Ancam Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kapolri-Jenderal-Pol-Idham-Aziz-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz berpidato usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari se" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz berpidato usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengancam akan memidanakan kapolda dan seluruh jajaran yang melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara. Hal itu dikatakan Kapolri dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Agung yang disiarkan secara daring, Selasa (11/8). Dalam acara itu,  Kapolri melakukan telekonferensi dengan Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol Eko Budi Sampurno.  Ia mengatakan terdapat dua potensi yang akan dilakukan para kapolda dan jajaran setelah kerja sama antarpenegak hukum itu, yakni berkomitmen atau berkonspirasi yang akan berujung pada tindak pidana korupsi.  "Jadi permintaan saya cuma satu, kelola semua keuangan negara sesuai peruntukannya. Kalau tidak bisa sesuai peruntukannya, kembalikan kepada negara. Kalau kau gunakan semua anak buah tidak sesuai aturan, cuma dua pilihannya yaitu kembalikan atau kau saya pidanakan. Dengar itu ya," kata Kapolri, dilansir dari ANTARA.  Baca juga: <a href="https://Kapolri Janji Sikat Siapa pun yang Membantu Pelarian Djoko Tjandra">Kapolri Janji Sikat Siapa pun yang Membantu Pelarian Djoko Tjandra</a>  Ada pun kerja sama itu terkait sinergi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dengan Polri dan kejaksaan.  Dalam kesempatan itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, UU Nomor 15 Tahun 2004 mengatur apabila dalam pemeriksaan BPK ditemukan kerugian negara dan/atau unsur pidana, BPK segera melaporkan kepada instansi yang bewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni kejaksaan, kepolisian, dan KPK.  Selain menyepakati tidak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, BPK dan Polri juga bekerja sama dalam pertukaran data dan informasi; pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli; peningkatan kapasitas dan/atau pemanfaatan sumber daya; serta bantuan pengamanan.  Sedangkan dengan kejaksaan, BPK menyepakati koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum yang tidak terbatas pada tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif dan tindak lanjut permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.  Melainkan juga penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara, bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya; optimalisasi pemulihan aset; pengembangan kapasitas SDM; serta pertukaran data.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U

Kapolri Ancam Pidanakan Kapolda dan Jajarannya yang Lakukan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kadiv-humas-polri-irjen-argo-antara.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dok Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis melakukan perombakan struktur internal Polri. Salah satu perwira yang dimutasi adalah suami dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf.  Rotasi tersebut tertuang pada surat telegram rahasia (TR) nomor ST/2247/VIII/KEP./2020 tertanggal 3 Agustus 2020. Surat tersebut ditandatangani oleh AS SDM Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan.  Dalam TR tersebut, Napitupulu dirotasi dari jabatan lamanya sebagai Kasubbagopsnal Dittipideksus Bareskrim Polri menjadi Kasubbagsismet Bagjiansis Rojianstra Slog Polri.  Kendati demikian, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membantah jika mutasi kepada Napitupulu dilakukan karena polemik yang menimpa Jaksa Pinangki. Dia menyebut mutasi itu hanya kegiatan rutin di internal Polri dalam rangka kebutuhan organisasi.  "Mutasi biasa untuk penyegaran organisasi," kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).  Sebelumnya, Kejagung telah mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari. Pencopotan ini dilakukan lantaran Pinangki melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra.  "Klarifikasi yang dilakukan terhadap adanya foto seorang Jaksa perempuan bersama dengan Anita Kolopaking dan seorang laki-laki yang diduga terpidana Djoko Soegiarto Tjandra, ternyata telah ditemukan adanya bukti permulaan pelanggaran disiplin oleh terlapor Pinangki Sirna Malasari. Sehingga ditingkatkan pemeriksaannya menjadi Inspeksi kasus," kata Kepala Pusat Penerangan Hukun Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono di kantornya, Rabu (29/7) lalu.  Hari menuturkan, Pinangki terbukti melakukan pelanggaran disiplin karena telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali pada 2019. Diduga perjalanan itu salah satunya menemui buronan Djoko Tjandra.

Berentet, Kini Giliran Suami Pinangki Dicopot dari Jabatannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1864_18777_Neta-S-Pane.jpg" alt="Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane." width="100%">
<figcaption>Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Pol Idham Azis yang mencopot 3 jenderal polisi yang diduga membantu pelarian buronan kelas kakap Djoko Tjandra. Meraka adalah Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte.  Kendati demikian, IPW menilai kasus ini belum selesai. IPW meminta Kapolri melakukan 5 hal lanjutan untuk membongkar habis persekongkolan jahat di badan Polri yang melindungi Djoko Tjandra.  "Tentunya tidak cukup hanya sampai situ. Kasus ini harus tuntas agar bisa membawa efek jera bagi para jenderal untuk bermain main melindungi orang-orang bermasalah," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada wartawan, Sabtu (18/7).  Lima hal tersebut adalah mengecek CCTV untuk mengetahui siapa saja yang mendampingi Djoko Tjandra saat mengurus surat jalan di Bareskrim Polri. "Kedua, apa motivasi para jenderal itu dalam memberi keistimewaan kepada Djoko Tjandra," imbuhnya.  Ketiga, aliran dana yang mungkin diterima para oknum dari Djoko Tjandra. Keempat semua pihak di polri yang terlibat kasus Djoko Tjandra, terutama ketiga jenderal yang dicopot segera diproses pidana. Kelima, semua pihak di luar Polri yang terlibat memberi keistimewaan kepada Djoko Tjandra, mulai dari lurah hingga Dirjen Imigrasi, harus diperiksa Polri dan kasusnya diselesaikan di pengadilan.  "Tujuannya agar persekongkolan jahat dalam melindungi Djoko Candra bisa terungkap secara terang benderang dan selesai dgn tuntas di pengadilan," pungkas Neta.

Sudah Copot 3 Jenderal, Kapolri Perlu Lakukan 5 Langkah Lanjutan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/jazilul.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengucapkan selamat Hari Bhayangkara yang ke-74 dan berharap agar Polri lebih bekerja untuk rakyat, utamanya di era pandemi.  Pria asal Pulau Bawean yang biasa disapa Gus Jazil itu juga mengakui tantangan Polri ke depan akan semakin berat. Untuk itu dirinya meminta kepolisian untuk dapat mencegah tindakan yang dapat menghambat penanganan Covid-19.  "Polri ikut mengawal pelaksanaan anggaran Covid-19 yang sedemikian besar, mencapai Rp 695,2 triliun agar tepat sasaran," ujar Jazilul dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (1/7).  Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu tak hanya berharap Polri aktif mengatasi penularan Covid-19. Ia juga ingin korps baju cokelat itu berperan serta membantu pemulihan ekonomi nasional.  Karena Menurut Jazilul Fawaid salah satu lembaga penegak hukum itu mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang segera dituntaskan. PR yang dimaksud adalah meningkatkan citra sebagai polisi yang promoter (profesional, modern, dan terpercaya).  Diakui oleh Jazilul di bawah kepemimpinan Idham Azis, Polri telah melakukan perombakan besar-besaran dalam rangka membangun soliditas internal yang dinilai cukup bagus. Langkah itu pula yang tak lupa diapresiasi oleh pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu.  "Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Idham Azis," paparnya.  Meski demikian Jazilul menekankan, yang lebih penting adalah bagaimana Polri bisa lebih solid dan memperbaiki budaya kerja yang lebih profesional.  "Tentu perbaikan internal yang dilakukan saat ini mengarahnya ke yang lebih baik. Juga penting dilakukan adalah bagaimana Polri bisa meningkatkan kinerja nyata dalam rangka membangun ketertiban dan keamanan," imbuhnya.  Di sisi lain, banyak pandangan yang berbeda terutama dari kalangan masyarakat terhadap kinerja Polri. Menanggapi hal yang demikian, Jazilul menuturkan pandangan masyarakat terhadap kepolisian harus dijadikan acuan untuk semakin meningkatkan kinerjanya.  Di lapangan diakui kedisiplinan aparat kepolisian yang jumlahnya besar terkadang ada tindakan atau penanganan dari aparat kepolisian yang berlebihan atau melampaui kewenangan.  "Ini harus lebih didisiplinkan agar kepolisian bisa melakukan penegakan hukum yang benar," tegasnya.  Sementara itu, perihal masa jabatan Kapolri Jenderal Idham Azis yang akan segera berakhir, Jazilul Fawaid berpesan agar Idham Azis meninggalkan warisan yang baik di masa sisa tugasnya sekitar enam bulan ke depan. Diungkapkannya legacy selama kepemimpinan Idham Azis baru pada percepatan perombakan internal.  "Membangun citra dan kinerja yang profesional untuk aparatur, itu yang penting dilakukan oleh Pak Idham. Kultur kinerja sudah cukup membaik tapi masih perlu dilanjutkan," jelasnya.  Terkait penggantian di pucuk pimpinan Polri, Jazilul Fawaid mengatakan pemimpin yang bagus ditandai dengan munculnya kader-kader atau pengganti yang lebih bagus. Lebih lanjut dikatakan, Idham Azis bertindak profesional dalam mengangkat atau mempromosikan para jenderal di kepolisian untuk mengganti dirinya.  Ia berharap di akhir kepemimpinannya agar mampu memunculkan calon pengganti yang terpercaya yang memang diharapkan oleh masyarakat. "Siapa itu? Ya Kepolisian sudah punya caranya sendiri," pungkasnya.

HUT ke 74 Bhayangkara, Gus Jazil Ingin Kapolri Tinggalkan Warisan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kapolri-Idam-Aziz-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 tidak menghentikan bandar narkotika untuk menjalankan bisnis haramnya. Polri merilis data jumlah kasus narkotika yang mencapai 19.468 dalam kurun waktu Januari hingga awal Juni tahun ini. Jumlah barang bukti yang disita juga fantastis, mencapai 6,9 ton narkotika.  Kapolri Jenderal Idham Azis menuturkan, dari 19.469 kasus narkotika itu, terdapat 25.526 tersangka. Sedangkan 6,9 ton narkotika yang disita terdiri atas 3,52 ton sabu-sabu; 3,35 ton ganja; 55,26 kg tembakau gorilla; dan 552.427 butir ekstasi. ”Semua barang haram ini berhasil digagalkan beredar di masyarakat,” katanya di Jakarta kemarin (5/6).  Hasil tangkapan itu sesuai perhitungan Polri. Artinya, terdapat 27 juta jiwa yang berhasil diselamatkan untuk tidak menggunakan narkotika. ”Kalau tidak dicegah, sejumlah itulah generasi bangsa yang bisa diracuni narkotika,” papar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.  Menurut dia, dua kasus terbaru pada akhir Mei dengan jumlah 821 kg narkotika berhasil digagalkan. Juga, pada awal Juni 402 kg narkotika berhasil disita petugas dalam kasus penyelundupan di Sukabumi, Jawa Barat. ”Jajaran berhasil melakukan pencegahan,” terangnya.  Polri tidak akan mengendurkan langkah memberantas peredaran narkotika. Instruksi tindakan tegas terukur, bahkan tembak mati kepada bandar, telah dilakukan. Khususnya untuk bandar narkoba yang melawan petugas. ”Ini komitmen Polri memerangi bandar narkotika,” tegasnya.  Idham menuturkan, kinerja Satgasus Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus narkotika dalam jumlah besar perlu diapresiasi. Diharapkan, semua itu terus ditingkatkan.  ”Saya apresiasi dan kembali tekankan, jangan ragu tindakan tegas,” paparnya.  Semua langkah Polri itu juga bertujuan mewujudkan Indonesia bebas dari narkotika. Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi.  Sebelumnya, Polri berhasil menangkap enam orang yang menyelundupkan 402 kg sabu-sabu asal Iran. Kasus penyelundupan sabu-sabu asal Iran sangat jarang terjadi di Indonesia. Biasanya, sabu-sabu asal Tiongkok yang membanjiri Indonesia.  Kasus tersebut masih dikembangkan untuk mendeteksi pelaku lain. Sabu-sabu itu dikirim ke Indonesia dengan metode ship-to-ship. Sabu-sabu dipindahkan antarkapal di tengah Samudra Hindia. Kapal penerima sabu-sabu lalu menuju Pelabuhan Ratu, Sukabumi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5cKJCLaUN-g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9FQY9NOUUM0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WtV0hYrRWAc

19 Ribu Kasus, 6,9 Ton Narkotika, 25 Ribu Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapolri-raker-1.jpg" alt="TANYA JAWAB: Idham Aziz (kanan) dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TANYA JAWAB: Idham Aziz (kanan) dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teka-teki seputar kabar Harun Masiku yang diduga bersembunyi di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat malam operasi tangkap tangan (OTT) KPK masih menggelitik rasa penasaran publik. Pertanyaan itu juga tak luput dilontarkan anggota Komisi III DPR saat rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Idham Azis kemarin (30/1).  Salah seorang yang bertanya soal itu adalah anggota Fraksi PAN Sarifuddin Sudding. Sarifuddin mengatakan, dirinya hanya ingin melakukan konfirmasi seputar kebenaran berita tersebut.  Rumor itu, tambah dia, harus diklarifikasi Kapolri. Sebab, itu menyangkut profesionalisme institusi Korps Bhayangkara. Jika kabar hal tersebut benar, kepolisian seakan-akan berupaya menghalangi langkah hukum yang dilakukan penyelidik KPK.  Sebab, petugas KPK dihalangi dan dirintangi dengan cara diinterogasi dan dites urine. ”Ini pertanyaan publik, Pak. Saya ingin mengonfirmasi apa sesungguhnya yang terjadi,” katanya.  Pertanyaan serupa dilontarkan anggota Fraksi Demokrat Benny K. Harman. Benny mempertanyakan motivasi Harun untuk berlindung ke PTIK saat hendak dicokok KPK. ”Itu jadi pertanyaan besar. Mengapa dia ke sana (PTIK, Red). Ada apa di sana. Apakah tersangka ini satu kampung atau punya hubungan khusus dengan gubernur PTIK,” imbuh Benny heran.  Ternyata, sambung Benny, setelah ditelusuri, kasus sembunyinya Harun ke kampus PTIK memiliki benang merah. Sebab, gubernur PTIK saat ini, Irjen Pol Aris Budiman, adalah mantan direktur penyidikan (Dirdik) KPK.  Menghadapi rentetan pertanyaan itu, Kapolri mengaku tidak tahu pasti soal kejadian tersebut. Namun, dia beralasan malam itu kompleks PTIK memang sedang disterilkan.  Sebab, keesokan paginya Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin punya agenda olahraga di area tersebut. ”Sesuai protap sejak malam diklirkan di sana. Kalau kemudian misalnya beberapa penyelidik KPK ada di sana, saya tidak tahu,” katanya.  Kapolri menambahkan, itulah peristiwa yang dilaporkan gubernur PTIK dan Kadiv Propam tentang kasus di PTIK tersebut. ”Tapi, tidak ada penyekapan kok,” tutur Idham.  Jawaban Kapolri membuat Sarifuddin tidak puas. Dia kembali bertanya tentang kebenaran informasi bahwa Harun Masiku berlindung bersama seseorang di PTIK. Meski demikian, dia tidak menyebut nama sosok bersama Harun Masiku yang dimaksud itu.  Ditanya terkait itu, Idham kembali mengaku tidak tahu-menahu. ”Kami nggak tahu masalah itu, mungkin informasi di luar sedang seliweran, kami sendiri nggak tahu,” jawab jenderal bintang empat tersebut.  Sejauh ini keberadaan Harun Masiku memang masih gelap. Mabes Polri pun ikut memburu jejak pria yang sudah ditetapkan sebagai buron KPK itu. Kapolri menyatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melacak Harun. Pembentukan tim tersebut menyusul surat permintaan dari KPK yang meminta bantuan Polri.  Menurut Idham, kepolisian juga pernah ikut membantu KPK memburu tersangka. Salah satunya dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. ”Saat itu Polri ikut mengejar tersangka Miryam Haryani,” katanya.

Di Balik Raker Komisi III DPR-Kapolri, Kenapa Harun Lari ke PTIK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Kapolri-Jenderal-Idam-Aziz-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menggelar upacara kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Total ada 24 perwira yang yang mendapat kenaikan pangkat. Tiga di antaranya untuk jabatan tinggi strategis dengan pangkat Komjen.  Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang ditunjuk sebagai Wakapolri, Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agus Andrianto yang akan menjabat Kabaharkam Polri, dan Kabareskrim baru Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.   "Selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan kenaikan pangkat. Semoga kenaikan pangkat ini memacu dan motivasi teman-teman dan mengabdikan diri kepada institusi polri," kata Idham di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/12).  Adapula 9 pati polri yang mendapat kenaikam pangkat Irjen. Dan 12 lainnya yang beralih dari Kombes menjadi Brigjen.  Diketahui, kenaikan pangkat ini berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/3330/XII/KEP/2019 tertanggal 20 Desember 2019, jabatan kedua tertinggi di Korps Bhayangkara resmi berpindah. Idham juga menggeser beberapa posisi Kapolda.  Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dimutasikan sebagai Pati Polri dalam rangka pensiun. Sebagai penggantinya, Idham mempromosikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono.   Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono membenarkan rotasi ini. "Ya benar, TR Wakapolri sudah keluar. Ada juga TR beberapa Kapolda," kata Argo saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (20/12).  Dalam Surat Telegram lainnya dengan Nomor ST/3331/XII/KEP/2019 dengan tanggal yang sama, Idham menunjuk Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol Nana Sujana sebagai pengganti Gatot. Kemudian Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir dipilih untuk meneruskan tongkat kepemimpinan di Polda NTB.  Berikut 24 pati dan pamen Polri yang mendapat kenaikan pangkat:  Dari Irjen Ke Komjen:  1. Komjen Pol Gatot Eddy Pramono,  2. Komjen Pol Agus Andrianto, 3. Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo  Dari Brigjen Ke Irjen: 1. Irjen Pol Hapsoro Wahyu Priyanto, 2. Irjen Pol Yohanes Prapto Wirahardi, 3. Irjen Pol Djoko Mulyono, 4. Irjen Pol Alexander Marten Mandalika 5. Irjen Pol Syafril Nursal 6. Irjen Pol Hedro Sugiatno 7. Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra 8. Irjen Pol Herry Rudolf Nahak 9. Irjen Pol Ignatius Sigit Widiatmono  Dari Kombes Ke Brigjen: 1. Brigjen Pol Eddy Purwatmo 2. Brigjen Pol Achmad Fahruz Zaman 3. Brigjen Pol Leonidas Braksan 4. Brigjen Pol Heri Sulistianto 5. Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto 6. Brigjen Pol Andhi Hartoyo 7. Brigjen Pol Sang Made Mahendra Jaya 8. Brigjen Pol Umar Effendi 9. Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji 10. Brigjen Pol Rudi Darmoko 11. Brigjen Pol Dadang Hartanto 12. Brigjen Pol Slamet Uliandi

Wakapolri Baru Hingga Kabareskrim Dihadiahi Bintang 3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Kapolri-Jenderal-Idam-Aziz-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR menggelar rapat kerja (raker) perdana bersama Kapolri Jenderal Idham Azis kemarin (20/11). Kapolri yang didampingi para Kapolda menyampaikan sejumlah laporan kinerja selama lima tahun terakhir.  Di sisi lain, rapat tersebut menjadi saat yang tepat bagi anggota dewan untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus di Polri. Salah satunya kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.  Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai belum ada perkembangan signifikan dalam penanganan kasus itu. Dia pun berharap ada laporan terkini dari Kapolri yang baru. ”Harapan kami, kasus ini harus menjadi atensi Pak Kapolri dan jajaran yang menangani,” tutur politikus PPP tersebut.  Hal serupa ditanyakan Benny K. Harman. Anggota Fraksi Partai Demokrat itu mengaku heran dengan lamanya penanganan perkara tersebut. Padahal, sejumlah kasus terorisme berhasil ditangani polisi dengan cepat sekali. Salah satunya, Benny menyebut contoh, kasus bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. ”Saya yakin Pak Kapolri sudah tahu pelakunya. Tinggal sekarang ada kemauan untuk mengungkap atau tidak,” kata dia.  Menanggapi pertanyaan DPR tersebut, Jenderal Idham Azis menjelaskan perkembangan kasus Novel Baswedan. Yang pertama, pihaknya menyatakan telah bekerja keras.  Namun, terang Idham, setiap kasus memiliki tingkat kerumitan yang berbeda dalam penanganannya. Ada kasus yang bisa diungkap dengan mudah. Begitu juga sebaliknya.  Contohnya kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tewas di danau UI pada 2015. Meskipun polisi telah memeriksa 28 saksi dan menyita barang bukti, lebih dari 3,5 tahun kasus itu tidak bisa terungkap. ”Termasuk kasus Saudara Novel Baswedan,” ujar Idham.  Kapolri lantas membeberkan langkah penyidikan yang sudah dilakukan. Sejak kasus penyiraman air keras terjadi 11 April 2017, penyidik telah memeriksa 73 saksi dan mengecek 78 titik CCTV. Juga memeriksa penghuni kontrakan dan kamar kos di sekitar TKP.  Polisi, jelas Idham, juga sudah memeriksa 114 toko kimia yang berada di radius 1 kilometer dari lokasi kejadian. Selain itu, penyidik sudah berkoordinasi dengan pihak eksternal. Mulai KPK, Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, hingga para pakar profesional. ”Termasuk berkoordinasi dengan Polisi Federal Australia,” ungkap Idham.  Meski demikian, hingga sekarang sosok pelaku dalam kasus tersebut belum ditemukan. ”Kami janji untuk membuka perkembangan seluas-luasnya ke publik,” tegas mantan Kabareskrim itu.

Rapat dengan Kapolri Idham Azis, DPR Tagih Pengusutan Kasus Novel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kapolri Jenderal Idham Azis

Berita Terkini