<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabareskrim-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan pejabat" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan pejabat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri di Komisi III DPR. Kedatangan mantan kapolda Banten itu diantarkan langsung oleh para senior-seniornya di Polri. Sehingga dia menegaskan Polri antara senior dengan juniornya sangatlah solid.  "Hadir mendampingi kami ini susunannya adalah urutan senior mulai dari 87, 88, 89, 90, kami sendiri 91 beserta leting kami. Dan adik-adik kami. Jadi mohon ini bahwa saat ini Polri solid," ujar Listyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1).  Kepala Bareskrim Polri ini didampingi oleh Jenderal Pol Idham Azis, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Adrianto, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada, Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra dan beberapa orang lainnya.  Sementara terpisah, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan, dirinya sengaja mengantar Listyo Sigit ke Gedung DPR untuk menjalankan fit and proper test sebagai tradirsi baru. Termasuk juga ingin memperlihatkan di internal Polri solid. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/luhut-tragedi-sriwijaya-air-harus-jadi-evaluasi/">Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluas</a>i "Artinya dengan saya mengantar beliau ini merupakan tradisi baru yang harus kita tumbuh kembangkan dan jadi pembelajaran bagi generasi polri berikutnya sehingga dalam internal solid," tutur Idham.  Idham juga menambahkan, dirinya bersama dengan yang jenderal bintang tiga dan dua juga akan mengantar Listyo Sigit saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kapolri.  "Saya juga didampingi sama senior saya, dan junior saya bahwa kita semua mempunyai kewajiban untuk mengantar bapak Komjen Sigit sampai nanti pelantikan beliau oleh bapak presiden sehingga beliau menjadi kapolri yang ke-25," pungkasnya.

Diantarkan Para Senior dan Juniornya, Listyo: Ini Bukti Polri Solid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Komjen-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter" width="100%">
<figcaption>Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis meminta jajarannya tetap solid dan ikut mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon penggantinya.  "Saya berharap kita semua tetap solid, bersatu dan mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden RI selaku pimpinan tertinggi Polri untuk kita laksanakan dan amankan," kata Idham saat meresmikan Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis.  Idham meminta jajarannya meyakini bahwa keputusan Jokowi tentang suksesi kepemimpinan Polri tersebut pasti telah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Keputusan tersebut, kata Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden.  "Saya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk bergandeng tangan memberikan dukungan kepada calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo sehingga proses pelaksanaan rangkaian fit and proper test yang akan dilaksanakan pekan depan sampai dengan pelantikan Bapak Kapolri baru bisa berjalan dengan sukses dan lancar serta tidak menemui hambatan apapun," tutur Idham.  Jenderal bintang empat itu mengutip sebuah pepatah bijak. "Waktu tidak mengikuti jalan yang dibuat oleh manusia, tetapi manusia-lah yang berjalan di jalur yang dibuat oleh waktu," katanya.  Jenderal Idham Azis akan pensiun pada awal Februari 2021 mendatang. Belum lama ini, Presiden Jokowi telah memilih Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri dari lima nama calon yang direkomendasikan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Kata Jenderal Idham Azis Soal Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kapolri-Idam-Aziz-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah menerima vaksinasi Covid-19. Dia disuntik vaksin bersamaan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (12/1) lalu.  Sampai dengan sekarang, Idham mengaku dalam kondisi baik-baik saja. Tidak ada gejala atau efek samping yang dirasakan akibat proses vaksinasi.  “Saya fine fine saja,” ujar Idham kepada wartawan, Jumat (15/1).  Idham memastikan, vaksin Covid-19 yang disuntikan kepadanya aman. Bahkan saat proses penyuntikan tidak ada rasa sakit. Prosesnya berjalan cepat.  “Tahu-tahu sudah selesai,” jelasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/luhut-tragedi-sriwijaya-air-harus-jadi-evaluasi/">Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluasi</a> Untuk diketahui Presiden Jokowi dan Idham Azis disuntik menggunakan vaksin CoronaVac buatan Sinovac Life Science Co.Ltd. yang bekerja sama dengan PT. Bio Farma (Persero). Vaksin tersebut telah melalui sejumlah uji klinis yang melibatkan 1.620 relawan di Bandung.  Vaksin tersebut juga telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.  Vaksin Sinovac membutuhkan dua kali penyuntikan masing-masing sebanyak 0,5 mililiter dengan jarak waktu 14 hari. Untuk itu, para penerima vaksin akan mendapatkan kartu vaksinasi dan diingatkan untuk kembali menerima vaksin untuk kedua kalinya.

Pengalaman Kapolri Disuntik Vaksin Covid-19: Tahu-tahu Sudah Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Kapolri-Jenderal-Polisi-Idham-Azis-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Polri dan Kapolda, di gedung Bareskrim, Mabes Polri Jakarta, Selasa (7/1/2020). Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melantik perwira tinggi kepolisian yaitu Kepala Kepolis" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Polri dan Kapolda, di gedung Bareskrim, Mabes Polri Jakarta, Selasa (7/1/2020). Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melantik perwira tinggi kepolisian yaitu Kepala Kepolis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis angkat suara terkait calon suksesornya yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta kepada jajarannya agar tetap kompak dan mendukung keputusan presiden.  "Saya berharap kita semua tetap solid, bersatu dan mendukung apa yang menjadi kebijakan bapak Presiden RI selaku pimpinan tertinggi Polri untuk kita laksanakan dan amankan," kata Idham dalam keterangan tertulis, Kamis (14/1).  Idham meminta jajarannya meyakini keputusan Presiden tentang penunjukan Listyo sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Selain itu, penunjukan Calon Kapolri baru adalah hak prerogatif Presiden.  "Saya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk bergandeng tangan memberikan support kepada Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, sehingga proses pelaksanaan rangkaian fit and proper test yang akan dilaksanakan pekan depan sampai dengan pelantikan bisa berjalan dengan sukses dan lancar," jelas Idham.  Diketahui, DPR menerima Surat Presiden tentang nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).  “Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/wp-kpk-nilai-kabareskrim-sebagai-pilihan-terbaik-calon-kapolri/">WP KPK Nilai Kabareskrim sebagai Pilihan Terbaik Calon Kapolri</a>  Puan menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI. Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, kata Puan, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan.  Persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. “Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR,” ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=emGOrT1RDc0

Jenderal Idham Azis: Saya Berharap Kita Semua Tetap Solid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ipw-penunjukan-ari-dono-selamatkan-sistem-kaderisasi-di-polri_m_.jpg" alt="Ketua Prsidium IPW, Neta S Pane menilai penunjukan Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri, sebagai tindakan yang tepat." width="100%">
<figcaption>Ketua Prsidium IPW, Neta S Pane menilai penunjukan Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri, sebagai tindakan yang tepat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Jokowi belum juga mengirimkan Surpres (Surat Presiden) ke DPR tentang Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis. Hal itu menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya Indonesia Police Watch (IPW).  Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, sudah banyak pihak, terutama jajaran Polri yang mempertanyakan kenapa Presiden Jokowi belum juga mengirimkan Surpres (Surat Presiden) ke DPR. Sehingga situasi ini memunculkan berbagai spekulasi adanya tarik menarik di elite kekuasaan tentang penunjukan Kapolri baru.  "Kami sendiri mendapat informasi, surpres yang berisikan nama Kapolri baru itu akan dikirimkan Jokowi ke DPR pada Rabu 13 Januari 2021," kata Neta dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (11/1).  Menurut Neta, alasan dipilihnya hari Rabu, karena hal ini berkaitan dengan kebiasaan Jokowi yang kerap menunjuk atau merombak kabinetnya pada Rabu pahing atau legi.  "Dalam penanggalan Jawa, Rabu (13/1) lusa adalah wage," tegasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/luhut-tragedi-sriwijaya-air-harus-jadi-evaluasi/">Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluasi</a> Neta juga mengaku, dirinya mendapat informasi bahwa surpres soal Kapolri baru itu akan dibawa Mensesneg Pratikno. Kemudian diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rabu 13 Januari 2021 pukul 11.00 WIB.  Lantas, siapa yang bakal menjadi Kapolri? Neta menegaskan, soal nama kapolri baru yang tahu persis hanya Jokowi karena soal kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Namun, kata dia, sejak beberapa pekan lalu, ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri.  Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjadi Kapolri pengganti Idham Azis. Kemudian mendorong Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Pramono menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy Pramono.  "Gagasan ini saya dengar makin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR pada Rabu lusa,' imbuhnya.  Apalagi, ungkap dia, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyampaikan usulan lima nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi, yang di antaranya mencalonkan Gatot dan Sigit.  Setelah Kompolnas menyerahkan lima nama calon Kapolri pada Jumat 8 Januari 2021, Presiden Jokowi memilih satu nama yang pada Rabu 13 Januari 2021 akan diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan.  "Sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021," ungkap Neta.  Menurutnya, sejak beberapa hari lalu di lingkungan Istana Kepresidenan memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akademi Kepolisian (Akpol 1988 dan junior Akpol 1991).  Sementara itu dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis. Karena dengan demikian, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi.  Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan nomor register pokok (NRP) 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023.  Kedua, Kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di  2025 atau 2026.  "Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," ujar Neta yang melihat proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya.  Menurut Neta, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan. "Tentu saja Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang," tuturnya.  Karena, Presiden harus memilih figur Kapolri yang tidak hanya loyal, tetapi juga mampu mengonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.  Karena itu, Kapolri yang dipilih harus bersih dari masalah sekaligus figur yang dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan rakyat.  "Sehingga keberadaan Kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," ungkapnya.

IPW Ungkap Bocoran Surpres Jokowi soal Penganti Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201120-WA0009.jpg" alt=". Kapolri Jenderal Pol Idham Azis resmi melantik Irjen Pol Fadil Imran menggantikan Irjen Pol Nana Sudjana. Selain itu, Idham juga melantik Irjen Pkl Ahmad Dofiri sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Rudy Sufahriadi. (Div Humas Polri)" width="100%">
<figcaption>. Kapolri Jenderal Pol Idham Azis resmi melantik Irjen Pol Fadil Imran menggantikan Irjen Pol Nana Sudjana. Selain itu, Idham juga melantik Irjen Pkl Ahmad Dofiri sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Rudy Sufahriadi. (Div Humas Polri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolna) telah meyerahkan lima nama calon Kapolri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Satu dari empat nama tersebut bakal menggantikan Idham Azis yang bakal purna tugas pada Januari akhir 2021 mendatang.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengatakan lima nama yang telah diserahkan ke Presiden Jokowi tersebut semuanya adalah polisi yang memiliki rekam jejak yang baik dan berprestasi.  "Terhadap nama-nama yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dan menurut pengamatan kami seluruhnya calon merupakan kader terbaik di kepolisian karena memiliki rekam jejak yang baik, padat prestasi dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang sudah tidak diragukan lagi," ujar Pangeran kepada wartawan, Sabtu (9/1).  Terkait siapa satu nama yang bakal dipilih oleh Presiden Jokowi, Komisi III DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kepala negara tersebut. Tentunya Jokowi memiliki alasan dan pertimbangan yang matang memilih satu nama tersebut.  "Presiden RI sebagai user yang sudah tentu memiliki pertimbangan yang lebih ketat lagi baik dalam hal kerja sama loyalitas yang mampu mendukung kebijakan pemerintah dan kriteria lainnya yang dinilai penting," katanya.  Saat ini komisi hukum tinggal menunggu Presiden Jokowi menyerahkan satu nama ke DPR sehingga selanjutnya dijadwalkan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatatutan atau fit and proper test.  "Kami berharap siapapun yang terpilih harus mampu melakukan reformasi di tubuh kepolisian dan mampu membawa kepolisian ke arah yang lebih baik dan terpercaya, serta menciptakan situasi kamtibmas yang baik dan menjaga motto kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat," ungkapnya.  Diketahui, Kompolnas telah menyerahkan lima nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi sejak Kamis (7/1/2021). Ketua Kompolnas Mahfud MD memaparkan kelima calon penerus kepemimpinan Jenderal Pol Idham Azis, seluruhnya menyandang bintang tiga.  Kelimanya adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, kemudian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar. Kemudian Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto.  Adapun nantinya Presiden Jokowi akan memilih nama calon tunggal Kapolri untuk diserahkan ke DPR. Setelah itu akan mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di DPR. DPR punya tenggat waktu 20 hari sejak surat presiden diterima untuk memutuskan setuju atau tidak atas pencalonan kandidat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eQbC8aSG32k

DPR: 5 Nama Calon Kapolri Adalah Polisi Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/komnas_ham.jpg" alt="VERSI POLISI: Adegan rekonstruksi penembakan laskar FPI di tol Jakarta-Cikampek. Empat laskar FPI disebut hendak merebut senjata api milik polisi. (ALI KHUMAIN/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>VERSI POLISI: Adegan rekonstruksi penembakan laskar FPI di tol Jakarta-Cikampek. Empat laskar FPI disebut hendak merebut senjata api milik polisi. (ALI KHUMAIN/ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merespons hasil investigasi Komnas HAM atas tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI). Idham meminta jajarannya membentuk tim khusus untuk menindak lanjuti temuan Komnas HAM.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Tim Khusus ini terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri dan Divisi Propam Polri. Mereka ditugaskan menyelidiki temuan Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM terhadap tewasnya 4 dari 6 Laskar FPI.  "Kapolri Jenderal Idham Azis merespon dengan menginstruksikan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM," kata Argo dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/1).  Argo memastikan, tim khusus ini akan bekerja secara transparan dan profesional. Masyarakat bisa turut serta memantau hasil kerja tim ini.  "Tentunya Tim Khusus ini akan bekerja maksimal, profesional dan terbuka dalam mengusut oknum anggota polisi terkait kasus itu," imbuhnya.  Di sisi lain, Argo mengatakan, hasil penyelidikan dan investigasi yang disampaikan Komnas HAM menemukan fakta jika Laskar FPI membawa senjata api yang dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu, benar telah terjadi baku tembak dan benturan fisik karena Laskar FPI melawan petugas.  “Menurut Komnas HAM penembakan yang dilakukan oleh Polri dilakukan oleh petugas lapangan dan tanpa perintah atasan sehingga Komnas HAM merekomendasikan dibawa ke peradilan pidana sesuai UU Nomor 39 tahun 1999 bukan ke Pengadilan HAM menurut UU No 26 tahun 2000,” pungkas Argo.  Sebelumnya, Komnas HAM buka-bukaan mengenai hasil penyelidikannya terkait peristiwa enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di Tol Jakarta-Cikampek. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Rizieq Shihab memang benar sedang dibuntuti oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya.  “Bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS (Muhammad Rizieq Shihab-Red) terhadap oleh Polda Metro Jaya, merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan MRS,” ujar Anam dalam konfrensi persnya secara daring, Jumat (8/1).  Anam mengatakan, empat dari enam laskar FPI yang meninggal dunia merupakan korban pelanggaran HAM. Pasalnya, tidak ditemukan upaya lain dari petugas Kepolisian untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa.  Sementara itu, dua orang yang meninggal bukan merupakan korban pelanggaran HAM. Sebab, saat peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 terjadi, polisi dan laskar FPI saling adu tembak.  “Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu, tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya korban jiwa, mengindikasikan adanya tindakan unlawfull killing terhadap empat org laskar FPI,” ungkapnya.

Ada Pelanggaran HAM Tewasnya Laskar FPI, Kapolri Bentuk Tim Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201120-WA0008.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis kembali menerbitkan Surat Telegram Rahasia (TR) untuk merespons kebijakan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali. Dalam TR sejumlah perintah diberikan oleh Idham Azis kepada seluruh Kapolda.  TR tertuang dalam nomor ST/13/I/OPS.2./2021 tertanggal 7 Januari 2021. Surat ditandatangani oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto.  Dalam telegram ini memuat 5 poin penting. Muali dari pengetatan operasi yustisi dalam rangka penerapan protokol kesehatan selama PPKM dilaksanakan, hingga edukasi masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/01/2021/jawa-bali-psbb-penyekatan-kendaraan-masuk-jakarta-tak-diterapkan/">Jawa-Bali PSBB, Penyekatan Kendaraan Masuk Jakarta Tak Diterapkan</a>  "Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1).  Berikut 5 poin telegram Kapolri untuk para Kapolda:  1. Melakukan komunikasi, koordinasi, dan mendorong pihak Pemda (Kepala Daerah) untuk mengatur secara spesifik PPKM dimaksud sampai dengan penerapan sanksi melalui Perda.  2. Meningkatkan kegiatan Satgas II (Pencegahan) Operasi Aman Nusa II melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, media cetak, dan elektronik.  3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi.  4. Melakukan pengawalan dan pengawasan serta mendorong pihak Pemda untuk mengakselerasi pelaksanaan belanja barang maupun modal, penyaluran seluruh program bantuan sosial pemerintah serta memberikan kemudahan investasi dan kegiatan usaha terutama pada triwulan I tahun 2021 dalam rangka mendukung program pemulihan perekonomian nasional.  5. Mempelajari dan memahami serta mengikuti perkembangan rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya dalam rangka persiapan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TDGOnkLBmCg

5 Poin Telegram Kapolri Soal PSBB Jawa-Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kapolri-Jenderal-Pol-Idham-Aziz-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz berpidato usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari se" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz berpidato usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bursa calon Kapolri baru pengganti Jenderal Pol Idham Azis semakin memanas. Baru-baru ini, daftar nama kandidat sudah dikirim oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat pleno untuk mengajukan nama-nama calon Kapolri baru. Hasilnya beberapa orang sudah diputuskan dalam rapat untuk disetor kepada Presiden Jokowi.  "Rabu ada rapat pleno untuk membahas calon Kapolri, setelah sebelumnya Kompolnas menyerap aspirasi dari masyarakat," kata Benny saat dikonfirmasi, Jumat (8/1).  Keputusan itu diambil Kompolnas usai menyerap aspirasi masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, LSM, media, para purnawirawan Polri, hingga internal Polri.  "Setelah selesai hasilnya kemudian disampaikan oleh Ketua Kompolnas ke Presiden. Calonnya lebih dari satu nama. Untuk nama tidak dipublikasikan karena suratnya bersifat rahasia," jelas Benny.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/01/2021/dpr-minta-jokowi-segera-usulkan-nama-calon-kapolri/">DPR Minta Jokowi Segera Usulkan Nama Calon Kapolri</a>  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sudah menyurati Presiden Joko Widodo untuk menunjuk penggantinya di Korps Bhayangkara. Surat dikirim mengingat masa pensiun Idham tidak lama lagi.  "Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengajukan surat permohonan penunjukan penggantinya kepada Presiden Joko Widodo," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dihubungi, Rabu (6/1).  Argo mengatakan, surat diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Namun, dalam surat tersebut Idham tidak merekomendasikan satu nama pun. Dia hanya menyampaikan akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.  Idham Azis sendiri akan memasuki masa pensiun sebagai anggota Polri pada Februari 2021. Beberapa nama santer disuarakan akan menggantikannya. Di antaranya, Kabarhakam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Diserahkan ke Jokowi, Kandidat Calon Kapolri Baru Lebih dari Satu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201120-WA0008.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan sampai saat ini komisi hukum belum menerima pengusulan calon Kapolri yang telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya pun berharap Jokowi bisa segera mengusulkan nama calon pengganti Kapolri Jenderal Idham Aziz.  "Hingga hari ini sebagai anggota Komisi III saya belum mendapat pemberitahuan tentang pengusulan calon Kapolri dari Presiden," ujar Didik kepada wartawan, Jumat (8/1).  Menurut Didik, pastinya pengusulan tersebut harus segera di usulkan oleh Jokowi mengingat tanggal 25 Januari 2020 Idham akan memasuki usia purna tugas.  "Jadi pengusulan nama tersebut harus segera diusulkan oleh Presiden Jokowi," katanya.  Pengusulan juga harus segera dilakukan karena UU Nomor 2/2020 juga mengamanahkan adanya beberapa proses di DPR RI, mulai dari fit and proper test di Komisi III hingga pengambilan keputusan baik di Komisi III maupun di rapat paripurna terkait sikap DPR RI untuk menyetujui atau menolak usulan Presiden Jokowi.  "Mengingat proses yang harus dilalui dan waktu yang sedemikian sempit, pastinya pengusulan oleh Presiden ke DPR RI sedang dipersiapkan, dengan mempertimbangkan masukan dari Wanjakti Polri dan Kompolnas," ungkapnya.  Didik mengaku sudah mengetahui ada beberapa jenderal polisi bintang tiga dan bintang dua yang berpeluang di bursa calon Kapolri. Soal siapa pengganti Idham Azis, semua tergantung pertimbangan dan pengusulan Jokowi sebelum proses persetujuan atau penolakan di DPR dilakukan.  "Meskipun kunci calon Kapolri ini ada ditangan presiden, namun masyarakat punya hak untuk menilai integritas, kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi, serta rekam jejak calon Kapolri," pungkasnya.

DPR Minta Jokowi Segera Usulkan Nama Calon Kapolri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapolri idham azis

Berita Terkini