<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_c_235443.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selain Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri yang sudah memasuki usia pensiun, masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Korps Bhayangkara juga menjadi sorotan. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyampaikan bahwa Jenderal Sigit memang sudah bertugas cukup lama. Sehingga tidak menutup kemungkinan bila nantinya Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian.&nbsp; Beberapa nama seperti Komjen Rudy Heriyanto, Komjen Albertus Rachmad Wibowo, dan Irjen Rudi Darmoko belakangan kerap muncul di media sosial. Mereka disebut-sebut sebagai kandidat kapolri pengganti Jenderal Sigit bila digantikan oleh Presiden Prabowo. Namun di luar nama-nama itu, Bambang menyatakan masih ada beberapa nama lain yang juga potensial untuk menjadi pengganti mantan kepala Bareskrim Polri itu.&nbsp; &rdquo;3 nama tersebut berpotensi menggantikan Listyo, sama juga dengan nama-nama Komjen Fadil Imran, Komjen Dedy Prasetyo, Komjen Wahyu Widada, Komjen Chrysnanda, Komjen Wahyu Hadiningrat, maupun Komjen Syahardiantono,&rdquo; ungkap Bambang.&nbsp; Yang jelas, Bambang menyampaikan bahwa organisasi profesional seperti Polri selalu butuh penyegaran. Termasuk pergantian pimpinan yang sudah lama menjabat. Menurut dia, jika Presiden Prabowo memang ingin melakukan penyegaran di Korps Bhayangkara, maka pergantian kapolri bisa menjadi salah satu opsi.&nbsp; &rdquo;Sebuah organisasi profesional selalu butuh penyegaran. Masa menjabat Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga sudah lama. Jadi, kalau Presiden Prabowo ingin melakukan penyegaran pada organisasi Polri, mau tak mau harus melakukan pergantian kapolri,&rdquo; kata dia.&nbsp; Namun demikian, Bambang menekankan, siapa pun yang menjadi pengganti Jenderal Sigit harus memiliki rekam jejak yang lengkap. Diantaranya memiliki kapabilitas untuk membangun profesionalisme Polri. Dia pun menyinggung beberapa perwira tinggi Polri yang akan pensiun dan surat telegram yang bakal muncul untuk menunjuk pengganti Komjen Ahmad Dofiri. &nbsp; &rdquo;Kalau melihat mutasi dari TR kemarin terkait beberapa nama bintang 3 yang masuk pensiun maupun TR baru yang akan terbit minggu ini tentang pengganti Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, akan muncul nama-nama baru yang naik bintang 3 yang berpeluang menjadi kuda hitam pengganti Listyo Sigit,&rdquo; bebernya.&nbsp;

Pengamat kepolisian menyebutkan bahwa pergantian Kapolri bisa jadi opsi bagi Presiden Prabowo, dengan beberapa nama kandidat yang muncul.

Nama-Nama Calon Kapolri Terus Bermunculan, Ini Kata Pengamat Kepolisian dari ISESS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-27-at-11.58.58-1.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sederet pekerjaan rumah menanti Jenderal <a href="https://www.jawapos.com/tag/listyo-sigit-prabowo/">Listyo Sigit Prabowo</a> setelah dilantik menjadi kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kemarin (27/1). Di antaranya, menyolidkan internal dan memperkuat sinergi dengan TNI.  Khairul Fahmi, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS), menyatakan bahwa sinergi Polri dengan TNI merupakan salah satu tantangan Kapolri baru.  Persoalan antara TNI dan Polri, lanjut Fahmi, bisa dilihat dari sejarah panjang dua institusi tersebut. Selain itu, ada beragam persoalan yang muncul di level akar rumput. ”Gesekan di akar rumput itu penyakit kambuhan,” kata Fahmi sembari menyebut contoh insiden <a href="https://www.jawapos.com/tag/polsek-ciracas-diserang/">Ciracas</a>.  Sigit, kata Fahmi, harus bisa memastikan seluruh jajarannya dari level atas sampai bawah dapat bekerja sama dengan TNI. Bila perlu, dilahirkan undang-undang yang mengatur keamanan nasional. Dengan begitu, tidak ada lagi wilayah abu-abu di antara TNI dan Polri dalam urusan tersebut.  Pengamat kepolisian <a href="https://www.jawapos.com/tag/bambang-rukminto/">Bambang Rukminto</a> menuturkan, Jenderal Sigit harus membuktikan bisa memberikan perubahan yang diharapkan. Khususnya terkait dengan regenerasi di tubuh kepolisian. ”Selama ini merit system tidak digunakan dengan maksimal,” ujarnya.  Promosi-promosi jabatan yang dilakukan karena kedekatan harus diubah dengan ukuran-ukuran profesional seperti prestasi dan kompetensi.  Sementara itu, anggota Komisi III DPR mengingatkan lagi catatan yang perlu diperhatikan Sigit sebagai Kapolri. Khususnya soal pengaktifan kembali Pam Swakarsa. Sigit harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk historis. ”Kalaupun program ini dilanjutkan, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh kemarin.  Salah satu catatan tersebut adalah jangan sampai Pam Swakarsa menjadi alat kekuasaan yang bisa berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum. Kewenangannya perlu diatur agar tidak kebablasan dan justru berisiko menurunkan nilai demokrasi. Hal itu juga berlaku untuk satuan pengamanan yang sudah terbentuk di masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/01/2021/polri-jamin-pam-swakarsa-tak-akan-sewenang-wenang/">Polri Jamin Pam Swakarsa Tak Akan Sewenang-wenang</a>  Dia berharap satuan tersebut tidak melebihi kewenangan ketika sudah dilegitimasi kepolisian. Karena itu, pembinaan dan pengawasan Polri juga harus diperkuat. Jangan sampai legitimasi justru membuat pengamanan terhadap masyarakat lebih sewenang-wenang dan represif. ”Saya berharap pengalaman masa lalu menjadi pembelajaran bagi pembentukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pam-swakarsa/">Pam Swakarsa</a> kali ini. Mari kita kawal kegiatan ini agar tidak keluar koridornya,” tutur Pangeran.  Ketua Umum PP <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemuda-muhammadiyah/">Pemuda Muhammadiyah</a> Sunanto meminta Sigit berhati-hati dan bisa memberikan penjelasan kepada publik terkait dengan rencana pengaktifkan kembali Pam Swakarsa. Sebab, seluruh masyarakat Indonesia hingga saat ini trauma dengan istilah Pam Swakarsa. ”Yang saat Orde Baru menjadi alat politik rezim dalam membungkam kebebasan sipil,” ungkapnya.  Pemuda Muhammadiyah menyarankan agar Kapolri baru lebih masif melakukan komunikasi ke elemen-elemen masyarakat. Misalnya, pemimpin agama, tokoh bangsa, dan tokoh masyarakat. Tujuannya, kata dia, menyerap segala kegelisahan terkait dengan penegakan hukum dan menjelaskan secara gambang berbagai agenda kerja penegakan hukum.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/09/2020/65-anggota-tni-jadi-tersangka-penyerangan-polsek-ciracas/">65 Anggota TNI Jadi Tersangka Penyerangan Polsek Ciracas</a>  Sementara itu, setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin, Sigit menegaskan keinginan untuk menampilkan wajah Polri yang tegas tetapi humanis. Dia juga ingin menunjukkan upaya Polri memberikan pelayanan publik yang baik, transparan, dan adil. ”Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang jadi harapan masyarakat,” ujar Sigit.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/pam-swakarsa-mau-dihidupkan-muhammadiyah-minta-kapolri-hati-hati/">Pam Swakarsa Mau Dihidupkan, Muhammadiyah Minta Kapolri Hati-hati</a>  Secara terpisah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan selamat kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru. Dia berharap Polri menjadi institusi yang presisi atau prediktif. ’’Dengan begitu, responsibilitas dan transparansi keadilan bisa ditegakkan tanpa meninggalkan citra humanis, mengayomi, dan melayani,’’ tuturnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/yRMBu2h4mdk

Sinergi dengan TNI sampai Tingkat Akar Rumput Jadi PR Kapolri Sigit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/listyo-dilantik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebaga Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. Pelantika dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (27/1).  "Mengangkat Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisia Republik Indonesia. Keputusan Presiden ini berlaku sejak mulai menjabat," ucap Sekretaris Militer Presiden membacakan Keputusan Presiden.  Proses selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan sebagai Kapolri. Pembacaan sumpah dipimpin oleh Jokowi dan diulang oleh Listyo.  "Demi Tuhan yang Maha Esa. Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjungjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjungjung tinggi Tribata. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Jokowi yang diulangi oleh Listyo.  Dalam kesempatan ini, Listyo juga langsung diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Bintang di pundaknya bertambah menjadi 4 atau berpangkat Jenderal. Proses pelantikan ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan doa.

Jokowi Resmi Lantik Listyo Sigit Menjadi Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Komjen-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter" width="100%">
<figcaption>Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Komisi III DPR RI akan melakukan fit and proper test kepada calon Kapolri minggu depan. Sebagai calon tunggal Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo memiliki sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan apabila terpilih nanti.  Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, ada banyak catatan yang harus menjadi perhatian calon Kapolri baru. Salah satunya soal anggapan tebang pilih penegakan hukum dan pemenuhan HAM.  ”Untuk kasus yang teranyar, ada hasil investigasi Komnas HAM yang peristiwanya dinilai sebagai kategori pelanggaran HAM,” jelasnya, merujuk kasus penembakan laskar FPI, kemarin (14/1)  Hal itu akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sigit apabila sudah resmi menjadi Kapolri. Yakni, mengembalikan kepercayaan publik. Sosok yang kini menjabat Kabareskrim itu harus membuktikan bahwa kepolisian dapat menyelesaikan kasus secara transparan, termasuk kepada anggota sendiri.  Komisi III kemarin juga meminta masukan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Masukan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) secara tertutup. PPATK dilibatkan dalam fit and proper test calon Kapolri terkait informasi rekam jejak rekening lulusan Akpol 1991 itu.  Terpisah, anggota Komisi III DPR Moh. Rano Alfath menyatakan, pihaknya siap melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara profesional dan terbuka. ”Kami akan berpegang teguh dengan mekanisme dan sistem yang ada,” terangnya kemarin.  Menurut politikus PKB itu, Sigit merupakan sosok yang tepat memimpin Polri. Dia adalah sosok yang kompeten, inovatif, serta merangkul semua kalangan. Ketika menjabat Kapolda Banten, Sigit bisa berbaur dengan seluruh elemen masyarakat.  Rano mengungkapkan, dirinya sangat familier dengan Komjen Sigit, karena pernah menjadi mitra kerjanya saat menjabat anggota DPRD Provinsi Banten. Meski dulu sempat ditolak kalangan ulama, Sigit justru merangkul dan tidak segan-segan memberikan kontak personalnya. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa tak ada jarak antara tokoh agama, masyarakat, dan penegak hukum.  Selama kepemimpinan Sigit, tidak ada gejolak besar yang terjadi di tengah masyarakat. ”Baik persoalan radikalisme maupun kriminalitas yang lain.”  Sigit dinilai mempunyai banyak prestasi, termasuk penanganan kasus-kasus besar saat menjabat Kabareskrim Polri. Misalnya, penyergapan buronan Djoko Tjandra, pengungkapan pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, pengungkapan penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung, hingga pengungkapan sabu-sabu sampai 1,2 ton dari Iran dan pengungkapan kasus lainnya.  Rano mengatakan, meski pembawaannya kalem, mantan ajudan Jokowi itu adalah sosok tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/13M6ctltVOw

Kasus HAM Tugas Penting Kapolri Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kapolri-Jenderal-Pol-Idham-Aziz-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz berpidato usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari se" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz berpidato usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis akan memasuki masa pensiun dalam 20 hari ke depan. Namun, dalam waktu sedikit lagi ini, Idham dianggap masih belum berhasil menyelesaikan 2 kasus besar. Yakni pembantaian keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah, dan tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI).  ’’Sepertinya Kapolri baru akan mewarisi dua utang besar yang ditinggalkan Kapolri Idham Azis, yang tentunya tidak akan mudah untuk diselesaikan Kapolri baru,’’ kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1).  Neta mengatakan, kasus pembantaian keluarga di Sigi menjadi rapor merah bagi Idham Azis. Sebagai perwira yang lama berkarir di bidang penanggulangan terorisme, seharusnya Idham bisa unjuk gigi menangkap para pelaku yang diduga berasal dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.  ’’Sudah 35 hari pelakunya belum juga tertangkap oleh jajaran kepolisian. IPW berharap menjelang detik-detik pensiunnya Idham Azis sebagai Kapolri, kelompok Ali Kolara ini bisa ditangkap,’’ imbuhnya.  Dengan adanya penangkapan kepada Ali Kalora Cs maka bisa dianggap melunasi utang pekerjaan sebelum pensiun. Dengan begitu, Kapolri baru tidak perlu terbebani oleh tugas pendahulunya yang belum tuntas.  Sementara itu, kasus terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI juga masih penuh kontroversi dan perdebatan di masyarakat. Selain itu, Komnas HAM pun masih terus mengumpulkan bukti bukti adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini.  ’’Kedua kasus ini menjadi warisan Idham Azis untuk Kapolri baru yang bukan mustahil bisa menjadi masalah baru yang rumit, yang membuat kepercayaan publik terhadap Polri makin negatif,’’ ungkap Neta.  Berkaca dari dua hal tersebut, IPW meminta kepada Kapolri baru untuk segera melakukan konsolidasi di internal Polri agar jajaran kepolisian bisa lebih fokus lagi untuk menuntaskan kasus tersebut. Kapolri baru juga perlu melakukan berbagai pendekatan kepada tokoh,tokoh masyarakat untuk membantu kerja Polri. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NQDdoUD1oMg

Kapolri Baru Akan Warisi Kasus Rumit, Tewasnya Anggota Laskar FPI

Kapolri Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kapolri Baru

Berita Terkini

Nama-Nama Calon Kapolri Terus Bermunculan, Ini Kata Pengamat Kepolisian dari ISESS

Sinergi dengan TNI sampai Tingkat Akar Rumput Jadi PR Kapolri Sigit

Jokowi Resmi Lantik Listyo Sigit Menjadi Kapolri

Kasus HAM Tugas Penting Kapolri Baru

Kapolri Baru Akan Warisi Kasus Rumit, Tewasnya Anggota Laskar FPI

Download Aplikasi JawaPos.com