<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/e8qjJfuwcd4HYW5L2a6au1ESVu6eg9NNjKvbxROj-1-3209379527.jpg" alt="Unit PPA Polrestabes Surabaya mengamankan AAS, terduga pelaku kasus KDRT Pegawai bank swasta yang viral di media sosial. (Instagram @humaspolrestabessby)" width="100%">
<figcaption>Unit PPA Polrestabes Surabaya mengamankan AAS, terduga pelaku kasus KDRT Pegawai bank swasta yang viral di media sosial. (Instagram @humaspolrestabessby)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polrestabes Surabaya telah mengamankan seorang pegawai bank swasta ternama berinisial AAS, 40 tahun, yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, IGF, 32 tahun. Aksi KDRT yang dilakukan AAS terekam kamera CCTV. Videonya pun viral di media sosial. Yang mengejutkan, pelaku melakukan aksi kekerasan itu sejak 2023. Termasuk saat sang istri sedang hamil besar tujuh bulan. "Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengamankan AAS terkait dengan kasus KDRT yang cukup viral di media sosial ini," tertulis dalam unggahan Instagram @humaspolrestabessby, dikutip Jumat (22/8). Dalam rekaman berdurasi satu menit, terlihat anggota Unit PPA Polrestabes Surabaya membawa AAS yang memakai kaos hitam lengan pendek, menuju ruang pemeriksaan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. AAS juga diinterogasi langsung oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. "Video itu dari mana? CCTV ya?" tanya Kombes Pol Lutfhie dalam unggahan video yang sama. Pelaku pun membenarkan bahwa video yang beredar luas di dunia maya adalah rekaman CCTV di rumahnya. AAS berdalih memasang CCTV untuk mengawasi aktivitas anaknya yang masih bayi. "Dari CCTV Pak. Kan CCTV di rumah buat ini apa baby gitu, biar kalau misalkan ditinggal (bisa diawasi karena) takut gelundung atau menangis gitu sih pak," sahut AAS di hadapan Luthfie. Mendengar jawaban tersebut, Kapolrestabes Surabaya menyayangkan sikap tidak pantas AAS terhadap perempuan yang merupakan istrinya. Terlebih dilakukan di depan kedua anaknya yang masih di bawah usia lima tahun. "Yang lebih parah lagi, (KDRT) di depan anak-anakmu itu yang paling saya nggak bisa terima. Kamu mikirin nggak psikologisnya anakmu kaya apa (nanti) jadinya," seru Luthfie dengan nada kesal. Terpisah, kuasa hukum korban, Andrian Dimas Prakoso mengapresiasi gerak cepat Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam mengamankan AAS sebagai terduga pelaku kasus KDRT terhadap istrinya, IGF. "Kami dari kuasa hukum ibu IGF sangat mengapresiasi langkah cepat dari Polrestabes Surabaya. Khususnya Pak Kapolrestabes yang kita lihat sudah menginterogasi langsung terduga pelaku," ucap Andrian. Sebelumnya, viral di media sosial aksi KDRT yang dilakukan AAS, pegawai bank swasta di Surabaya terhadap istrinya. Ironisnya, perlakuan keji itu dilakukan berulang kali oleh AAS selama 2023-2025. Bahkan saat sang istri sedang hamil besar. Dari bukti rekaman CCTV, AAS tega menampar, mencekik, hingga membanting korban. Perbuatan keji itu disaksikan oleh anak pertamanya yang masih di bawah umur. Usai mengalami kekerasan berat, IGF didampingi kuasa hukum melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya. Ia kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Mojokerto.&nbsp;

Seorang pegawai bank di Surabaya, diduga melakukan KDRT terhadap istrinya yang sedang hamil, aksi tersebut terekam CCTV dan viral di medsos.

Pegawai Bank Swasta Surabaya yang Viral usai KDRT Istrinya Diringkus Unit PPA Polrestabes Surabaya, Bikin Kapolrestabes Luthfie Kesal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/QqEQ69Huot4gpRHbBTwxYIOquV48F9pQ2Mkr93fF-32613628.jpeg" alt="Tiga kepala desa saat diamankan Polresta Sidoarjo, Senin (23/6). (Diky Sansiri/Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Tiga kepala desa saat diamankan Polresta Sidoarjo, Senin (23/6). (Diky Sansiri/Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing akhirnya angkat bicara soal keterlambatan pengumuman resmi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap tiga kepala desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Ia menegaskan, keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh intervensi pihak manapun, melainkan karena proses pengembangan penyidikan yang masih berlangsung hingga saat ini. Penangkapan terhadap tiga kades itu sebenarnya telah dilakukan pada Selasa (27/5). Namun, keterangan resmi kepada publik baru disampaikan hampir sebulan kemudian. Hal ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. &ldquo;Tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Keterlambatan ini murni karena kami masih mendalami lebih jauh kasusnya, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain,&rdquo; ujar Christian dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo, Rabu (25/6). Salah satu nama yang kini menjadi perhatian dalam pengembangan penyidikan adalah seorang perempuan berinisial SSP. Ia disebut menerima aliran dana sebesar Rp 50 juta dari Sohibul Yanto (SY), mantan Kepala Desa Banjarsari, Buduran, yang berperan sebagai koordinator dalam praktik jual beli jabatan perangkat desa ini. &ldquo;SY mentransfer dana kepada seseorang berinisial SSP. Terkait perannya, masih kami dalami lebih lanjut,&rdquo; tambah Christian. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka, yakni Sohibul Yanto (SY), mantan Kades Banjarsari; M Adin Santoso (MAS), Kades Sudimoro; dan Santoso (S), Kades Medalem&mdash;keduanya dari Kecamatan Tulangan. Ketiganya diduga meminta sejumlah uang dari para peserta seleksi perangkat desa dengan janji kelulusan. Nilai yang diminta bervariasi antara Rp 120 juta hingga Rp 170 juta per orang. Dari jumlah itu, SY disebut meminta Rp 100 juta per peserta, lalu membaginya kepada pihak lain. &ldquo;Rp 10 juta dibagi ke masing-masing kades, Rp 50 juta dikirim ke SSP, dan sisanya Rp 40 juta dipakai SY sendiri,&rdquo; bebernya. Barang bukti yang telah diamankan sejauh ini meliputi uang tunai senilai lebih dari Rp 1,1 miliar, satu unit mobil Toyota Avanza, sepeda motor, tiga kartu ATM, dua buku tabungan, tiga unit ponsel, serta enam bukti transfer bank. Dari pemeriksaan awal, SY diduga mengantongi sekitar Rp 720 juta, sedangkan MAS dan S masing-masing menerima sekitar Rp 150 juta. Namun, polisi menduga masih ada dana ratusan juta lainnya yang belum diketahui ke mana mengalir. &ldquo;Kasus ini masih kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru dalam waktu dekat,&rdquo; tandas Christian. (*)

Kapolresta Sidoarjo menjelaskan keterlambatan pengumuman OTT tiga kades, kasus jual beli jabatan masih dikembangkan.

Kapolresta Sidoarjo Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Kasus OTT Jual Beli Jabatan Tiga Kades, Kasus Masih Dikembangkan

Kapolrestabes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kapolrestabes

Berita Terkini

Pegawai Bank Swasta Surabaya yang Viral usai KDRT Istrinya Diringkus Unit PPA Polrestabes Surabaya, Bikin Kapolrestabes Luthfie Kesal

Kapolresta Sidoarjo Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Kasus OTT Jual Beli Jabatan Tiga Kades, Kasus Masih Dikembangkan

Download Aplikasi JawaPos.com