<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/IMG-20250313-WA0069-3373740341.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Gilang Dhielafararez mengecam tindakan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Gilang menyebut, Fajar telah melakukan kejahatan luar biasa yang mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apa yang dilakukan mantan Kapolres Ngada tersebut adalah kejahatan luar biasa, karena tak hanya melakukan kekerasan seksual, tapi juga mengeksploitasi anak,&rdquo; kata Gilang kepada wartawan, Senin (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Gilang meminta Polri bekerja secara transparan dalam mengusut kasus ini, apalagi perbuatan Fajar dianggap telah mencederai keadilan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perbuatan pelaku sangat melukai nilai-nilai kemanusiaan, terlebih yang bersangkutan merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyat,&rdquo; tutur Gilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami meminta Polri memberikan sanksi maksimal, termasuk pemecatan dari institusi dan proses hukum pidana secara maksimal. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gilang menilai, terdapat berbagai undang-undang yang dilanggar dan relevan yang bisa menjerat AKBP Fajar dengan hukum maksimal. Bukan hanya sekadar UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) saja, tapi juga UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta regulasi terkait penyalahgunaan narkoba, pornografi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kejahatan Fajar sebagai bentuk baru dari human trafficking atau perdagangan manusia. Karena itu, Gilang meminta penegakan hukum yang kredibel dengan memastikan bahwa pelaku dihukum berat mengingat statusnya sebagai pejabat publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di UU TPKS jelas diatur adanya tambahan sepertiga dari ancaman hukuman bagi pelaku yang merupakan pejabat publik, apalagi yang bersangkutan adalah aparat penegak hukum,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Gilang, keluarga korban dan publik menaruh harapan besar terhadap institusi Polri untuk bisa tegas memberikan keadilan dalam kasus ini. Berdasarkan informasi dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Timur (NTT), keluarga korban menuntut hukuman yang seberat-beratnya untuk pelaku, baik hukuman seumur hidup atau hukuman mati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masyarakat juga merasa sangat marah atas peristiwa ini karena apa yang dilakukan tersangka memang sangat keterlaluan. Di tengah menurunnya citra Polri, institusi ini harus bisa membuktikan keberpihakannya kepada keadilan,&rdquo; papar Gilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gilang menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi oknum aparat yang menyalahgunakan wewenangnya hingga melukai dan merugikan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Polri harus memastikan jangan sampai ada lagi aparat yang melukai rakyat, khususnya masyarakat dari kalangan rentan seperti anak-anak,&rdquo; urainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">kapolr<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015762791/bermula-dari-penyalahgunaan-narkoba-polri-proses-hukum-mantan-kapolres-ngada-sampai-kasus-asusila">Bermula dari Penyalahgunaan Narkoba, Polri Proses Hukum Mantan Kapolres Ngada Sampai Kasus Asusila</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Seperti diketahui, AKBP Fajar Widyadharma Lukman ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Mabes Polri menyebut ada empat orang korban Fajar. Tiga di antaranya masih di bawah umur, sementara satu orang lagi sudah dewasa. Fajar dianggap melakukan tindakan pelanggaran berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya melakukan pencabulan, Fajar juga merekam aksi bejatnya lalu menjual video tersebut ke situs porno luar negeri. Fajar pun terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Gilang Dhielafararez mengecam tindakan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman

Eks Kapolres Ngada Lakukan Kejahatan Luar Biasa, Komisi III Imbau Jangan Lagi Ada Aparat Lukai Rakyat!

<div id="m#msg-a:r5078664119036414275" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/IMG-20250313-WA0069-3373740341.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-a:r5078664119036414275-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai perlu mengambil langkah tegas dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Sebab, korbannya adalah anak di bawah umur, dan diduga terjadi penjualan konten asusila.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengutuk keras perbuatan Kapolres Ngada, NTT, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang telah mencabuli anak di bawah umur, yaitu umur 6, 13, dan 16 tahun," kata Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ipong Hembing Putra kepada wartawan, Minggu (16/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ipong menilai, Kapolri perlu membuat program evaluasi pendidikan serta pembinaan mental dan psikologi terhadap anggota Polri. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran etik berat maupun pidana oleh anggota polisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melakukan evaluasi pendidikan, pembinaan mental, dan psikologi terhadap anggota Polri secara reguler setiap enam bulan atau setahun sekali," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015764984/eks-kapolres-ngada-pelaku-pelecehan-anak-diminta-dihukum-berat-puan-hak-hak-korban-juga-harus-jadi-fokus">Eks Kapolres Ngada Pelaku Pelecehan Anak Diminta Dihukum Berat, Puan: Hak-hak Korban juga Harus jadi Fokus</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ipong menyampaikan, tindakan eks Kapolres Ngada telah mencoreng instansi. Oleh karena itu, tidak boleh terulang pada masa mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biar ke depannya tidak ada lagi anggota Polri melakukan hal-hal seperti ini atau perbuatan tercela lainnya yang merusak citra polri di mata masyarakat," pungkas Ipong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut memindahkan&nbsp;Kapolres Ngada&nbsp;AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja dari jabatannya. Dalam Surat Telegram bernomor ST/489/III/KEP./2025. Dari Polres Ngada yang berada di bawah jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar dipindahkan ke Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Surat Telegram bernomor ST/489/III/KEP./2025, Mabes Polri memutasikan 442 personel. AKBP Fajar termasuk salah satu perwira menengah (pamen) Polri yang masuk dalam Surat Telegram tersebut. &rdquo;Dimutasikan sebagai pamen Yanma Polri,&rdquo; bunyi Surat Telegram itu. Kasus yang menyeret Fajar kini tengah menjadi sorotan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perwira menengah Polri dengan dua kembang di pundak itu diduga melakukan tindak&nbsp;kekerasan seksual&nbsp;saat bertugas sebagai Kapolres Ngada. Di antara para korban, ada yang masih berusia di bawah umur. Lebih dari itu, dia juga diduga mengunggah video tindak kekerasan seksual tersebut ke situs porno yang berbasis di Australia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai perlu mengambil langkah tegas dalam penanganan kasus eks Kapolres Ngada.

Berkaca Dari Kasus Eks Kapolres Ngada, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Diminta Buat Pembinaan Mental Bagi Anggota Polri

<div> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/Ngada1-4276342394.jpeg" alt="Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana asusila terhadap anak. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana asusila terhadap anak. (Polri)</figcaption>
</figure> </strong> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja melakukan berbagai pelanggaran hingga diproses etik dan pidana secara simultan. Divisi Propam Polri mengungkap penanganan kasus perwira menengah Polri itu dimulai dari dugaan penyalahgunaan narkoba hingga sampai pada kasus tindak pidana kekerasan seksual atau asusila terhadap anak di bawah umur.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan bahwa pihaknya menangani kasus tersebut berlandas informasi dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Informasi itu mereka tindak lanjuti dengan melakukan rangkaian penyelidikan yang berlandas pada aturan dan ketentuan yang&nbsp; berlaku.&nbsp; Tidak dilakukan serta-merta tanpa dasar-dasar hukum. Sehingga prosesnya butuh waktu sampai lebih kurang tiga pekan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Setelah mendengar informasi (dari Divhubinter Polri) itu, Propam juga bergerak atas perintah bapak kadiv Propam, bergerak, dan kami laksanakan upaya penyelidikan. Kami juga melakukan tes urin terhadap yang bersangkutan, dan hasilnya adalah positif mengandung amfetamin dan metamfetamin, sehingga dari perkara itulah kami memulai,&rdquo; terang dia.&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="ltr">Tidak hanya terbukti sebagai pengguna narkoba melalui tes urine tersebut, pihaknya juga melakukan tes darah dan rambut. Hasilnya sama, AKBP Fajar terdeteksi sebagai pengguna narkoba. Sejak itu, Divisi Propam Polri melakukan penempatan khusus (patsus) kepada Fajar. Kemudian mereka memulai rangkaian penyelidikan yang sampai pada kesimpulan bahwa yang bersangkutan diduga melanggar etik berat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sejak 24 Februari sampai 13 Maret, Agus menyampaikan bahwa instansinya sudah bekerja lebih kurang tiga pekan. Selama periode tersebut, mereka mengambil sejumlah langkah dan menemukan beberapa fakta. Baik atas keterangan AKBP Fajar sebagai terduga pelanggar maupun keterangan saksi dan korban yang sudah diperiksa.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Sampai kami melaksanakan gelar perkara, Divisi Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori (pelanggaran) berat. Sehingga pasal yang (dikenakan) adalah pasal berlapis dengan kategori berat dan kita juncto-kan dengan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dari temuan Divisi Propam Polri, didapati bahwa AKBP Fajar telah melakukan tindak kekerasan seksual atau pelecehan atau asusila terhadap anak di bawah umur. Tidak hanya itu, yang bersangkutan merekam, menyimpan, dan menyebarluaskan video tindak asusila tersebut hingga terdeteksi oleh aparat kepolisian di Australia. Tindakan tersebut yang membuat Divisi Propam Polri menerapkan pasal berlapis.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015762024/propam-polri-beber-kelakuan-ngadi-ngadi-mantan-kapolres-ngada-tegaskan-tak-pandang-bulu-dalam-proses-etik">Propam Polri Beber Kelakuan Ngadi-Ngadi Mantan Kapolres Ngada, Tegaskan Tak Pandang Bulu dalam Proses Etik</a></strong> <p dir="ltr">Sebelumnya Polri telah memindahkan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dari jabatannya. Dalam Surat Telegram bernomor ST/489/III/KEP./2025. Dari Polres Ngada yang berada di bawah jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar dipindahkan ke Jakarta.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam Surat Telegram bernomor ST/489/III/KEP./2025, Mabes Polri memutasikan 442 personel. AKBP Fajar termasuk salah satu perwira menengah (pamen) Polri yang masuk dalam Surat Telegram tersebut. &rdquo;Dimutasikan sebagai pamen Yanma Polri,&rdquo; bunyi Surat Telegram itu. Mutasi itu dilakukan agar proses etik dan proses pidana berjalan dengan baik.&nbsp;</p> </div> <div>&nbsp;</div>

Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja melakukan berbagai pelanggaran hingga diproses etik dan pidana

Bermula dari Penyalahgunaan Narkoba, Polri Proses Hukum Mantan Kapolres Ngada Sampai Kasus Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/IMG-20250313-WA0069-3373740341.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan kepada tiga orang anak di bawah umur. Salah satu korban bahkan masih berusia enam tahun. Atas perbuatannya, Divisi Propam Polri menyatakan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran berat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam keterangan yang disampaikan kepada publik pada Kamis (13/3), Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Divisi Propam Polri menerapkan beberapa pasal sekaligus. Baik yang berdasar aturan pemerintah maupun peraturan kepolisian. Ancaman hukumannya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 8 huruf C angka 2, Pasal 8 huruf C angka 3, Pasal 13 huruf D, Pasal 13 huruf E, Pasal 13 huruf F, Pasal 13 huruf G angka 5, Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri,&rdquo; beber dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Berdasar pada hasil gelar perkara, lanjut Trunoyudo, AKBP Fajar diduga telah melanggar kode etik. Sebab, dia positif menggunakan narkoba dan temuan Divisi Propam Polri menunjukkan bahwa perwira menengah Polri itu telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Kemudian mereka, menyimpan, dan menyebarluaskan video tindak pelecehan tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Jenderal bintang satu Polri itu menyebutkan, seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP Fajar merupakan perbuatan terlarang bagi personel Polri. Karena itu, dalam proses etik yang bersangkutan bakal dibawa ke meja sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung Senin pekan depan (17/3).&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015762042/tegas-william-saliba-putuskan-berkomitmen-dengan-arsenal-abaikan-minat-real-madrid">Tegas! William Saliba Putuskan Berkomitmen dengan Arsenal, Abaikan Minat Real Madrid</a></strong></p> <p dir="ltr">Sebagaimana telah disampaikan oleh Mabes Polri, proses etik terhadap AKPB Fajar dilaksanakan secara simultan dengan penyidikan yang berjalan di Bareskrim Polri. Sehingga nantinya, perwira menengah Polri tersebut akan mendapat hukuman ganda. Yakni sanksi sesuai putusan majelis KKEP dan sanksi pidana sesuai dengan proses hukum yang berjalan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Statusnya (AKBP) Fajar sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim,&rdquo; ungkap Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto.&nbsp;</p>

Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja melakukan tindak pidana kekerasan seksual ke 3 anak di bawah umur.

Lecehkan Anak di Bawah Umur, Mantan Kapolres Ngada Langgar Kode Etik Berat

<div> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/IMG-20250313-WA0069-3373740341.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> </strong> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Tidak hanya menetapkan AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebagai tersangka, Mabes Polri juga membeber kelakuan ngadi-ngadi mantan Kapolres Ngada tersebut. Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan, bahwa pihaknya sudah memproses AKBP Fajar sejak 24 Februari lalu.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut jenderal bintang satu Polri itu, pihaknya mendapat laporan dan informasi awal dari Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri. Mereka meneruskan laporan dari Australia Federal Police (AFP) menyangkut dugaan tindak asusila di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah cepat dilakukan bukan hanya karena korban anak di bawah umur, melainkan terduga pelaku adalah polisi.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Dan awalnya memang kami tes urine hasilnya positif (menggunakan narkoba) dan inilah dasar mem-patsus-kan anggota Polri tersebut,&rdquo; kata Brigjen Agus.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sejak 24 Februari sampai 13 Maret, Agus menyampaikan bahwa instansinya sudah bekerja lebih kurang tiga pekan. Selama periode tersebut, mereka mengambil sejumlah langkah dan menemukan beberapa fakta. Baik atas keterangan AKBP Fajar sebagai terduga pelanggar maupun keterangan saksi dan korban yang sudah diperiksa.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Sampai kami melaksanakan gelar perkara, Divisi Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori (pelanggaran) berat. Sehingga pasal yang (dikenakan) adalah pasal berlapis dengan kategori berat dan kita juncto-kan dengan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dari temuan Divisi Propam Polri, didapati bahwa AKBP Fajar telah melakukan tindak kekerasan seksual atau pelecehan atau asusila terhadap anak di bawah umur. Tidak hanya itu, yang bersangkutan merekam, menyimpan, dan menyebarluaskan video tindak asusila tersebut hingga terdeteksi oleh aparat kepolisian di Australia. Tindakan tersebut yang membuat Divisi Propam Polri menerapkan pasal berlapis.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Karena, ini menyangkut anak (di bawah umur), sehingga kami harus betul-betul mendasari ketentuan yang berlaku, jangan menambah permasalahan baru,&rdquo; kata Agus.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015761992/terungkap-mantan-kapolres-ngada-rekam-simpan-dan-sebarkan-video-pelecehan-anak-di-bawah-umur">Terungkap, Mantan Kapolres Ngada Rekam, Simpan, dan Sebarkan Video Pelecehan Anak di Bawah Umur</a></strong></p> <p dir="ltr">Meski AKBP Fajar merupakan perwira menengah yang saat dugaan pelanggaran terjadi memegang tongkat komando di Polres Ngada, Agus menegaskan bahwa Divisi Propam Polri tidak pandang bulu. Yang bersangkutan tetap diproses hukum sesuai dengan aturan dan ketentuan. Hukuman kepada Fajar juga dipastikan bakal sangat berat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> </div> <div>&nbsp;</div>

Tidak hanya menetapkan AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebagai tersangka, Mabes Polri juga membeber kelakuan ngadi-ngadi mantan Kap

Propam Polri Beber Kelakuan Ngadi-Ngadi Mantan Kapolres Ngada, Tegaskan Tak Pandang Bulu dalam Proses Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/Ngada1-4276342394.jpeg" alt="Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana asusila terhadap anak. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana asusila terhadap anak. (Polri)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Usai mengumumkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau asusila terhadap anak di bawah umur, Mabes Polri menyampaikan bahwa mereka juga sudah menjadwalkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap yang bersangkutan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan bahwa instansinya sudah menjadwalkan sidang etik dengan terduga pelanggar AKBP Fajar pada Senin pekan depan (17/3).</p> <p dir="ltr">Sidang etik itu dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme untuk memberikan sanksi kepada perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Divisi Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025,&rdquo; terang dia pada Kamis (13/3).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sebagaimana telah disampaikan oleh Mabes Polri, proses etik terhadap AKPB Fajar dilaksanakan secara simultan dengan penyidikan yang berjalan di Bareskrim Polri. Sehingga nantinya, perwira menengah Polri tersebut akan mendapat hukuman ganda. Yakni sanksi sesuai putusan majelis KKEP dan sanksi pidana sesuai dengan proses hukum yang berjalan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Statusnya (AKBP) Fajar sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam kesempatan tersebut, Polri menunjukkan AKBP Fajar mengenakan pakaian tahanan Bareskrim Polri. Meski menggunakan penutup wajah atau masker, tampak AKBP Fajar sudah digunduli oleh penyidik. Melalui unggahan pada akun media sosial resmi mereka, Divisi Propam Polri juga menyampaikan bahwa proses hukum terhadap yang bersangkutan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku di Polri.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Saat ini yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjadi tahanan Bareskrim Polri. Serta setelah pemeriksaan selesai, sidang KKEP akan digelar pada Senin, 17 Maret 2025, dimana putusan akan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku,&rdquo; tulis akun tersebut.&nbsp;</p>

Divisi Propam Polri sudah menjadwalkan sidang etik dengan terduga pelanggar AKBP Fajar pada Senin pekan depan (17/3).

Propam Polri Jadwalkan Sidang Etik Mantan Kapolres Ngada Mulai Senin Pekan Depan