<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Masjid-Dibakar-ODGJ.jpg-copy.tiff" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro menyatakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pelaku pembakaran masjid di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah diserahkan dan mendapatkan penanganan di rumah sakit jiwa (RSJ) di Bandung.  "Selanjutnya ODGJ itu akan menjalani pemeriksaan terkait status hukumnya. Yang bersangkutan sudah dibawa ke rumah sakit jiwa di Bandung," kata Rio melalui telepon seluler, di Garut, Rabu, (25/1).  Rio menuturkan kepolisian sudah melakukan langkah cepat dengan mengamankan pelaku pembakaran masjid di Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Minggu (22/1) malam.  Pelaku inisial E (29) itu, kata dia, dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan medis, karena berdasarkan keterangan keluarga maupun masyarakat bahwa yang bersangkutan menderita gangguan jiwa.  "Yang bersangkutan memang menderita gangguan jiwa, hasil dari keterangan riwayat dan saksi-saksi," katanya lagi.  Meski kondisinya sudah diketahui ODGJ, kata dia, pihak kepolisian tetap melakukan proses pemeriksaan dengan melibatkan dokter kejiwaan untuk tahap penyidikan.  Jika hasil keterangan dokter kejiwaan yang bersangkutan menderita gangguan jiwa, kata Kapolres, maka pihaknya akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).  "Nanti kalau keterangan dari ahli kejiwaan yang bersangkutan gangguan jiwa, maka kita SP3-kan," kata Kapolres pula.  Ia menyampaikan kepolisian bersama unsur musyawarah pimpinan daerah dan masyarakat setempat melakukan pembersihan material bangunan masjid yang terbakar.  Selanjutnya, kata Kapolres, masjid yang terbakar itu akan diperbaiki secepatnya agar masyarakat dapat menggunakan kembali tempat ibadah tersebut.  "Jumat kami akan mulai bangun, material sudah dikirimkan, sudah dibersihkan juga," kata Kapolres.  Hasil pemeriksaan sementara terkait alasan pelaku membakar masjid, karena kedinginan kemudian membakar sesuatu seperti kertas yang ada di dalam masjid. Akibat perbuatannya itu menyebabkan bangunan sampai pada bagian atap masjid itu terbakar.

ODGJ Pembakar Masjid Sudah Dibawa ke RSJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-cerai-dengan-istrinya-ahmad-ditemukan-gantung-diri_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Gantung Diri" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Gantung Diri</figcaption>
</figure><h3>Ketua RT Sempat Lerai Pertengkaran Korban dengan Suami</h3> JawaPos.com - Ada campuran jus buah naga dengan sabun pencuci piring serta peralatan gantung diri. Dua temuan di tempat kejadian perkara (TKP) itu yang membuat polisi menduga tragedi di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan ibu dan dua anak adalah peristiwa bunuh diri.  ”Kami akan terus melakukan pendalaman dari pihak keluarga, aparat pemerintah setempat, dan para saksi di lokasi kejadian,” kata Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono sebagaimana yang dilansir Radar Garut.  Rentina Dora, 29, seorang ibu rumah tangga, ditemukan meninggal bersama dua anaknya yang berusia 6 tahun dan 11 bulan pada Sabtu (16/4) di rumah mereka di Perumahan Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dua bocah malang itu bernama Rusty Indah Jesica Manalu dan Rivaldo Saut Rogabe Manalu. Winner Manalu, suami Rentina sekaligus ayah dua anak tersebut, yang kali pertama menemukan mereka sekitar pukul 07.00.  ”Jam kematian ketiga diperkirakan Jumat (15/4) sekitar pukul 20.00. Saat itu suaminya tidak berada di lokasi karena sedang ada di Bandung. Kami masih melakukan pemeriksaan dan analisis bagaimana komunikasinya,” ujarnya.  Polisi menduga, campuran jus naga dan sabun pencuci piring itu diminumkan Rentina kepada dua anaknya hingga meninggal sebelum perempuan 29 tahun tersebut mengakhiri hidup.  Sementara itu, Yono, ketua RW setempat, menjelaskan bahwa tiga orang yang meninggal itu adalah pengontrak asal Medan, Sumatera Utara. ”Terakhir saya melihatnya Jumat kemarin,” katanya.  Rudi Bahrudin, ketua RT di Perumahan Cibunar, mengungkapkan, setiap hari, di kontrakannya Rentina diketahui membuka usaha warung. Namun, pada Jumat (15/4) warung tersebut tutup lebih awal, yaitu sekitar pukul 10.00. Itulah kali terakhir Rudi melihat Rentina.  ”Cukup aneh warung itu tutup masih siang karena biasanya tutupnya pukul 11 malam. Setelah warungnya tutup, tidak ada lagi warga yang melihat Rentina dan dua anaknya,” ujarnya.  Selain itu, Rudi sempat melihat Rentina cekcok dengan suaminya. Tidak hanya melihat, dia bahkan sempat melerai langsung. ”Masalahnya, suaminya diketahui berkomunikasi dengan perempuan lain sehingga cemburu. Saat saya datangi langsung, saya berikan nasihat lah kepada keduanya,” katanya.  Polisi masih menunggu hasil otopsi dari ketiga jasad. ”Motif pembunuhan (kedua anak, Red) itu sudah jelas. Ada perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Karena kesal, akhirnya ibu kandung membunuh kedua anaknya sebelum bunuh diri dengan gantung diri,” papar Wirdhanto.

Diduga Cemburu, Bunuh Anak, lalu Gantung Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pasien-sembuh-covid-19-jember-1.jpg" alt="Perawat mengantar kakek SB yang pulang dari RSD Soebandi Jember setelah dinyatakan sembuh dari Covid-19 di Jember. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Perawat mengantar kakek SB yang pulang dari RSD Soebandi Jember setelah dinyatakan sembuh dari Covid-19 di Jember. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Resor Garut menangkap seorang pemuda yang memukul perawat Puskesmas Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, saat sedang menangani pasien Covid-19.  "Pelaku dikenakan Pasal 351 dengan ancaman maksimal dua tahun delapan bulan (penjara), kita terus proses kasus ini," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Dede Sopandi saat jumpa pers di Garut, Jumat (25/6), seperti dikutip dari Antara.  Ia menuturkan kasus penganiayaan terhadap perawat oleh salah seorang keluarga pasien terpapar Covid-19 inisial MR (24) itu terjadi di Puskesmas Pameungpeuk, Rabu (23/6) malam.  Pelaku, kata dia, menganiaya tenaga kesehatan di puskesmas tersebut karena kesal melihat lambatnya penanganan yang dilakukan korban terhadap ayahnya. "Adanya keterlambatan itu pelaku secara spontan melakukan pemukulan kepada korban," katanya.  Ia menyampaikan pelaku usai melakukan aksinya langsung melarikan diri dan petugas dari Polsek Pameungpeuk dan Polres Garut langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa korban dan saksi.  Setelah mengidentifikasi pelaku, kata Dede, sejumlah anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sedang bersembunyi di rumah salah satu keluarganya, Kamis (24/6) malam, selanjutnya dibawa ke Markas Polsek Pameungpeuk untuk menjalani pemeriksaan hukum. "Pelaku kita temukan di rumah salah satu keluarganya pada Kamis malam, saat ini pelaku ditahan di polsek untuk selanjutmya diproses sesuai hukum berlaku," katanya.  Aksi kekerasan terhadap seorang perawat di Puskesmas Pameungpeuk itu terekam oleh kamera pengintai yang terpasang di puskesmas tersebut dan tersebar ke masyarakat luas melalui aplikasi WhatsApp.  Dalam tayangan video berdurasi 24 detik itu tampak seorang perawat berpakaian alat pelindung diri (APD) menangani seorang pasien terjangkit Covid-19 yang hendak membaringkan ke tempat tidur. Seseorang dari keluarga pasien tiba-tiba memukul perawat dengan tangan kosong sehingga dilerai orang lain, kemudian pelaku berlalu pergi. (*)  &nbsp;

Polres Garut Tangkap Pemukul Perawat saat Tangani Pasien Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Dadang-Buaya-ditangkap-aparat-669x355-1.jpg" alt="Dadang Buaya ditangkap aparat. IG/Infokomando" width="100%">
<figcaption>Dadang Buaya ditangkap aparat. IG/Infokomando</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolres Garut AKBP Adi Benny Cahyono membeberkan kronologi Dadang Buaya, 45, hendak menyerang markas Koramil Pameungpeuk, Garut Jawa Barat. Menurutnya, Dadang Buaya bersama 15 temannya mendatangi Koramil Pameungpeuk pada Jumat (28/5).  Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), kejadian bermula saat Dadang adu mulut dengan Jaka, 54, seorang nelayan yang baru pulang melaut. Tak terima ditegur oleh Jaka, Dadang kemudian menodongkan sebilah belati ke leher Jaka sambil menamparnya. Keduanya lalu terlibat adu mulut.  Jaka lalu menemui adiknya yang kebetulan anggota TNI AD bernama Lettu Sapreudin untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Lettu Sapreudin pun mendatangi Dadang yang saat itu tengah dalam kondisi mabuk. Lettu Sapreudin dan Dadang akhirnya ribut.  Masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut akhirnya melaporkan kejadian itu kepada Babinmas Desa Mancagahar. Dadang merampas golok milik petani yang tidak jauh dari lokasi lalu mencoba membacok Bripka Bedi. Beruntung aksi Dadang berhasil digagalkan.  Aksi Dadang berhasil diredam oleh anggota Polsek Pameungpeuk. Tidak puas dengan kejadian tersebut, Dadang memanggil 15 orang temannya. Mereka mendatangi Koramil Pameungpeuk untuk mencari Lettu Sapreudin. Pria yang dikenal sebagai preman di desa Mancagahar ini mencoba menerobos masuk ke dalam Koramil sambil membawa senjata tajam.  Anggota Koramil berhasil menggagalkan aksi Dadang. Anggota merampas senjata tajam milik Dadang berupa celurit. Setelah gagal terobos markas Koramil Pameungpeuk, Dadang kemudian mendatangi Polsek Pameungpeuk.  Dadang mencari anggota kepolisian yang sebelumnya terlibat cekcok dengannya. Dadang yang membuat keributan di markas polisi akhirnya diusir keluar. Warga Kp Cibera Cibalong Garut ini akhirnya meluapkan kekesalannya dengan menyerang salah satu polisi yang sedang berada di luar Polsek.  Koramil Pameungpeuk lalu berkordinasi dengan Polsek Pameungpeuk untuk menangkap Dadang dan temannya. Dadang dan satu orang temannya akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing.

Kronologi Dadang Buaya Serang Markas Koramil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/soal-pengerahan-aparat-presiden-tni-dan-polri-harus-netral_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Presiden Jokowi menegaskan TNI dan Polri harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu, Selasa (2/4)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Presiden Jokowi menegaskan TNI dan Polri harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu, Selasa (2/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan TNI dan Polri harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan jurnalis terkait isu pengerahan aparat untuk menggalang dukungan terhadap salah satu pasangan capres cawapres.  Jokowi mengatakan bahwa dia sudah berkali-kali menyampaikan lewat rapat-rapat TNI dan Polri agar aparat menjaga netralitasnya dalam pemilu.  "Saya sampaikan bahwa politik TNI dan Polri adalah politik negara. Harus bisa menjaga netralitas, sudah jelas sekali," ujar Jokowi usai kampanye di Kabupaten Sorong, Papua Barat Selasa (2/4).  Calon presiden petahana itu yakin, baik TNI maupun Polri akan menjaga netralitasnya selama pesta demokrasi. Jokowi berharap masyarakat tidak meragukan komitmen TNI-Polri tersebut.  TNI dan Polri, lanjutnya, pasti akan menaati semua prosedur yang ada. Aparat akan ikut menyukseskan pemilu 2019 dengan menjaga keamanan dan ketertiban.  Sebelumnya, publik digegerkan dengan pernyataan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut AKP Sulman Aziz yang mengaku diperintah Kapolres Garut untuk memenangkan paslon 01. Namun, Sulman akhirnya mencabut pernyataan itu. Dia mengaku membuat kesalahan, karena kondisi emosi setelah dia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek.  "Saya melaksanakan konferensi pers yang disiapkan oleh Haris Azhar di Jakarta. Dalam kesempatan itu, saya telah melakukan kesalahan. Saya mengatakan Polri tidak netral. Hal Itu saya sampaikan karena saya sedang emosi, setelah saya dipindahkan dari jabatan sebelumnya dari Kapolsek menjadi personil Ditlantas Polda Jabar," kata Sulman saat konferensi pers di Mapolda Jabar Senin (1/4).  Sulman menyatakan, Kapolres memerintahkan dirinya bersama sejumlah kapolsek untuk melakukan pemetaan terkait jumlah personil untuk pengamanan pemilu, bukan untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Soal Pengerahan Aparat, Presiden: TNI dan Polri Harus Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perintah-kapolres-ini-penjelasan-akp-sulman-soal-dukungan-ke-jokowi_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz membuat geger Polri. Pasalnya, berdasarkan pengakuannya AKP Sulman Aziz yang menyebut mendapat perintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Ternyata, pernyataan itu dilancarkan diduga karena AKP Sulman tidak terima dimutasi dari jabatannya.  Hari ini tepat jam 15.30, pria yang kini ditugaskan di Ditlantas Polda Jabar sebagai Pasi I Pelanggaran Subdit Gakum, mendatangi Polda Jabar. Kedatangannya ke Mapolda, untuk melakukan penghadapan sejak TR yang diterimanya awal Maret lalu, menetapkan berdinas di Mapolda Jabar.  AKP Sulman menjelaskan perihal paparan oleh Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna, pada Februari 2019 silam. “Bahwa saya sebagai Kapolsek, telah mendapatkan perintah maping dari Kapolres terhadap dua Paslon, dan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya bentrok antar pendukung Paslon,” kata Sulman seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Senin (1/4).  Pendidikan yang diperintahkan Kapolres, digunakan untuk antisipasi pengamanan ke depan. “Jadi paparan itu untuk menentukan kekuatan berapa, dan langkah nya seperti apa bila terjadi gangguan keamanan,” jelasnya.  Diakuinya, saat menjelaskan di LBH Lokataru kemarin, dirinya dalam keadaan emosi. “Saya menarik ucapan saya polri tidak netral. Polri netral sesuai instruksi Kapolri. Bahkan Ada dua TR bahwa polri harus netral baik pilpres maupun pilkada saat saya menjabat sebagai Kapolsek kemarin, dan itu saya pedomani,” tutur dia.

Perintah Kapolres, Ini Penjelasan AKP Sulman Soal 'Dukungan ke Jokowi'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eks-kapolsek-pasirwangi-ternyata-punya-masalah-dengan-kapolres-garut_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz membuat geger jajaran Polri. Namun, diduga statement Sulman karena tidak terima dimutasi oleh Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna. Sehingga, keduanya kini diperiksa oleh Divisi Propam Polri.  Pria yang seharusnya sudah melaksanakan tugas sesuai TR nomor 499, dimana menjabat sebagai Pasi I Pelanggaran Subdit Gakum Ditlantas Polda Jabar tersebut, baru melakukan penghadapan hari ini. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, bahwa benar AKP Sulman belum melakukan penghadapan sejak mendapat TR Maret lalu.  "Benar yang bersangkutan penghadapan ke Ditlantas, lalu dilakukan klarifikasi ke Propam Polda Jabar," jelas Kombes Trunoyudo, seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Senin (1/4).  Diakui Trunoyudo, bahwa untuk langkah selanjutnya pihak Propam masih melakukan pendalaman lebih lanjut. "Langkah seperti apa, nanti disampaikan lebih lanjut,”paparnya.  Kabid Humas menambahkan, bahwa dipastikan yang bersangkutan secara pribadi kepada AKBP Budi Satria Wiguna.

Eks Kapolsek Pasirwangi Ternyata Punya Masalah dengan Kapolres Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eks-kapolsek-pasirwangi-dan-kapolres-garut-diperiksa-propam-polri_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz dan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz dan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz membuat Divisi Propam Polda Jawa Barat memeriksanya. Selain itu, Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna juga ikut diperiksa. Karena 'nyanyian AKP Sulman soal dukungan terhadap salah satu calon presiden membuat geger Polri.  Mantan Kapolsek Pasirwangi itu mengungkap dirinya diperintah Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo mengatakan, Budi Satria Wiguna mendatangi Divpropam Polda Jabar pada Minggu (31/3) malam.  “Benar tadi malam Kapolres Garut mendatangi Propam Polri untuk mengklarifikasi pernyataan yang berkembang,” ujar Trunoyodo seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Senin (1/4).  Trunoyudo menjelaskan, kedatagan Budi Satria itu tidak lain untuk klarifikasi terkait pernyataan AKP Sulman atas inisiatif sendiri. “Jadi Kapolres ini datang untuk menginisiasi, menjelaskan apa yang dijelaskan mantan Kapolsek ini,” jelasnya.  Menurutnya, saat ini tim Propam tengah mendengar keterangan dari Kapolres Garut. “Pengambilan keterangan dan masih dilakukan oleh Propam Polda Jabar,” terangnya.  Trunoyudo menambahkan, bahwa sikap yang dilakukan oleh seorang anggota Polri itu menjadi tanggung jawab pribadi personel Polri tersebut. “Jadi personel Polri ini yang melakukan tindakan disiplin, memiliki aturan dan kode etik profesi, dan itu menjadi pedoman bagi anggota Polri,” jelasnya.  Dalam pemeriksaan, lanjut Trunoyodo, Budi Satria membantah semua perkataan pernyataan Sulman. Tak hanya Budi, Sulman juga turut diperiksa atas perkara ini.  “Sesuai pernyataan Kapolres, kabar itu tidak benar. Kami juga sudah memanggil Kapolseknya,” ungkapnya

Eks Kapolsek Pasirwangi dan Kapolres Garut Diperiksa Propam Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/demokrat-minta-nanyian-mantan-kapolsek-pasirwangi-diinvestigasi_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/3/19). Sulman dimutasi oleh Polres Garut akibat menolak untuk mendukung pasangan capres dan cawapres 01." width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/3/19). Sulman dimutasi oleh Polres Garut akibat menolak untuk mendukung pasangan capres dan cawapres 01.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta pengakuan mantan Kapolsek Pasir Wangi Sulman Aziz diinvestigasi&nbsp;secara independen. Hal&nbsp;itu&nbsp;dilakukan untuk memastikan tidak adanya kecurangan di internal Polri untuk memenangkan petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019. Meski Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah memerintahkan jajarannya untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf, namun Rachland meminta agar pernyataan itu dibuktikan. "Pengakuan kapolsek itu serius, kendati kapolres membantah dirinya terlibat. Pengakuan kapolsek berhubungan dengan kepentingan publik, bantahan kapolres cuma tentang keterlibatan dirinya," kata Rachland dalam akun Twitter-nya @RachlanNashidik, Senin (1/4). "Harusnya ada penyelidikan independen untuk menentukan apa dan siapa yang benar," lanjut Rachland. Rachland juga meminta agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian&nbsp;mempunyai sikap netral dalam Pemilu 2019. Dengan demikian, masyarakat bisa percaya terhadap kinerja Polri. "Pak Tito, situasi ini tak memberi Anda pilihan mudah. Bila Anda mengambil pilihan benar, situasi tentu lebih baik. Anda&nbsp;tak akan dicatat oleh sejarah sebagai figur yang ikut bersalah. Maka berusahalah menempatkan diri dalam sejarah," tegas Rachland. Sebelumnya, pada Kamis lalu (28/3) Sulman resmi melepas jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi Garut. Dia dimutasi ke Polda Jawa Barat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. &ldquo;Saya merasa dizalimi, disakiti, termasuk keluarga saya, istri, dan anak saya,&rdquo; ujarnya di kantor Lokataru di Jakarta Timur, Minggu (31/3). Sulman lantas menjelaskan kronologi mutasi dirinya. Dia mengklaim, hal tersebut berawal dari foto dirinya bersama sejumlah tokoh agama Pasirwangi. Waktu itu ada acara deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Acara itu berlangsung pada 25 Februari. Dia menyebut foto tersebut sengaja diambil sebagai bagian dari dokumentasi acara dan bahan laporan ke Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna. &ldquo;Saya hanya melaksanakan tugas sebagai Kapolsek, memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah saya berjalan sesuai ketentuan,&rdquo; ungkapnya. Namun, foto itu ternyata berbuntut pada pemeriksaan 20 anggota Polsek Pasirwangi oleh Propam Polda Jabar beberapa hari setelah acara. Para anggota itu mengaku ditanya hubungan Sulman dan tokoh pendukung Prabowo-Sandi di Pasirwangi. &ldquo;Artinya, mereka (Propam Polda Jabar, Red) mencurigai saya ada permainan dengan ketua panitia (deklarasi Prabowo-Sandi, Red),&rdquo; tuturnya. Sulman mengatakan, kuat dugaan, mutasinya berhubungan dengan sikap tegasnya menolak perintah Kapolres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan bagi pasangan capres-cawapres 01. Dia menyebut perintah itu secara langsung disampaikan Kapolres dalam forum rapat di Mapolres Garut pada Februari lalu, sebelum kegiatan deklarasi di Pasirwangi. Dari rentetan peristiwa itu, perwira polisi yang sudah 27 tahun mengabdi tersebut meyakini ada yang tidak beres dengan pemindahan dirinya ke Polda Jabar. Sementara itu,&nbsp;Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah semua tudingan AKP Sulman. Dia menyebut bahwa selama ini dirinya selalu bekerja sesuai aturan. &ldquo;Kalau mengarahkan, saya tidak pernah mengarahkan. Adapun kaitannya dengan kapolsek kumpul di Polres, itu kan tanggung jawab polres untuk operasional, setiap bulan dilaksanakan. Itu pun hanya mapping kerawanan,&rdquo; ujarnya kepada Radar Garut (Jawa Pos Group). Ia juga membantah bahwa pencopotan AKP Sulman Aziz bernuansa politis. Dia menuturkan, pergeseran jabatan adalah hal lumrah di kepolisian. Apalagi, Sulman hampir dua tahun menjadi kapolsek. &ldquo;Wewenang mutasi kapolsek itu dari Polda, bukan Polres. Lagi pula, mutasi ke Polda kan ada jabatan, jadi Kanit di direktorat lalu lintas. Jadi, bukan nggak ada jabatan,&rdquo; lanjutnya.

Demokrat Minta 'Nyanyian' Mantan Kapolsek Pasirwangi Diinvestigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapolres-garut-dinilai-tak-netral-bpn-minta-kapolda-tindak-tegas_m_.jpg" alt="Eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/3/19). Sulman dimutasi oleh Polres Garut akibat menolak untuk mendukung pasangan capres dan cawapres 01." width="100%">
<figcaption>Eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/3/19). Sulman dimutasi oleh Polres Garut akibat menolak untuk mendukung pasangan capres dan cawapres 01.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna diduga memerintahkan jajarannya untuk menggalang dukungan terhadap capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Menanggapi hal tersebut, Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Arief Poyuono kecewa terhadap Kapolres Garut tersebut.‎ Padahal Polri harus netral demi demokrasi yang jujur, bersih dan adil.  "Bukan malah berpihak kepada salah satu pasangan calon. Kok malah memihak kepada Joko Widodo - Maruf Amin dan malah memerintahkan anak buahnya berbuat. Itu enggak benar," ujar Arief saat dihubungi, Senin (1/4).  Oleh sebab itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meminta Kapolda Jawa Barat segera turun tangan memberikan sanksi ke anak buahnya ini. Sebab yang dilakukannya adaah merusak institusi Polri.  "Kapolda Jawa Barat yang harus menindak tegas Kapolres Garut," katanya.  Arief juga berpesan supaya Polri bisa menjaga netralitasnya. Perintah Presiden Jokowi dan juga Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk dipatuhi. Hal itu supaya tidak mencoreng netralitas Korps Bhayangkara ini.  "Sudah jelas Pak Joko Widodo dan Kapolri selalu setiap ada perhelatan Pilkada mengatakan dan memerintahkan anggota Polri harus netral, netral dan netral," pungkasnya.  ‎Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz mengaku mendapat perintah dari Kapolres Garut, Budi Satria untuk menggalang dukungan dan memenangkan Petahana Jokowi. Kapolres juga mengancam Kapolsek yang gagal memenangkan Jokowi akan dimutasi atau dipindah dinaskan.  Merasa perintah tersebut tidak sesuai dengan janji Bhayangkara. Sulman pun terus menyuarakan penolakan. Benar saja, ancaman Kapolres Jabar itu ternyata diwujudkan. Dia pun dimutasi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.  Menanggapi tudingan tersebut, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah semua tudingan AKP Sulman. Dia menyebut bahwa selama ini dirinya selalu bekerja sesuai aturan. “Kalau mengarahkan, saya tidak pernah mengarahkan. Adapun kaitannya dengan Kapolsek kumpul di polres, itu kan tanggung jawab polres untuk operasional, setiap bulan dilaksanakan. Itu pun hanya mapping kerawanan,” ujarnya kepada Radar Garut kemarin.  Kapolres mengatakan bahwa dirinya selalu menekankan tentang kamtibmas kepada semua polsek. Budi mengungkapkan, di Kabupaten Garut ada 33 polsek dan 42 kecamatan. Dengan kondisi tersebut, Garut memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi selama Pemilu 2019. Karena itu, jajarannya intens melakukan pendekatan ke masyarakat untuk ikut menjaga keamanan. Dia mengakui, belakangan ini aktivitasnya bertemu masyarakat meningkat. Sebab, Budi selalu melaksanakan kegiatan sambang desa, bakti sosial, termasuk kegiatan keagamaan.  Selama bertemu warga, Budi mengklaim hanya mengajak menciptakan suasana aman dan damai selama Pemilu 2019. Hal tersebut harus dilakukan karena Garut memiliki sejarah yang bagus dalam pilkada sehingga harus dipertahankan.  “Kami juga mapping konflik,” katanya. Mapping alias pemetaan itu dilakukan karena ada beberapa kejadian di Garut yang cukup menghebohkan. “Jadi, kami selalu koordinasi dengan polsek, mengantisipasi terkait pemetaan TPS. Mungkin tak semua TPS ter-cover Polri, jadi sistemnya per zona,” jelasnya.  Kapolres juga membantah bahwa pencopotan AKP Sulman Aziz bernuansa politis. Dia menuturkan, pergeseran jabatan adalah hal lumrah di kepolisian. Apalagi, Sulman hampir dua tahun menjadi Kapolsek. “Wewenang mutasi Kapolsek itu dari polda, bukan polres. Lagi pula, mutasi ke polda kan ada jabatan, jadi Kanit di direktorat lalu lintas. Jadi, bukan gak ada jabatan,” lanjutnya.

Kapolres Garut Dinilai Tak Netral, BPN Minta Kapolda Tindak Tegas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapolres garut

Berita Terkini