<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/JKT_KEDATANGAN-HAJI-KLOTER-4-JKT_HANUNG-HAMBARA_04072023-3-934718454.jpg" alt="Ilustrasi pesawat Saudia Airlines. Salah satu pesawat maskapai ini baru saja mendapat ancaman bom dan harus mendarat darurat di bandara Kualanamu Medan. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat Saudia Airlines. Salah satu pesawat maskapai ini baru saja mendapat ancaman bom dan harus mendarat darurat di bandara Kualanamu Medan. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesawat Saudia Airlines yang mendarat darurat akibat ancaman bom hingga saat ini statusnya masih dalam pemeriksaan. Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Whisnu Hermawan Februanto memastikan Tim Penjinak Bom Brimob Polda Sumut masih melakukan pemeriksaan terhadap pesawat hingga pukul 14.30 WIB.&nbsp; Whisnu menerangkan, terdapat sejumlah personel dari Tim Jibom Brimob Polda Sumut yang masih melakukan pemeriksaan.&nbsp;"Saat ini masih pemeriksaan," terangnya kepada Jawa Pos. Bersamaan dengan pemeriksaan badan pesawat, petugas juga mendeteksi asal muasal ancaman bom yang diterima pilot Saudia Airlines. Termasuk apakah pemberi ancaman bom berasal dari Indonesia. "Ok (akan diinformasikan)," lanjutnya. Sebelumnya, pesawat Saudia Airlines dipaksa mendarat darurat di Bandara Kualanamu pasca ancaman bom yang berasal dari eksternal penumpang. Tim Penjinak Bom (Jibom) Brimob, Polda Sumatera Utara (Sumut) tengah melakukan assessment dan mendeteksi keberadaan bom di pesawat.&nbsp;Upaya mendeteksi bom kemungkinan membutuhkan waktu cukup lama karena badan pesawat yang cukup besar. Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Ferry Walintukan menuturkan bahwa petugas Jibom Brimob Polda Sumut tengah bekerja untuk melakukan assessment keberadaan bom di pesawat. "Butuh waktu karena ini pesawat besar," paparnya. Belum diketahui sampai kapan assessment dari tim Jibom tersebut akan selesai. "Belum tau, masih proses semua. Mungkin cukup lama," terangnya. Terkait ancaman bom tersebut, dipastikan bukan candaan dari penumpang. Menurutnya, informasi ancaman bom itu berasal dari luar pesawat. Pilot yang mendapatkan informasi saat terbang. "Bukan ancaman bom candaan. Ini ancaman serius," tegasnya. Karena ancaman bom tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menjalankan prosedur kontinjensi dalam penanganan ancaman keamanan dan keselamatan terhadap pesawat Saudiaa SV-5726. Hal itu dilakukan untuk memprioritaskan keamanan penumpang dan pengguna jasa bandara. PGS. Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Anak Agung Ngurah Pranajaya mengatakan bahwa saat diketahui terdapat ancaman keamanan dan keselamatan, pilot memutuskan untuk mengalihkan pendaratan ke bandara terdekat. Seluruh bandara InJourney Airports siap menangani keadaan darurat keamanan atau emergency. Bandara terdekat saat Saudiaa SV-5726 melintas adalah Bandara Kualanamu. "Pesawat tersebut kemudian melakukan pendaratan di Bandara Kualanamu sekitar pukul 10.44 WIB untuk menjalankan prosedur keamanan dan keselamatan," terangnya. Di saat bersamaan, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu mengaktifkan Emergency Operation Center (EOC) terdiri dari unsur Komite Keamanan Bandar Udara (Airport Security Committee) untuk memastikan prosedur Airport Contingency Plan berjalan baik dan sesuai ketentuan. &ldquo;Fokus utama setiap saat adalah memastikan keselamatan dan keamanan seluruh penumpang dan juga pengguna jasa bandara,&rdquo; ujar Anak Agung Ngurah Pranajaya.&nbsp; &nbsp;

Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan memastikan Tim Jibom masih memeriksa pesawat Saudia Airlines terkait ancaman bom yang diterima pilot.

Kapolda Sumut Whisnu Hermawan: Tim Jibom Masih Cari Keberadaan Bom di Dalam Pesawat Saudia Airlines

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/WhatsApp-Image-2024-06-27-at-222658-2998374288.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menutup Pendidikan Taruna Akpol di Semarang. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menutup Pendidikan Taruna Akpol di Semarang. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu, (30/6). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu menyebutkan, total ada 31 pati Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat. Berdasarkan surat telegram nomor STR/1768/VI/KEP/2024, ada 26 pati Polri yang pangkatnya naik. Lalu, berdasarkan surat telegram nomor STR/1686/VI/KEP/2024 ada 5 pati Polri yang naik pangkat. "Kapolri memimpin upacara pelaksanaan kenaikan pangkat pati Polri dan PNS Polri pada hari ini di Rupatama Mabes Polri," kata Trunoyudo. Di antaranya, yakni Komjen Agung Setya Imam Effendi yang kini menempati jabatan pati Bareskrim Polri untuk penugasan pada BIN. Kemudian, ada Komjen Pol Syahardiantono yang kini menempati jabatan Kabaintelkam. Selanjutnya, ada Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang mengisi jabatan Kapolda Sumatera Utara dan Irjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolda Banten. Berikut 31 daftar pati Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat: 1. Komjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Jabatan Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BIN) 2. Komjen Pol Syahardiantono, Jabatan Kabaintelkam Polri 3. Irjen Pol Atang Heradi, Jabatan Widyaiswara Utama Kepolisian Tk. I Sespim Lemdiklat Polri 4. Irjen Pol Chuzani Patoppoi, Jabatan Widyaiswara Kepolisian Utama Kepolisian Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri 5. Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Jabatan Kapolda Sumut 6. Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Jabatan Kapolda Banten 7. Brigjen Pol Marwan Syukur, Jabatan Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tk.II Divkum Polri 8. Brigjen Pol Heny Sulistiya Arianta, Jabatan Pati Lemdiklat Polri (Penugasan pada Wantannas) 9. Brigjen Pol Bambang Sentot Widodo, Jabatan Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri 10. Brigjen Pol Supriyadi, Jabatan Kasespimti Sespim Lemdiklat Polri 11. Brigjen Pol Anthony Agustinus Koylal, Jabatan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.II Sespim Lemdiklat Polri 12. Brigjen Pol dr. Yusuf Mawadi, Jabatan Sespusdokkes Polri 13. Brigjen Pol Imam Thobroni, Jabatan Widyaswara Utama Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri 14. Brigjen Pol Agus Prianto, Jabatan Analis Intelijen Kepolisian Utama Tk. II Baintelkam Polri 15. Brigjen Pol Onny Trimurti Nugroho, Jabatan Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Utama Tk. II Divkum Polri 16. Brigjen Pol Ricky Naldo Chairul, Jabatan Waketbinminwa STIK Lemdiklat Polri 17. Brigjen Pol Budi Hermawan, Jabatan Widyaswara Utama Kepolisian Tk. II Sespim Lemdiklat Polri 18. Brigjen Pol Totok Suharyanto, Jabatan Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri 19. Brigjen Pol dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya, Jabatan Karokespol Pusdokkes Polri 20. Brigjen Pol Harry Kurniawan, Jabatan Auditor Sispamobvitnas Utama Tk. II Baharkam Polri 21. Brigjen Pol Hengki, Jabatan Wakapolda Banten 22. Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Jabatan Widyaswara Utama Kepolisian Tk. II Sespim Lemdiklat Polri 23. Brigjen Pol Daddy Hartadi, Jabatan Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk. II Baintelkam Polri 24. Brigjen Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Jabatan Tenaga Dokkes Investigasi Kepolisian Utama Tk. II Pusdokkes Polri 25. Brigjen Pol Arief Prapto Santoso, Jabatan Widyaswara Utama Kepolisian Tk. II Sespim Lemdiklat Polri 26. Brigjen Pol Yusran Cahyo, Jabatan Karojianbang Lemdiklat Polri 27. Irjen Pol Winston Tommy Watuliu, Jabatan Pati Baintelkam Polri (Penugasan Pada BIN) 28. Irjen Pol H. Nazirwan Adji Wibowo, Jabatan Pati Sahli Polri (Penugasan Pada Wantannas) 29. Irjen Pol Rizal Iriawan, Jabatan Pati Baintelkam Polri (Penugasan Pada BIN) 30. Brigjen Pol Fransiscus Barung Mangera, Jabatan Pati Lemdiklat Polri (Penugasan Pada Otorita Ibu Kota Nusantara) 31. Brigjen Pol Amazona Pelamonia, Jabatan Pati Baintelkam Polri (Penugasan Pada BIN).

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta.

Jelang Pilkada Serentak, Kapolri Lantik 31 Perwira Tinggi Polisi Sekaligus Ganti Kapolda Sumut dan Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/17_kapol-2591369744.png" alt="KLIRKAN POLEMIK: Kapolda Sumut Irjen Agung Imam Setya Effendi menjelaskan temuan lima kadaver di Mapolda Sumut, Kamis (14/12)." width="100%">
<figcaption>KLIRKAN POLEMIK: Kapolda Sumut Irjen Agung Imam Setya Effendi menjelaskan temuan lima kadaver di Mapolda Sumut, Kamis (14/12).</figcaption>
</figure> JawaPosc.om &ndash; Kehebohan kasus penemuan lima mayat di kampus Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan mulai mereda. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Imam Setya Effendi memastikan bahwa jenazah itu adalah kadaver yang diperlukan untuk praktik mahasiswa kedokteran. &rdquo;Jadi, mohon masyarakat paham. Kadaver itu sudah ada sejak tahun 2008, sudah ada di Unpri,&rdquo; ujar Agung di Mapolda Sumut kemarin (14/12) dikutip dari Sumut Pos. Mantan Asops Kapolri itu membeberkan, kadaver merupakan hal yang lazim di setiap fakultas kedokteran (FK) di Indonesia. &rdquo;Saya ingin masyarakat tidak salah paham dengan kondisi ini. Tentu kita bersama Unpri terus bekerja sama agar bisa terselenggara pendidikan kedokteran,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, kepolisian akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak kampus agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. &rdquo;Tapi, kita kembalikan bahwa kita harus menatausahakan yang sebaik-baiknya terhadap jenazah,&rdquo; ungkapnya. Agung juga memastikan, secara administrasi, lima kadaver yang terdiri atas empat jenazah laki-laki dan satu perempuan tersebut legal. Apakah polisi akan menghentikan penyelidikan? &rdquo;Nanti biar penyidik yang akan sampaikan,&rdquo; tandasnya. Dari Jakarta, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial Syam menyampaikan, persoalan kadaver tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Meskipun telanjur viral di media sosial (medsos). Ari menegaskan, keberadaan kadaver atau jenazah manusia di lingkungan FK merupakan sebuah kelaziman. &rdquo;Jadi, sebenarnya yang mesti diketahui masyarakat bahwa di FK untuk kepentingan pendidikan kami masih gunakan kadaver,&rdquo; katanya. Dia menegaskan, keberadaan kadaver di sebuah FK juga terikat dengan aturan ketat. Sejak pengadaan hingga proses penyimpanannya. Ari menjelaskan, dalam proses pengadaan kadaver, sebuah FK akan mendapatkan pendampingan dari rumah sakit terkait. Khususnya dari rumah sakit tempat mendapatkan kadaver tersebut. Kemudian, mayat atau kadaver juga ditempatkan di tempat khusus sehingga bisa digunakan kembali ketika dibutuhkan. &rdquo;Jadi, sekali lagi ini sudah umum di FK. Terlepas ada yang memviralkan kemudian jadi ramai,&rdquo; terangnya. FKUI juga menyiapkan tempat khusus untuk menyimpan kadaver. Tidak disimpan di ruangan milik RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Keberadaan kadaver di lingkungan FK tersebut diperlukan untuk pembelajaran dan memperdalam ilmu anatomi. Para mahasiswa atau calon dokter bisa meningkatkan pengetahuan soal anatomi manusia dari kadaver itu. Ari mengatakan, secara proses pendidikan maupun kesehatan, pengadaan kadaver di lingkungan FK diperbolehkan. &rdquo;Selain untuk pembelajaran, juga untuk penelitian,&rdquo; kata dia. Sementara itu, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam juga mengungkapkan bahwa mayat yang ditemukan polisi di Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan merupakan kadaver. &rdquo;Memang setiap FK harus punya kadaver untuk praktikum mahasiswa,&rdquo; ujarnya kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013522851/soal-temuan-5-jenazah-di-kampus-unpri-sebut-itu-cadaver">Soal Temuan 5 Jenazah di Kampus, UNPRI Sebut itu Cadaver</a> Dia menduga mahasiswa yang mengunggah video &rdquo;dugaan mayat&rdquo; tersebut merupakan mahasiswa di luar FK. Mereka tidak mengetahui fungsi kadaver tersebut. Karena itu, penemuan kadaver sangat mengejutkan mereka. Penggunaan kadaver untuk ilmu pengetahuan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Khususnya di pasal 120 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyebutkan, untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran. Kemudian, di ayat (2) diperjelas dengan keterangan bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya. Selain itu, aturan terkait penggunaan kadaver atau jenazah/mayat untuk praktikum bedah anatomis diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1981 dengan perubahannya, yakni PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Di aturan itu, tata cara pemanfaatan kadaver lebih detail lagi. Misalnya, bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan dalam bangsal anatomi suatu fakultas kedokteran. Ini tercantum di pasal 6. Kemudian, ditegaskan dalam pasal 7 bahwa bedah mayat anatomis hanya dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai. (wan/mia/dwi/c19/oni)

Kehebohan kasus penemuan lima mayat di kampus Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan mulai mereda.

Kapolda Sumut Sebut Lima Mayat di Unpri Medan Kadaver Legal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/BOBBY-KAPOLDA-1225290513.jpg" alt="Kapolda Sumatera Utara Irjen Agung Setya Imam Effendi bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution berkomitmen saling mendukung dalam memberantas begal di Medan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumatera Utara Irjen Agung Setya Imam Effendi bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution berkomitmen saling mendukung dalam memberantas begal di Medan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Medan dan sekitarnya sudah geram betul akan aksi begal sadis yang tega membunuh korbannya. Menjawab keresahan masyarakat, Bobby Nasution meminta aparat kepolisian bertindak tegas. Ketegasan Bobby Nasution yang bahkan meminta pelaku begal sadis bila dibutuhkan harus ditembak mati agar timbulkan efek jera. Terbaru, Kapolda Sumatera Utara yang baru saja bertugas Irjen Agung Setya Imam Effendi siap mendukung ketegasan Bobby Nasution. Tindakan tegas terukur sesuai SOP disiapkan untuk melumpuhkan aksi begal yang marak. Dihadiri Bobby Nasution di Aula Polda Sumut, Senin (24/7/2023) Kapoldasu luncurkan 12 unit mobil patroli perintis double cabin yang dilengkapi sejumlah fitur canggih. Setiap unit akan berpatroli 24 jam dengan memuat empat personel yang akan bertugas dua shift. Di dalam mobil tersebut, dilengkapi kamera Hi-Res, jaringan internet, koneksi terhadap empat satelit, hingga teknologi AI. Tak hanya itu, berbagai senjata hingga laras panjang pun disiapkan di bagian belakang. Kata Kapoldasu menjawab wartawan, jika dibutuhkan pihaknya akan melakukan tindakan terukur sesuai prosedur. "Kita tentu saja sudah siapkan soft power maupun hard power. Di dalam mobil disiapkan senjata yang akan digunakan jika dalam keadaan diperlukan, terutama terhadap aksi kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat dan personil. Kita akan lakukan tindakan tegas terukur sesuai SOP yang dibutukan," papar Irjen Agung. Masih kata Kapolda, unit mobil patroli tersebut akan tiba dalam waktu 10-12 menit menuju lokasi aduan masyarakat yang menghubungi via sambungan 110. "Ke depannya akan kita percepat lagi karena waktu sangat berarti. Kami siap membuat Medan aman dan nyaman," lanjut Irjen Agung. Sementara itu, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution siap mendukung dengan support data yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian. Sebab salah satu kecanggihan mobil patroli tersebut adalah koneksi langsung ke catatan sipil untuk mengetahui identitas pelaku kejahatan. "Pemko akan support, apa yg dibutuhkan di kendaraan ini. Bahkan bukan hanya kendaraan tapi alat yang bisa mengurangi kriminalitas di Medan kita siap. Teknologi, digitalisasi hingga CCTV di Medan bisa digunakan oleh personil, CCTV kami bisa juga merekam, plat yg mau dicari contohnya, CCTV kami juga bisa membantu data. Plat kendaraan yang dicurigai pelaku kejahatan bisa dilacak, dituju alur jalannya agar dikoneksikan dengan mobil patroli ini," kata Bobby. Usai sesi tanya jawab dengan wartawan, Kapoldasu dan Bobby Nasution pun mengecek mobil patroli tersebut.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Agung Setya Imam Effendi siap mendukung ketegasan Wali Kota Bobby Nasution dalam memberantas begal di Medan.

Dukung Bobby Nasution Tumpas Begal, Kapoldasu Siapkan 12 Unit Mobil Patroli Dilengkapi Senjata Laras Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/antarafoto-bakti-sosial-dan-bantuan-sosial-polri-19062023-ada-4-3427587342.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram mutasi tiga kepala kepolisian daerah (kapolda). Yakni Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Sulawesi Barat, dan Kapolda Bali. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan mutasi, ketiga kapolda tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1394/VI/KEP./2023 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo. Ada lima surat telegram Kapolri terkait mutasi perwira Polri yang diterbitkan. Selain tiga kapolda, terdapat 536 personel Polri yang dimutasi. &rdquo;Polri menerbitkan lima surat telegram yang diterbitkan pada 24 Juni. Secara keseluruhan terdapat 539 personel yang dimutasi,&rdquo; kata Ramadhan seperti dilansir dari Antara. Ketiga kapolda itu adalah, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Utara menggantikan Irjen Pol Panca Putra yang dimutasi sebagai perwira tinggi (Pati) Lemdiklat Polri untuk persiapan penugasan luar struktur Polri. Kemudian jabatan Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) ditempati Irjen Pol Adang Ginanjar yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Lalu Kapolda Bali dijabat Brigjen Ida Bagus KD Putra Narendra yang sebelumnya menjabat sebagai Karoada B/J Slog Polri. Adapun untuk jabatan Asops yang menggantikan Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi oleh Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulbar. Sedangkan Irjen Putu Jaya Danu Putra yang sebelumnya menjabat Kapolda Bali dimutasi sebagai Pati Baintelkam Polri persiapan penugasan luar struktur. Selain memutasi tiga kapolda, Kapolri juga memutasi enam Wakapolda. Yakni Wakapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Wakapolda Bengkulu, Wakapolda Maluku Utara (Malut), Wakapolda Kepulauan Riau (Kepri), Wakapolda Kalimantan Barat (Kalbar), dan Wakapolda Bali. Keenam wakapolda tersebut, yakni Wakapolda Sulteng ditempati Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol Agus Salim, Wakapolda Bengkulu dijabat Brigjen Pol Agus Salim, Wakapolda Malut ditempati Brigjen Pol Samudi, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Roma Hutajulu, dan Wakapolda Bali Brigjen Pol I Gusti Kade Budhi Harryarsana. Dari 539 personel yang dimutasi itu, kata Ramadhan, sebanyak 272 orang dimutasi karena promosi, 104 personel untuk penyegaran, 41 personel penempatan Dikbangpimti tahun 2022, penugasan khusus sebanyak 30 personel, 83 personel memasuki masa pensiun, empat personel karena evaluasi jabatan, tiga personel karena sakit dan dua personel karena pengukuhan. &rdquo;Pejabat utama Mabes yang dapat promosi, yakni Komjen Pol Agus Andrianto ditunjuk sebagai Wakapolri, Komjen Pol Wahyu Widada sebagai Kabareskrim Polri, Komjen Pol Suntana sebagai Kabaintelkam Polri, dan Irjen Pol Verdianto Iskandara Bitticaca sebagai Asops Kapolri,&rdquo; terang Ramadhan. &rdquo;Promosi personel dengan pangkat inspektur jenderal (irjen) sebanyak satu orang, brigjen pol sebanyak sembilan orang, kombespol sebanyak 107 personel, AKBP sebanyak 55 personel dan jabatan kapolres sebanyak 87 personel,&rdquo; tutur Ramadhan.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terbitkan surat telegram mutasi tiga kapolda. Yakni Kapolda Sumut, Sulbar, dan Kapolda Bali

Kapolri Mutasi Kapolda Sumut, Sulbar, dan Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/WhatsApp-Image-2023-05-03-at-133207-1-2858034563.jpeg" alt="Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak membeberkan bahwa Harley-Davidson milik AKBP Achiruddin Hasibuan (AH) telah dijual pada 2017. Namun, dia memastikan pihaknya tetap menelusuri uang hasil penjualan perwira polisi yang telah diberhentikan dengan tidak hormat itu. &rdquo;Begitu juga mobil (Rubicon, Red). Ini sedang diproses, sudah diamankan dan kita cek dulu. Kita mengikuti alirannya, dibeli kapan, tahun berapa, dan siapa punya. Sebab, STNK-nya berbeda dengan nama yang bersangkutan,&rdquo; katanya kepada wartawan, termasuk Sumut Pos, di Mapolda Sumut, Medan, setelah pengumuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) AH pada Selasa (2/5) malam. Polda Sumut, lanjut dia, juga bekerja sama dengan PPATK tentang rekening AH yang anaknya, Aditya Hasibuan, menjadi tersangka kasus penganiayaan kepada Ken Admiral tersebut. Panca menambahkan, ada tiga tindak pidana lain yang turut memberatkan AH sehingga dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Yaitu, gratifikasi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan migas ilegal. AH divonis PTDH setelah sidang kode etik di gedung Bidpropam Polda Sumut pada Selasa malam. Keputusan itu diambil karena ada beberapa poin yang memberatkan. Di antaranya, melanggar disiplin kepolisian dan masyarakat. Seharusnya, polisi melerai perkelahian. &rdquo;AKBP AH malah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Itulah yang memberatkan yang bersangkutan,&rdquo; tambahnya. Selain itu, lanjut dia, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara melakukan penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana umumnya. &rdquo;Karena saat kejadian itu, AKBP AH sedang berada di lokasi. Kemungkinannya dikenakan pasal 55 dan 56. Itu masih berproses,&rdquo; terangnya. Saat jeda sidang, AH langsung dikerumuni wartawan yang menunggu dari awal. Namun, dia hanya memberikan keterangan singkat. Dia berharap proses hukum yang dijalaninya dapat memberikan rasa keadilan. &rdquo;Semoga keadilan berjalan, gitu saja. Terima kasih,&rdquo; katanya. Dia mengaku akan menjalani proses hukum yang dijatuhkan kepadanya dan menanggungnya sendiri. &rdquo;Cukup kurasakan sendiri saja ya, terima kasih,&rdquo; ujarnya sambil berlalu. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus dugaan penganiayaan oleh tersangka Aditya Hasibuan. (dwi/c19/ttg)

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak membeberkan bahwa Harley-Davidson milik AKBP Achiruddin Hasibuan (AH) telah dijual.

Achiruddin Dipecat dari Polri, Harley Yang Sudah Dijual Ditelusuri Polda Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/antarafoto-rilis-akhir-tahun-polda-sumut-301222-fcr-311.jpg" alt="Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak. Fransisco Carolio/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak. Fransisco Carolio/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak membeberkan alasan pemecatan AKBP Achiruddin Hasibuan usai jalani sidang etik, Selasa (2/5). AKBP Achiruddin ayah Aditya Hasibuan ini dipecat berdasarkan hasil sidang kode etik di Propam Polda Sumut yang digelar Selasa pagi hingga Selasa sore. Sidang tersebut berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak mengatakan Achiruddin membiarkan anaknya Aditya menganiaya Ken Admiral di depan rumahnya di Jalan Karya Dalam Medan Helvetia. Menurut Kapolda, anggota Polri tidak sepantasnya membiarkan kejadian itu ada di depan mata. Dia harus menyelesaikan dan melerai kejadian itu. &rdquo;Tapi tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan,&rdquo; kata Panca Simanjuntak seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (3/5). Panca menyebutkan Majelis Komisi Kode Etik menyatakan Achirudin melanggar Kode Etik Profesi Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Menurut Kapoldasu, apa yang dilakukan AKBP Achirudin itu melanggar etika kepribadian dan juga melanggar etika kelembagaan serta etika kemasyarakatan. &ldquo;Tiga itu dilanggar sehingga majelis komisi kode etik memutuskan untuk AH agar dilakukan PDTH, &rdquo; ujarnya. Sementara Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung Adijono mengatakan AKBP Achiruddin Hasibuan langsung mengajukan banding atas putusan Majelis Komisi Kode Etik yang menjatuhkan sanksi pemecatan. &ldquo;Kita membuat memori banding 14 hari. Tergantung Mabes Polri kapan mau disidangkan,&rdquo; kata Dudung di Mapolda Sumut, Selasa (2/5) malam. AKBP Achiruddin diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri. Mantan Kabag Bin Ops Ditnarkoba Polda Sumut tersebut dipecat karena membiarkan anaknya Aditya melakukan penganiayaan pada Ken. Eks Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut, Achiruddin akhirnya dijatuhi sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Bid Propam Polda Sumut, Selasa (2/5). Majelis Komisi Kode Etik memutuskan bahwa Achiruddin terbukti bersalah karena tidak sepantasnya membiarkan penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral terjadi. Ditreskrimum Polda Sumut juga telah menetapkan AKBP Achiruddin sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Achiruddin dijerat dengan Pasal 304 KUHP Jo Pasal 55, Pasal 56 KUHP.

Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak membeberkan alasan pemecatan AKBP Achiruddin Hasibuan usai jalani sidang etik, Selasa (2/5).

Irjen Panca Putra  Jelaskan Alasan Pemecatan AKBP Achiruddin Hasibuan

<h1 class="entry-title"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> </h1> JawaPos.com - Berakhir sudah Karir AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai polisi. Persidangan Komisi Kode Etik memutuskan ayah Aditya Hasibuan tersangka penganiayaan terhadan Ken Admiral (KA) itu dipecat dari kepolisian. Sidang komisi etik yang digelar di Mapolda Sumut, Selasa (2/5), memutuskan Achiruddin mendapat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). &ldquo;Sudah dilaksanakan sidang komisi kode etik. Disaksikan secara transparan, oleh keluarga Ken, saksi-saksi. Termasuk juga menghadirkan secara virtual, saudara Ken yang ada di Manchester,&rdquo; kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak, Selasa malam. AKBP Achiruddin terbukti melanggar sejumlah etika Polri yang tertuang di dalam Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022. Terutama pada pasal Pasal 5, 8, 12, 13 dalam kebijakan tersebut. Dia didakwa melanggar etika kepribadian, kelembagaan dan kemasyarakatan. Menurut Irjen Panca, Achiruddin terbukti melakukan pembiaran terhadap penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan. &ldquo;Ini bentuk komitmen dan keseriusan kami,&rdquo; ujar Irjen Panca. Selain PTDH, Achiruddin juga ditetapkan tersangka kasus penganiayaan itu. Dia terancam dijerat dengan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 304 KUHPidana. Dia dinilai turut serta dan membantu proses penganiayaan yang menyebabkan KA terluka cukup parah. &ldquo;Sprindiknya sudah ditetapkan juga penetapan tersangka kepada yang bersangkutan,&rdquo; ujarnya.` Selain itu, ada sejumlah hal lainnya yang memberatkan tersangka. Termasuk, pelanggaran disiplin yang dahulu pernah dilakukannya. Karena dalam penggalan video yang beredar, penganiayaan berlangsung cukup brutal. Aditya terlihat duduk menimpa badan korban yang dalam kondisi telungkup. Sambil mengumpat dengan kata &ndash; kata kotor, Aditya membentur-benturkan kepala korban ke lantai. &ldquo;Gerak kau, mati kau ku buat,&rdquo; ujar Aditya. Aditya yang mengenakan celana pendek tanpa alas kaki, kemudian berdiri. Layaknya petarung Mix Martial Art (MMA), Aditya kemudian menendangi korban dan menghujaninya dengan pukulan. Dia juga sempat meludahi korban sambil terus mengumpat dengan kata-kata kotor. &ldquo;Kau bilang ampun, kau bilang ampun,&rdquo; kata Aditya sambil terus menendangi korban. Emosi Aditya kian memuncak. Dia terus menghajar korban. Meskipun korban sudah meminta ampun. Bahkan, sebelum korban bangkit, Aditya menginjak-injak kepala korban. Saat itu, korban hanya pasrah sambil berupaya melindungi kepalanya. Saat Aditya menganiaya korban, Achiruddin bukan melerai. Dia malah membiarkan anaknya terus menghajar KA dengan brutal. Bahkan dia sempat memberikan dukungan kepada anaknya. &ldquo;Jangan emosi, kalau dalam keadaan emosi kau kalah,&rdquo; ujar Achiruddin sambil menepuk pundak anaknya yang tengah menghajar korban.

Persidangan Komisi Kode Etik memutuskan ayah Aditya Hasibuan tersangka penganiayaan terhadan Ken Admiral (KA) itu dipecat dari kepolisian.

AKBP Achiruddin Resmi Dipecat dari Kepolisian dan Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/usulan-tahan-anggaran-kpk-dan-polri-politikus-pdip-fokus-terhadap-penguatan_m_139721.jpeg" alt="Junimart Girsang" width="100%">
<figcaption>Junimart Girsang</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Sumut) III Junimart Girsang, mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo segera mengevaluasi kinerja Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Panca Putra Simanjuntak. Hal ini perlu dilakukan, lantaran akhir-akhir ini banyak kasus hukum di wilayah Sumatera Utara yang melibatkan oknum polisi sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kapolri sudah seharusnya segera mengevaluasi Kapolda Sumut ini, karena sudah terlalu banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan oknum polisi di Sumut ini sebagai tersangkanya, ini pun kasus yang baru terungkap. Kapolda ini sepertinya hanya terlihat tegas keluar tetapi lembek ke internalnya, bahkan cenderung&nbsp; euforia pencitraan,&rdquo; kata Junimart Girsang kepada wartawan, Sabtu (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ia juga menyinggung mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari seorang perwira menengah polisi di Polda Sumut, AKBP Achiruddin Hasibuan yang terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Namun kasusnya baru ditindak, setelah viral di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang menjadi pertanyaan, bagaimana akhir kasus ini tadinya jika tidak viral di media sosial. Mungkin saja tidak ditindaklanjuti? wong anak perwira Polisi kok. Sebaliknya kenapa Polda Sumut baru bertindak setelah viral? apa mungkin sekelas Kapolda tidak mengetahui kasus ini sejak pasca kejadian? atau jangan-jangan ada pembiaran, terungkap pamen ini menimbun solar digudang rumahnya. Ini yang baru terungkap. Mabes Polri wajib turun mengembangkan ini yang dugaan saya adalah sindikasi,&rdquo; tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Junimart juga mengaku tidak percaya, kasus penganiayaan yang kini turut menetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka pembiaran itu, dapat diproses hukum secara profesional oleh Kepolisian Daerah Sumut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya masih tidak yakin kasus ini akan ditindak tuntas menyeluruh dengan profesional. Tersangka Obstruction of Justice-nya saja tidak ada, apa benar tidak ada? ini menjadi pertanyaan besar tentunya. Bagaimana mungkin kasus yang sudah dilaporkan sejak Desember 2022 dan baru ditindaklanjuti sekarang, tanpa ada upaya Obstruction of Justice di dalamnya," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01569256/bak-cappadocia-balon-udara-warna-warni-hiasi-langit-desa-kledung-temanggung">Bak Cappadocia, Balon Udara Warna-Warni Hiasi Langit Desa Kledung Temanggung </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dirinya juga mengungkap mengenai kasus dugaan bunuh diri Bripka Arfan Saragih yang disebut-sebut sengaja meminum racun sianida, setelah diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang pajak senilai Rp 2,5 miliar di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mengatakan itu bunuh diri kan polisi, bagaimana dengan sejumlah kejanggalan dalam kasus itu yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga sangat mempercayai kalau korban itu dibunuh bukan bunuh diri," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, kasus Oknum Polisi Polsek Deli Tua berinisial Bripka P yang terbukti melakukan aksi pemerasan kepada pengguna jalan, dengan modus menuduh pengguna jalan melakukan pelanggaran. Serta dua kasus pedagang korban penganiayaan Preman di Pasar Gambir Deli Serdang yang justru menjadi tersangka oleh Polsek Percut Sei Tuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, kasus tiga oknum polisi dengan inisial Bripka A, Bripka B, dan Briptu H, rampok sepeda motor warga pancur batu, dengan modus pengembangan perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih banyak lagi kalau mau kita urut, renungkan saja hanya di wilayah hukum Polda Sumut ada oknum polisi yang merampok motor warga. Belum lagi lima oknum polisi yang mencuri barang bukti narkoba, mana peredaran narkoba dan judi juga saat ini semakin marak di Sumut. Jadi sudahlah pepatah ikan busuk dari kepalanya (yang diungkapkan) Kapolri kapan mau diterapkan di Polda Sumut ini, mosok saya musti bikin laporan khusus kepada Pak Presiden,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Saya masih tidak yakin kasus ini akan ditindak tuntas menyeluruh dengan profesional. Tersangka Obstruction of Justice-nya saja tidak ada

Anggota DPR Junimar Girsang Minta Kapolri Evaluasi Kapolda Sumut Buntut Kasus AKBP Achiruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mengapresiasi kinerja Polda Sumut dalam menangani perkara tersangka Aditya Hasibuan yang melibatkan ayahnya AKBP Achiruddin Hasibuan. "Kami mengapresiasi atas kinerja kepolisian yang proaktif terkait perkara Aditya Hasibuan. Selain itu, AKBP Achiruddin Hasibuan telah dinonaktifkan dan saat ini diperiksa Propam Polda Sumut," kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, di Medan, Kamis (27/4/2023). Ia mengatakan penanganan perkara penganiayaan yang cepat dilakukan kepolisian disambut baik masyarakat.&nbsp; "Saya berharap perkara ini harus dituntaskan karena saat ini zaman sudah berubah. Tidak seperti dahulu, pihak berwenang sering sesuka hati," ucapnya. Baskami menyoroti harta AKBP Achiruddin Hasibuan yang tidak wajar sebagai aparat penegak hukum, seperti memiliki rumah mewah, mobil mewah, motor gede Harley Davidson, dan harta lainnya. "Kalau bisa hartanya dicari (usut), kenapa begitu banyak?, dia (AKBP Achiruddin Hasibuan) harus menanggung risiko itu," ucap Baskami. Ia mengingatkan pejabat maupun penegak hukum sekarang ini bukan lagi dilayani melainkan harus melayani.&nbsp; "Apalagi zaman sekarang sudah era keterbukaan, seperti sosial media dan lainnya," ucapnya. Sebelumnya, Tim Polda Sumut melakukan penggeledahan di rumah AKBP Achiruddin Hasibuan, di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia, Rabu (26/4). Tujuan penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti yang dilakukan tersangka AH dalam perkara penganiayaan terhadap Ken Admiral. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan barang bukti seperti CCTV, bungkusan air "softgun", dan lainnya sebagai pendukung alat bukti terkait perkara Aditya Hasibuan yang melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Selain itu, Ditreskrimum Polda Sumut telah memeriksa lebih dari 10 orang saksi.

Kinerja Polda Sumut dalam menangani perkara tersangka Aditya Hasibuan yang melibatkan ayahnya AKBP Achiruddin Hasibuan didukung penuh DPRD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapolda sumut

Berita Terkini