<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/tersangka-pemerkosaan-261169171.jpg" alt="DIALIHKAN KE POLDA: Para tersangka kasus asusila saat tiba di Mapolda Sulteng dari Polres Parimo kemarin (31/5). Mereka langsung dihadirkan dalam konferensi pres kasus persetubuhan anak di bawah umur." width="100%">
<figcaption>DIALIHKAN KE POLDA: Para tersangka kasus asusila saat tiba di Mapolda Sulteng dari Polres Parimo kemarin (31/5). Mereka langsung dihadirkan dalam konferensi pres kasus persetubuhan anak di bawah umur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus asusila yang dialami RI, remaja 16 tahun, terjadi sejak April 2022 hingga Januari 2023. Ibu korban sempat melapor ke Polresta Palu, tetapi tidak mendapat respons. Pelaku perbuatan asusila itu disebut berjumlah 11 orang dengan beragam profesi. Ada kepala desa (Kades), guru, hingga perwira Polri. Korbannya adalah remaja 16 tahun berinisial RI. Rabu (31/5), Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengadakan konferensi pers untuk men-jlentreh-kan masalah tersebut. Dia menjelaskan, kasus itu memang benar terjadi di Parimo. Namun, menurut Kapolda, kasusnya bukan pemerkosaan. "Sebab, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman," jelasnya. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Meski demikian, polisi tetap mendalami kasus tersebut. Sepuluh di antara sebelas pelaku yang namanya disebut korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lagi, yakni perwira polisi berinisial Ipda MKS, masih diperiksa. Di antara 10 tersangka, 7 orang sudah ditahan. Tiga orang lainnya masih dikejar. Kapolda Agus menerangkan, korban bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah yang dijadikan tempat kumpul para tersangka. Korban menerima gaji bulanan dari ARH, salah seorang tersangka. &rdquo;Sebelas pelaku ini saling kenal,&rdquo; katanya. Kasus ini bermula saat RI dan pacarnya yang berinisial FN melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Kala itu FN memberikan uang kepada RI. Hubungan haram itu ternyata disebarkan FN kepada temannya di lokasi tempat RI bekerja. "Pacarnya menyampaikan bahwa korban bisa dibayar (untuk melakukan persetubuhan)," ujarnya. Informasi itu akhirnya terdengar oleh para tersangka. Karena itu, mereka tertarik untuk ikut menyetubuhi RI. Agus mengungkapkan, RI berasal dari keluarga kurang mampu. Dia menjadi tulang punggung keluarga. RI membiayai adik-adiknya yang masih kecil. Karena itu, dia bersedia melayani para tersangka setelah diiming-imingi materi. "Ada yang mengiming-imingi uang, pakaian, dan handphone. Bahkan, ada pelaku yang berjanji menikahi korban jika sampai hamil," ujar Agus. Agus menegaskan, korban tidak diperjualbelikan. RI juga membantah mengonsumsi narkoba saat persetubuhan. &rdquo;Itu tidak benar,&rdquo; tegasnya. Kasus ini bergulir ke ranah hukum setelah ibu korban melapor ke Polresta Palu pada Januari 2023. Waktu itu RI masih berusia 15 tahun. Polisi lantas bergerak dan menjerat para tersangka dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan terhadap Anak. Dalam UU tersebut, ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. &rdquo;Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku telah disetubuhi 11 orang secara sendiri-sendiri, di waktu dan tempat berbeda, dalam kurun waktu 10 bulan, sejak April 2022 sampai Januari 2023,&rdquo; jelas Agus. Tujuh tersangka yang telah ditahan adalah HR (Kades di wilayah Parigi Moutong); ARH, 40, (guru SD di Sausu); AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22 (mahasiswa yang juga pacar korban); dan KDD, 32. Tiga tersangka yang masih buron adalah AW, AS, dan AK. &rdquo;Anggota Polri (Ipda MKS, Red) saat ini masih diperiksa dan diamankan di Mako Brimob Polda Sulteng. Sebelumnya, dia bertugas di Polres Parimo,&rdquo; jelasnya. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari enam orang. Mereka adalah ayah dan ibu korban serta orang-orang yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Ada beberapa tempat kejadian perkara (TKP) kasus persetubuhan itu. Yakni, rumah seorang tersangka, rumah tempat korban bekerja, penginapan C, penginapan RH, dan penginapan S. Lalu, di pinggir sungai Desa Sausu dan sebuah rumah pondok kebun. Semuanya masih berada di wilayah di Kabupaten Parimo. &rdquo;Tersangka MT melakukan persetubuhan selama dua kali dari Desember 2022 dan Januari 2023, ARH sebanyak enam kali dari April 2022 sampai Januari 2023, AR melakukan empat kali di sebuah penginapan, AK melakukan empat kali, serta HR melakukan dua kali,&rdquo; papar Agus. Saat ini kasus itu telah diambil alih oleh Polda Sulteng. Petugas masih mengejar tiga tersangka. &rdquo;Tiga buron diimbau segera menyerahkan diri,&rdquo; kata Agus. Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Djoko Wienartono saat dikonfirmasi Radar Sulteng Senin (29/5) menyatakan, korban kini dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Palu. &rdquo;Polres juga akan meminta asesmen dari ahli psikologi untuk memastikan kondisi mental korban. Kami juga menggandeng P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak),&rdquo; jelasnya. Berdasar pantauan Radar Sulteng, RI kini dirawat di RSUD Undata di Kota Palu. Dia ditangani tiga dokter bedah. Meski kondisinya baik, RI sering mengeluh sakit perut. &rdquo;Jadi, ada tiga dokter yang terlibat, yaitu dokter bedah anak, bedah kebidanan, dan bedah digestif,&rdquo; kata Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi kemarin. Dia menuturkan, korban harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan tiga dokter yang terlibat, termasuk pembahasan mengenai risiko yang mungkin dialami pasien. Rencana operasi juga telah disampaikan kepada keluarga korban. Menurut Herry, operasi belum dapat dilakukan karena berdasar hasil laboratorium kondisi pasien belum memungkinkan. Para dokter khawatir muncul risiko yang lebih besar jika operasi dilakukan saat ini karena usia pasien masih 16 tahun. &rdquo;Operasi baru dapat dilakukan setelah kondisi pasien membaik,&rdquo; ungkapnya. Herry menambahkan, RSUD telah menempatkan korban di ruang khusus guna menjaga privasinya. Langkah ini diambil untuk melindungi korban yang telah mengalami kasus traumatis. Kejadian asusila tersebut, menurut dia, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi psikologisnya. &rdquo;RSUD Undata menangani kasus ini dengan serius. Kami mohon doanya agar anak kita ini dapat pulih kembali. Kejadian ini merupakan situasi yang luar biasa,&rdquo; tuturnya. (who/ron/c14/oni)

Kasus asusila yang dialami RI, remaja 16 tahun, terjadi sejak April 2022 hingga Januari 2023. Ibu korban sempat melapor ke Polresta Palu.

Remaja RI Jadi Korban Asusila Oknum Polisi Hingga Kades Sejak April 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/PECEHAN-SEKSUAL-JAWA-POS-3798624195.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus dugaan pemerkosaan atau persetubuhan di di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara (Sulteng) menjadi sorotan. Pasalnya sang korban yang berinisial RI merupakan remaja 16 tahun dan berprofesi sebagai pembantu di tempat kumpul para pelaku. Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengadakan konferensi pers untuk men-jlentreh-kan masalah tersebut pada Rabu (31/5). Dia menjelaskan, kasus itu memang benar terjadi di Parimo. Namun, menurut Kapolda, kasusnya bukan pemerkosaan. "Sebab, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman," jelasnya. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Adapun pelakunya berjumlah 11 orang dengan beragam profesi. Ada kepala desa (Kades), guru, hingga perwira Polri. Meski demikian, polisi tetap mendalami kasus tersebut. Sepuluh di antara sebelas pelaku yang namanya disebut korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lagi, yakni perwira polisi berinisial Ipda MKS, masih diperiksa. Di antara 10 tersangka, 7 orang sudah ditahan. Tiga orang lainnya masih dikejar. Kapolda Agus menerangkan, korban bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah yang dijadikan tempat kumpul para tersangka. Korban menerima gaji bulanan dari ARH, salah seorang tersangka. &rdquo;Sebelas pelaku ini saling kenal,&rdquo; katanya. Kasus ini bermula saat RI dan pacarnya yang berinisial FN melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Kala itu FN memberikan uang kepada RI. Hubungan haram itu ternyata disebarkan FN kepada temannya di lokasi tempat RI bekerja. "Pacarnya menyampaikan bahwa korban bisa dibayar (untuk melakukan persetubuhan)," ujarnya. Informasi itu akhirnya terdengar oleh para tersangka. Karena itu, mereka tertarik untuk ikut menyetubuhi RI. Agus mengungkapkan, RI berasal dari keluarga kurang mampu. Dia menjadi tulang punggung keluarga. RI membiayai adik-adiknya yang masih kecil. Karena itu, dia bersedia melayani para tersangka setelah diiming-imingi materi. "Ada yang mengiming-imingi uang, pakaian, dan handphone. Bahkan, ada pelaku yang berjanji menikahi korban jika sampai hamil," ujar Agus. Agus menegaskan, korban tidak diperjualbelikan. RI juga membantah mengonsumsi narkoba saat persetubuhan. &rdquo;Itu tidak benar,&rdquo; tegasnya. Kasus ini bergulir ke ranah hukum setelah ibu korban melapor ke Polresta Palu pada Januari 2023. Waktu itu RI masih berusia 15 tahun. Polisi lantas bergerak dan menjerat para tersangka dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan terhadap Anak. Dalam UU tersebut, ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. &rdquo;Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku telah disetubuhi 11 orang secara sendiri-sendiri, di waktu dan tempat berbeda, dalam kurun waktu 10 bulan, sejak April 2022 sampai Januari 2023,&rdquo; jelas Agus. Tujuh tersangka yang telah ditahan adalah HR (Kades di wilayah Parigi Moutong); ARH, 40, (guru SD di Sausu); AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22 (mahasiswa yang juga pacar korban); dan KDD, 32. Tiga tersangka yang masih buron adalah AW, AS, dan AK. &rdquo;Anggota Polri (Ipda MKS, Red) saat ini masih diperiksa dan diamankan di Mako Brimob Polda Sulteng. Sebelumnya, dia bertugas di Polres Parimo,&rdquo; jelasnya. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari enam orang. Mereka adalah ayah dan ibu korban serta orang-orang yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Ada beberapa tempat kejadian perkara (TKP) kasus persetubuhan itu. Yakni, rumah seorang tersangka, rumah tempat korban bekerja, penginapan C, penginapan RH, dan penginapan S. Lalu, di pinggir sungai Desa Sausu dan sebuah rumah pondok kebun. Semuanya masih berada di wilayah di Kabupaten Parimo. &rdquo;Tersangka MT melakukan persetubuhan selama dua kali dari Desember 2022 dan Januari 2023, ARH sebanyak enam kali dari April 2022 sampai Januari 2023, AR melakukan empat kali di sebuah penginapan, AK melakukan empat kali, serta HR melakukan dua kali,&rdquo; papar Agus. Saat ini kasus itu telah diambil alih oleh Polda Sulteng. Petugas masih mengejar tiga tersangka. &rdquo;Tiga buron diimbau segera menyerahkan diri,&rdquo; kata Agus. Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Djoko Wienartono saat dikonfirmasi Radar Sulteng Senin (29/5) menyatakan, korban kini dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Palu. &rdquo;Polres juga akan meminta asesmen dari ahli psikologi untuk memastikan kondisi mental korban. Kami juga menggandeng P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak),&rdquo; jelasnya. Berdasar pantauan Radar Sulteng, RI kini dirawat di RSUD Undata di Kota Palu. Dia ditangani tiga dokter bedah. Meski kondisinya baik, RI sering mengeluh sakit perut. &rdquo;Jadi, ada tiga dokter yang terlibat, yaitu dokter bedah anak, bedah kebidanan, dan bedah digestif,&rdquo; kata Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi kemarin. Dia menuturkan, korban harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan tiga dokter yang terlibat, termasuk pembahasan mengenai risiko yang mungkin dialami pasien. Rencana operasi juga telah disampaikan kepada keluarga korban. Menurut Herry, operasi belum dapat dilakukan karena berdasar hasil laboratorium kondisi pasien belum memungkinkan. Para dokter khawatir muncul risiko yang lebih besar jika operasi dilakukan saat ini karena usia pasien masih 16 tahun. &rdquo;Operasi baru dapat dilakukan setelah kondisi pasien membaik,&rdquo; ungkapnya. Herry menambahkan, RSUD telah menempatkan korban di ruang khusus guna menjaga privasinya. Langkah ini diambil untuk melindungi korban yang telah mengalami kasus traumatis. Kejadian asusila tersebut, menurut dia, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi psikologisnya. &rdquo;RSUD Undata menangani kasus ini dengan serius. Kami mohon doanya agar anak kita ini dapat pulih kembali. Kejadian ini merupakan situasi yang luar biasa,&rdquo; tuturnya. (who/ron/c14/oni)

Kasus dugaan pemerkosaan atau persetubuhan di di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara (Sulteng) menjadi sorotan.

Korban Persetubuhan Oknum Polisi hingga Kepala Desa Adalah Pembantu di Tempat Kumpul Pelaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656246549387.jpg" alt="ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebelas orang disebut terjerat kasus dugaan pemerkosaan gadis di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara (Sulteng). Namun, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengklaim dalam kasus itu tidak ada unsur pemerkosaan. Dia menjelaskan, kasus itu memang benar terjadi di Parimo. "Sebab, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman," jelasnya. Adapun korban berinisial RI berusia 16 tahun. Sementara 11 pelaku berasal dari beragam profesi. Mulai dari kepala desa (Kades), guru, hingga perwira Polri. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Meski demikian, polisi tetap mendalami kasus tersebut. Sepuluh di antara sebelas pelaku yang namanya disebut korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lagi, yakni perwira polisi berinisial Ipda MKS, masih diperiksa. Di antara 10 tersangka, 7 orang sudah ditahan. Tiga orang lainnya masih dikejar. Kapolda Agus menerangkan, korban bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah yang dijadikan tempat kumpul para tersangka. Korban menerima gaji bulanan dari ARH, salah seorang tersangka. &rdquo;Sebelas pelaku ini saling kenal,&rdquo; katanya. Kasus ini bermula saat RI dan pacarnya yang berinisial FN melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Kala itu FN memberikan uang kepada RI. Hubungan haram itu ternyata disebarkan FN kepada temannya di lokasi tempat RI bekerja. "Pacarnya menyampaikan bahwa korban bisa dibayar (untuk melakukan persetubuhan)," ujarnya. Informasi itu akhirnya terdengar oleh para tersangka. Karena itu, mereka tertarik untuk ikut menyetubuhi RI. Agus mengungkapkan, RI berasal dari keluarga kurang mampu. Dia menjadi tulang punggung keluarga. RI membiayai adik-adiknya yang masih kecil. Karena itu, dia bersedia melayani para tersangka setelah diiming-imingi materi. "Ada yang mengiming-imingi uang, pakaian, dan handphone. Bahkan, ada pelaku yang berjanji menikahi korban jika sampai hamil," ujar Agus. Agus menegaskan, korban tidak diperjualbelikan. RI juga membantah mengonsumsi narkoba saat persetubuhan. &rdquo;Itu tidak benar,&rdquo; tegasnya. Kasus ini bergulir ke ranah hukum setelah ibu korban melapor ke Polresta Palu pada Januari 2023. Waktu itu RI masih berusia 15 tahun. Polisi lantas bergerak dan menjerat para tersangka dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan terhadap Anak. Dalam UU tersebut, ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. &rdquo;Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku telah disetubuhi 11 orang secara sendiri-sendiri, di waktu dan tempat berbeda, dalam kurun waktu 10 bulan, sejak April 2022 sampai Januari 2023,&rdquo; jelas Agus. Tujuh tersangka yang telah ditahan adalah HR (Kades di wilayah Parigi Moutong); ARH, 40, (guru SD di Sausu); AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22 (mahasiswa yang juga pacar korban); dan KDD, 32. Tiga tersangka yang masih buron adalah AW, AS, dan AK. &rdquo;Anggota Polri (Ipda MKS, Red) saat ini masih diperiksa dan diamankan di Mako Brimob Polda Sulteng. Sebelumnya, dia bertugas di Polres Parimo,&rdquo; jelasnya. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari enam orang. Mereka adalah ayah dan ibu korban serta orang-orang yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Ada beberapa tempat kejadian perkara (TKP) kasus persetubuhan itu. Yakni, rumah seorang tersangka, rumah tempat korban bekerja, penginapan C, penginapan RH, dan penginapan S. Lalu, di pinggir sungai Desa Sausu dan sebuah rumah pondok kebun. Semuanya masih berada di wilayah di Kabupaten Parimo. &rdquo;Tersangka MT melakukan persetubuhan selama dua kali dari Desember 2022 dan Januari 2023, ARH sebanyak enam kali dari April 2022 sampai Januari 2023, AR melakukan empat kali di sebuah penginapan, AK melakukan empat kali, serta HR melakukan dua kali,&rdquo; papar Agus. Saat ini kasus itu telah diambil alih oleh Polda Sulteng. Petugas masih mengejar tiga tersangka. &rdquo;Tiga buron diimbau segera menyerahkan diri,&rdquo; kata Agus. Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Djoko Wienartono saat dikonfirmasi Radar Sulteng Senin (29/5) menyatakan, korban kini dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Palu. &rdquo;Polres juga akan meminta asesmen dari ahli psikologi untuk memastikan kondisi mental korban. Kami juga menggandeng P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak),&rdquo; jelasnya. Berdasar pantauan Radar Sulteng, RI kini dirawat di RSUD Undata di Kota Palu. Dia ditangani tiga dokter bedah. Meski kondisinya baik, RI sering mengeluh sakit perut. &rdquo;Jadi, ada tiga dokter yang terlibat, yaitu dokter bedah anak, bedah kebidanan, dan bedah digestif,&rdquo; kata Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi kemarin. Dia menuturkan, korban harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan tiga dokter yang terlibat, termasuk pembahasan mengenai risiko yang mungkin dialami pasien. Rencana operasi juga telah disampaikan kepada keluarga korban. Menurut Herry, operasi belum dapat dilakukan karena berdasar hasil laboratorium kondisi pasien belum memungkinkan. Para dokter khawatir muncul risiko yang lebih besar jika operasi dilakukan saat ini karena usia pasien masih 16 tahun. &rdquo;Operasi baru dapat dilakukan setelah kondisi pasien membaik,&rdquo; ungkapnya. Herry menambahkan, RSUD telah menempatkan korban di ruang khusus guna menjaga privasinya. Langkah ini diambil untuk melindungi korban yang telah mengalami kasus traumatis. Kejadian asusila tersebut, menurut dia, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi psikologisnya. &rdquo;RSUD Undata menangani kasus ini dengan serius. Kami mohon doanya agar anak kita ini dapat pulih kembali. Kejadian ini merupakan situasi yang luar biasa,&rdquo; tuturnya. (who/ron/c14/oni)

Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengklaim dalam kasus itu tidak ada unsur pemerkosaan. Dia menjelaskan, kasus itu memang benar ada.

Kapolda Sulteng Klaim Kasus Persetubuhan Gadis 16 Tahun dengan 11 Tersangka Tidak Ada Pemaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201114-WA0019-01.jpg" alt="Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/hasil-uji-balistik/">Hasil uji balistik</a> sudah dirilis. Tapi, pertanyaan besar masih tersisa dalam kasus tewasnya Erfaldi di tengah pembubaran demonstrasi antitambang di Parigi Moutong (Parimo): apakah Bripka H bertindak membawa pistol semiotomatis jenis HS9 berpeluru tajam tanpa sepengetahuan pimpinan?  ”Apakah Bripka H bertindak sendiri di luar komando pimpinan sehingga dia hanya bisa dikenai hukuman dengan persangkaan pasal 359 KUHP?” kata advokat sekaligus mantan Koordinator Kontras Sulawesi Edmond Leonardo kepada Radar Sulteng kemarin (2/3).  Dalam rilis yang disampaikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolda-sulteng/">Kapolda Sulteng</a> Irjen Pol Rudy Sufahriadi di kompleks PTIK, Jakarta, kemarin disebutkan anak peluru atau proyektil yang melukai korban Erfaldi (almarhum) milik Bripka H yang kesehariannya bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Parimo. ”Uji sampel darah di proyektil dengan darah korban juga identik,” katanya di gedung PTIK, Jakarta Selatan, kemarin.  Dengan bukti tersebut, penyidik telah menetapkan Bripka H sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 359 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan kealpaannya menyebabkan seseorang meninggal dunia diancam pidana lima tahun penjara. ”Sudah tersangka,” terangnya.  Peristiwa tragis itu terjadi saat pembubaran blokade jalan trans-Sulawesi di Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah, pada malam 12 Februari lalu. Warga memblokade jalan itu sebagai bentuk penolakan terhadap <a href="https://www.jawapos.com/tag/tambang-emas/">tambang emas</a>.  Keluarga menyebut Erfaldi bukanlah demonstran, tapi hanya menonton aksi yang berlangsung sejak sekitar pukul 12.00 waktu setempat itu. Saat ada pembubaran oleh polisi, pemuda 21 tahun itu ikut lari dan tertembak, lalu terjatuh dengan posisi wajah menghadap ke aspal. Dia sempat dilarikan ke Puskesmas Tada, tapi nyawanya tak tertolong.  Bripka H saat ini masih berada di Palu dan diperiksa Ditkrimum Polda Sulteng. Selain proses secara pidana, Polda Sulteng akan melakukan pemeriksaan internal. ”Seusai <a href="https://www.jawapos.com/tag/sidang-internal/">sidang internal</a> nanti barulah kita ketahui apa hukuman yang diterapkan, apakah PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) atau lainnya. Yang jelas, dua proses sementara berjalan,” jelas Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto.

Proyektil Maut Itu Milik Reserse Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kapolda-Sulteng.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah, Irjen Pol Rudy Sufahriadi, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sulteng, terkait kasus asusila yang menjerat anggotanya. Pernyataan Kapolda itu menyusul tindakan dugaan asusila yang dilakukan oleh anggotanya, eks kapolsek di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), berinisial Iptu IDGN.  “Selaku Kapolda Sulteng saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada masyarakat karena masih ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin,” kata Rudy di Palu, Minggu (24/10) dilansir dari Antara.  Rudy menegaskan, sesuai dengan instruksi Kapolri untuk menindak dan memberikan hukuman tegas kepada anggota Polri yang melakukan kesalahan maupun pelanggaran hukum lainnya.  “Sesuai dengan instruksi Kapolri, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menindak dan memberikan hukuman,” tegas Rudy.  Kata Rudy, pemberian sanksi hukum juga berlaku untuk semua anggota yang terbukti melakukan kesalahan maupun pelanggaran hukum lainnya.  “Kami akan tegas menangani anggota yang terbukti salah,” sebutnya.  “Kita sudah datang ke rumah korban untuk meyakinkan bahwa saya akan profesional menangani anggota yang salah,” tambahnya.  Sebelumnya, sidang kode etik terhadap oknum Kapolsek di Kabupaten Parigi Moutong yang diduga melakukan tindakan asusila digelar, Sabtu (23/10). Dari hasil sidang tersebut, kapolsek berpangkat Iptu itu dinyatakan melanggar etik dan direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat.  Kapolsek berinisial IDGN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri. Dan pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.  Namun, dari putusan yang merekomendasikan untuk dilakukan pemecatan, Iptu IGDN akan melakukan banding.  "Terhadap putusan rekomendasi PTDH tersebut Iptu IDGN menyatakan banding," jelas Kapolda Sulteng.  Sebelum putusan sidang etik itu, eks kapolsek Iptu IDGN tersebut telah dibebastugaskan dari jabatannya sejak 15 Oktober 2021 dan digantikan dengan pejabat sementara.  Iptu IDGN terlibat kasus asusila dengan seorang remaja perempuan berinisial S yang berdomisili di Kabupaten Parimo.  IDGN diduga memanfaatkan jabatannya dan berjanji kepada S akan membebaskan ayahnya yang terjerat kasus pidana pencurian hewan ternak jika menuruti keinginannya. Hingga perbuatan tersebut dilakukan, IDGN tidak kunjung membebaskan ayah S.

Kapolda Sulteng Minta Maaf Atas Kasus Asusila Eks Kapolsek Parimo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Argo-yuwono-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menyikapi serius penyerangan yang dilakukan oleh kelompok teroris Mujahid Indonesia Timur (MIT). Dia bahkan memerintahkan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rakhman Baso berkantor sementara di Poso selama proses pengejaran para pelaku.  "Perintah Kapolri hari Selasa 1 Desember 2020, Kapolda Sulteng berkantor di Poso," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (2/11).  Argo menyampaikan, Kapolda akan didukung oleh tim terbaik dari Bareskrim Polri. Dan didukung oleh TNI. Kapolda diperintahkan untuk segera menangka para pelaku teror. "Dibackup tim tebaik Bareskrim Polri," jelas Argo.  Diberiyakan sebelumnya, kelompok teroris Mujahid Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora diduga telah melakukan pembantaian terhadap sebuah keluarga di Pegunungan Kebun, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada Jumat (27/11) sekitar pukul 13.00 WITA. Dua orang dinyatakan tewas dalam peristiwa ini.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh Aco, warga Lembon Tongoa, Kabupaten Sigi. Aco mendapat informasi tersebut dari Ulin, salah satu anggota keluarga yang dibantai kelompok MIT.  Saat itu Ulin mengatakan jika ayahnya, Yasa dan suaminya, Pino menjadi korban pembunuhan kelompok MIT. Beberapa orang yang diduga kelompok MIT itu mendatangi rumah Ulin di Pegunungan Kebun sekitar pukul 09.00 WITA.  "Beberapa OTK tersebut saat itu menyandera keluarganya dan terlihat telah melakukan pembunuhan terhadap Yase dan Pino," kata Argo kepada wartawan, Sabtu (28/11).  Berdasarkan keterangan Ulin, ayah dan suaminya tewas dengan cara dipenggal kepalanya. Sedangkan ibunya terlihat hanya terluka namun masih hidup. Ulin kemudian lari menyelamatkan diri ke Desa Lembontongoa dan menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi Aco.  Dalam peristiwa ini, 4 orang dipastikan meninggal dunia secara mengenaskan. Sedangkan 7 rumah dibakar oleh para pelaku yang diduga berjumlah 10 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Bn5anT-Np00

Buru Kelompok Ali Kalora, Kapolda Diperintahkan Berkantor di Poso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/sikap-kapolri-saat-megawati-dipolisikan-soal-penistaan-agama_m_104952.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan rotasi di tubuh internal Korps Bhayangkara. Tercatat ada tiga Kapolda yang diganti. Papua, Riau, dan Sulawesi Tenggara.  Rotasi ini termuat dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2569/IX/KEP/2019 tertanggal 27 September 2019. Jabatan yang dirotasi di antaranya Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja dimutasi menjadi Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri. Irjen Pol Paulus Waterpau ditunjuk sebagai penggantinya.  Sebelumnya, Paulus Waterpau persah menjabat sebagai kapolda Papua lalu dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Lemdiklat Polri.  Selanjutnya, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo dimutasi. Widodo akan bertukar posisi dengan Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dalam jabatan Pati Baintelkam pada penugasan di Badan Intelijen Negara (BIN).  Terakhir, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Irianto dimutasi menjadi Irwil III Itwasum Polri. Ssbagai penggantinya ditunjuk Brigjen Pol Merdisyam yang sebelumnya menempati jabatan Dirsosbud Baintelkam Polri.  Ketiga pati polri ini dijadwalkan akan menjalani upacara serah terima jabatan (sertijab) pada Senin (30/9) mendatang pukul 08.00 WIB. Pelantikan akan dipimpin Kapolri Tito Karnavian di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan surat telegram Kapolri ini. Dia menyebut rotasi ini dalam rangka promosi dan penyegaran di tubuh organisasi polri  "Mutasi ini adalah hal yang alami dalam organisasi polri sebagai tour of duty and tour of area, penyegaran, promosi dan dalam rangka peningkatan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter," kata Dedi.  Sementara itu Asisten SDM Kapolri, Irjen Pol Eko Indra Heri membantah jika rotasi ini terkait insiden di tiga wilayah hukum tersebut. Seperti kerusuhan di Papua, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau dan tewasnya 2 mahasiswa akibat unjuk rasa di Sulawesi Tenggara.  "Rutin saja (tidak berkaitan dengan insiden disetiap wilayah)," pungkas Eko.

Kapolri Tito Karnavian Copot Tiga Kapolda, Ini Alasannya

kapolda Sulteng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapolda Sulteng

Berita Terkini