<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1664881897807.jpg" alt="Keluarga mencari korban dari foto jenazah. Angger Bondan/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Keluarga mencari korban dari foto jenazah. Angger Bondan/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta sampaikan permohonan maaf pada Selasa (3/10), atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu (1/10).  Kepada seluruh warga Jatim dan korban, Nico meminta maaf akibat minimnya pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Dari tragedi itu, sebanyak 125 suporter Arema yang menonton pertandingan Liga 1 antara Arema vs Persebaya meninggal dunia.  ”Saya prihatin sekaligus meminta maaf jika dalam proses pengamanan yang berjalan terdapat kekurangan,” kata Kapolda Nico Afinta di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.  Usai memohon maaf, Nico berjanji bakal mengevaluasi terkait pola pengamanan yang digunakan saat pertandingan sepak bola. ”Ke depannya kami evaluasi bersama pihak terkait. Harapannya ke depan pertandingan sepak bola yang aman nyaman dan menggerakkan ekonomi,” ucap Nico.  Hal serupa disampaikan Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana atau Juragan 99. Dia mengaku siap bertanggung jawab penuh atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu (1/10) malam.  Dia juga memohon maaf atas tragedi yang menewaskan 125 orang pasca kekalahan Arema atas Persebaya dengan skor 3-2 tersebut. ”Saya siap bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada korban, masyarakat Indonesia atas kejadian yang menimpa keluarga besar Aremania pada 1 Oktober,” papar Gilang di kantor Manajemen Arema FC.  Saat ini, manajemen dalam kondisi shock. Terutama para pemain dan pelatih yang hadir langsung saat kerusuhan terjadi.  Gilang mengaku sangat menyesali kejadian tersebut. Gilang berjanji bakal memberikan santunan pada keluarga korban.  ”Saya siap bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Saya siap memberikan bantuan, santunan, meskipun itu tidak akan bisa mengembalikan nyawa korban,” ucap Gilang.

Kapolda Jatim Minta Maaf Soal Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image-7-1.png" alt="Dari kiri Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Alfinta. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Alfinta. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto memantau penyekatan PPKM darurat hari keempat melalui udara. Pemantauan itu dilakukan pada Selasa (6/7).  Tepat pukul 08.00 WIB, Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim, dan Pangdam V/Brawijaya berangkat memantau dengan menggunakan helikopter dari Lapangan Mapolda Jatim, Jalan A. Yani Surabaya. Selama sekitar 90 menit pemantauan tersebut dilakukan dengan melintasi perbatasan antara wilayah kabupaten dan kota. Di antaranya kawasan Surabaya-Sidoarjo, Gresik-Surabaya, Jembatan  Suramadu dan Pandaan-Malang.  Berdasar hasil pengamatan, situasi lalu lintas telah terjadi pengurangan volume kendaraan dibanding sebelum PPKM darurat.  ”Lalu lintas yang terpantau secara umum ada pengurangan volume kendaraan khususnya di titik-titik penyekatan tetapi di beberapa titik masih harus diturunkan lagi,” terang Khofifah.  Tim gabungan TNI/Polri melakukan penyekatan pada 72 titik di wilayah Jatim selama PPKM darurat. Ke-72 titik tersebut terdiri atas 45 exit tol, 20 titik antar rayon dan 7 titik perbatasan. Upaya itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 agar tidak meluas.  Khofifah mengingatkan masyarakat dari luar kota yang hendak melewati penyekatan, wajib membawa surat keterangan bebas Covid-19. Masyarakat yang tak memiliki kepentingan agar tetap di rumah saja selama PPKM darurat.  Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, pemantauan itu dilakukan untuk mengecek penyekatan-penyekatan yang ada antara kabupaten dan kota. Penyekatan itu merupakan pendukung dari kebijakan PPKM darurat.  ”Hari ini (6/7), kami melihat penyekatan antar kabupaten/kota. Khususnya wilayah Sidoarjo-Surabaya, Gresik-Surabaya. Kami juga sempat meninjau lokasi Pandaan-Malang. Terpantau dari pemandangan di atas tadi berkurang volume kendaraannya dibandingkan hari-hari sebelumnya,” jelas Nico.  Nico menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi masalah pengetatan pengaturan critical dan essential. ”Langkah selanjutnya bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kodam V/Brawijaya bersama tim akan melaksanakan pengecekan di beberapa tempat. Apakah pengusaha dan perusahaan itu bisa melaksanakan aturan Inmendagri No 15 Tahun 2021,” ujar Nico.

Hari Ke-4 PPKM, Volume Kendaraan di Jatim Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210630-WA0049.jpg" alt="Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wacana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat di Surabaya mulai Jumat (2/7) direspons Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. PPKM mikro darurat bukan untuk menghambat perekonomian masyarakat, namun untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19.  ”Fokus dari pengawasan kegiatan masyarakat ini untuk membatasi jam kegiatan masyarakat. Bisa pukul 20.00 jadi pukul 18.00,” ujar Nico.  Penentuan batasan jam kegiatan masyarakat pada pukul 20.00 WIB tertuang dalam aturan PPKM mikro sebelumnya. Nah, menurut Nico, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan sehingga dimungkinkan tutup lebih awal.  ”Penutupan itu, menyasar mal dan tempat keramaian di Surabaya. Misalnya, tempat makan. Namun, untuk pesan take away bisa melayani selama 24 jam. Akan kami tunggu pengumumannya. Polda Jatim dan pangdam akan tunggu instruksi dari Pemprov Jatim dan pusat,” tutur Nico.  Terkait PPKM mikro darurat, lanjut dia, akan ada penentuan zonasi. ”Daerah zona merah itu bisa melengkapi SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) sebagai sarana kontrol terkait orang yang sehat dan sembuh,” teran Nico.  Dengan SIKM itu, dia berharap bisa meyakinkan semua pihak. Sebab daerah zona merah bisa lebih berhati-hati.  ”Lalu kepala daerah dan dandim bisa rapat. Orang bisa kerja tanpa khawatir. Bukan menghalangi. Hanya memastikan (antisipasi lonjakan Covid-19),” ucap Nico.  Kapolda meminta dukungan masyarakat. Sebab, lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi. ”Banyak meninggal dan sakit. Nakes dan dokter berjuang. Ini gara-gara kita yang nggak mau ngerti,” kata Nico.  Per Selasa (29/6), ada 7.781 warga Jatim dirawat di berbagai rumah sakit yang tersebar di 28 kabupaten kota. Sebanyak 1.065 warga dinyatakan positif kemarin (29/6) dan 622 orang dinyatakan sembuh. Sementara itu, 97 pasien meninggal dunia.

PPKM Darurat, Mal dan Semua Tempat di Surabaya Bisa Tutup Pukul 18.00

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1-2.png" alt="Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya saling menyemangati. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya saling menyemangati. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, sebanyak 17 juta warga masih melakukan mudik di tengah larangan sebagai antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19. Hal itu diungkapkan dalam apel pagi bersama Pangdam V Brawijaya dan Sekdaprov Jatim, pada Rabu (5/5).  ”Setelah diumumkan larangan mudik, masih terdapat 7 persen atau 17,5 juta orang yang akan melaksanakan mudik. Oleh karena itu, kegiatan Operasi Ketupat 2021 harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi,” ujar Nico.  Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2021, jumlah personel yang terlibat sebanyak 155.005 personel gabungan terdiri atas 90.592 personel Polri, 11.533 personel TNI, serta 52.880 personel instansi terkait lain seperti satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan Jasa Raharja.  Personel tersebut akan ditempatkan di 381 pos penyekatan untuk mengantisipasi masyarakat yang masih berniat dan akan melaksanakan mudik, 1.536 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibcar lantas, serta 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dan tempat wisata.  ”Untuk mengantisipasi pelaku perjalanan dalam negeri, segera maksimalkan kegiatan posko di terminal, bandar udara, pelabuhan, dan stasiun. Posko ini bukan hanya sekadar menjadi posko pengamanan dan pelayanan, namun juga berfungsi untuk mengendalikan penyebaran Covid-19,” jelas Nico.  Dia juga mengingatkan anggotanya harus menyosialisasikan pada warga yang berada dalam satu wilayah untuk tetap di rumah.  ”Penyebaran Covid-19 makin berbahaya apabila berkumpul. Masyarakat bisa memanfaatkan teknologi dengan video call atau chat,” tutur Nico.  Peringatan itu didasarkan pada catatan bahwa tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen menjelang Lebaran. Hal itu karena ada peningkatan aktivitas masyarakat. Sehingga pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 H.  ”Kebijakan larangan mudik yang memasuki tahun kedua ini dilakukan atas berbagai pengalaman. Salah satunya adalah pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang. Termasuk peningkatan kasus sebesar 93 persen setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada 2020/1441 H,” ujar Nico.  Menurut kapolda, keinginan masyarakat untuk melaksanakan mudik sulit untuk ditahan. Berdasar survei Kementerian Perhubungan, apabila pemerintah tidak melaksanakan larangan mudik akan terjadi pergerakan orang yang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang.  ”Tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman serta terhindar dari bahaya Covid-19,” ucap Nico.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8UPUU0Mbzco

Polda Jatim Terjunkan 155.005 Anggota di 381 Pos Penyekatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image-19.png" alt="Ilustrasi tenaga kesehatan. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tenaga kesehatan. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upaya perwakilan jurnalis Surabaya menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpa seorang jurnalis, Nurhadi, di Surabaya terus berlanjut. Selasa (30/3), perwakilan jurnalis yang terdiri dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), lJTI (Ikatan Jurnalis Tivi Indonesia), dan AMSI (Aliansi Media Siber Indonesia) melakukan audiensi dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta.  Dari audiensi itu, Nico menjanjikan untuk membuat tim gabungan. Tim tersebut untuk mengusut tuntas kasus yang menimpa jurnalis.  ”Kami akan menindaklanjuti dengan membuat tim khusus untuk menuntaskan kasus yang telah terjadi,” ujar Nico.  Kekerasan yang dialami jurnalis itu telah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKTl) Polda Jatim, Minggu (28/3). Nico berjanji melakukan proses penyidikan secara transparan. Kapolda menyampaikan agar media sama-sama mengawal kasus tersebut.  ”Kami mengimbau kepada seluruh anggota Polri tetap berkomunikasi dengan baik kepada rekan-rekan wartawan sehingga terjadi sinergitas,” ucap Nico.  Nico mengaku, petugas telah melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) serta telah meminta keterangan dari korban dan kuasa hukumnya. Setelah itu, pihaknya akan memeriksa sejumlah saksi.  Kapolda menyatakan, akan memeriksa seluruh keterangan dan pihak yang terlibat dengan kasus itu dengan jelas. Untuk itu, dia meminta media menemui Ditreskrimum Polda Jatim untuk memperjelas kejadian yang sebenarnya.  ”Kami akan menindaklanjuti dengan memeriksa saksi-saksi. Kami juga berkoordinasi dengan instansi supaya proses ini berjalan baik. Semua yang disebutkan korban akan kami periksa sehingga membuat jelas, membuat terang konstruksi yang sedang dibangun,” ujar Nico.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=E0QJn-YZ0Ek

Usut Kasus Penganiayaan Jurnalis, Kapolda Jatim Bikin Tim Gabungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210329-WA0028.jpg" alt="Aksi jurnalis se-Surabaya di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi jurnalis se-Surabaya di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Nico Afinta membentuk tim untuk menangani kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum aparat terhadap jurnalis, saat menjalankan tugas peliputan di Surabaya pada akhir pekan lalu.  ”Kasus tersebut saat ini telah ditangani tim yang dibentuk Kapolda Jatim,” ujar Kabidhumas Polda Jatim Kombes Polisi Gatot Repli Handoko seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (29/3) malam.  Tim yang dibentuk secara khusus oleh Kapolda itu merupakan wujud keseriusan Polda Jatim dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Gatot membenarkan Polda Jatim telah melakukan rekonstruksi atau oleh tempat kejadian perkara guna mengungkap pelaku kasus tersebut.  ”Biar tim polda bekerja terlebih dahulu,” ucap Gatot.  Jurnalis Tempo, Nurhadi, diduga dianiaya oknum aparat saat berupaya mencari konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap yang ditangani KPK. Nurhadi dituduh masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anak Angin Prayitno di Gedung Graha Samudera Bumimoro, kompleks Markas Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Surabaya, Sabtu (27/3) malam.  Meski sudah menyampaikan statusnya sebagai wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, para pengawal Angin Prayitno diduga tetap memberikan perlakuan yang mengarah penganiayaan terhadap Nurhadi.  Sejumlah pihak pun mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas tindakan kekerasan tersebut. Puluhan wartawan di Surabaya melakukan aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi menuntut pengusutan kasus itu.  Selain aksi, juga beredar petisi daring di change.org/KamiBersamaNurhadiTempo yang meminta Polda Jawa Timur mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap Nurhadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7jB5ymiMGU0

Kapolda Jatim Bentuk Tim Tangani Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image-16.png" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Alex/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Alex/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Enam peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Surabaya diamankan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Mereka diamankan pasca terjadi kericuhan di tengah jalannya kongres di Islamic Center Surabaya pada Selasa (23/3) malam.  Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, mereka berenam diduga melakukan pelemparan kursi hingga mengakibatkan kaca di gedung Islamic Center, Surabaya, pecah. Mereka diamankan atas permintaan panitia.  ”Ada miskomunikasi di antara mereka, kemudian ada yang membanting kursi. Ini atas permintaan panitia, kami amankan enam orang. Sekarang masih dalam pemeriksaan,” tutur Nico saat dikonfirmasi pada Rabu (24/3).  Keenam orang itu kini telah dimintai keterangan lebih lanjut oleh Polda Jatim. Namun, Nico menegaskan, pihaknya akan mendukung jalannya kongres.  ”HMI adalah organisasi mahasiswa yang sudah lama. Anggotanya memahami demokrasi. Harapannya, pasca kejadian ini, kongres berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Nico.  Tidak hanya mengamankan, Nico mengatakan, pihaknya akan menjaga bagian luar area kongres.  Sebelumnya, ribuan kader HMI non peserta kongres memaksa masuk. Mereka berasal dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Mereka dilarang masuk oleh panitia dan polisi untuk menjaga protokol kesehatan.  ”Kami melakukan pendekatan. Kami bagi dengan bantuan Ibu Gubernur, Pangdam, Pangko AL, dan Danlanud AU di sini. Alhamdulillah rombongan bisa mengerti dan mengamankan Kota Surabaya baik dari keamanan maupun Covid-19,” tutur Nico.  Kongres yang sejatinya berakhir pada Senin (22/3) lalu molor sehari. Terkait hal itu, Nico mengakui, panitia telah mengajukan permohonan penambahan waktu. Penambahan selama sehari itu diajukan kepada Polda dan Pemprov Jatim.  ”Panitia sudah mengirimkan permohonan pengajuan tambahan waktu karena belum selesai. Permohonan sudah dikirimkan kepada Polda Jatim dan Gubernur. Saya dan Pangdam mendukung,” papar Nico.  Terkait kericuhan yang terjadi, Nico berpesan bagi peserta untuk segera menuntaskan tahap kongres serta menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi.  ”Kami serahkan ke panitia karena panitia mempunyai mekanisme. Saya kira adik-adik sudah dewasa. Akan ada jalan tahap-tahap yang sudah dilalui. Kami akan dukung. Kami yakin HMI akan menyelesaikan permasalahan di dalam,” ucap Nico.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/PeXbI6yrw-A

Polda Jatim Amankan 6 Peserta Kongres HMI, Diduga Memicu Kericuhan