<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/dua_kapolda.jpg" alt="KAPOLDA METRO JAYA LAMA-BARU: Irjen Nana Sudjana dan Irjen Fadil Imran. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KAPOLDA METRO JAYA LAMA-BARU: Irjen Nana Sudjana dan Irjen Fadil Imran. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat suara terkait pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Kompolnas menilai keputusan tersebut sudah tepat.  "Polda Metro dan Polda Jabar punya tugas preventif, preemtif, penegakan hukum, tapi semuanya tidak dilaksanakan dengan baik saat ada keramaian massa Rizieq Shihab," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Selasa (17/11).  Poengky menilai fungsi tersebut tidak dijalankan oleh Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Akhirnya terjadi kerumuman dan melanggar protokol kesehatan Covid-19.  "Apa analisa intelejen? Bagaimana patrolinya untuk persiapan? Kok bisa sampai membludak massanya tanpa bisa dicegah dan melanggar Protokol Kesehatan? Penegakan hukumnya mana?" imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/dua_kapolda_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KAPOLDA JAWA BARAT BARU-LAMA: Irjen Ahmad Dofiri dan Irjen Rudy Sufahriadi. (JAWA POS RADAR JOGJA-MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Poengky berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. "Pencopotan Kapolda ini harus menjadi pelajaran bagi yg lain agar bersikap tegas dan sesuai aturan hukum dalam melaksanakan protokol kesehatan," pungkasnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham mengambil langkah tegas kepada jajarannya atas terjadinya kerumuman akibat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Idham memutuskan mencopot 2 Kapolda akibat peristiwa tersebut.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Pati yang dicopot yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Rudy Sufahriadi. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas kerumuman yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno Hatta; Petamburan, Jakarta Pusat; dan Puncak, Jawa Barat.  "Ada dua Kapolda yang nggak melaksanakan perintah dalam menegakan protokol kesehatan maka diberikan sanksi berupa pencopotan Kapolda Metro Jaya. Kemudian kedua Kapolda Jawa Barat," kata Argo di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/10).

Kata Kompolnas Soal 2 Kapolda Dicopot Imbas Kerumunan Rizieq

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/dua_kapolda.jpg" alt="KAPOLDA METRO JAYA LAMA-BARU: Irjen Nana Sudjana dan Irjen Fadil Imran. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KAPOLDA METRO JAYA LAMA-BARU: Irjen Nana Sudjana dan Irjen Fadil Imran. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelanggaran protokol kesehatan oleh massa yang hadir dalam beberapa acara Habib Rizieq Shihab berimbas pada dua petinggi Polri. Kemarin (16/11) Kapolda Metro Jaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/irjen-nana-sudjana/">Irjen Nana Sudjana</a> dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolda-jabar/">Kapolda Jawa Barat</a> Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatan masing-masing.  Pencopotan dua jenderal bintang dua tersebut diumumkan beberapa jam setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahfud-md/">Mahfud MD</a> bertemu dengan pimpinan Polri, TNI, BIN, dan BNPB. Paginya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah pembantunya dalam rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka. Dalam rapat itu, presiden kembali mengingatkan bahwa prioritas pemerintah selama pandemi adalah keselamatan rakyat. Karena itu, pemerintah mengambil langkah pembatasan sosial di sejumlah wilayah untuk menekan penularan Covid-19. ”Termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujarnya. Karena itu, dia meminta penegakan disiplin protokol kesehatan terus dilakukan.  Kepada <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolri-idham-azis/">Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis</a>, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo, Presiden Jokowi menginstruksi mereka agar tidak ragu menindak tegas setiap pelanggaran. ”Jangan hanya imbauan-imbauan, harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tegasnya. Saat ini, tutur Jokowi, yang diperlukan adalah kepercayaan publik atas apa yang sedang dilakukan pemerintah.  Karena itu, Jokowi juga meminta Mendagri <a href="https://www.jawapos.com/tag/tito-karnavian/">Tito Karnavian</a> untuk mengingatkan, bahkan menegur kepala daerah. Baik gubernur, bupati, maupun wali kota, mereka harus memberikan contoh yang baik dalam menerapkan protokol kesehatan. ”Jangan malah ikut berkerumun,” sindir mantan gubernur DKI Jakarta itu. Apalagi bila daerah itu sudah memiliki perda penegakan disiplin protokol kesehatan. Seharusnya aturan tersebut benar-benar dijalankan dengan tegas tanpa pandang bulu. Aparat harus mengambil tindakan hukum atas pelanggaran yang terjadi.  Data terakhir kemarin (16/11) menunjukkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kasus-aktif-covid-19/">kasus aktif Covid-19</a> di Indonesia saat ini sudah tinggal 12,7 persen. Sedangkan angka kesembuhan mencapai 84 persen. Menurut dia, angka-angka yang bagus itu jangan sampai rusak. ”Gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan,’’ tambahnya. Presiden tidak ingin usaha keras seluruh tenaga kesehatan menangani pasien Covid-19 menjadi sia-sia karena aparat tidak berani bertindak tegas dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan.  Menegaskan keterangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a>, Mahfud menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas bila ada aparat keamanan yang membiarkan pelanggaran protokol kesehatan. ”Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan Covid-19,” tuturnya. Menurut Mahfud, aparat keamanan sudah dibekali berbagai instrumen untuk menindak setiap pelanggaran. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut aparat keamanan wajib bertindak apabila mendapati pelanggaran protokol kesehatan. Di Jakarta dan Jawa Barat, kata Mahfud, pelanggaran protokol kesehatan tampak jelas. Khususnya setelah <a href="https://www.jawapos.com/tag/rizieq-shihab/">Rizieq</a> pulang ke Indonesia. Pada waktu bersamaan, pemerintah juga mencermati pertumbuhan pasien Covid-19. ”Terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar. Terutama sejak Selasa tanggal 10 hingga 13 November di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat,” bebernya.  Walau tidak secara tegas menyebut nama, Mahfud menyatakan, pemerintah sangat menyesalkan pelanggaran protokol kesehatan dalam pesta pernikahan dan peringatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/nabi-muhammad-saw/">Maulid Nabi Muhammad SAW</a> di bilangan Petamburan, Jakarta Pusat. Merujuk tanggal dan lokasi yang dia maksud, kerumunan massa yang membuat pemerintah geram tidak lain adalah acara-acara <a href="https://www.jawapos.com/tag/habib-rizieq/">Rizieq</a>. ”Pemerintah sebenarnya telah memperingatkan gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara (acara Rizieq) mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.  Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) <a href="https://www.jawapos.com/tag/zainut-tauhid-saadi/">Zainut Tauhid Sa’adi</a> menyatakan, seharusnya setiap tokoh masyarakat memberikan contoh yang baik kepada pengikutnya. Baik ucapan maupun tindakan. Dia menjelaskan, ulama harus mencontoh akhlak Nabi. Di antaranya, akhlak Nabi yang selalu menghormati dan memuliakan orang. ’’Meskipun orang tersebut berbeda keyakinan. Bahkan, meskipun orang tersebut sering menghina, merendahkan, dan memusuhinya,’’ katanya kemarin.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/dua_kapolda_1-750x428.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KAPOLDA JAWA BARAT BARU-LAMA: Irjen Ahmad Dofiri dan Irjen Rudy Sufahriadi. (JAWA POS RADAR JOGJA-MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Zainut yang juga wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak semua pihak bisa menahan diri untuk tidak saling menghujat. Kemudian juga tidak lagi saling mencekal. Sebab, perilaku tersebut bukan akhlak yang dicontohkan Nabi. ’’Kami juga mengimbau semua mubalig, dai, dan tokoh agama agar dalam menyampaikan pesan-pesan agama menggunakan bahasa yang santun,’’ jelasnya. Kemudian juga dengan akhlak yang baik dan tidak melanggar norma hukum atau susila. Para tokoh agama diminta berwasiat dalam hal kebenaran dan kesabaran sehingga bisa ikut menjaga ukhuwah atau persaudaraan.  Terkait pencopotan dua Kapolda, Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono memang tidak menyebut pelanggaran protokol kesehatan mana yang menyebabkan keduanya dicopot. Namun, beberapa hari sebelumnya, terjadi dua pelanggaran protokol kesehatan yang mencolok. Dua pelanggaran protokol kesehatan itu melibatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/habib-rizieq-shihab/">Rizieq</a>. Yakni, lumpuhnya Bandara Soekarno-Hatta dan kemacetan akibat ceramah Rizieq yang diikuti dengan long march di Megamendung, Cisarua, Jawa Barat.  Argo menyebut pencopotan Irjen Nana Sudjana dan Irjen Rudy Sufahriadi sesuai dengan perintah pimpinan Polri. ”Pencopotan sesuai telegram Kapolri nomor ST/3222/XI/KEP/2020,” tuturnya. Nana dipindah menjadi Koorsahli Kapolri. Posisi Kapolda Metro Jaya akan diisi <a href="https://www.jawapos.com/tag/irjen-fadil-imran/">Irjen Fadil Imran</a> yang saat ini menjabat Kapolda Jatim. Lalu, Rudy diangkat menjadi Widyaiswara I Sespim Lemdiklat Polri. ”Jabatan Kapolda Jabar akan ditempati Irjen Ahmad Dofiri, yang sebelumnya menjabat Aslog Kapolri,” terangnya.  Posisi Kapolda Jatim akan diisi Irjen <a href="https://www.jawapos.com/tag/nico-afinta/">Nico Afinta</a> yang sebelumnya mendapat tugas sebagai Kapolda di Kalimantan Selatan. Selain dua Kapolda, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolres-jakpus/">Kapolres Metro Jakarta Pusat</a> Kombes Heru Novianto dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolres-bogor/">Kapolres Bogor</a> AKBP Roland Ronaldy juga dicopot dari jabatan masing-masing. Heru dipindahkan menjadi analis kebijakan madya bidang brigade mobil Korbrimob. Sementara itu, Roland diberi tugas baru sebagai wakil Dirreskrimsus Polda Jawa Barat.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/11/2020/irjen-rudy-angkat-bicara-soal-kegiatan-rizieq-shihab/">Irjen Rudy Angkat Bicara Soal Kegiatan Rizieq Shihab</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/pemerintah-tak-tegas-jokowi-jangan-buat-usaha-tenaga-medis-sia-sia/">Pemerintah Tak Tegas, Jokowi: Jangan Buat Usaha Tenaga Medis Sia-sia</a></li> </ul> Kemarin Kapolri juga mengeluarkan surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020. Lewat surat telegram tersebut, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu memerintah seluruh jajarannya untuk lebih ketat dan fokus menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, Kapolri meminta penegakan hukum atas pelanggaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> dilakukan secara tegas kepada siapa pun. Sebagaimana disampaikan Mahfud, yang tidak melaksanakan tugas itu bakal dievaluasi, bahkan diberi sanksi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=n1Y-wlaJBx4

Pencopotan 2 Kapolda dan 2 Kapolres Diduga Membiarkan Kerumunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kapolri-copot-3-kapolda-sejumlah-pamen-dipromosikan_m_171417.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian terus merombak kekuatan jajaran kepolisian di level perwira tinggi. Kali ini, tiga kapolda dicopot dari jabatannya dan dimutasikan jabatan lainnya. Efek dari pergantian itu, sejumlah perwira menengah (pamen) ikut promosi. Ketiga kapolda yang berganti jabatan tersebut, yakni Kapolda Sulawsi Selatan Irjen Muktiono, Kapolda Kepulauan Riau Sam Budigusdian, dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Erwin Triwanto. Pergantian kapolda itu tercantum dalam surat telegram Kapolri nomor ST/2750/XI/2017 yang diterbitkan pada Kamis (16/11) lalu. Hari ini, Rabu (29/11) mereka sudah mengikuti sertijab. "Pergantian posisi ini merupakan hal biasa. Ini untuk penyegaran di institusi Polri" kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/11). Sementara itu, perwira tinggi lainnya yang ikut bergeser jabatan yakni Koorsahli Kapolri Irjen Pol Iza Fadri Yani dimutasi sebagai analis di NCB Interpol. Posisinya digantikan oleh Irjen Muktiono. Posisi Muktiono digantikan Kakorshabara Irjen Umar Septiono. Irjen Sam Budigusdian dimutasi sebagai perwira tinggi SDM untuk penugasan di Lemhanas. Dia digantikan oleh Irjen Didid Widjanardi. Irjen Erwin Triwanto yang selama ini jadi Kapolda Kalbar dimutasi sebagai analis di Lemdiklat Polri. Dia digantikan oleh Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Didi Haryono. Selanjutnya, posisi Brigjen Sistersins Mamadoa yang sebelumnya menjabat Kapuslitbang Polri akan digantikan oleh Kombes Indro Wiyono yang sebelumnya menduduki jabatan Sespuslitbang Polri. Lebih jauh, Kepala Pelayanan Markas (Yanma) Besar Polri Kombes Yudi Amsyah menggantikan Kombes Budi Widjanarko yang diangkat sebagai Wakapolda Bengkulu.

Kapolri Copot 3 Kapolda, Sejumlah Pamen Dipromosikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kapolri-sebut-karhutla-jadi-pertaruhan-jabatan-kapolda_m_1501995904_149078.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian memantau kesiapan pasukan Polri untuk tangani karhutatla." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian memantau kesiapan pasukan Polri untuk tangani karhutatla.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memeringati seluruh anak buahnya yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Jika terjadi Karhutla, maka kapoldanya siap-siap untuk dicopot dari jabatannya. Tak hanya kapolda, kapolres pun demikian. Jenderal Tito mengatakan, ancaman itu merupakan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, ancaman dari Presiden itu tidak hanya berlaku untuk Polri saja, TNI juga demikian. "Ini perintah dari Presiden. Jika ada terjadi kebakaran, tidak mampu memadamkan, para kepala satuan TNI dan Polri akan dievaluasi," ujar Tito seperti dilansir Jambi Ekspres (Jawa Pos Group). Kata Dia, ini sudah berlaku sejak 2015. Oleh karena itu, TNI dan Polri diminta menjadi ujung tombak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tito menyebutkan, sejak 2015 terjadi gejala elnino. Curah hujan di Indonesia relatif rendah. 2016 terjadi Lanina. Uap air berkumpul di Indonesia, sehingga lebih banyak curah hujan. Pada 2017 ini, dari BMKG memerkirakan Juli hingga September akan terjadi kemarau. "Karena itu pemerintah sudah mengantisipasi melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara bersama," jelasnya. "Mulai dari Polri, TNI, Pemda, Kehutanan dan instansi terkait termasuk swasta. Kuncinya adalah pencegahan," timpal alumnus Akpol 1987 ini.

Kapolri Sebut Karhutla Jadi Pertaruhan Jabatan Kapolda

kapolda dicopot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapolda dicopot

Berita Terkini

Kata Kompolnas Soal 2 Kapolda Dicopot Imbas Kerumunan Rizieq

Pencopotan 2 Kapolda dan 2 Kapolres Diduga Membiarkan Kerumunan

Kapolri Copot 3 Kapolda, Sejumlah Pamen Dipromosikan

Kapolri Sebut Karhutla Jadi Pertaruhan Jabatan Kapolda

Download Aplikasi JawaPos.com