<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/TERBAKAR_Denny-TonjauCepos_Cendrawasih-Pos.jpg" alt="TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Denny Tonjau/Cendrawasih-Pos)" width="100%">
<figcaption>TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Denny Tonjau/Cendrawasih-Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Kerusuhan yang terjadi Wamena memang menyisakan duka dan trauma yang dalam. Setidaknya, hingga saat ini masih banyak warga Wamena yang mengungsi. Meksi demikian, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Eko Daryanto memastikan, kondisi di Wamena sudah berangsur kondusif dari sebelumnya.  "Beberapa toko sudah mulai buka, namun yang lainnya masih belum berani untuk membuka tokonya," kata Eko saat dikonfirmasi, Minggu (29/9).  Walaupun kegiatan perekonomian hingga sosial masyarakat belum sepenuhnya pulih, masyarakat di Wamena diminta untuk tenang dan tidak terprovokasi dengan isu yang menyesatkan.  Sementara itu, warga pendatang yang mengungsi ke Jayapura, Papua terus bertambah akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena. Warga yang mengungsi meninggalkan daerah Wamena sebagian besar merupakan pendatang. Karena mereka masih trauma serta jaminan keamanan yang belum kondusif.  "Beberapa warga, masih trauma dan jaminan keamanan masih dirasakan, hal ini dampak dari aksi kerusuhan beberapa waktu yang lalu," jelasnya.  Sebelumnya telah terjadi kerusuhan di Wamena, Provinsi Papua yang berawal dari unjuk rasa siswa pada Senin (23/9) yang memprotes dugaan perkataan bernada rasial oleh seorang guru.  Aksi tersebut berakhir rusuh dan terdapat pihak yang melakukan pembakaran terhadap rumah warga, kantor pemerintah serta fasilitas umum. Bahkan, kerusuhan tersebut menyebabkan 33 orang tewas.  Setelah sebelumnya menutup akses internet di Wamena, pemerintah akhirnya membuka kembali layanan data internet pada Sabtu (28/9) kemarin. Karena dinilai kondisi dan situasi keamanan di wilayah Kabupaten Wamena telah pulih.

Kapendam Cendrawasih Pastikan Kondisi di Wamena Berangsur Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/rusuh-papua-elfira-cepos.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca kerusuhan di Wamena, aparat TNI-Polri mulai mengidentifikasi korban jiwa akibat insiden tersebut. Tercatat, 16 masyarakat sipil dipastikan ikut menjadi korban jiwa akibat ulah massa anarkis.  "Iya sementara kita dapat 16 meninggal dunia masyarakat sipil," ungkap Kapendam XVII/Cendrawasih Letkol CPL Eko Daryanto saat dihubungi, Senin (23/9).  Eko menuturkan, masyarakat sipil yang meninggal ini akibat terjebak di ruko-ruko yang dibakar oleh massa. Sedangkan ada beberapa yang masih diidentifikasi penyebab kematiannya.   Aparat gabungan TNI-Polri sampai saat ini masih disiagakan di lokasi kerusuhan. Mereka mengantisipasi apabila terjadi aksi susulan.  "Situasi sudah kondusif, sudah bisa diatasi. Wamena juga Jayapura ada 300 an (massa) yang diamankan di Polda Papua," imbuh Eko.  Selain itu, aparat juga masih melakukan evakuasi terhadap para korban tewas. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Papua guna dilakukan otopsi sebelum dikembalikan kepada pihak keluarga.  "Baru dievakuasi kalau laporan di lapangan kan ada korban yang terjebak di kios rumah yang dibakar, jadi mungkin baru dievakuasi masih proses identifikasi," pungkas Eko.  Sebelumnya, kerusuhan kembali pecah di Kota Wamena, Papua. Aksi unjuk rasa kelompok siswa berujung anarkis, Senin (23/9). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, saat ini aparat sudah turun ke lokasi guna menetralisir keadaan.  "Peristiwa di Wamena kejadian pagi tadi sudah ditangani aparat polri dan TNI. Dalam rangka untuk meredam masa kemudian memitigasi agar kerusuhan tersebut tidak meluas," ujar Dedi di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/9).  Dedi menjelaskan, saat ini situasi di Wamena sudah mulai bisa dikendalikan. Pendekatan secara soft approach melalui tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah daerah terus dilakukan.  Dugaan awal, kerusuhan terjadi akibat penyebaran berita hoax bernada rasisme. Namun, Dedi tidak menjelaskan detail konten rasisme tersebut. Aparat sendiri masih melakukan pengejaran kepada pelaku penyebar kabar bohong itu.  Akibat kerusuhan ini, dipastikan sejumlah fasilitas publik rusak akibat kerusuhan ini. Selain itu adapula beberapa ruko yang terbakar. "Untuk kantor pemerintahan ada juga yang diserang namun belum terklarifikasi milik siapa," pungkas Dedi

16 Warga Sipil di Wamena Tewas Akibat Kerusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menohok-curhatan-kapendam-cendrawasih-ketika-tni-polri-disudutkan_m_.jpg" alt="Lokasi penembakan pekerja di Papua" width="100%">
<figcaption>Lokasi penembakan pekerja di Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkat suara terhadap komentar negatif yang ditujukan kepada institusinya. Terkhusus, yang bernuansa menyudutkan dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengaku, bingung lantaran para pejabat daerah hingga pemerhati HAM selalu menganggap apa yang dilakukan TNI dan juga Polri di Papua adalah salah. Padahal jelas, yang melakukan pembantaian yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). "Instropeksilah diri saudara, berhentilah mengatasnamakan rakyat, seolah-olah saudara adalah dewa pelindung dan penyelamat rakyat, karena belum tentu juga seberapa besar peranan saudara untuk memihak kepada kepentingan rakyat," sindir Aidi melalui pesan singkatnya, Jumat (21/12) Ia berkata, ketika rakyat sipil atau anggota TNI-Polri yang menjadi korban kebiadaban KKB, sejumlah pihak itu diam seribu bahasa. "Tetapi manakala yang menjadi korban adalah pihak KKB, saudara-saudara langsung bereaksi. Ini semua indikator apa?" ujar Aidi geram. Ia mengulas, saat Asmat dilanda musibah KLB campak dan gizi buruk, TNI adalah institusi pertama yang terjun langsung ke daerah itu dengan mengerahkan segala sumber dayanya. Tapi, pihaknya tidak pernah tahu bantuan apa yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi dan wakil rakyat terhadap warga Asmat. "Bahkan mungkin satu kalipun pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur LE (Lukas Enembe) tidak pernah menengok warganya yang menderita di Asmat," singgung Aidi. Begitu pula saat bencana embun beku melanda di Distrik Kuyawage Lannyjaya pada Juli 2015 dan mengakibatkan ratusan masyarakat eksodus mengungsi ke Tiom. Dandim Jayawijaya dan Kapolres Lannyjaya beserta jajaranya yang paling pertama mendirikan tenda-tenda pengungsian, membangun dapur umum, menjemput para pengungsi sampai kepucuk-pucuk gunung. Pada kondisi seperti itupun pihaknya masih diganggu dengan tembakan kelompok separatis pimpinan Enden Wanimbo. "Tapi kami tidak pernah mendengar bantuan apa yang diberikan Pemda dan wakil rakyat terhadap warga Kuyawage," imbuhnya. Lalu, saat warga Mbua dilanda penyakit, yakni puluhan bayi dilaporkan meninggal pada Oktober-November 2015, Kodim 1702/Jayawijaya adalah institusi pertama yang mengirim bahan makanan, lauk pauk, pakaian, serta selimut. Termasuk persoalan kemanusiaan lainnya yang melanda Papua selama ini. Wulau wabah penyakit, bencana longsor, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, konflik sosial dan lain-lain, menurutnya TNI selalu hadir sebagai garda terdepan untuk meringankan beban warga yang menderita. Namun kata Aidi, TNI-Polri tidak butuh dipuji dan disanjung atas apa yang telah mereka lakukan untuk rakyat. "Karena memang itulah tugas dan kewajiban kami untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah kami," tegasnya. Betul, katanya TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk membunuh dan terbunuh. Tapi para prajurit adalah orang-orang yang paling menghargai kehidupan. "Karena kami siap mempertaruhkan kehidupan kami sendiri untuk menjamin kehidupan rakyat kami dan kehidupan yang lebih besar," pungkas Aidi.

Menohok, Curhatan Kapendam Cendrawasih Ketika TNI-Polri Disudutkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasukan-diminta-mundur-dari-papua-begini-reaksi-tni_m_.jpg" alt="Evakuasi jenazah kekejaman KKB di Papua" width="100%">
<figcaption>Evakuasi jenazah kekejaman KKB di Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe mendapat reaksi keras dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Yakni, soal ditariknya pasukan gabungan TNI-Polri di Kabupaten Nduga jelang perayaan Natal dan tahun baru demi kenyamanan masyarakat di daerahnya. Menurut Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, permintaan tersebut tidak relevan. TNI hadir di Nduga justru untuk mengamankan masyarakat Papua khususnya dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Adapun kelompok tersebut sebelumnya membantai para pekerja PT Istaka Karya yang sedang melakukan pembangunan jalan trans-Papua di wilayah Yigi, Nduga, Papua. Harusnya, kata Aidi, Lukas sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan rapat bersama otoritas terkait. Di antaranya Pangdam Cendrawasih, Kapolda Papua, Ketua Pengadilan, dan Kepala Kejaksaan untuk membahas tentang upaya menumpas gerakan separatis di wilayahnya. "Bukan membuat statement yang seakan-akan menjadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum," ujar Aidi melalui pesan singkat, Jumat (21/12). Ia mengingatkan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 67 menjelaskan bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah salah satunya memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melaksanakan program strategis nasional. "Dengan demikian, bila Gubernur LE (Lukas Enembe) bersikap mendukung perjuangan separatis Papua Merdeka dan menolak kebijakan program strategis nasional, maka LE telah melanggar undang-undang negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum," tukasnya.

Pasukan Diminta Mundur dari Papua, Begini Reaksi TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-desak-tarik-pasukan-dari-nduga-tni-di-mana-hati-nurannya_m_.jpg" alt="Lokasi penembakan pekerja di Papua" width="100%">
<figcaption>Lokasi penembakan pekerja di Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seruan Gubernur Papua Lukas Enembe dan para pejabat daerah setempat mendapat respon dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka memandang aneh permintaan untuk menarik seluruh aparat TNI-Polri di Kabupaten Nduga jelang perayaan Natal. Padahal, kata Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, aparat gabungan TNI-Polri di Nduga melakukan pengamanan pascaterjadinya tindakan pembantaian pekerja secara keji oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para pekerja di Puncak Kabo, Distrik Yigi. Pekerja itu nyatanya tengah membangun infrastruktur untuk kemudahan akses rakyat Papua. Karena itu, seruan tersebut dianggapnya menunjukkan bahwa gubernur dan pejabat daerah terkait seperti Ketua DPR Yunus Wonda, serta para pimpinan Fraksi DPR Papua tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat. Menurut Aidi, seorang gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia di daerah. Menurutnya gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. "Bukan sebaliknya, malah gubernur bersikap menentang kebijakan nasional," sebut Aidi dalam pesan singkatnya, Jumat (21/12). Ia menegaskan, kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara guna melindungi segenap rakyat. "Kok gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi," tegas Aidi. Ia menerangkan, sampai saat ini, masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKB yang belum diketahui nasibnya. Ia lantas bertanya kepada para pejabat negara dan para pemerhati HAM apakah mereka memahami perasaan dan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang. Entah bagaimana jadinya perasaan keluarga korban jika mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah Gubernur dan DPR. "Di mana hati nurani saudara-saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada anda?" ujar Aidi bertanya balik.  Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Menurutnya, permintaan itu juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab dan masyarakat Nduga. Lukas berpendapat, kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. "Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana," tegasnya usai mengkuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Kota Jayapura, Kamis (20/12).

Gubernur Desak Tarik Pasukan dari Nduga, TNI: di Mana Hati Nuraninya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapendam-cendrawasih-bantah-lancarkan-serangan-bom-ke-kkb-papua_m_.jpg" alt="Evakuasi jenazah kekejaman KKB di Papua" width="100%">
<figcaption>Evakuasi jenazah kekejaman KKB di Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi membantah pihaknya melancarkan serangan bom saat mengevakuasi korban serangan KKSB di Bukit Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Tak ada senjata berkaliber besar dalam aksi pembalasan saat tim gabungan diserang.  "TNI sama sekali tidak menggunakan sarana persenjataan bom atau berkaliber besar," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (9/12).  Senjata yang digunakan sampai saat ini kata dia senjata Infanteri, bukan roket ataupun altileri. Sebab, jika menggunakan senjata jenis tersebut, membutuhkan waktu pergeseran. Kata dia, masyarakat juga bisa melihat bahwa alutsista yang mereka gunakan hanya heli angkut L dan LNG. "Di Papua bisa dicek tidak ada satupun heli untuk menyerang, yang beroperasi di Papua heli pesawat angkut, tidak ada untuk perang," tegas Aidi. Di sisi lain dia mengakui tim gabungan sempat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) saat melakukan evakuasi di Bukit Kabo. Akan tetapi, diyakini tidak ada warga sipil yang menjadi korban. Kalaupun ada yang mengatakan ada warga sipil atau pejabat kampung yang tewas saat TNI melakukan evakuasi, dia malah balik bertanya. Bahkan Aidi curiga bahwa mereka warga sipil.  Sebab logikanya, antara lokasi kontak senjata dan pemukiman warga cukup jauh. Setidaknya 4-5 kilometer dengan jarak tempuh dua jam perjalanan kali yang medannya cukup terjal. "Kenapa ada warga sipil di daerah tempur, jauh dari kampung? Kalau ada warga sipil di daerah tersebut tidak bisa lagi dikatakan warga sipil. Karena kontak tembak bukan di kampung tapi di hutan," bebernya. Lagi pula, pihaknya tidak diberi kesempatan untuk melakukan identifikasi jikalau memang yang tewas adalah warga sipil. Sebab dari pengakuan Kepala Distrik Nirkuri, Yosekat K. Kamarigi, pejabat desa yang tewas tersebut pun sudah dimakamkan. Kebiasaan orang Papua terutama di pedalaman, kata Aidi, biasanya bukan dimakamkan langsung dibakar sesuai adat. "Mau diinvestegasi, apanya diidentifikasi? Kalau murni sipil harus ada data dan fakta. Kita tidak bisa mengatakan katanya, diduga," tuturnya.  Aidi malah curiga, kepala distrik yang melaporkan adanya pejabat desa yang tewas juga bagian dari KKSB. "Pelapor yang mengatakan dirinya kepala kampung di sana kan laporan sepihak saja, apakah itu bagian dari pelaku? Saya tidak mau menuding," pungkasnya.  Sebelumnya, Kepala Distrik Nirkuri, Yosekat K. Kamarigi mengatakan, dalam evakuasi tim gabungan TNI-Polri dari arah selatan Nduga dan dari arah timur yang masuk wilayah Kabupaten Wamena, dikabarkan  aparat melakukan serangan bom sebanyak 12 kali. Di Distrik Mbua ledakan terdengar lima kali dan Distrik Yigi tujuh kali.  Yosekat menggambarkan tembakan peluru dihamburkan seperti hujan yang tidak dapat dihitung. Dua aparat desa meninggal pada 5 Desember lalu.

Kapendam Cendrawasih Bantah Lancarkan Serangan Bom ke KKB Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapendam-pastikan-tak-ada-anggota-tni-di-pembangunan-jembatan-yigi_m_.jpg" alt="Lokasi penembakan KBB di Papua" width="100%">
<figcaption>Lokasi penembakan KBB di Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi memastikan anggotanya tidak ikut dalam pembangunan&nbsp;jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Hal itu untuk mengklarifikasi pernyataan&nbsp;Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Menurutnya&nbsp;dalam pembangunan jalan trans-Papua yang melibatkan beberapa kontraktor tahun lalu, anggota Batalyon Zeni Konstruksi Mabes TNI Angkatan Darat dilibatkan. Pihaknya mendapatkan sektor yang paling berisiko baik medan maupun situasi keamanan. Namun untuk pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Aidi belum tahu apakah PT Istaka Karya sudah berkoordinasi atau belum untuk pengamanan. "Jadi tidak ada anggota TNI-Polri di tempat mereka kerja," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (5/12). Kalau kontraktor di sektor lainnya kata Aidi, sudah melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan. Jadi, setiap hari sebelum para pekerja memulai pekerjaan, TNI mengecek kondisi di lokasi. "Anggota TNI melakukan pengamanan sebelum mereka kerja, sebelum mereka masuk lokasi, anggota TNI dulu yang masuk dan mengecek situasi," bebernya. Memang, kerap kali KKB menganggu pekerjaan infrastruktur tersebut. "Tapi karena ada TNI dan Polri paling tidak ada serangan balasan saat mereka ganggu," ujar Aidi. Seperti diketahui&nbsp;TPNPB mengakui telah melakukan penyerangan di Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos TNI di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua. Namun mereka mengklaim pihaknya menyerang aparat Zeni Tempur (Zipur) TNI Angkatan Darat dan bukan warga sipil. Panglima Daerah TPNPB Makodap III Ndugama Egianus Kogeya melalui akun&nbsp;Facebook&nbsp;resmi TPNPB mengatakan, sejak 2 Desember 2018, pihaknya melakukan operasi di tiga wilayah tersebut di bawah pimpian Komandan Operasi Pemne Kogeya. "Ya benar, operasi di Kali Aworak, Kali Yigi, Pos TNI Distrik Mbua, kami yang lakukan dan kami siap bertanggung jawab penyerangan ini," ungkap Egianus, seperti tertulis di akun&nbsp;Facebook&nbsp;TPNPB.

Kapendam Pastikan Tak Ada Anggota TNI di Pembangunan Jembatan Yigi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapendam-cendrawasih-pastikan-pilkada-papua-tetap-berjalan_m_222842.jpeg" alt="Dansatgas Operasi Pembebasan Perkampungan dari KKSB, Kolonel Inf Frits Pelamonia (tengah) di area Helipad Penerbad AD ketika mengevakuasi guru, Sabtu (21/4) lalu." width="100%">
<figcaption>Dansatgas Operasi Pembebasan Perkampungan dari KKSB, Kolonel Inf Frits Pelamonia (tengah) di area Helipad Penerbad AD ketika mengevakuasi guru, Sabtu (21/4) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada Papua yang bakal berlangsung besok bersama 170 daerah lainnya dipastikan tetap berjalan walaupun sempat memanas pasca penembakan pesawat pengangkut Brimob di Bandara Keneyam. Hal itu disampaikan Kepala Penerangan Daerah Militer XVII Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi. "Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan seperti itu, ini kan hanya segerombolan (penyerang) saja. Hanya berapa belas," kata dia saat dihubungi, Selasa (26/6). Dia mengatakan, pengamanan di Keneyam telah ditingkatkan. Sebelumnya, pengamanan distrik yang seperti perkampungan di kabupaten Nduga itu hanya diawasi Koramil dan Pos Polisi, tidak ada Polres dan Kodim. "Makanya kita perkuat," ucap Aidi. Untuk memastikan situasi keamanan Keneyam, Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit dan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar pun tadi meninjau langsung situasi di sana. Kendati demikian dia mengaku situasi sempat kurang kondusif pasca tembakan dan serangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang membabi buta di sekitar Bandara Keneyam. Masyarakat pun sempat harus mengungsi ke komando rayon militer (Koramil) terdekat yang letaknya beberapa ratus meter dari tempat kejadian. Aktivitas ekonomi sempat lumpuh. Namun pagi tadi, aktivitas dan keadaan keamanan mulai kondusif. Masyarakat pun telah kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas. "Siang sudah pulang ke rumah masing-masing, jadi kemarin memang tidak ada aktivitas," jelasnya. Sebelumnya, sekitar pukul 09.45 WIT tadi, KKSB di Nduga kembali menebar teror dengan melakukan penembakan terhadap Pesawat Trigana Air Twin Oter&nbsp; PK YRU yang berangkat dari Wamena menuju Kenyam. Akibatnya, pilot pesawat bernama Ahmad Abdillah Kamil terkena serpihan peluru di bagian bahu dan kepala bagian belakang. Empat warga sekitar turun mejadi korban. Tiga diantaranya tewas dengan luka tembak dan bacok sementara satu lainnya selamat. Adapun pesawat itu membawa anggota satuan Brimob sebanyak 15 orang yang akan bertugas melaksanakan pengamanan Pilkada di Kenyam Kabupate Nduga. Kapolri Jenderal Tito Karnavian kemarin menduga, tindakan kelompok tersebut berkaitan dengan Pilkada di wilayah tersebut. Mereka berniat melakukan intimidasi ke masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon kepala daerah di Papua. "Jadi peristiwa ini kita duga adalah kelompok senjata yang untuk permainan politik," ungkapnya.&nbsp;

Kapendam Cendrawasih Pastikan Pilkada Papua Tetap Berjalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapendam cendrawasih

Berita Terkini