<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/lapas-3137559729.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej berkunjung ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej berkunjung ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4). (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menerima keluhan terkait oper kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hal ini setelah pria yang karib disapa Eddy Hiariej itu berkunjung ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4). <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) menghampiri Eddy Hiariej. Dalam kesempatan itu, WBP itu mengeluhkan padatnya warga binaan di dalam Lapas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasihan, over capacity pak, hampir 275 lebih dari kapasitas normal 150 orang," kata seorang WBP perempuan kepada Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011030222/disindir-netizen-koar-koar-ikut-americas-got-talent-2023-cakra-khan-beri-penjelasan">Disindir Netizen Koar-koar Ikut America's Got Talent 2023, Cakra Khan Beri Penjelasan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ia memang over tadi saya lihat. Iya hampir dua kali lipat ya," timpal Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy mengakui Lapas di Indonesia memang sudah over kapasitas. Ia mengungkapkan, rumah tahanan (Rutan) Pontianak yang seharusnya diisi 250 orang, harus menampung 980 orang. Karena itu, ia mengharapkan adanya aturan hukum sehingga bisa mengurai over kapasitas penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya kita berharap dengan regulasi UU Narkotika segera disahkan, akan terjadi pengurangan narapidana itu," ucap Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy menuturkan, sebagian besar Lapas di Indonesia diisi oleh para pengguna narkotika. "Bukan hanya di Kalimantan saja, tapi juga di seluruh Indonesia hampir 70 persen pengguna narkotika," ungkap Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Eddy mengapresiasi Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak yang memberikan pelayanan terbaik kepada WBP. Hal ini diharapkan, dapat ditiru oleh Lapas dan Rutan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sini bagus dan terlihat bersih. Jarang lapas ya bersih, tapi apa memang dibersihkan apa tidak karena saya datang?," gurau Eddy menandaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengakui Lapas di Indonesia memang sudah over kapasitas. Sebagian besar kasus narkotika.

Wamenkumham Sebut 70 Persen Over Kapasitas Lapas Diisi Kasus Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/menkumham-ungkap-alasan-sulitnya-membangun-lapas_m_176382.jpeg" alt="Menkumham Yasonna Laoly" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meningkatnya jumlah tahanan setiap tahun tidak diimbangi dengan kapasitas penampungan di penjara. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, terjadi selisih yang sangat lebar antara jumlah tahanan dan penjara yang ada. "Setahun yang masuk 24.000 space, yang bisa kita bangun 5500 space," kata Yasonna di Kemenkumham Jakarta, Rabu (20/12). Yasonna menambahkan, hal tersebut terjadi lantaran keterbatasan anggaran sehingga tak bisa memenuhi kapasitas yang seharusnya. "Dari segi membangun kita gak kuat dari segi finansial," tambah politikus PDIP tersebut. Dia mengakui bahwa minimnya daya tampung penjara dapat meningkatkan resiko tindak kekerasan maupun kerusuhan didalam lapas. Seperti yang pernah terjadi di Riau beberapa waktu lalu, ketika kerusuhan terjadi di dalam lapas hingga mengakibatkan kaburnya 200 tahanan lebih. "Kemenkumhan sendiri melakukan sistem pendistribusian tahan ke lapas-lapas yang memiliki daya tampung rendah, sehingga tidak terjadi penumpukan tahanan. Hal ini sebagai antisipasi terjadi kerusuhan di dalam penjara seperti di Riau," tutup Yasonna.

Menkumham Ungkap Alasan Sulitnya Membangun Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/yassona-over-kapasitas-lapas-akan-ditangani-bertahap_m_164045.jpeg" alt="Menkumham Yasonna H Laoly bersama Gubernur Jambi Zumi Zola" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna H Laoly bersama Gubernur Jambi Zumi Zola</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Over kapasitas yang terjadi di lapas yang ada di Jambi, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly mengatakan belum bisa memastikan pembanguan lapas baru di Jambi pada tahun 2018 mendatang. Lanjutnya, Dia telah mendengar Pemerintah Provinsi Jambi akan menghibahkan lahan seluas 7 Ha untuk pembangunan lapas baru. Ia mengaku sangat berterimaksih dengan antusiasme Pemerintah Provinsi Jambi. Keterbatasan jumlah anggran di APBN membuat tidak bisa menangani pembangunan lapas di Indonesia, termasuk Jambi. Pemberian lahan oleh Pemprov Jambi untuk pembangunan lapas Jambi akan dilakukan pengkajian dalam waktu dekat. &ldquo;Secara bertahap akan dilakukan penataan kembali, melebihi kapasitas,"katanya sebagaimana dilansir Jambi Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (22/10). Menurutnya, Untuk pembangunan lapas membutuhkan anggaran yang besar. Apalagi di Jambi over kapasitas sudah mencapai 500 persen. Namun kementrian tidak bisa berbuat banyak. Ia mengakui kini masih melakukan perhitungan kembali. Over kapasitas tersebut, dijelaskan oleh Yassona, dikarenakan kejahatan narkoba yang meningkat setiap tahunya. Untuk Jambi narapidana narkoba mencapai 60 persen lebih dari total narapida yang berada di dalam lapas. Narkoba menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa dan negara. Ia mengatakn kini di Nusa Kambangan Kemenkumham tengah membangun Lapas khusus narkoba, dengan pengamanan yang ketat. Lapas narkoba tersebut ditargetkan selesai dalam aktu dekat. &ldquo;Kalau sudah selesai nara pidana yang merupakan Bandar narkoba, akan kita pindah kesana,&rdquo; katanya. Kemudian terkait maraknya peredaran narkoba di Lapas, yassona mengatakan, salah satunya akibat narapidana yang berada di dalam selain Bandar dan pengedar mereka juga memakai narkoba. Untuk menindak lanjuti ini, Yassona mengungkapkan meminta Kakanwil secara rutin melakukan razia dan pemeriksaan . Bukan hanya itu saja dalam waktu dekat seluruh lapas juga akan dilengkapi dengan alat pendeteksi narkoba. &ldquo;Mau dikemas seperti apapun akan ketahuan,&rdquo; ungkap Yasona. Sedangkan untuk petugas yang terlibat, Ia menegaskan kan melakukan tindakan secara tegas. Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan BNN unutk membersihkan narkoba yang beradr di dalam Lapas. &ldquo;Untuk 100 persen memang sulit tapi kan kita upayakan,&rdquo; katanya.

Yassona: Over Kapasitas Lapas, Akan Ditangani Bertahap

kapasitas lapas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapasitas lapas

Berita Terkini

Wamenkumham Sebut 70 Persen Over Kapasitas Lapas Diisi Kasus Narkotika

Menkumham Ungkap Alasan Sulitnya Membangun Lapas

Yassona: Over Kapasitas Lapas, Akan Ditangani Bertahap

Download Aplikasi JawaPos.com