<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kapal-Bung-Tomo-Ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivitas kapal ikan asing (KIA) di Laut Natuna Utara tidak kunjung reda. Terkini Komando Armada (Koarmada) I menangkap tujuh KIA berbendera Vietnam. Penangkapan dilakukan oleh KRI Bung Tomo-357 di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kapal perang yang tengah bertugas dalam operasi Siaga Samudra-20 tersebut menangkap ketujuh KIA itu Minggu (13/12).  Berdasar informasi yang diperoleh Koarmada I, penangkapan dilakukan setelah KRI Bung Tomo-357 mendeteksi kontak asing yang dicurigai tengah melakukan aktivitas ilegal. Benar saja, saat didekati oleh kapal perang tersebut, kontak asing yang terdeteksi tengah melalukan aktivitas illegal fishing. Mendapati itu, komandan KRI Bung Tomo-357 memberi perintah peran tempur bahaya permukaan.  Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua KIA Vietnam itu beroperasi tanpa dokumen resmi. Kedua kapal juga berhasil diidentifikasi sebagai MV Dolphin 278 yang diawaki 20 orang dan MV Dolphin 925 diawaki oleh tiga anak buah kapal (ABK). Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI A. Rasyid Kacong menyampaikan bahwa selain dua kapal itu, KRI Bung Tomo-357 juga menangkap lima KIA lainnya.  "Unsur gelar operasi Koarmada I KRI Bung Tomo-357 berhasil menangkap tujuh kapal berbendera asing yang kedapatan melakukan aktifitas ilegal di Wilayah Perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara" terang Rasyid Senin (14/12). Kelima KIA itu terdiri atas MV Dolphin 916 diawaki 13 orang, MV Dolphin 898 diawaki tiga orang, MV Dolphin 355 diawaki 20 orang, MV Dolphin 603 diawaki empat orang, dan MV Dolphin 689 diawaki 15 Orang.  Koarmada I memastikan seluruh awak KIA itu merupakan warga negara asing (WNA) yang berasal dari Vietnam. Atas penangkapan itu, Rasyid menyatakan bahwa wilayah perbatasan seperti Natuna Utara memang rawan. Sehingga harus terus dijaga ketat. "Daerah perbatasan masih sangat rawan dari berbagai macam pencurian dan penyelundupan," imbuhnya.  Sebelum KRI Bung Tomo-357 menangkap tujuh KIA Vietnam, di hari yang sama KRI Sutendi Senaputra-378 juga menangkap dua KIA Vietnam. Yakni MV Dolphin 457 dan MV Dolphin 638. Serupa dengan tujuh KIA yang ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357, kedua KIA tersebut juga ditangkap di perairan Natuna Utara. Hanya berbeda lokasi dengan penangkapan tujuh KIA lainnya.  Rasyid menegaskan, keberhasilan KRI Bung Tomo-357 dan KRI Sutendk Senaputra-378 menangkap KIA Vietnam merupakan wujud komitmen TNI AL dalam penegakan hukum di perairan Indonesia. "Bentuk komitmen TNI AL dalam hal ini Koarmada I terhadap penegakkan hukum di laut,” tegas perwira tinggi bintang dua TNI AL tersebut. Dia pun menyatakan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono tegas terhadap segala pelanggaran hukum di laut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/29/04/2020/tim-sar-3-negara-cari-pelaku-illegal-fishing-yang-tenggelam-di-natuna/">Tim SAR 3 Negara Cari Pelaku Illegal Fishing yang Tenggelam di Natuna</a>  Illegal fishing merupakan salah satu contoh pelanggaran hukum di laut yang dipastikan diproses secara tegas. Selain itu, pengawasan di lokasi-lokasi rawan seperti Natuna Utara juga akan terus berlanjut. "Dengan melakukan patroli menggunakan KRI," imbuh Rasyid. Semua KIA Vietnam yang ditangkap oleh jajarannya, lanjut dia, sudah dibawa ke Dermaga Sabang Mawang, Lanal Ranai untuk diperiksa lebih lanjut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=v-aV3m6Cko8

Koarmada I Tangkap 7 Kapal Vietnam yang Melakukan Illegal Fishing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kapal penangkap ikan itu berusaha melarikan diri dengan zig-zag. KN Pulau Dana-323 milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) terus mengejar.  Pada satu titik, kapal berbendera Vietnam tersebut berusaha menabrakkan diri ke kapal kargo asing, MV Akij Ocean, yang tengah melintas. Tapi, gagal.  Berikutnya, kapal ikan itu malah berusaha menabrak KN Pulau Dana-323. Padahal, tim VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure) dan RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boats), bagian dari kapal patroli Bakamla, sudah turun dan mencoba untuk berkomunikasi dengan pengeras suara.  ’’Petugas akhirnya melepaskan tembakan peringatan. Tetap tak digubris, akhirnya petugas menembak anjungan kapal tersebut,” kata Kasubbag Humas Bakamla Letkol Bakamla Mardiono kemarin (27/7) tentang insiden pada Minggu (26/7) di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, tersebut.  Barulah setelah itu, kapal tersebut mengurangi kecepatan. Tim VBSS pun mengamankan seluruh ABK (anak buah kapal) di haluan kapal.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/anjugan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BERUSAHA MELARIKAN DIRI: Asap mengepul dari kapal ikan berbendera Vietnam yang ditangkap patroli Bakamla di Laut Natuna Utara (26/7). Kapal tersebut sempat berusaha menabrakan diri ke kapal kargo dan kapal milik Bakamla. (BAKAMLA FOR JAWA POS)  Bakamla juga memeriksa seisi kapal ikan tersebut. Mereka menemukan 2 ton ikan yang diduga hasil illegal fishing di Laut Natuna Utara.  Untuk proses lebih lanjut, KN Pulau Dana-323 membawa kapal ikan asing Vietnam itu ke Selat Lampa. ’’Begitu juga dengan seluruh ABK,” kata Mardiono.  Mardiono menjelaskan, penangkapan itu bermula saat menyisir perairan Natuna Utara, KN Pulau Dana-323 mendeteksi komunikasi kapal ikan asing. Namun, kapal tersebut tidak merespons saat petugas Bakamla mengajak untuk berkomunikasi.  KN Pulau Dana-323 segera bergerak untuk mendekat. Komunikasi kembali dilakukan lewat isyarat semafor. Lagi-lagi usaha itu tidak mendapat respons.  ”Kapal ikan asing Vietnam tersebut menambah kecepatan dari 2 knot menjadi 8 knot,” katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ljadoN_ZtdI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jsQNwN0ob-4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PZamQ-nb8nw

Illegal Fishing, Kapal Vietnam Menyerah setelah Ditembak Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/susi-pujiastuti-issak-ramadan.jpg" alt="Menteri KKP Susi Pudjiastuti (DOK. JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Menteri KKP Susi Pudjiastuti (DOK. JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menepati janjinya menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.  Kemarin (4/5) sebanyak 13 kapal ditenggelamkan di perairan Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Sebanyak 13 kapal lainnya menyusul ditenggelamkan pada 10 dan 24 Mei mendatang. Seluruhnya berbendera Vietnam.  Sampai Mei ini, sebenarnya ada 51 kapal yang terjaring operasi pencurian ikan. Namun, beberapa di antaranya sudah ditenggelamkan. Oleh petugas, ABK kapal-kapal tersebut dihadapkan ke meja hijau di pengadilan, sedangkan kapal-kapal mereka disita sebagai barang bukti. Nah, ketika pengadilan memutus bersalah dan berkekuatan hukum, kapal-kapal itu pun dieksekusi dengan ditenggelamkan.  Agar kapal-kapal tersebut masuk hingga dasar laut, lambung kapal dilubangi lebih dahulu di beberapa bagian. Selanjutnya, kapal diisi air. Perlahan kapal-kapal tersebut masuk hingga dasar laut.  Menteri Susi memilih tidak meledakkan kapal-kapal tersebut agar bangkai kapal bisa menjadi rumah ikan di perairan tersebut. "Peledakan hanya bagian palka, bukan semua bagian kapal," ujarnya kepada Pontianak Post kemarin.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Tenggelamkan-kapal-tri-yulio-HP-Rakyat-Kalbar.jpeg" alt="Tenggelamkan kapal - Tri Yulio HP/Rakyat Kalbar" width="100%">
<figcaption>Tenggelamkan kapal - Tri Yulio HP/Rakyat Kalbar</figcaption>
</figure> Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Gubernur Sutarmidji dan pejabat-pejabat lainnya menyaksikan penenggelaman kapal nelayan Vietnam di perairan Tanjung Datu, Kabupaten Mempawah, Sabtu (4/5). Tri Yulio HP/Rakyat Kalbar  Dia mengungkapkan, penenggelaman kapal merupakan langkah terbaik untuk menyudahi praktik pencurian ikan di perairan Indonesia. Apabila tidak ada tindakan tegas, dia khawatir pencurian akan terus merugikan negara. Dampak lain, sumber daya ikan Indonesia bisa habis.  "Bayangkan, pada 2014, stok ikan yang kita miliki pernah turun drastis. Hanya ada 7,1 juta ton dari yang sebelumnya tercatat lebih dari 10 juta ton. Ini dikarenakan illegal fishing," tegasnya.  Dia mengungkapkan, masih ada akibat lain pencurian ikan. Yakni, saat ini 115 perusahaan eksporter perikanan tutup karena kekurangan bahan baku. Padahal, banyak orang yang menggantungkan hidup dari perusahaan-perusahaan itu.  Dia memaparkan, kapal-kapal yang ditangkap tersebut datang dari berbagai negara. Mulai Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Papua Nugini, Tiongkok, hingga Nigeria.  Berdasar data KKP sejak 2014, kebanyakan kapal yang mencuri ikan tersebut datang dari Vietnam. Dalam lima tahun terakhir ada 284 kapal yang tertangkap petugas. Bahkan, pada tahun ini saja kapal Vietnam yang terjaring mencapai 38 unit.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/TONTONAN-tri-yulio-HP-Rakyat-Kalbar-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri KKP Susi Pudjiastuti (DOK. JAWAPOS.COM)  Di sisi lain, Vietnam terus meminta izin perlindungan untuk 2.700 kapal mereka yang beroperasi di perairan Indonesia. Jumlah itu, kata Susi, merupakan angka resmi yang mereka ajukan di setiap akhir tahun.  Padahal, dalam praktiknya, petugas di lapangan menemukan fakta bahwa satu izin ternyata digunakan untuk operasi sepuluh kapal. Angka tersebut belum termasuk keterlibatan kapal asing dari negara lain. "Karena itu, langkah tegas ini sekaligus efek jera bagi mereka. Tujuannya, tak melakukan (pencurian ikan) terus-menerus di perairan Indonesia," ujarnya.  Dia melanjutkan, sejauh ini penenggelaman kapal cukup memberikan efek jera terhadap negara tetangga untuk tak lagi mencuri ikan di wilayah ekonomi Indonesia. Tanpa begitu, aktivitas pencurian ikan akan menjadi-jadi.  "Dan sekarang efeknya sangat terasa sejak diberlakukannya penenggelaman. Pencuri itu lari. Ikan kita kembali pulih perlahan. Sekarang sudah kami data. Sudah ada 12 juta ton lebih," tuturnya.  Dan hingga saat ini, kata dia, neraca perdagangan ikan Indonesia bahkan sudah menjadi nomor satu se-Asia Tenggara. Padahal, sebelumnya selalu mendapat predikat buntut apabila dibandingkan dengan negara lain. Contohnya, ikan tuna. Indonesia saat ini didaulat sebagai suplier tuna terbesar di dunia.  "Ekspor kita naik. Contohnya, Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kekayaan sumber daya lautnya yang besar. Yang awalnya APBD mereka sebelum ini sekitar Rp 2 triliun, sekarang jadi Rp 15 triliun per tahun. Selain itu, Sulawesi Utara, tercatat kegiatan ekspornya naik 18 persen," terangnya.  Selain penenggelaman kapal, Susi mengungkapkan, saat ini masih ada 90 kapal yang tertangkap karena mencuri ikan yang menempuh upaya hukum. Baik banding maupun kasasi. "Kalau sudah keluar putusannya, baru kami bisa tindak lanjuti. Apakah itu disita atau ditenggelamkan."  Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji setuju dengan keputusan Susi yang menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Ke depan, dia meminta proses sidangnya berjalan lebih cepat.  Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan agar masalah cepat selesai. Penundaan eksekusi justru akan merugikan. Sebab, negara akan menanggung biaya untuk perawatan barang bukti. "Jangan ditunggu, apalagi kalau harus sampai bertahun-tahun," tegasnya.  Sutarmidji mengungkapkan, dengan tindakan tegas tersebut, Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara tetangga.  Dia memohon kepada pemerintah pusat agar pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mempermudah pengurusan perizinan wilayah tangkap. Khususnya untuk daerah yang berdekatan. "Mengingat Kalbar sangat dekat dengan jalur lainnya seperti Kepulauan Riau. Bahkan, tidak ada celah bebas di situ. MoU antargubernur sudah kami lakukan sehingga nelayan kita nyaman," ungkapnya.  Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Baginda Pollin L. Gaol menyatakan, penenggelaman kapal asing yang terbukti bersalah karena mencuri ikan di perairan Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perikanan.  Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vietnam belum mengetahui penenggelaman kapal tersebut. Begitu pula pemerintah Vietnam melalui kedubesnya di Jakarta. "Belum ada respons pemerintah Vietnam dan belum diberitakan di media. Mari kita bersama-sama menyimak," ucap Dubes Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/TONTONAN-tri-yulio-HP-Rakyat-Kalbar-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/susi-pujiastuti-issak-ramadan.jpg" alt="Menteri KKP Susi Pudjiastuti (DOK. JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Menteri KKP Susi Pudjiastuti (DOK. JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>

Ditenggelamkan Menteri Susi, 13 Kapal Vietnam Jadi Rumah Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/diduga-curi-ikan-di-indonesia-empat-kapal-ikan-vietnam-ditangkap_m_.jpg" alt="Empat kapal ikan asing berbendera Vietnam saat berada di dermaga Lanal Batam." width="100%">
<figcaption>Empat kapal ikan asing berbendera Vietnam saat berada di dermaga Lanal Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 12 anak buah kapal (ABK) Vietnam yang ditangkap TNI-AL masih berada di Natuna, Kepulauan Riau. Mereka sudah diperiksa dan ditahan di rumah detensi di Ranai.  "Mungkin mereka akan dideportasi," kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada I Letkol Laut (P) Agung Nugroho kepada Jawa Pos. Namun, semua bergantung pada keputusan pemerintah.  Setelah insiden KRI Tjiptadi 381 ditabrak kapal pengawas perikanan Vietnam Sabtu (27/4), Komando Armada I memang langsung mengambil sikap.  Mereka memilih menuntaskan masalah tersebut melalui mekanisme government-to-government. Dengan demikian, penyelesaian persoalan tersebut diserahkan kepada pemerintah. Laporan yang dibutuhkan Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti insiden itu juga sudah diserahkan oleh Komando Armada I.  Menurut Agung, laporan tersebut diserahkan pada Senin (30/4). Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono juga telah berkoordinasi dan berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah. Agung memastikan, laporan yang diserahkan kepada pemerintah sama dengan data yang mereka ungkap kepada publik. "Tidak ada yang direkayasa," tegas dia.  Laporan dibuat sesuai dengan data dan informasi dari prajurit di lapangan. Sambil menunggu keputusan pemerintah, 12 awak kapal BD 979 itu tetap berada di bawah pengawasan Komando Armada I melalui Pangkalan TNI-AL Ranai. Mereka tidak memproses hukum 12 ABK tersebut lantaran kapal yang dipakai untuk melakukan illegal fishing sudah tenggelam. "Barang buktinya tidak ada," terang Agung.  Sementara itu, Kementerian Luar Negeri sudah memanggil Duta Besar Vietnam untuk Indonesia H.E. Pham Vinh Quang Senin lalu (29/4). "Kami langsung menyatakan protes. Yang kami protes itu penyerahan nota pernyataan mereka (Vietnam, Red)," ucap Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir saat ditemui kemarin.  Lebih lanjut pria yang akrab disapa Tata itu menambahkan, bahwa dirinya akan melakukan pengecekan lagi. Apakah Kemenlu sudah menerima laporan kronologis kejadian dari TNI-AL. "Saya harus cek lagi sudah terima atau belum," katanya.  Di sisi lain, Dubes Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi juga dipanggil Kemenlu pemerintah setempat Rabu (1/5). "Mereka menyampaikan nota diplomatik perihal posisi kapal negaranya atas kasus tersebut," kata Ibnu melalui pesan singkat.

Setelah Kapal, Kini Nasib 12 ABK Vietnam Tunggu Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190410-WA0036.jpg" alt="KRI Siwar-646 ketika mengamankan kapal yang sedang membuang limbah di Perairan Barat Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KRI Siwar-646 ketika mengamankan kapal yang sedang membuang limbah di Perairan Barat Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengajukan protes resmi kepada pemerintah Vietnam atas insiden di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu lalu (27/4). Saat itu kapal pengamanan perikanan Vietnam sengaja menabrak KRI Tjiptadi 381 yang sedang membekuk kapal pencuri ikan.  Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir mengatakan, aksi kapal Vietnam itu melanggar aturan internasional yang tertuang dalam Konvensi Internasional SOLAS (safety of life at sea, perjanjian tentang keselamatan di laut). "Ini tentunya dalam konteks penyerempetan KRI (Tjiptadi 381)," kata dia. Meski belum menerima laporan lengkap dari TNI-AL dan Mabes TNI, dia menegaskan bahwa tindakan itu berbahaya bagi keselamatan awak kapal Indonesia maupun Vietnam sendiri.  Karena itu, Kemenlu langsung memanggil perwakilan Kedutaan Besar Vietnam kemarin. Setelah melayangkan protes, mereka menunggu laporan resmi dari TNI-AL dan Mabes TNI. Laporan itu penting lantaran Kemenlu butuh dasar yang kuat untuk mengambil langkah berikutnya. "Untuk kami jadikan dasar dalam penyelesaian masalah ini dengan pemerintah Vietnam," jelas Arrmanatha.  Seperti diberitakan, KRI Tjiptadi 381 yang bertugas di bawah koordinasi Komando Armada I ditabrak kapal pengawas perikanan Vietnam Sabtu (27/4) pukul 14.45. Saat itu KRI Tjiptadi sedang menghentikan kapal Vietnam bernomor BD 979 yang ketahuan menangkap ikan di perairan Indonesia. Namun, kapal pengawas perikanan Vietnam tiba-tiba datang dan menabrak KRI Tjiptadi 381.  Menurut Arrmanatha, selama ini Indonesia dan Vietnam sebenarnya terus berusaha supaya tidak ada insiden di laut. Kedua pihak juga masih membahas masalah tumpang tindih klaim zona ekonomi eksklusif (ZEE). Perundingan memang belum sampai titik temu. "Tentunya kita dan Vietnam terus berupaya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," papar dia.  Sementara itu, KBRI di Hanoi menyampaikan bahwa belum ada tindak lanjut apa pun dari otoritas setempat terkait insiden tersebut. Sebab, kantor-kantor pemerintah di Vietnam sedang libur memperingati reunification day. Sementara itu, Komando Armada I menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar aturan laut.  Kepala Dinas Penerangan Komando Armada I Letkol Laut (P) Agung Nugroho menyampaikan, kapal-kapal perang yang mereka punya terus beroperasi. KRI Tjiptadi 381 termasuk salah satunya. Walau sempat ditabrak kapal pengawas perikanan Vietnam, kapal perang tersebut dipastikan tidak rusak.  Perwira menengah yang biasa dipanggil Agung itu menyebutkan, insiden tersebut tidak menyurutkan semangat menertibkan kapal-kapal asing ilegal. Termasuk dari Vietnam. Catatan yang dia miliki, sudah 16 kapal ilegal asal Vietnam yang mereka tangkap. "Tahun 2019 dari Januari sampai dengan April," angka itu jauh lebih banyak ketimbang hasil tangkapan kapal dari negara lain.

Kemenlu Resmi Protes Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ngeri-koarmabar-kerahkan-semua-jenis-kapal-perang-ke-laut-natuna_m_126389.jpeg" alt="Kapal Perang tiba di Laut Natuna dalam rangka latihan perang Koarmabar TNI AL menggelar latihan perang di laut Natuna, Kepri, sejak Selasa,(25/4) hingga akan berakhir Minggu (30/4) mendatang." width="100%">
<figcaption>Kapal Perang tiba di Laut Natuna dalam rangka latihan perang Koarmabar TNI AL menggelar latihan perang di laut Natuna, Kepri, sejak Selasa,(25/4) hingga akan berakhir Minggu (30/4) mendatang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Intimidasi dan provokasi terhadap kapal perang Indonesia kembali terjadi. KRI Tjiptadi 381 yang tengah bertugas di bawah koordinasi Komando Armada I ditabrak kapal pengawas perikanan Vietnam di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.  Insiden itu terjadi Sabtu (27/4) pukul 14.45. Saat itu, KRI Tjiptadi sedang menghentikan kapal Vietnam bernomor BD 979 yang ketahuan menangkap ikan di perairan Indonesia. "KIA (kapal ikan asing, Red) Vietnam itu melakukan illegal fishing," tegas Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono kemarin. Namun, upaya tersebut dihalangi kapal pengawas perikanan Vietnam. Kapal itu tiba-tiba datang dan menabrak KRI Tjiptadi 381.  Pria yang biasa dipanggil Yudo itu menyebutkan, insiden tersebut terjadi di wilayah perairan Indonesia. "Pihak Vietnam juga mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan perairan mereka," jelasnya. Kendati bersenjata lengkap, awak KRI Tjiptadi 381 tetap menahan diri. Mereka tidak ingin muncul ketegangan yang lebih buruk antar-kedua negara. "Insiden itu akan diselesaikan melalui government-to-government (G-to-G)," jelasnya.  Pejabat teras Komando Armada I dengan dua bintang di pundak itu menyampaikan, setelah insiden tersebut, KRI Tjiptadi 381 langsung memandu KIA Vietnam BD 979. Namun, kapal ikan ilegal itu tenggelam di tengah perjalanan. "Akibat provokasi kapal Vietnam yang menabrak lambung kiri KRI Tjiptadi 381 dan menabrak lambung kiri buritan KIA BD 979," jelasnya.  Beruntung, tenggelamnya KIA Vietnam BD 979 tidak menimbulkan korban jiwa. Sebanyak 12 awak KIA diselamatkan petugas. "Diamankan ke atas KRI Tjiptadi 381," imbuhnya. Dua awak KIA Vietnam BD 979 lainnya dibawa oleh kapal pengawas perikanan Vietnam.  Sebagai langkah lanjutan, 12 awak kapal KIA Vietnam BD 979 yang diamankan di KRI Tjiptadi 381 sudah dibawa ke Pangkalan TNI-AL Ranai. "Mereka akan menjalani proses hukum berikutnya," terang Yudo. KIA Vietnam memang termasuk yang paling sering ditangkap prajurit TNI-AL. Sebab, mereka kerap melanggar aturan perairan.

Ditabrak Kapal Vietnam, KRI Pilih Jalur G-to-G

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/hiu-macan-tangkap-13-kapal-vietnam-di-laut-natuna_m_118350.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 01 milik Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) tergabung dalam operasi rutin Bakamla RI kembali menangkap 13 Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam di perairan timur Laut Natuna, Selasa (21/3). Kasubbag Humas Bakamla RI, Kapten Marinir Mardiono menjelaskan, penangkapan ini bermula, ketika kapal pengawas yang dinakhodai oleh Capt Samson dan didampingi Kasi Keselamatan Laut Bakamla RI Suyitno sedang melakukan operasi patroli rutin di Perairan Natuna. Selasa pukul 07.45, tim gabungan melihat adanya aktivitas mencurigakan dari sekelompok kapal ikan. Rupanya mereka sedang melakukan penangkapan ikan. &ldquo;Setelah didekati oleh kapal pengawas dan dideteksi melalui pantauan radar serta teropong, terlihat kapal ikan asing berbendera Vietnam itu sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Mereka menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang di wilayah perairan Indonesia,&rdquo; kata Mardiono dikutip dari Rakyat kalbar (Jawa Pos Group), Kamis (23/3). Melihat kedatangan kapal pengawas, lanjut Mardiono, kapal-kapal ikan asing itu berusaha melarikan diri. Tim kemudian melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan kapal. &ldquo;Seluruh awak dari 13 kapal ini berjumlah 94 orang. Semuanya berkewarganegaraan Vietnam,&rdquo; ujar Mardiono. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Erik Sostenes Tambunan membenarkan penangkapan ini. &ldquo;Ada Bang,&rdquo; kata Erik kepada Rakyat Kalbar. Saat ini, kata Erik, KP Hiu Macan-01 tengah melakukan penahanan dan pengawalan terhadap 13 KIA Vietnam beserta awak kapal ke Stasiun PSDKP Pontianak. &ldquo;Diperkirakan Jumat (24/3), kapal tangkapan ini tiba di dermaga Stasiun PSDKP Pontianak. Mudah-mudahan cuaca mendukung, sehingga bisa segera tiba untuk diproses lebih lanjut,&rdquo; tegas Erik. (oxa/fab/JPG)

Hiu Macan Tangkap 13 Kapal Vietnam di Laut Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67427_86589_pencuri-ikan-batam-pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com ANAMBAS &nbsp;- Kapal Patroli (KP) Bisma 8001 milik Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali menangkap 5 kapal ikan asing asal Vietnam.&nbsp; Kelima kapal itu ditangkap karena sedang menangkap ikan diperairan Natuna Anambas. Dalam &nbsp;pemeriksaan awal &nbsp;terhadap kapal-kapal &nbsp;itu ternyata &nbsp;tidak dilengkap dengan dokumen resmi dari pemerintahan Indonesia. Kapal &nbsp;yang diamankan meliputi &nbsp;BV 97909 TS dengan kapten kapal Nguyen Van Pai, BD 95405 TS dengan kapten kapal Ganhiem, BD 97592 TS, dengan kapten kapal Ly Van De, BD 50405 TS dengan kapten kapal Vo Fan Si dan BD 96127 TS dengan kapten kapal Phap. Petugas juga mengamankan beberapa jenis alat bukti mulai dari jaring, 100 kg cumi kering, 290 kg ikan berbagai jenis ikan dan barang bukti lainnya.&nbsp; Untuk proses hukum lebih lanjut hasil tangkapan tersebut diserahkan kepada pihak Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang ada di Antang kecamatan Siantan. Kapten KP. Bisma 8001 AKBP. Handoyo Santoso, menjelaskan awal mula penangkapan itu bermula ketika kapal asing yang sedang mencari ikan diperairan Indonesia tersebut terdeteksi radar. Selain itu pihaknya juga mendapatkan informasi dari nelayan lokal bahwasanya ada pencurian di perairan Natuna Anambas.&nbsp; Setelah itu KP. Bisma langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju lokasi yang dimaksud. &quot;Setelah melihat sasaran kita langsung mengejar sasaran,&quot; ungkapnya seperti ditulis Batam Pos (Jawa Pos Group), &nbsp;Selasa &nbsp;(29/11). Pada saat penangkapan tidak ada satupun dari kapal asing itu melakukan perlawanan. &quot;Tembakan peringatan ada tapi sebatas SOP saja, mereka tidak melakukan perlawanan,&quot; ungkapnya.(sya/nas/JPG)

Curi Ikan, Lima Kapal Vietnam Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64383_83477_Kapal-asing-Ilegal-Asal-Vietnam-Ditangkap.jpg" alt="Petugas PSDK Batam, Hilman menunjukkan kapal yang ditangkap PSDK batam di Perairan Kepri, Senin (14/11)." width="100%">
<figcaption>Petugas PSDK Batam, Hilman menunjukkan kapal yang ditangkap PSDK batam di Perairan Kepri, Senin (14/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Sepanjang (Satker) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam melakukan penangkapan terhadap kapal ikan asing (KIA) yang mencurian sumber daya laut di Perairan Indonesia sudah ada empat kapal asal Vietnam yang ditangkap. Semuanya beraksi dengan modus yang sama, yakni menggunakan bendera Malaysia dan mencuri ikan di perairan Indonesia. Tepatnya di zona ekonomi eksklusif (ZEE) laut Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Adapun keempat kapal vietnam yang dihentikan pelayarannya itu, yakni Kapal Karang 6, Murkham, JMS00637, dan KM PAF 4767 yang diamankan pada Sabtu (12/11) lalu. Kepala Satker PSDKP Batam Akhmadon mengatakan, modus aksi dari kapal Vietnam itu sama, yakni sengaja memasang bendera Malaysia untuk mengelabui petugas di lapangan. &quot;Benderanya saja yang Malaysia tapi kapal dan awak kapalnya asal Vietnam,&quot; kata Akhmadon dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (15/11). Sebelum penangkapan di laut Natuna, petugas juga menangkap kapal yang sama yakni di Perairan Tanjung Berakit, Kepri pada Selasa (11/10). Dari tiga kapal sebelumnya, petugas mengamankan 48 awak kapal asal Vietnam bersama tiga ton ikan campuran. Untuk tindak lanjut kasus pencurian ikan itu, pihak PSDKP selain memproses sesusai hukum yang berlaku, tapi juga akan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk penyelidikan penggunaan bendera Malaysia namun mencuri ikan di perairan Indonesia. &quot;Modus ini (kapal asal Vietnam berbendera Malaysia) sudah mulai marak. Ada apa ini. Apa tujuan mereka menggunakan modus seperti itu. Ini akan coba kami cross cek dengan pihak Malaysia tapi melalui pemerintah pusat,&quot; ujar Akhmadon. Sejauh ini pengakuan dari awak kapal yang diamankan, mereka memang sengaja memasang bendera Malaysia hanya untuk mengelabui petugas untuk melindungi identitas negara asal mereka. &quot;Tapi kemungkinan masih ada tujuan lain dan itu yang akan dicari tahu termasuk koordinasi dengan pemerintah Malaysia,&quot; ujar Akhmadon. (eja/iil/JPG)

Kapal-kapal Vietnam Pencuri Ikan di Indonesia Berbendera Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64380_83474_Kapal-asing-Ilegal-Asal-Vietnam-Ditangkap.jpg" alt="Petugas PSDK Batam, Hilman menunjukkan kapal yang ditangkap PSDK batam di Perairan Kepri, Senin (14/11)." width="100%">
<figcaption>Petugas PSDK Batam, Hilman menunjukkan kapal yang ditangkap PSDK batam di Perairan Kepri, Senin (14/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Pencurian ikan di laut Indonesia kembali digagalkan aparat dari Satuan kerja (Satker) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Kali ini dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) Vietnam yang menggunakan modus memakai bendera Malaysia. Kapal tersebut mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal asing yang diamankan tersebut, KM PAF 4767 asal Vietnam berbendera Malaysia itu ditangkap di zona ekonomi eksklusif (ZEE) laut Natuna, Sabtu (12/11) sekitar pukul 11.05 WIB. Kepala Satker PSDKP Batam Akhmadon mengatakan, KIA asal Vietnam tersebut ditangkap oleh petugasnya yang melakukan pengawasan di sekitaran periaran Kepri menggunakan KP HIU 12. &quot;Lagi tangkap ikan mereka. Saat didatangi petugas, mereka kelabakan dan mencoba kabur. Setelah diperiksa ternyata kapal ikan asing yang tidak dilengkapi dokumen yang sah untuk menangkap ikan di wilayah periaran kita,&quot; ujar Akhmadon dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (15/11). Dari atas kapal tersebut petugas mengamankan enam keranjang alat tangkap rawai (termasuk alat tangkap yang dilarang). Selain itu juga terdapat 500 kg ikan campuran yang sudah ditangkap, lima unit alat navigasi, dua unit alat komunikasi serta satu bendera Malaysia. Tidak itu saja, petugas juga mengamakan Le Van Trung nakhoda kapal serta 13 orang awak kapal lainnya yang warga negara Vietnam. Mereka pun ditetapkan sebagai tersangka. Kini kapal beserta isi ini sudah diamankan kantor Satker PSDKP Batam di jembatan II Barelang, Batam. Dikatakan Akhmadon, sejauh ini pengakuan dari awak kapal yang diamankan, mereka memang sengaja memasang bendera Malaysia hanya untuk mengelabui petugas untuk melindungi identitas negara asal mereka. &quot;Tapi kemungkinan masih ada tujuan lain dan itu yang akan dicari tahu termasuk koordinasi dengan pemerintah Malaysia,&quot; ujar Akhmadon. Kapal KM PAF 4767 yang diamankan itu, sambung Akhmadon memang memiliki izin kapal dari negara Malaysia, namun karena menangkap ikan di periaran Indonesia sehingga akan diproses lanjut. &quot;Nakhoda kapalnya sudah ditetapkan tersangka dan semua akan diproses. Untuk kapal apakah akan ditenggelamkan atau gimanan nanti tunggu keputusan pengadilan,&quot; ujar Akhmadon. (eja/iil/JPG)

Kapal Vietnam Pakai Bendera Malaysia, Curi Ikan di Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapal vietnam

Berita Terkini