<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok-tni-al.jpg" alt="China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos" width="100%">
<figcaption>China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Tiongkok Xiao Qian menyebut bahwa permasalahan antara Tiongkok dengan Indonesia di perairan Natuna tidak mengganggu hubungan baik antar dua negara tersebut. Menurutnya, masing-masing negara memiliki perspektif yang berbeda terhadap suatu persoalan, dalam hal ini menyangkut aturan teritorial zona kedaulatan di perairan tersebut.  “Kami punya hubungan yang sangat baik di banyak area, tapi teman baik kadang punya perspektif yang berbeda,” ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indoensia (BEI) Jakarta, Rabu (8/1).  Xiao menegaskan, dari pihak Tiongkok maupun Indonesia akan mengkomunikasikan persoalan ini secara baik-baik untuk mencari titik penyelesaiannya.  “Kami bisa menyelesaikan masalah ini. Kami memiliki komunikasi yang baik dan saya pikir masalah ini akan terselesaikan dengan baik,” tuturnya.  Persoalan di laut Natuna, kata Xiao juga tidak akan mempengaruhi hubungan ekonomi.  “Saya tak berpikir demikian,” tandasnya.

Dubes Tiongkok Yakin Persoalan Di Laut Natuna Tak Ganggu Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/edhy-prabowo-1.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo-raka denny/jawapos" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo-raka denny/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan bahwa bukan cuma kapal Tiongkok yang masuk seenaknya ke perairan Natuna. Vietnam disebut Edhy  menjadi salah satu negara yang pernah melakukan illegal fishing di sana.  "Kalau kapal nelayan yang ada (illegal fishing. Red) sudah kita ambil. Buktinya Vietnam kita berhasil ambil tiga kapal. Sekarang sudah ada di Pontianak," ungkapnya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1).  Sebelum memanas dengan Tiongkok, ia menyebutkan bahwa kawasan Natuna memang sering dilewati oleh banyak kapal. Mulai dari kapal dagang, kapal transportasi hingga kapal nelayan.  "(Natuna) memang daerah terpadat, tempat lalu lalang. Makanya kita jangan terpancing, terporovokasi, kita harus cool," tuturnya.  Selain itu, berdasarkan Sistem Monitoring Skylight, di perairan Natuna terdapat 1.000 kapal yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut tiap harinya. Untuk menjaga perairan, pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan dan mengirimkan kapal untuk berjaga di Natuna.  "Dari 1.000 kapal itu ada yang dagang, ada yang cuma lewat. Kapalnya harus dilihat dulu. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya. Pengawasan kita terus kirim tim. Kita sudah punya mekanisme dan aturannya," tambah dia.  Untuk diketahui, Edhy juga sudah menyiagakan kembali Satgas 115 untuk menjaga perairan Natuna. Satgas 115 merupakan tim yang dibentuk oleh mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) pun akan terus melakukan tugasnya. "Satgas 115 kan perangkat tugas Presiden (Joko Widodo) kepada kami, dan itu akan terus berjalan," tegasnya.

Selain Tiongkok, Kapal Vietnam juga Kerap Terobos Perairan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas 115 peninggalan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti disebut akan membantu menjaga perairan Natuna yang saat ini tengah memanas lantaran Tiongkok melakukan klaim teritori secara sepihak. Hal itu disampaikan oleh Menteri KKP Edhy Prabowo.  "Satgas 115 kan perangkat tugas presiden kepada kami, dan itu akan terus berjalan (operasi). Satgas 115 bagian untuk memperkuat," kata dia di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1).  Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD telah memberikan instrukti terkait kasus tersebut. Namun, ia enggan menyampaikan arahanya.  "Ya nggak usah saya ceritakan di sini, yang jelas pengawasan terus dengan kemampuan yang kita lakukan, dengan mandat yang kita dapat jadi jalan terus," ujarnya.  Meskipun tidak menyebutkan strategi untuk mengatasi polemik perairan Natuna, Edhy menyampaikan, seluruh pihak terkait memiliki semangat untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Untuk menjaga perairan yang diklaim Tiongkok, pihaknya akan terus berkoordinasi secara intensif bersama semua pihak, seperti TNI AL hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla).  "Ini hubungannya dengan keamanan dan kedaulatan negara, yang penting tetap cool, tidak terpancing, yang penting kita semua kompak diseluruh Kementerian Lembaga," tegas dia.  Seperti diketahui, masa tugas Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal telah berakhir pada 31 Desember 2019. Satgas ini mengatur semua institusi terkait kelautan untuk membabat para penangkap ikan ilegal.  Meskipun begitu, Satgas 115 bukan berarti hilang setelah masa tugas berakhir. Sebab, keberadaan Satgas yang dibentuk 2015 lalu ini dibentuk atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan terkait kelanjutan tim tersebut.

Satgas Peninggalan Susi Pudjiastuti Akan Bantu Jaga Perairan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11397_29080_natuna.jpg" alt="Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal" width="100%">
<figcaption>Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia sebagai negara kemaritiman tak terlepas dari sengketa wilayah laut dan kepulauan, termasuk laut Natuna. 16 tahun silam Indonesia sudah kehilangan kedaulatan atas kedua pulau kecil di Laut Sulawesi, yaitu Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan yang terpaksa kalah dengan Malaysia dalam putusan Mahkamah Internasional.  Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan berada di Laut Sulawesi, terletak di timur laut dari Pulau Kalimantan. Jarak antara kedua pulau tersebut berkisar sekitar 15,5 mil laut. Koordinat dari Pulau Ligitan terletak pada 4˚09’ Lintang Utara dan 118˚ 53’ Bujur Timur, sementara koordinat Pulau Sipadan terletak pada 4˚06’ Lintang Utara dan 118˚ 37’ Bujur Timur. Pulau Sipadan memiliki luas yang sedikit lebih besar daripada Pulau Ligitan.  Sengketa kepemilikan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan mencuat pada tahun 1969 ketika kedua negara mendiskusikan delimitasi landas kontinen kedua negara.  Untuk menghadapi Malaysia, Indonesia mengajukan tiga argumentasi. Dua argumentasi disampaikan secara tertulis, dan satu argumentasi alternatif diajukan ketika oral pleadings.  Mahkamah Internasional menggunakan analisis terhadap klaim effective occupation dan berkesimpulan bahwa klaim yang diajukan oleh Malaysia lebih menunjukkan bukti adanya effective administration atas kedua pulau tersebut dibandingkan klaim yang diajukan oleh Indonesia. Secara khusus ditegaskan bahwa effective occupation harus memiliki karakteristik legislatif dan pengaturan.  Lain halnya dengan sengketa Ligitan dan Sipadan, sengketa Laut Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) diklaim secara historis bahwa para nelayan Tiongkok telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982.  Namun hal tersebut ditolak oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia bahwa argumen tersebut telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016. Indonesia juga menolak istilah “relevant waters” yang diklaim oleh RRT karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.  Indonesia Mendesak RRT untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim RRT di ZEEI berdasarkan UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan RRT sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apa pun tentang delimitasi batas maritim.  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada akhir pekan mengatakan, Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash line China atas daerah perairan Natuna. Nama Laut Tiongkok Selatan sering dilekatkan kepada klaim nine-dash line milik Tiongkok yang melampaui wilayah beberapa negara. Nine-dash line merupakan wilayah perairan yang diklaim Tiongkok mulai dari Provinsi Hainan hingga Laut Natuna.  Retno menekankan, datangnya kapal coast guard tersebut tetaplah sebuah pelanggaran Tiongkok terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982. Maka, sebagai pihak yang turut serta dalam perjanjian tersebut, Tiongkok harus menghormati dalam kesepakatan Unclos 1982.  “Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui Unclos 1982," ujarnya.  Selain itu, pemerintah juga akan melindungi kapal-kapal ikan Indonesia di Laut Natuna untuk melakukan kegiatan penangkapan hasil laut dan pengambangan di perairan Natuna, karena merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.  Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Agung Tri Prasetyo mengatakan, pelanggaran RRT tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi khusus keamanan laut (rakorsus kamla).  “Pelanggaran RRT ini telah dibahas di rakorsus kamla yang dipimpin polhukam. Artinya KKP sejalan dengan apa yang disepakati dalam rapat tersebut,” ujarnya kepada Jawapos.com seperti di beritakan Minggu (5/1).  Sementara lanjutnya, telah disebutkan juga oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia akan meningkatkan intensitas patroli di wilayah tersebut. Sebab Tiongkok telah melakukan pelanggaran batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).  Mahfud MD menegaskan bahwa China melakukan pelanggaran batas wilayah RI di Laut Natuna. "Indonesia pun akan meningkatkan intensitas patroli di wilayah tersebut,” tuturnya.  Saat ini pihak KKP telah menyediakan kepada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono dalam memimpin pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di wilayah perairan Laut Natuna Utara.  Mengutip keterangan tertulus dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna hari ini.  “Kita lihat saja kedepannya,” tutupnya.

Setelah Ligitan Dan Sipadan, Bagaimana Mempertahankan Laut Natuna?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/catat-indonesia-tak-lagi-pakai-nama-laut-tiongkok-selatan-untuk-zee_c_144176.jpeg" alt="Kapal Perang TNI AL di Laut Natuna dalam rangka latihan perang Koarmabar. (Dispen Lantamal for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapal Perang TNI AL di Laut Natuna dalam rangka latihan perang Koarmabar. (Dispen Lantamal for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ‎Pengamat politik internasional Arya Sandhiyudha menuturkan bahwa pemerintah harus menanggapi serius klaim Tiongkok terhadap perairan Natuna. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diminta bisa bersikap tegas.  "Kita tidak boleh lagi mempersepsi China dengan jargon 'Kebangkitan Damai' sejak dominasi Tiongkok dalam beberapa sengketa klaim di Asia Tenggara", ujar Arya kepada JawaPos.com, Sabtu (4/1).  Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) ini mengatakan, untuk urusan kedaulatan, pemerintah tidak melulu harus berlindung pada win-win solution. Indonesia juga harus menyadarkan ASEAN supaya jangan mau lagi dipecah dalam bersikap.  "Kalau Tiongkok melanggar proses United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ‎ termasuk putusan pengadilan arbitrase 12 Juli 2016, berarti ia juga telah merusak dampak jangka panjang arsitektur kawasan kita," katanya.‎  Berkaitan dengan sengketa di Laut China Selatan, Arya mengatakan, Arya menegaskan bahwa Jokowi tidak boleh lupa bahwa dalam politik internasional, persepsi lebih penting daripada kenyataan. "Jadi Jokowi dan Prabowo sebagai Menhan tidak boleh terlihat melempem, karena itu akan membuat peran kepemimpinan Indonesia surut," katanya.

Jokowi dan Prabowo Tidak Boleh Lembek ke Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-perang-ri.jpg" alt="HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat politik internasional Arya Shandiyudha mengatakan ‎bahwa klaim Tiongkok atas perairan Natuna bisa membuka babak baru peluang sikap blocking mayoritas negara ASEAN terhadap Negeri Tirai Bambu tersebut. Selama ini, Indonesia diketahui tidak punya sengketa klaim dengan Tiongkok.  "Kalau Tiongkok menyentuh Natuna, potensi menyatukan non claimant state dan claimant state jadi kontra Tiongkok," ujar Arya kepada JawaPos.com, Sabtu (4/1).  Menurut Arya, pengusiran nelayan Indonesia oleh kapal coast guard Tiongkok di perairan Natuna sudah memasuki ranah kedaulatan. Indonesia dapat menggunakan prinsip dalil Filipina yang dibela oleh keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda, 2016 lalu yang lalu.  "Dalam k‎eputusan tersebut, Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan Tiongkok telah melanggar kedaulatan di Laut China Selatan (LCS)," katanya.  Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) yang lalu memenangkan Filipina atas klaim hak sejarah 9 garis Tiongkokcdi Laut Barat Filipina dengan argumentasi tak berdasar hukum internasional dan tidak sejalan dengan UNCLOS yaitu Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE).  "Hal yang berlaku bagi Filipina juga dapat digunakan Indonesia. Kejadian ini sekaligus untuk menyadarkan ASEAN agar solid supaya tidak peluang diperlakukan semena-mena oleh Tiongkok," kata Arya yang juga Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI).  Menurut Arya, setidaknya ada enam senjata Indonesia untuk membangun soliditas ASEAN terkait LCS ini. Pertama, non claimant state dan claimant state dapat bersatu untuk menentang klaim hak sejarah sembilan garis Tiongkok, karena itu tidak berlaku baik untuk sumber daya hidup atau tidak. Di samping itu, perairan Natuna berada dalam wilayah ZEE dan landas kontinen negara ASEAN.  Kedua, Tiongkok juga tidak berhak mengklaim kedaulatan wilayah negara ASEAN, karena secara Yuridiksi melawan UNCLOS. “Klaim sembilan garis tidak bisa jadi dasar hak atas kepulauan manapun dari negara ASEAN, karena kepulauan palsu yang dibangun Tiongkok merupakan low-tide elevations yang tidak memiliki hak zona maritim tersendiri. Mayoritas daratan baru yang dibangun Tiongkok tidak punya hak wilayah maritim” katanya.  Ketiga, Tiongkok bukan negara kepulauan. Artinya, mereka tidak dapat menggunakan garis dari landas kepulauan yang ada di LCS.  Keempat, tak satu pun dari High Tide Features di kepulauan buatan Tiongkok merupakan pulau yang memiliki hak wilayah maritim tersendiri karena bukan tempat tinggal manusia atau tempat penghidupan ekonomi tersendiri.  "Oleh karena itu, fitur tersebut secara hukum dilihat sebagai bebatuan dan tidak berhak atas ZEE atau landas kontinen tersendiri," jelasnya.  Kelima, Arya mengatakan persahabatan Tiongkok - ASEAN akan rusak apabila klaim hak ini diteruskan Tiongkok dengan terus memaksakan propaganda dan menggunakan paksaan diplomatik.  Keenam, pelanggaran UNCLOS lainnya adalah operasi pengawasan laut Tiongkok di LCS juga melanggar UNCLOS tentang hak-hak berdaulat negara-negara ASEAN atas sumber daya non-hayati di landas kontinennya. Termasuk aktivitas memancing China di LCS yang berada di wilayah ZEE negara-negara ASEAN.  "Jangan hanya dilihat pembelaan komunitas internasional terhadap kasus Filipina, tapi pada prinsipnya berlaku untuk semua negara ASEAN yang dilabrak kedaulatannya oleh Tiongkok di LCS. Termasuk Indonesia, terkait Natuna. ASEAN musti kompak bersikap," ungkapnya.

Klaim Tiongkok Atas Natuna Buka Peluang Perseteruan dengan ASEAN