<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Ilustrasi-bendera-tiongkok-dan-filipina-Shutterstock.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hubungan Filipina dan Tiongkok makin tegang. Sebab, kapal penjaga pantai Tiongkok (CCG) melakukan manuver jarak dekat dengan kapal penjaga pantai milik Filipina (PCG). Bukan satu–dua kali, melainkan empat kali sepanjang tahun lalu dan terjadi lagi pada 2 Maret. Kejadian itu baru diungkap pada Minggu (27/3). Menurut Manila, yang dilakukan kapal penjaga pantai milik Beijing itu bisa menimbulkan tabrakan dan melanggar regulasi keamanan internasional.  Kapal Tiongkok bermanuver ketika jaraknya hanya 19 meter dari kapal Filipina. Ia juga membatasi pergerakan kapal-kapal Filipina di wilayah sengketa Laut China Selatan.  ”Tindakan Tiongkok itu adalah pelanggaran yang jelas atas peraturan keselamatan internasional tahun 1972 yang bertujuan mencegah tabrakan laut,” jelas Komandan PCG Laksamana Artemio Abu sebagaimana yang dikutip Channel News Asia.  PCG telah meminta Departemen Luar Negeri Filipina untuk membantu mengatasi masalah ini melalui pendekatan berbasis aturan dan perdamaian. Tidak diketahui secara pasti Filipina telah melayangkan surat protes resmi kepada pemerintah Tiongkok atau belum.  Insiden tersebut terjadi di Beting Scarborough atau yang oleh penduduk lokal disebut Bajo de Masinloc. Secara internasional, beting itu termasuk wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina. Namun, pada 2012 Tiongkok secara sepihak mengambil alih wilayah yang kaya ikan tersebut. Beting itu terletak sekitar 200 kilometer di lepas pantai barat laut Filipina dan 600 kilometer tenggara Tiongkok. Secara lokasi, ia memang jauh lebih dekat ke Filipina.  Pasca kejadian pengambilalihan tersebut, kapal penjaga pantai Tiongkok kemudian mengepung beting dan membatasi akses nelayan Filipina. Pemerintah Filipina membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Pada 2016, PBB menyatakan bahwa mayoritas klaim Tiongkok di wilayah itu tidak valid dan telah melanggar hak warga Filipina untuk mencari ikan di beting.  AS selama ini menuding Tiongkok telah melakukan perundungan pada negara-negara kecil yang juga mengklaim Laut China Selatan. Salah satunya, Filipina. Negeri Paman Sam mengirimkan kapal-kapal angkatan laut dan pesawat untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah tersebut. Tiongkok pun memperingatkan AS agar tidak ikut campur.

Panas, Kapal Tiongkok Bermanuver Jarak Dekat dengan Kapal Filipina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Kapal-Kawal-Perusak-Rudal-Ningbo-dan-Taiyun.jpg" alt="MELAUT: Kapal-kapal pengawal perusak radar Komando Armada Timur Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) Ningbo dan Taiyun bersiaga di Laut Tiongkok Timur untuk melakukan latihan tempur pada akhir Januari 2021. (ANTARA/HO-China Military/mii)" width="100%">
<figcaption>MELAUT: Kapal-kapal pengawal perusak radar Komando Armada Timur Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) Ningbo dan Taiyun bersiaga di Laut Tiongkok Timur untuk melakukan latihan tempur pada akhir Januari 2021. (ANTARA/HO-China Military/mii)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Malaysia telah memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyatakan sikap dan protesnya terhadap keberadaan dan aktivitas kapal-kapal Tiongkok. Itu termasuk kapal penelitian di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia di lepas pantai Sabah dan Sarawak.  Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya di Putrajaya, Selasa (5/10), mengatakan keberadaan dan aktivitas kapal-kapal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif 1984 dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.  "Sikap dan tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional, untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulatnya di perairan negara itu," kata Kemenlu Malaysia.  Kemenlu menyatakan Malaysia juga sebelumnya menyampaikan keberatan atas intrusi kapal-kapal asing lainnya ke perairan negara tersebut.  "Dalam menentukan sikap dan tindakan yang diambil Malaysia terhadap masalah kompleks Laut China Selatan dan melibatkan hubungan antarnegara, kepentingan nasional akan tetap menjadi andalan," imbuh Kemenlu Malaysia.  Malaysia menegaskan kembali posisinya bahwa semua hal yang berkaitan dengan Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai dan konstruktif, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982.

Kapal Tiongkok Masuk ZEE, Malaysia Protes, Panggil Dubes Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/kenanglah-Nanggala.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana mengevakuasi KRI Nanggala-402 terus dipersiapkan. Indonesia mendapat tawaran bantuan dari Angkatan Laut Tiongkok (People’s Liberation Army Navy/PLA Navy) untuk mengangkat badan kapal selam tersebut dari kedalaman 838 meter.  Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama (Laksma) Julius Widjojono menyatakan, bantuan PLA Navy kepada Indonesia merupakan tawaran dari duta besar Tiongkok untuk Indonesia kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bantuan yang diberikan adalah kapal jenis salvage. ”Tawaran bantuan kemanusiaan ini disambut dengan senang hati oleh pemerintah Indonesia,” ujarnya saat dimintai konfirmasi kemarin (1/5).  Julius menjelaskan, PLA Navy Tiongkok mengerahkan tiga kapal salvage untuk membantu mengangkat KRI Nanggala-402 dari dasar laut. Yakni, kapal Ocean Salvage and Rescue Yongxingdao-863, Ocean Tug Nantuo-185, dan Scientific Salvage Tan Suo 2. Tiga kapal itu diperkirakan tiba di perairan Bali dalam satu-dua hari ini. ”Tiga kapal salvage ini memiliki kemampuan daya selam sampai kedalaman 4.500 meter,” jelasnya.  Spesifikasi kapal-kapal salvage tersebut, kata Julius, dilengkapi fasilitas mumpuni.  Selain bantuan dari pemerintah Tiongkok, TNI-AL menggandeng SKK Migas yang akan mengoperasikan kapal Timas 1201. SKK Migas selama ini berpengalaman dalam eksploitasi migas di laut.  ”Kapal ini menggunakan crane berkapasitas 1.200 MT yang cocok untuk instalasi platform konvensional,” kata Julius.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zfrHhIhgbuk

Tiga Kapal Tiongkok Bantu Evakuasi KRI Nanggala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menlu-Retno-LP-Marsudi-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyampaikan paparan saat rapat kerja perdana bersama Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Rapat kerja antara DPR dan Kementerian Luar Negeri membahas rencana kerja Kemenlu pada 2" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyampaikan paparan saat rapat kerja perdana bersama Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Rapat kerja antara DPR dan Kementerian Luar Negeri membahas rencana kerja Kemenlu pada 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membeberkan data mengenai permasalahan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing. Paling banyak terjadi di kapal milik Tiongkok.  Kemenlu mencatat permasalahan ABK Indonesia paling banyak terjadi di kapal berbendera Tiongkok. Seperti 692 ABK yang mengalami permasalahan di 115 kapal berbendera Tuongkok. Kemudian sebanyak 589 ABK asal Indonesia telah dipulangkan dari 98 kapal berbendera Tiongkok.  "Alhamdulillah telah membuahkan hasil dan hingga Desember 2020, telah berhasil dipulangkan 589 ABK dari 98 kapal ikan, termasuk pemulangan secara langsung melalui jalur laut sejumlah 163 ABK," ujar Retno di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/1).  Retno juga mengatakan, pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral terhadap pemerintah Tiongkok terkait masalah ABK tersebut.  "Secara bilateral misalnya, komunikasi tingkat tinggi telah dilakukan secara intensif antara lain dengan Menlu Tiongkok untuk penanganan kasus ABK ini," katanya.  Karena itu, lanjut Retno, pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Tiongkok untuk mengatasi kapal-kapal yang melakukan permasalahan terhadap ABK Indonesia. Termasuk juga melakukan pengawasan terhadap kapal Tiongkok yang memiliki pekerja asal Indonesia. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/21/01/2021/banyak-pemula-kejeblos-main-saham-dpr-minta-bei-dan-ojk-rajin-edukasi/">Baca Juga: Banyak Pemula Kejeblos Main Saham, DPR Minta BEI dan OJK Rajin Edukasi</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/01/2021/diantarkan-para-senior-dan-juniornya-listyo-ini-bukti-polri-solid/">Baca Juga Diantarkan Para Senior dan Juniornya, Listyo: Ini Bukti Polri Solid</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> "Indonesia meminta pemerintah Tiongkok melakukan pengawasan lebih ketat terhadap situasi kerja para ABK. Sehingga situasi tersebut tidak terulang lagi," ungkapnya.  Retno berujar pihaknya juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas perusahaan penyalur ABK Indonesia yang mengirimkan ABK tersebut secara ilegal.  "Kami menyadari tata kelola harus ditangani komperhensif kalau ingin melihat perubahan mendasar. Perjanjian kerja ditandatangani ABK harus terstandarisasi untuk bekerja di kapal," pungkasnya.

Pemerintah Akhirnya Pulangkan 589 ABK Indonesia dari Kapal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10532_28146_Sukamta-PKS.jpg" alt="Sukamta" width="100%">
<figcaption>Sukamta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) dilaporkan telah mencegat kapal survei milik Tiongkok di perairan Selat Sunda pada Rabu (13/1) malam. Pencegatan ini bermula karena adanya laporan keberadaan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah Selat Sunda.  Menanggapi hal ini Anggota Komisi I DPR Sukamta menyatakan, dirinya geram atas lemahnya sistem keamanan laut Indonesia. Menurutnya, kejadian seperti ini terus berulang termasuk beberapa kali ditemukan penyusupan seaglider asing oleh nelayan, menunjukkan pemerintah tidak serius menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.  "Semestinya pemerintah bertindak tegas terhadap pihak manapun yang main selundup ke wilayah Indonesia. Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan," ujar Sukamta kepada wartawan, Jumat (15/1).  Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lebih lanjut meminta meminta Menkopolhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei Tiongkok yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/luhut-tragedi-sriwijaya-air-harus-jadi-evaluasi/">Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluasi</a> "Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima. Pihak Bakamla mestinya mencegat dan menahan pihak kapal, untuk diinterogasi. Bisa saja saat mereka mematikan sistem lacak otomatisnya mereka melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya seperti penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Jadi aneh kalau kapal yang jelas melanggar tidak ditahan," katanya.  Sukamta berharap pemerintah segera membenahi sistem keamanan laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki armada laut terkuat di dunia.  "Cita-citanya harus seperti itu, punya kekuatan dan teknologi yang tangguh untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kalau masih lemah seperti saat ini akan mudah disusupi bahkan dieksplotisasi sumber daya laut kita oleh pihak asing. Saya berharap pembenahan soal ini jadi prioritas pemerintah," pungkasnya.

Kapal Tiongkok Main Nyelenong Laut Indonesia, PKS Singgung Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ri_tegas.jpg" alt="DIHALAU: Petugas mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara Senin (14/9). (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIHALAU: Petugas mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara Senin (14/9). (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laut China Selatan kembali memanas usai konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap kawasan tersebut. Akibat konflik tersebut, kapal coast guard Tiongkok terlihat sempat memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.  Kepala Bagian Humas dan Protokol Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Kolonel Wisnu Pramandita mengatakan, guna mengantisipasi hal itu, Bakamla sudah mengirimkan kapal untuk melakukan patroli dan penjaga. Langkah ini dilakukan guna menjaga kedaulatan bangsa.  “Kita tetap gelar kapal patroli untuk menunjukkan kehadiran,” kata Wisnu saat dikonfirmasi, Kamis (15/10).  Ia menuturkan, Indonesia memang tidak terlibat langsung konflik antara Amerika dan Tiongkok. Oleh karena itu, kapal Bakamla hanya sebatas melakukan patroli penjagaan di perairain Indonesia, khususnya Laut Natuna Utara.  “Saat ini itu yang dapat dilakukan mengingat kita tidak ada klaim dan tidak terlibat dalam ketegangan kedua negara,” imbuhnya.  Wisnu menerangkan, ada 2 kapal yang dikirim Bakamla ke Laut Natuna Utara. Ditambah dengan satu pesawat pengamat maritim. Bakamla juga didukung dengan armada dari TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan pengawasan.  “Rencana sampai akhir tahun sesuai dengan ketersediaan anggarannya. TNI AL dan KKP juga hadir di sana,” tandasnya.  Diketahui, konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di perairan Laut China Selatan terus memanas. Negeri Tirai Bambu itu tetap mengklaim bahwa kawasan tersebut merupakan bagian dari kedaluatannya sesuai dengan 9 garis putus, yakni hukum kepemilikan laut yang diukur berdasar letak historis.  Akibat konflik ini, kapal coast guard Tiongkok pun terlihat memasuki ZEE Indonesia. Kapal tersebut berhasil diusir keluar setelah dibayangi terus oleh kapal Bakamla selama 3 hari.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vsWpwbx8mh8&ab_channel=JawaPos

Kapal Tiongkok Masuk ZEEI, Bakamla Kirim 2 Kapal dan Pesawat Maritim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/wni-tewas.jpg" alt="EVAKUASI: Tim gabungan terdiri atas Ditpolairud Polda Kepri, Lanal Batam, KPLP, Bakamla Kepri, dan Kanwil DJBC Khusu Kepri mengevakuasi jenazah Hasan Afriandi dari kapal berbendera Tiongkok, Lu Huang Yuan Yu 118 (8/7). (IMAN WACHYUDI/BATAM POS)" width="100%">
<figcaption>EVAKUASI: Tim gabungan terdiri atas Ditpolairud Polda Kepri, Lanal Batam, KPLP, Bakamla Kepri, dan Kanwil DJBC Khusu Kepri mengevakuasi jenazah Hasan Afriandi dari kapal berbendera Tiongkok, Lu Huang Yuan Yu 118 (8/7). (IMAN WACHYUDI/BATAM POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) IV Tanjungpinang mengamankan dua kapal ikan asing (KIA). Yakni, KIA Lu Huang Yuan Yu 117 dan KIA Lu Huang Yuan Yu 118. Dari salah satu kapal tersebut, petugas mendapati jenazah seorang WNI berinisial HA yang diduga menjadi korban dugaan tindak kekerasan di atas kapal asal Tiongkok tersebut.  Komandan Lantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto menjelaskan, penangkapan dua kapal tersebut pada Rabu (8/7) dilakukan setelah ada informasi kapal berbendera Tiongkok yang memuat jenazah seorang WNI. ”Menindaklanjuti informasi tersebut, dibentuk tim gabungan (untuk mengejar),” terang dia kemarin (9/7).  Tim itu terdiri atas TNI-AL, Polri, Bakamla, bea cukai, dan KPLP. KIA Lu Huang Yuan Yu 118 terdeteksi tim gabungan saat melintas di perairan Pulau Nipa. Laju kapal ikan itu dihentikan setelah tim gabungan menyekat jalur pelayarannya. ”Dilakukan pemeriksaan oleh (personel) KRI Bubara-868,” kata Indarto.  Selain itu, Patroli Keamanan Laut Combat Boat 58 dan kapal patroli KPLP P.115 KN Kalimasadha ikut ambil bagian. Berdasar pemeriksaan, petugas melaporkan bahwa telah ditemukan jenazah WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). ”Yang diperkirakan meninggal sejak Senin (6/7),” beber Indarto.  Perwira tinggi bintang satu TNI-AL itu menyatakan, ada dugaan WNI tersebut meninggal karena penganiayaan. ”Diduga karena tindakan kekerasan,” ujarnya. Saat ini dua kapal asing itu berada di markas Pangkalan TNI-AL (Lanal) Batam. ”Untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tambah dia.  Selain dugaan penganiayaan, aparat penegak hukum mencium praktik human trafficking atau perdagangan manusia.  Sementara itu, berdasar informasi yang diperoleh Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, korban meninggal tersebut bernama Hasan Afriandi (Yadi). Korban berasal dari Lampung. Semula, dia bekerja di kapal Lu Huang Yuan Yu 117. Kemudian dipindahkan ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118.  Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh. Abdi Suhufan menjelaskan, total ada 12 ABK berkewarganegaraan Indonesia di kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Mereka direkrut melalui tiga agen pemberangkatan ABK di Indonesia. ”PT MTB, PT DMI, dan PT MJM,” beber Abdi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OFdFLNRMpKk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=m18u_GdhvAc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WrXe3krii-s

TNI-AL Bersama Tim Gabungan Temukan WNI Tewas di Kapal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua anak buah kapal (ABK) WNI nekat terjun dari kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok di Selat Malaka. Diduga, keduanya tak tahan dengan perlakuan yang diterima selama bekerja di kapal. Kejadian itu menambah kasus dugaan eksploitasi ABK WNI di kapal milik perusahaan Tiongkok.  Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengonfirmasi kejadian tersebut. Pihaknya pun sudah mendapat informasi mengenai data dua ABK WNI yang nekat melompat dari kapal Tiongkok Lu Qing Yuan Yu 901 itu. ”Salah satunya berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan satunya lagi dari Sumbawa,” ujar dia dalam temu media secara virtual kemarin (10/6).  Judha tidak memerinci secara jelas waktu kejadiannya. Dia hanya mengungkapkan bahwa kedua ABK WNI tersebut ditemukan nelayan Indonesia pada Sabtu lalu (6/6). Setelahnya, keduanya langsung dibawa ke Polsek Tebing, Karimun, Kepulauan Riau. ”Saat ini mereka dalam kondisi sehat,” katanya.  Dia enggan berspekulasi mengenai penyebab kejadian. Termasuk soal dugaan bahwa keduanya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang yang direkrut dengan iming-iming gaji Rp 25 juta per bulan yang nyatanya tak pernah mereka terima. Keduanya juga disebut-sebut mengalami eksploitasi selama bekerja di atas kapal.  Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman terkait kasus itu. Kemenlu juga tengah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. ”Kita masih melakukan pendalaman kasus ini lebih lanjut bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia,” tutur pria berkacamata tersebut.  Kasus eksploitasi ABK WNI itu sejatinya bukan hal baru. Awal Mei 2020 kasus serupa menimpa 46 ABK WNI yang juga bekerja di kapal berbendera Tiongkok. Kemenlu pun sudah melakukan sejumlah langkah tegas, mulai memanggil duta besar Tiongkok di Jakarta, mengirim nota diplomasi, hingga bertemu langsung dengan perwakilan Kemenlu Tiongkok di Beijing. Dari seluruh upaya tersebut, Tiongkok berjanji melakukan penyelidikan lebih lanjut. ”Kami belum memperoleh update terbaru mengenai hal ini,” tandas Judha.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0B3YaKIPQZ0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RsW-wwi_NxY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU

Dua ABK WNI Loncat dari Kapal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PM-TIONGKOK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mendesak Tiongkok menginvestigasi terkait kematian 4 ABK Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal di kapal berbendera Tiongkok. Sebanyak 3 di antaranya dilarung di laut dan 1 lainnya meninggal di Busan, Korea Selatan. Duta Besar Tiongkok Untuk Indonesia Xiao Qian menjawab hal itu.  Dubes Xiao Qian mengaku terus mengikuti perkembangan terkini terkait masalah itu. Pihaknya mengutamakan jalur diplomatik untuk menyelesaikan masalah ini.  "Kami sudah melihat ada berita-berita yang terkait, saat ini Tiongkok dan Indonesia menjaga komunikasi erat lewat jalur diplomatik mengenai masalah-masalah terkait, dan sedang mencari tahu dan verifikasi informasi yang terkait," katanya kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).  Pihaknya berharap ada penyelesaian yang bijaksana dengan pihak terkait seperti dengan pihak agen perusahaan kapal. Dubes Xiao Qian menegaskan tak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai hukum dan peraturan berlaku.  "Kedutaan Besar Tiongkok berharap pihak-pihak yang terlibat dapat negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan kontrak komersial terkait," katanya.  Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian untuk meminta penjelasan tentang perlakuan yang diterima para anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok. Kemenlu juga meminta penjelasan mengenai pelarungan jenasah ABK WNI dari kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604 untuk memeriksa apakah penanganan itu sudah sesuai dengan ketentuan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO).  ILO Seafarer’s Service Regulation mengatur prosedur pelarungan jenazah (burial at sea). Dalam ketentuan ILO disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan untuk melarungkan jenazah karena beberapa kondisi. Antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas penyimpanan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal.  Melalui perwakilan Indonesia di Selandia Baru, RRT dan Korea Selatan maupun di pusat, pemerintah memberi perhatian serius atas permasalahan yang dihadapi ABK Indonesia di kapal ikan berbendera RRT Long Xin 605 dan Tian Yu 8. Kedua kapal tersebut membawa 46 awak kapal WNI dan 15 diantaranya berasal dari Kapal Long Xin 629.  KBRI Seoul berkoordinasi dengan otoritas setempat telah memulangkan 11 awak kapal pada 24 April 2020. 14 awak kapal lainnya akan dipulangkan pada 8 Mei 2020. KBRI Seoul juga sedang mengupayakan pemulangan jenazah awak kapal berinisial E yang meninggal di RS Busan karena pneumonia. 20 awak kapal lainnya melanjutkan bekerja di kapal Long Xin 605 dan Tian Yu 8.  Pada Desember 2019 dan Maret 2020, pada kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, terjadi kematian 3 awak kapal WNI saat kapal sedang berlayar di Samudera Pasifik. Kapten kapal menjelaskan bahwa keputusan melarung jenazah karena kematian disebabkan penyakit menular dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya.  Sebelumnya, Kemenlu bersama Kementerian/Lembaga terkait juga telah memanggil manning agency untuk memastikan pemenuhan hak-hak awak kapal WNI. Kemenlu juga telah menginformasikan perkembangan kasus dengan pihak keluarga. Pihak keluarga sudah sepakat atas pelarungan tersebut dan sudah menerima kompensasi. Akan tetapi Kemenlu masih melakukan investigasi untuk mencari kemungkinan adanya pelanggaran perlakuan di atas kapal Tiongkok terhadap para ABK.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Jawaban Dubes Tiongkok Soal 4 ABK WNI yang Meninggal di Kapal Long Xin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menlu-Retno-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutuk perlakuan tidak manusiawi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja pada kapal-kapal milik perusahaan Tiongkok. Hal ini terkait adanya ABK WNI yang meninggal di kapal Tiongkok dan dilarung.  Seperti diketahui, Indonesia sudah mengambil langkah dengan memulangkan 14 ABK WNI lainnya. Mereka tiba di Indonesia pada Jumat (8/5) dari Korea Selatan setelah kapal Tiongkok tempat mereka bekerja bersandar di Busan, Korsel.  “Berdasarkan keterangan para ABK (anak buah kapal), perlakuan terhadap mereka telah mencederai hak asasi manusia,” sebut Menlu Retno saat menyampaikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Minggu (10/5).  Karena perlakuan tidak manusiawi tersebut, sebagian besar dari total 46 WNI yang bekerja di beberapa kapal berbendera Tiongkok meminta pulang ke Indonesia. Kapal yang dimaksud adalah Long Xing 629, Long Xing 605, Tian Yu 8, dan Long Xing 606. Bahkan, terdapat tiga WNI yang meninggal dunia di atas kapal kemudian jenazahnya dilarung ke laut (burial at sea). Sementara satu WNI meninggal dunia setelah dirawat di sebuah rumah sakit di Korea Selatan karena terkena pneumonia berat.  Berdasarkan informasi yang diperoleh Menlu Retno setelah berbicara dengan 14 ABK WNI yang dipulangkan dari Korsel pada Jumat (8/5), terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan perusahaan kapal Tiongkok. Di antaranya soal gaji dan jam kerja.  Menurut Menlu Retno, sebagian ABK belum menerima gaji sama sekali dan sebagian lainnya menerima gaji namun tidak sesuai dengan angka yang disebutkan dalam kontrak kerja yang mereka tanda tangani. “Selain itu terdapat permasalahan mengenai jam kerja yang tidak manusiawi. Rata-rata mereka (para ABK) harus bekerja lebih dari 18 jam per hari,” beber Menlu Retno.  Dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut kini sedang diselidiki oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian Tiongkok. “Indonesia akan memaksimalkan kerja sama hukum dengan otoritas Tiongkok dalam penyelesaian kasus ini,” tegas Menlu Retno.  Menlu Retno juga memastikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, termasuk pembenahan tata kelola di hulu. Secara bilateral, Kemlu melalui Dibes RI di Beijing telah melakukan pembicaraan dengan Dirjen Asia Kemlu Tiongkok guna membahas masalah tersebut.  Dari pertemuan itu, Menlu Retno menyebut pemerintah Tiongkok menyampaikan perhatian khusus atas peristiwa yang dialami puluhan ABK WNI di kapal Tiongkok. Otoritas setempat juga sedang melakukan investigasi terhadap perusahaan perikanan Tiongkok yang mempekerjakan ABK asal Indonesia.

WNI Bekerja di Kapal Tiongkok, Menlu Retno: Jam Kerja Tak Manusiawi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapal tiongkok

Berita Terkini