<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/mengapung_2.jpg" alt="Raden Bambang Firman Alamsyah atau Iman dijamu di keluarga nelayan yang menyelamatkannya. (BASARNAS NATUNA)" width="100%">
<figcaption>Raden Bambang Firman Alamsyah atau Iman dijamu di keluarga nelayan yang menyelamatkannya. (BASARNAS NATUNA)</figcaption>
</figure><h3>Raden Bambang Firman Alamsyah Mengapung Pakai Dua Pelampung Kecil sebelum Beralih ke Kayu Besar</h3> Kepada keluarga melalui panggilan video, Raden Bambang Firman Alamsyah mengaku diculik kapal asing sebelum dilempar ke laut. Keluarga masih menunggu kepulangan kru kapal ikan itu ke Indonesia dari Vietnam.  FISKA JUANDA - SANDI PRAMOSINTO, Karimun  ---  WALAU hanya dari balik layar ponsel, tak terkira kegembiraan Raden Ridwan. Di seberang sana, Raden Bambang Firman Alamsyah, sang anak yang hilang sejak 7 Januari lalu, dalam kondisi sehat.  Iman, sapaan akrab Raden Bambang Firman Alamsyah, sedang berada jauh dari sang bapak dan keluarga. Kru kapal tangkap ikan KM Bahagia Natuna itu berada di Nha Trang, Vietnam, sedangkan ayah dan ibunya di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Hubungan video call pada Sabtu (14/1) lalu itu difasilitasi KBRI Hanoi.  ”Kepada kami dia cerita, dia ternyata tidak jatuh di laut,” kata Ridwan kepada Batam Pos yang menemuinya di kediamannya di Kelurahan Baran Timur, Karimun, pada Minggu (15/1) lalu.  KM Bahagia Natuna yang memiliki 8 kru berangkat dari Tanjung Balai Karimun ke Laut Natuna. Kapal tersebut mencari ikan sejak 16 November 2022.  Kapal berbendera Indonesia itu sempat melakukan bongkar muat di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, pada 1 Desember 2022. Kemudian, melanjutkan pencarian ikan. Kapal tersebut juga lego jangkar di perairan Natuna di koordinat 4°35.000’N 109°55.000’E pukul 23.00 WIB pada 6 Januari 2023. Sehari kemudian, saat pengecekan kru, diketahui Firman sudah tidak berada di kapal tersebut.  Iman, kata Ridwan, menuturkan, dia merasa seperti dihipnotis pada malam 6 Januari lalu itu. ”Ada orang asing yang naik ke atas kapal dan kemudian membawanya ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapal-ikan/">kapal ikan</a> orang asing tersebut. Bahasanya juga anak saya tidak ngerti,” kata Ridwan menirukan tuturan sang anak.  Yang jelas, lanjut dia, anaknya yang baru berusia 18 tahun itu dibawa ke kapal orang asing tersebut. Kemudian, diikat dengan jaring dan diikatkan juga dengan dua pelampung ikan. ”Sebelum dibuang ke laut, ponsel anak saya diambil,’’ jelas Ridwan.  Pencarian Iman dilakukan berbagai pihak. Ridwan juga langsung terbang ke Natuna, menemui syahbandar dan kru kapal. Hanya seorang kru yang mengingat pada 6 Januari malam itu dia masih melihat Iman tertidur.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/mengapung.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DITUNGGU KELUARGA: Raden Bambang Firman Alamsyah saat diselamatkan di Vietnam (12/1). (COASTGUARD VIETNAM)  Ketika akan kembali ke Karimun pada Jumat (13/1), istrinya mengabari Ridwan bahwa KBRI Hanoi baru saja memastikan Iman selamat. Dia diselamatkan nelayan Vietnam karena <a href="https://www.jawapos.com/tag/nelayan-hanyut/">hanyut</a> sampai perairan negara tersebut.  ’’Sepekan sejak kami dapat informasi hilangnya Firman, kami mendapatkan laporan bahwa Firman diselamatkan oleh nelayan Vietnam. Kondisinya saat ini selamat dan sehat,’’ kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Natuna Mexianus Bekabel.  Perairan bagian utara Natuna memang berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Iman hanyut sekitar enam hari sebelum akhirnya ditolong <a href="https://www.jawapos.com/tag/nelayan-vietnam/">nelayan Vietnam</a> yang tengah melintas.  Kepulangan Iman ke Indonesia masih dalam proses. Kabarnya, kemarin dia sudah resmi diserahkan oleh penjaga pantai Vietnam ke KBRI Hanoi.  Ketika pertama mendengar anaknya hilang dari sang istri, Ridwan tengah berada di Malaysia. Dia lalu segera balik ke Karimun. Keluarga sempat mengadakan pembacaan Yasin tiga hari beruntun.  ”Saya sedari awal yakin Iman masih hidup,” kata Ridwan.  Setelah mendengar pengakuan sang anak tadi, Ridwan berusaha mengecek ke nakhoda KM Bahagia Natuna. Dan, kejadian ada kapal lain yang mendekati KM Bahagia Natuna pada saat hilangnya Iman dibenarkan oleh sang nakhoda.  ”Si nakhoda ditelepon nakhoda kapal lain bahwa pada malam itu memang ada kapal yang mendekat. Ketika kejadian itu, nakhoda KM Bahagia Natuna dan semua kru lain sudah tidur. Sehingga, dugaan anak saya diculik dan kemudian dibuang ke laut bisa jadi benar,’’ kata ayah tujuh anak tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/mengapung_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Raden Ridwan menunjukkan foto Iman. (SANDI PRAMOSINTO/BATAM POS)  Memang masih banyak lubang dalam cerita Iman. Misalnya, kenapa dia diculik hanya untuk dilempar lagi ke laut. Mungkin kelak sekembalinya ke keluarga dia bisa bercerita lebih detail.  Yang terpenting bagi Ridwan sekarang sang anak selamat. Baginya, itu seperti keajaiban. Sebab, selama enam hari terapung di laut lepas, Iman hanya menggunakan dua pelampung kecil.  Bahkan, pelampung kecil tersebut sempat pecah. Beruntung, ada kayu besar yang kemudian digunakan anak ke-4 dari 7 bersaudara tersebut untuk mengapung. ”Anak saya diselamatkan kapal jaring asal Vietnam dengan nomor kapal KH 97661 TS,” katanya.  Selama dua hari di kapal ikan asal Vietnam itu, kondisi Iman sangat lemah. ’’Kulit mulai mengelupas dan di dada terlihat memar akibat terkena hantaman kayu pada saat akan meraih kayu di laut untuk dijadikan alat mengapung,’’ ujarnya.  Di KM Bahagia Natuna, Iman dikontrak selama 45 hari sebagai tukang masak di kapal. ’’Tapi, sebelumnya pernah ikut kapal ikan selama 10 bulan ke Papua. Artinya, ikut kapal KM Bahagia Natuna ini yang kedua kali,’’ terangnya.  Menurut Ridwan, kepulangan anaknya ke Indonesia tinggal menunggu informasi dari KBRI Hanoi. Pihak KBRI sempat minta dikirimkan paspor Iman. Tapi, akhirnya batal karena waktu pengiriman tidak dapat dipastikan.  ”Saya, ibunya, serta abang dan adik-adiknya sudah menunggu dia bisa berkumpul bareng keluarga lagi,’’ harapnya.

Dilempar ke Laut, Hanyut 6 Hari, Akhirnya Diselamatkan Nelayan Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/susi-pujiastuti-issak-ramadan.jpg" alt="Menteri KKP Susi Pudjiastuti (DOK. JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Menteri KKP Susi Pudjiastuti (DOK. JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden penabrakan KRI Tjiptadi 381 oleh kapal Vietnam benar-benar membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram. Apalagi, penabrakan itu terjadi saat KRI berusaha menghentikan pencurian ikan. Selama ini, Susi memang dikenal sebagai ujung tombak perlawanan terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kemarin Susi menyatakan, aksi tersebut membuat tekadnya semakin bulat.  Dia makin semangat membekuk kapal-kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia. Untuk menunjukkan keseriusannya, Susi menegaskan, Sabtu nanti (4/5) pihaknya menenggelamkan 51 kapal yang tertangkap basah mencuri ikan.  Menariknya, 38 di antara 51 kapal itu berbendera Vietnam. "Selain itu, ada 6 kapal Malaysia, 2 kapal Tiongkok, 1 kapal Filipina, dan 4 kapal milik asing yang berbendera Indonesia," ucap Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman.  Mengapa ada kapal milik asing yang berbendera Indonesia? Agus menjelaskan, biasanya ada oknum-oknum perusahaan asing yang menggunakan kapal laut lokal untuk menangkap ikan di laut Indonesia. Setelah itu, hasil tangkapan tersebut dibawa ke laut lepas untuk dipindahkan ke kapal asing.  Dia menegaskan, kapal asing yang tertangkap pasti ditenggelamkan. Bukan dilelang. Sebab, melelang kapal-kapal nakal itu malah merugikan Indonesia. Mengapa? Kapal-kapal tersebut akan digunakan kembali untuk kejahatan serupa.  Lebih detail, Susi menjelaskan, kapal yang dilelang biasanya laku Rp 100 juta sampai Rp 500 juta. Padahal, keuntungan perusahaan asing yang mengeruk kekayaan laut Indonesia mencapai Rp 2 miliar sekali melaut. ''Makanya kami menemukan banyak kapal residivis,'' ujar menteri berusia 54 tahun itu.  Duit hasil lelang yang masuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan keuntungan perusahaan perikanan asing yang nakal. Tidak sepadan dengan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan petugas patroli di lapangan.  "Makanya saya tidak pernah setuju dengan kebijakan lelang kapal ikan asing ilegal. Itu akan mengurangi ketegasan dan tekad kuat Indonesia di mata para pelaku illegal fishing," tegas Susi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapal-Ikan-Vietnam.jpg" alt="Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)  Dia menuturkan, penenggelaman kapal merupakan sikap tegas pemerintah untuk memberikan efek jera. Juga, meningkatkan intensitas dan menambah kekuatan patroli di laut. Susi menegaskan, tidak ada tawar-menawar dalam penegakan hukum. Menjaga integritas aparat sangatlah penting. ''Tidak bisa kebijakan hari ini begini, tapi besok berbeda. Celah itu akan dimanfaatkan para kriminal ini,'' ujarnya.  Setahun akhir, agresivitas intrusi kapal ikan asing di wilayah perairan Natuna meningkat. Pada 2019 sudah empat kali kapal patroli maupun KRI diintimidasi kapal asing. Yaitu, dua kali oleh Malaysia dan dua kali oleh Vietnam.  Sebagaimana diberitakan, Sabtu (27/4) KRI Tjiptadi 381 ditabrak ketika menghentikan kapal Vietnam BD 979 yang tengah menangkap ikan tanpa izin. "Itu wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita. Apa yang dilakukan TNI-AL sudah benar," ungkap Susi.  Sebab, konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional alias United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), terutama pasal 57, menyebutkan, ZEE adalah 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur.  Nah, Vietnam berasumsi bahwa perairan itu berada dalam garis batas kontinen mereka. Dasarnya adalah perjanjian landas kontinen Indonesia-Vietnam 2003. Padahal, belum ada kesepakatan tentang perjanjian itu sampai sekarang.  Pasal 74 ayat 1 Konvensi PBB tentang Hukum Laut menyatakan, mengatur penetapan batas ZEE antarnegara pantai harus berdasar persetujuan hukum internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil. Selama persetujuan belum tercapai, ayat 3 menyebutkan, negara yang bersangkutan wajib bekerja sama. Serta, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya persetujuan akhir.  ''Ya, berarti seharusnya tidak ada kegiatan perikanan di wilayah tersebut sampai tercapainya kesepakatan dua pemerintahan. Begitu juga, perbatasan ZEE seharusnya tidak disamakan dengan perbatasan landas kontinen,'' jelas perempuan yang juga menjabat presiden direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product tersebut.  Karena itu, secara prosedur, tugas TNI-AL menangkap kapal ikan di perairan Natuna sudah benar. Sekaligus menunjukkan bahwa Vietnam tidak menghormati kedaulatan maritim Indonesia. Vietnam juga dinilai tidak kooperatif dan tidak menjunjung tinggi perjanjian yang berlaku.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapalpatroli-KKP-agas-750x356.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)  Kini 14 anak buah kapal BD 979 Vietnam yang berstatus nonyustisia akan dipulangkan. ''Sedangkan nakhoda dan teknisi masih menunggu putusan pengadilan. Sering kali korporasi tidak mau menebus ABK yang ditahan. Harusnya kapal-kapal besar dikejar sampai korporasinya,'' tambah Agus.  Dia mengungkapkan, Laut Sulawesi Utara dan Laut Natuna Utara merupakan daerah yang paling sering dilanggar. ''Di Laut Sulawesi Utara, rawan masuk kapal ilegal dari Filipina, sedangkan di Laut Natuna Utara banyak yang dari Vietnam dan Malaysia,'' jelasnya.  Penangkapan kapal ikan ilegal dilakukan melalui patroli yang terintegrasi. Baik melalui operasi udara (airborne surveillance) maupun informasi dari masyarakat melalui SMS Gateway. Cara tersebut cukup ampuh untuk memberantas praktik illegal fishing.  ''Ada 19 hari operasi. Yang pertama di Pangkalan Operasi Natuna, Banjarmasin, Manado, dan Batam, meliputi wilayah penangkapan perikanan (WPP) 711, 712, 713, dan 716. Hasilnya, ada 9 kapal yang ditangkap, ada penyitaan 12 alat tangkap terlarang, dan ada 9 rumpon yang kami potong di wilayah tersebut,'' ungkap Agus.  Sementara itu, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Suradi Wijaya Saputra menuturkan, kekayaan laut dan perikanan Indonesia memang sangat melimpah. Tetapi tidak diikuti pengelolaan yang baik secara menyeluruh.  Pria yang juga menjabat wakil dekan I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip itu menilai efek ekonomi sebagai salah satu faktor maraknya penangkapan ikan ilegal. Tidak jarang pemilik kapal lokal menyewakan kapalnya kepada perusahaan asing untuk menangkap ikan. Mereka diiming-imingi uang sewa yang cukup besar.  "Bagi mereka mungkin uang sewa itu lebih menjanjikan daripada harus melaut. Padahal, uang yang diberikan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat dari kekayaan laut Indonesia. Mereka tidak memikirkan itu," urai dosen kelahiran Kebumen 59 tahun lalu tersebut.  Meski begitu, Suradi mengakui, secara perlindungan, pemerintah dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat protektif. Tidak ada kompromi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kri-bung-tomo-357-sempat-dihadang-ketika-amankan-4-kapal-vietnam_c_288075.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menenggelamkan 38 kapal asing pencuri ikan. Kapal itu berbendera Vietnam. (Dok. JawaPos.com).  Versi Pemerintah Vietnam  Namun, pemerintah Vietnam punya versi lain. Sebagaimana dilansir vnexpress.net, Le Thi Thu Hang, juru bicara menteri luar negeri Vietnam, Selasa lalu menyatakan bahwa insiden penabrakan itu terjadi di wilayah perairan Vietnam. Dia mengungkapkan, KRI-lah yang membuat kapal ikan Vietnam bernomor BD 97916TS tenggelam. ''Kapal Indonesia nomor 381 menangkap dan menarik kapal Vietnam dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan kapal Vietnam tenggelam,'' katanya.  Dalam media online papan atas di Vietnam itu, Hang menyatakan, insiden tersebut kemudian diketahui kapal pengawas perikanan Vietnam nomor 213 yang saat itu bertugas. Dua awak kapal yang tenggelam berhasil diselamatkan mereka. Kapal tersebut kemudian meminta KRI meninggalkan perairan Vietnam. ''Tapi, ada 12 nelayan Vietnam yang dibawa ke perairan Indonesia,'' katanya.  Pemerintah Vietnam telah mengirim nota diplomatik ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi. Isinya, meminta verifikasi dan investigasi atas insiden tersebut. Vietnam juga meminta Indonesia tidak membiarkan insiden serupa terjadi di kemudian hari. Mereka juga mendesak Indonesia segera membebaskan awak kapal yang ditahan.  Selain itu, Indonesia diminta memberikan kompensasi yang layak kepada para nelayan itu. Kedubes Vietnam di Indonesia juga diinstruksi untuk meminta informasi serta mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melindungi warga Vietnam.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapalpatroli-KKP-agas-750x356.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapal-Ikan-Vietnam.jpg" alt="Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kri-bung-tomo-357-sempat-dihadang-ketika-amankan-4-kapal-vietnam_c_288075.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Menteri Susi Balas Vietnam, Akan Tenggelamkan 38 Kapal Pencuri Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wow-488-kapal-pencuri-ikan-ditenggelamkan-menteri-susi-dalam-4-tahun_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pemerintah melakukan tindakan tegas dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemerintah melakukan tindakan tegas dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Susi Pudjiastuti cukup rajin memberantas illegal fishing. Selain dianggap merugikan negara, pencurian ikan juga membuat nelayan kehilangan banyak hasil tangkapannya. Susi mengungkapkan, sejak Oktober 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan bos Maskapai Susi Air tersebut. Adapun rinciannya, kapal berbendera Vietnam sebanyak 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal, dan tanpa negara 1 kapal. "Kapal-kapal tersebut merupakan kapal yang ditangkap melalui unsur-unsur Satgas 115, yaitu TNI Angkatan Laut (TNI AL), Polair Baharkam Kepolisian RI (Polair), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan PSDKP KKP," kata Susi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (21/8). Dia menyebutkan, kapal-kapal tersebut banyak melakukan pelanggaran menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tanpa SIUP, SIKPI, dan SIPI. Mereka juga menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan merusak lingkungan. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 20 Agustus 2018 berhasil menenggelamkan 125 kapal illegal fishing. Penenggelaman ini dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Penenggelaman ini dilakukan di 11 lokasi seluruh Indonesia," ungkap Susi. Adapun 11 wilayah tersebut yakni Pontianak sebanyak 11 kapal, Cirebon 6 kapal, Bitung 15 kapal, Aceh 3 kapal, Tarakan 2 kapal, Belawan 7 kapal, Merauke 1 kapal, Natuna/Ranai 40 kapal, Ambon 1 kapal, Batam 9 kapal, dan Tarempa/Anambas 23 kapal. Susi menambahkan, penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk 116 kapal dan berdasarkan penetapan pengadilan untuk 9 kapal. "Kapal-kapal yang ditenggelamkan mayoritas merupakan kapal perikanan berbendera asing dengan jumlah 120 kapal. Sementara itu, kapal perikanan berbendera Indonesia berjumlah 5 kapal," tuturnya. Berikut rincian bendera kapal yang ditenggelamkan: 1. Vietnam: 86 kapal 2. Malaysia: 20 kapal 3. Filipina: 14 kapal 4. Indonesia: 5 kapal

Wow, 488 Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan Menteri Susi Dalam 4 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kri-sigorut-bermasalah-saat-tangkap-kapal-asing_m_191614.jpeg" alt="Wadanlantamal IV Tanjungpinang Kolonel Laut Imam Musani dalam ekspos di Dermaga Lantamal IV Tanjungpinang, Senin (26/2)." width="100%">
<figcaption>Wadanlantamal IV Tanjungpinang Kolonel Laut Imam Musani dalam ekspos di Dermaga Lantamal IV Tanjungpinang, Senin (26/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KRI Sigurot-864 melakukan penangkapan kapal kapal MV. Fu Yu, Minggu (25/2) kemarin. Insiden sempat mewarnai proses penangkapan. Saat pemeriksaan dokumen, kapal asing berbendera Taiwan itu berhasil kabur dan berlabuh di perairan Singapura. "Jadi hanya dokumen yang diserahkan pada saat pemeriksaan. Nakhoda kapal tidak ikut dan tim kami juga tidak naik ke kapal itu. Saat pemeriksaan, kami mengalami blackout karena gelombang memang tinggi saat itu. Kapal ini menjauh," kata Wakil Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang Kolonel Laut Imam Musani ketika ekspos tangkapan di Dermaga Lantamal IV Tanjungpinang, Senin (26/2). Setelah beberapa lama berlabuh, MV. Fu Yu kemudian terlihat bergerak di perairan Malaysia. Selanjutnya, kapal berhasil diamankan APMM Malaysia (Angkatan Laut malaysia). Mereka lantas koordinasi intelijen Koarmabar, Intelijen Lantamal IV. Kapal kemudian diserahkan kepada pihak TNI AL. "Karena memang dokumennya sudah ada di kami saat sebelum blackout," terang Imam. Pada pemeriksaan awal, muatan kapal berupa muatan ikan sebanyak 20 ton, logistik dan beberapa barang lain. MV. Fu Yu menggunakan lima dokumen dengan nama kapal yang berbeda-beda. Yaitu, Der Horn 569, Her Yow No. 3, Fu Chang No. 6, dan Tian Zhi Xiang. Kapal tersebut tidak mengibarkan bendera ketika melakukan aktivitasnya di kawasan perbatasan. MV. Fu Yu diamankan bersama 10 anak Buah Kapal (ABK) yang berasal dari empat negara berbeda. Dari Taiwan dua orang, satu orang dari Tiongkok, empat orang asal Myanmar, dan tiga orang asal Vietnam. Kapal itu diduga melanggar pasal 307 ayat 1 dan pasal 117 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal tidak memiliki dokumen asli sehingga tidak laik laut. Serta dugaan pelanggaran Pasal 94 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lalu pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setelah penangkapan, kapal akan diperiksa lebih lanjut guna mencari kemungkinan adanya pelanggaran lain. "Untuk perkembangan berikutnya segera akan kami sampaikan" tutup Imam.

KRI Sigorut Bermasalah Saat Tangkap Kapal Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kapal-berbendera-malaysia-tertangkap-curi-ikan-di-aceh_m_183100.jpeg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pencurian ikan terjadi di perairan Aceh. Dua kapal berbendera Malaysia berhasil diamankan setelah memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Wakil Komandan PS Perwira Navigasi dan Operasional (Panops) KP KEDIDI 3015 Bripka Agus Ruswandi mengatakan, pengangkapan kedua kapal berawal dari patroli yang dilakukan petugas. Partroli melibatkan dua kapal. Adalah KP KEDIDI 3015 dan KP TAKA 3010 milik Baharkam Polri BKO Polda Aceh. &ldquo;Ketika menyusuri perairan Indonesia di kawasan Timur Idi, Aceh Timur, kami melihat ada kapal ikan pukat trawl berbendera Malaysia,&rdquo; kata Agus kepada JawaPos.com, Senin (22/1). Petugas lantas menghampiri kapal asing itu dan melakukan pemeriksaan. Dilakukan pula pengecekkan titik koordinat posisi kapal asing yang sedang menjarah ikan. &ldquo;Akhirnya, kapal kami amankan dan dibawa ke Pelabuhan Kuala Langsa. Selanjutnya, kami menunggu arahan proses penyelidikan dari Mabes Polri,&rdquo; ujar Agus. Selain mengamankan dua unit kapal berbendera Malaysia. Turut ditangkap sebanyak sepuluh awak. Mereka diketahui berkewarganegaraan Thaliland dan Myanmar. Sebanyak 1,5 ton lebih ikan hasil curian di wilayah Aceh juga ikut diamankan. Penangkapan dua kapal asing dilakukan pada Jumat (19/1) pekan lalu. Kapal asing tangkapan KP TAKA 3010 telah dibawa ke pelabuhan Kuala Langsa, Sabtu (20/1) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Sementara kapal ikan asing hasil tangkapan KP KEDIDI 3015 baru dibawa, Minggu (21/1) siang. Kini, kedua kapal sudah berada dan sandar di Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa guna penyelidan lebih lanjut. Sebelumnya, informasi yang diterima JawaPos.com hanya ada satu kapal asing dan lima Anak Buah Kapal (ABK) yang diamankan.

Dua Kapal Berbendera Malaysia Tertangkap Curi Ikan di Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kebijakan-penenggelaman-kapal-pencuri-ikan-dicabut-ini-kata-kadin_m_180522.jpeg" alt="Ilustrasi penenggelaman kapal pencuri ikan beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penenggelaman kapal pencuri ikan beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara mengenai penenggelaman kapal di Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/09/180333/disebut-lindungi-mafia-ikan-luhut-jangan-berpikir-macam-macam" target="_blank">penenggelaman kapal</a> di Indonesia membuang-membuang anggaran yang ada. "Sekarang begini, bila kapal ditenggelamkan, potensi income hilang. Kalau sudah bisa dikasih ke yang lain, kenapa enggak?" katanya, di Menara BTPN, Jakarta, Rabu (10/01). Ia menjelaskan, penenggelaman kapal saja membutuhkan anggaran yang besar. Sebut saja pada 2015, anggaran untuk menenggelamkan kapal butuh dana Rp 60 miliar. "Anggaran penenggelaman kapal itu tahun 2015 sekitar Rp 60 miliar. Karena waktu itu pake bom dan mungkin sekarang dengan dibocorin. Itu juga kan ada anggaran (untuk) bayar aparat," bebernya. Yugi berpendapat anggaran untuk penenggelaman kapal akan lebih efektif untuk diberikan kepada nelayan. Dengan anggaran yang besar itu, akan lebih baik jika diberikan kepada nelayan untuk budi daya kerja. Lanjutnya, di sektor kelautan sendiri, pemerintah tidak hanya mengurus illegal fishing, tapi juga mengawasi kelautan Indonesia dari penyeludupan, perampokan, dan sebagainya. Wakil Kadin ini juga percaya bahwa pemberhentian penenggelaman kapal ini sudah efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku&nbsp;illegal fishing. "Yakin lah. Jangan terlalu offensive. Kita mesti positive thinking. Sekarang orang sudah takut dan kita tinggal melakukan pengawasan saja," ujarnya.&nbsp;

Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Dicabut, Ini Kata Kadin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tegas-susi-ingin-pemilik-kapal-pencuri-ikan-didenda-rp135-miliar_m_163814.jpeg" alt="Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepertinya tak segan-segan untuk memberi sanksi berat kepada kapal pencuri ikan. Muaranya, mencegah kapal pencuri ikan itu kembali ke perairan Indonesia. Sanksi yang ingin diberikan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/20/163827/menteri-susi-usulkan-kapal-asing-yang-disita-jadi-museum-bergerak" target="_blank">Susi</a> adalah dengan menerapkan denda yang lebih tinggi kepada kapal pencuri ikan. Inisiasi itu muncul dari rendahnya sanksi yang diberikan kepada Nakhoda Kapal ikan Silver Sea, sebesar Rp250 juta. "Itu denda maksimum di negara kita ya segitu (Rp250 juta). UU Perikanan harus kita ubah. Ini yang jadi persoalan karena satu kali kapal tangkap 200 GT itu pendapatannya per tahun bisa Rp20 miliar sampai Rp 30 miliar. Kalau 1.000 GT bisa bayangkan, bisa Rp200 miliar pendapatannya," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/10). Susi menambahkan, saat ini revisi UU itu telah dilakukan pembahasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam revisi itu, Susi juga mengajukan penahanan kepada anak buah kapal (ABK) asing. "Ya kita memang ada rencana revisi UU Perikanan kita. Termasuk itu (nominal denda) dan termasuk kita bisa tahan ABK asing karena sekarang ini ABK asing enggak bisa dikurung," jelas dia. Sebagai perbandingan, Tiongkok menerapkan denda kepada kapal pencuri ikan sebesar USD 7 juta atau sekitar Rp94,5 miliar (kurs Rp13.500). Berkaca pada hal itu, Susi ingin Indonesia menerapkan denda kepada kapal pencuri ikan sebesar USD 10 juta atau sekitar Rp135 miliar, jauh ratusan kali lipat dari denda saat ini. "Kemarin kapal Tiongkok itu dendanya USD 7 juta. Kita inginnya sita kapal dan denda USD 10 juta. Masa didenda USD 7 juta itu kan masih kemurahan nanti mereka balik lagi," pungkasnya.&nbsp;

Tegas! Susi Ingin Pemilik Kapal Pencuri Ikan Didenda Rp135 Miliar