<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/PTDI4-2810201661.jpeg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke PTDI pada Kamis (9/1). (PTDI)." width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke PTDI pada Kamis (9/1). (PTDI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jepang akan menghibahkan dua unit kapal patroli kepada Indonesia. Oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), kapal-kapal itu bakal ditempatkan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Tujuannya untuk memperkuat pertahanan IKN.&nbsp; Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa hibah kapal tersebut masuk dalam program Jepang. Yakni program OSA atau Official Security Assistance. Khusus untuk Indonesia, mereka menghibahkan dua kapal patroli.&nbsp; "Hibah patrol boat dari Jepang itu untuk mendukung pengamanan choke point kita, khususnya saya mendengar dari KSAL akan diproyeksikan di IKN," imbuhnya. Sjafrie menjelaskan hal itu di hadapan legislator Komisi I DPR pada Selasa (4/2). Sebagaimana disiarkan oleh kanal YouTube, TV Parlemen, Sjafrie menyampaikan bahwa kedua kapal patroli itu juga akan memperkuat Angkatan Laut. Namun demikian, Jepang menghibahkan kapal patroli itu tanpa senjata.&nbsp; Sehingga nanti TNI AL yang akan memasang senjata pada kedua kapal hibah tersebut. &rdquo;Patrol boat itu nggak punya senjata, hanya platform saja. Jadi, kita bertugas mencari senjata yang kita miliki sendiri,&rdquo; ungkap Sjafrie. Dia pun membeber spesifikasi dua kapal patroli itu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015594874/bersandar-di-lombok-menhan-sjafrie-sjamsoeddin-kunjungi-kapal-induk-nuklir-prancis-charles-de-gaulle">Bersandar di Lombok, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kunjungi Kapal Induk Nuklir Prancis, Charles De Gaulle</a> Yakni panjang 18 meter, lebar 5 meter, dan kecepatan mencapai 40 knots. Mesin penggeraknya masih menggunakan diesel. Sementara kapasitas kedua kapal patroli itu adalah dua awak kapal dan 14 penumpang. Sehingga operasi yang tepat untuk kedua kapal tersebut adalah patroli di wilayah kepulauan.&nbsp; &rdquo;Tapi material (kapal) ini bukan bekas, ini baru. Kapal itu dibuat di Jepang. Jadi, Jepang ingin menunjukkan produksi di dalam negerinya,&rdquo; kata Sjafrie.&nbsp; Atas penjelasan yang disampaikan oleh mantan panglima Kodam Jaya/Jayakarta tersebut, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyampaikan persetujuan atas hibah tersebut. Persetujuan itu dibuat setelah Menhan Sjafrie menyampaikan surat akhir tahun lalu dan memberikan penjelasan dalam rapat hari ini.&nbsp; &rdquo;Komisi I DPR menyetujui penerimaan hibah kapal patroli dari Official Security Assistance Jepang,&rdquo; ungkap Utut.&nbsp; </div> <div>&nbsp;</div>

Oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), kapal-kapal itu bakal ditempatkan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dapat Hibah Kapal Patroli dari Jepang, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Sebut untuk Perkuat Pertahanan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/12/KRI-2637458808.jpg" alt="Ratusan pelajar dan mahasiswa bersiap mengikuti Sailing Camp menggunakan kapal perang milik TNI AL, KRI Semarang-594. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan pelajar dan mahasiswa bersiap mengikuti Sailing Camp menggunakan kapal perang milik TNI AL, KRI Semarang-594. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagai negara kepulauan yang memiliki letak strategis, Indonesia terus digadang-gadang menjadi poros dunia dalam aspek maritim. Namun, sayangnya sampai saat ini mimpi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Prabowo Subianto sebagai presiden yang dilantik hari ini, Minggu, 20 Oktober 2024 memiliki tanggung jawab mewujudkan mimpi ini. Dalam astacita yang telah disusun Prabowo saat masa kampanye Pilpres 2024 juga memuat visi misi tentang negara maritim. Pengamat Pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi meniali, mewujudkan visi maritim harus dilakukan dengan penguatan sektor Angkatan Laut (AL). Penambahan alutsista juga mutlak dilakukan. "Peningkatan jumlah kapal perang dan kapal patroli, serta pembangunan infrastruktur pertahanan seperti pangkalan militer di pulau-pulau terdepan, akan memperkuat kemampuan kita dalam menjaga perairan dan wilayah strategis," kata Fahmi kepada JawaPos.com, Sabtu (19/10). Selain Natuna, Morotai, dan Biak, Fahmi berpendapat bahwa pengamanan perairan di sekitar Kepulauan Andaman juga harus menjadi prioritas. Wilayah ini, meskipun jauh dari pusat pemerintahan, memiliki arti strategis dalam menjaga jalur pelayaran internasional dan menghadapi potensi ancaman dari wilayah Samudera Hindia. Tidak hanya itu, perhatian khusus juga harus diberikan pada pengamanan ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan jalur penting bagi lalu lintas kapal internasional. ALKI memiliki posisi strategis dan rentan terhadap ancaman seperti pelanggaran kedaulatan, penyelundupan, dan potensi konflik maritim. "Investasi pada infrastruktur radar dan sensor untuk deteksi dini di laut serta memperkuat kemampuan patroli di sepanjang ALKI sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim kita," imbuhnya. Di sisi lain, kemandirian industri pertahanan dalam negeri adalah langkah strategis untuk meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo harus terus meningkatkan keberpihakannya terhadap industri pertahanan dalam negeri seperti selama ini dia menjabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dukungan terhadap PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksi alutsista secara mandiri harus terus ditingkatkan. Termasuk melalui kerja sama teknologi dengan negara lain yang lebih maju di bidang pertahanan. "Selain itu, memperkuat riset dan pengembangan teknologi militer akan membantu kita mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional," ungkap Fahmi. Prabowo dianggap memiliki kesempatan besar untuk membawa perubahan yang berarti dalam kebijakan pertahanan Indonesia, terutama dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terlebih Prabowo merupakan purnawirawan TNI, sehingga seharusnya sudah paham sekali dengan kekurangan pertahanan Indonesia. "Namun, keberhasilan visi ini akan sangat bergantung pada komitmen kolektif untuk terus memperkuat pertahanan dengan cara yang lebih progresif, strategis, dan berkelanjutan," pungkas Fahmi.

Dalam astacita yang telah disusun Prabowo saat masa kampanye Pilpres 2024 juga memuat visi misi tentang negara maritim.

Wujudkan Visi Negara Maritim, Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Tingkatkan Jumlah Kapal Perang dan Patroli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/KSAL-Laksamana-TNI-Muhammad-Ali-Dery-Ridwansah-1158729699.jpeg" alt="KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali." width="100%">
<figcaption>KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengadan kapal patroli lepas pantai untuk TNI AL terus berprogres. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa kontrak pengadaan dua unit kapal lepas pantai atau kapal PPA dari perusahaan asal Italia, Fincantieri sudah ditandatangani. Dia optimistis dalam waktu dekat kontrak efektif segera menyusul.&nbsp; Keterangan itu disampaikan oleh Ali saat diwawancarai oleh awak media di Balai Samudera, Kelapa Gading Jakarta Utara. &rdquo;Kapal PPA saat ini kontrak sudah, tinggal menunggu efektif. Mungkin dalam waktu dekat,&rdquo; kata dia. Orang nomor satu di TNI AL itu menyampaikan bahwa pihaknya sudah membentuk satuan tugas (satgas) terkait dengan pengadaan dua kapal patroli lepas pantai tersebut.&nbsp; Tidak sampai di situ, Angkatan Laut juga menyiapkan lima orang prajurit TNI AL untuk mengawaki kapal PPA yang akan singgah di Indonesia dalam waktu dekat. &rdquo;Lima orang anggota Angkatan Laut nantinya akan ikut mengawaki, belajar di kapal PPA milik Italia,&rdquo; ucap Ali. Mereka akan terlibat dalam pelayaran kapal tersebut dari Okinawa, Jepang sampai Jakarta. Kapal PPA yang dibeli untuk TNI AL merupakan pengadaan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Selain berfungsi sebagai kapal patroli lepas pantai, kedua kapal itu juga bisa di-upgrade kemampuannya hingga setara dengan kapal fregat. Ali mengakui, pengadaan kedua kapal tersebut penting bagi TNI AL. Sama pentingnya dengan pengadaan kapal-kapal lainnya.&nbsp; Saat ini, Ali mengungkapkan bahwa pemerintah bersama TNI AL terus berupaya menambah kekuatan Angkatan Laut. Pendekatan sudah dilakukan untuk memulai pengadaan kapal fregat dari Eropa. Tentu dengan tetap mengedepankan pengadan dari galangan di dalam negeri. Baik itu korvet, kapal cepat rudal, kemudian kapal-kapal patroli. Harapannya nanti kita tambah kuat,&rdquo; jelasnya.

Kontrak pengadaan dua unit kapal lepas pantai atau kapal PPA dari perusahaan asal Italia, Fincantieri sudah ditandatangani.

Canggih, Indonesia Beli Dua Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia, Bisa Upgrade Jadi Kapal Fregat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/tni-al-tambah-kapal.jpg" alt="PENJAGA MARITIM: KSAL Laksamana TNI Yudo Margono berjoget bersama anak buahnya di kompleks Dermaga Pondok Dayung Koarmada I, Tanjung Priok, Jakarta kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENJAGA MARITIM: KSAL Laksamana TNI Yudo Margono berjoget bersama anak buahnya di kompleks Dermaga Pondok Dayung Koarmada I, Tanjung Priok, Jakarta kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah dua tahun pandemi Covid-19, TNI Angkatan Laut (TNI-AL) kembali menyelenggarakan parade dan defile dalam peringatan HUT Ke-77 TNI-AL. Kemarin (12/9) mereka menunjukkan beberapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Dermaga Sunda, Pangkalan Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.  Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan, TNI-AL masih akan memperbanyak kapal patroli. KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 adalah contoh kapal patroli yang dibeli dari industri pertahanan (inhan) lokal. TNI-AL turut memamerkan dua kapal tersebut di Dermaga Sunda.  Kapal patroli dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi ancaman dan kerawanan. Baik di wilayah kerja Koarmada I, II, maupun III. Penambahan kapal-kapal patroli oleh angkatan laut, sambung Yudo, juga dilakukan berdasar perkembangan lingkungan strategis.  ”Dari perkembangan saat ini, lebih banyak kegiatan yang menjadi fokus operasi laut itu di perbatasan,” kata mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I itu. Contohnya di perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/kapal-patroli-tni_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TANGGUH: Prajurit TNI-AL mendemonstrasikan kemampuan bela diri saat upacara HUT Ke-77 TNI-AL. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

TNI-AL Siap Tambah Kapal Patroli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/kapolda-sulsel.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal patroli milik Direktorat Polisi Perairan (Dit Polairud) Polda Sulawesi Selatan terbakar sekitar pukul 16.30 Wita pada Rabu (24/7) kemarin. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua personel polisi mengalami luka bakar.  "Saksi Baharada Fadli menjelaskan, saat kapal meledak melihat anggota yang berada di atas kapal terlempar kebelakang dan jatuh ke laut," kata Kakorpolairud, Irjen Pol Zulkarnain dalam keterangannya, Kamis (25/7).  Zulkarnain menuturkan, dua personel yang mengalami luka bakar yakni AKP Tombong dan Brigadir Syamsudin keduanya tengah berada di kapal patroli tersebut. Berdasarkan keterangan Fadli, Syamsudin yang merupakan abk kapal tersebut usai melakukan pengisian BBM di kapal tersebut.  Kemudian Syamsudin menyalakan genzet kapal, tetapi terdengar suara yang ribut pada genzet kapal. Sehingga Syamsudin tak lama langsung mematikan genzet kapal dan KPC Pol XIV-2017 langsung meledak disertai terbakarnya kapal tersebut. Akibatnya, Syamsudin dan Tombong yang berada di atas kapal terpelentang.  "AKP Tombong dan Brihadir Syamsudin langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka berat akibat ledakan," ucap Zulkarnain.  Namun disayangkan, nyawa AKP Tombong tak bisa diselamatkan, dia meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit (RS) Stella Maris Makassar sekitar pukul 20.10 Wita. "Brigadir Syamsudin kemudian mendapat rujukan ke RS Bhayangkara Makassar," tutur Zulkarnain.  Lebih jauh, Zulkarnain menyatakan peristiwa tersebut pun menyebabkan kerugian materiil hingga miliaran rupiah. "Kerugian materil ditaksir sekitar Rp 13 miliar," pungkasnya.

Kapal Patroli Polairud Polda Sulsel Terbakar 2 Personel Jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapalpatroli-KKP-agas.jpg" alt="Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberantas kapal penangkap ikan ilegal di wilayah perairan Nusantara tidak selalu berjalan mulus. Dua kali kapal patroli (KP) Indonesia harus bersitegang dengan kapal maritim Malaysia. Mereka meminta kapal dengan bendera negara Malaysia dilepas. Kejadian tersebut sempat viral di instagram melalui unggahan awak tim KKP.  Yang pertama dialami oleh KP Hiu 08 pada 3 April lalu. Saat itu, pukul 07.20, radar KP Hiu 08 mendeteksi ada dua kapal ikan asing memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka. Berselang satu jam kemudian, terlihat dua kapal berbendera Malaysia, KM. PKFB 1852 dan KM. KHF 1256 yang kemudian dilakukan pengejaran.  Hasil pemeriksaan, anak  buah Menteri Susi Pudjiastuti itu mendapati alat tangkap trawl di dua kapal tersebut. Lebih parah lagi, kedua kapal itu tidak disertai dengan izin. Atas penangkapan itu lima orang dengan kewarganegaraan Thailand dan dua orang Kamboja diamankan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan untuk diperiksa.  Saat tim akan membawa dua kapal tangkapan itu, tiba-tiba KP Hiu 08 disatroni Kapal Maritim Malaysia Penggalang 13 bersama tiga helikopter yang mengudara di atasnya. Awak kapal Negeri Jiran itu meminta agar melepaskan dua kapal asing yang dicokok tadi.  ”Permintaan tersebut ditolak awak KP. Hiu 08. Awak kapal Penggalang 13 mencoba nego dengan meminta kembali satu kapal saja yang dilepas,” terang Plt. Direktur Jenderal PSDKP KKP Agus Suherman.  Selama negosiasi, tiga helikopter Malaysia terbang mengitari KP Hiu 08. Seperti mengintimidasi supaya permintaan mereka dituruti. Mereka juga mengejar hingga memasuki perairan Indonesia. Namun, negosiasi buntu. Tim KKP enggan menuruti permintaan tim maritim Malaysia. ”Mungkin karena dicuekin, kapal dan helikopter Malaysia itu mundur. Dua kapal asing itu tiba di dermaga PSDKP Belawan pukul 21.30.  Sementara itu, KP Hiu Macan Tutul 02 juga mengalami hal serupa enam hari kemudian. Kapal tim KKP itu menghentikan dan memeriksa KM. PKFA 8888 WPP-NRI 571 dengan bendera Malaysia yang disinyalir menangkap ikan secara illegal di Selat Malaka pukul 14.50 WIB. Berselang setengah jam, tim KKP kembali meringkus kapal asing dengan nomor PKFA 7878 yang tidak jauh dari lokasi penangkapan pertama. ”Tapi tanpa bendera,” terang Agus.  Kapal Malaysia itu diawaki 5 orang berkewarganegaraan Myanmar. Sedangkan kapal tanpa bendera lainnya didapati menggunakan alat tangkap trawl. Di dalamnya terdapat empat orang berkewarganegaraan Myanmar yang mengoperasikannya.  Saat hendak membawa dua Kapal itu ke PSDKP Belawan, helikopter Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terbang rendah mengitari KP Hiu Macan Tutul 02. Melalui komunikasi radio, mereka meminta kepada tim KKP untuk melepaskan dua dari tiga kapal Malaysia yang diamankan. Tak puas, helicopter itu melakukan intervensi.  Agus menilai, tindakan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan. Untuk mencegah kejadian tersebut terulang. KKP akan didampingi oleh TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut saat berpatroli. Harapannya, mampu menangkal dan melawan upaya intervensi pemerintah Malaysia di Wilayah Natuna Utara.  ”Kami akan segera mengirimkan surat permintaan kepada Kementerian Luar Negeri untuk melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia. Semoga Pemerintah Malaysia bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanannya di perairan Indonesia,” tegas Agus.

Anak Buah Menteri Susi Bersitegang dengan Aparat Malaysia di Selat Malaka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/cegah-pencurian-ikan-di-laut-mentawai-butuh-tambahan-kapal-patroli_m_167202.jpeg" alt="KONSOLIDASI: Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menggelar rakor dengan beberapa pejabat Kemenko Polhukam di Istana Gubernuran Sumbar pada Selasa (7/11)." width="100%">
<figcaption>KONSOLIDASI: Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menggelar rakor dengan beberapa pejabat Kemenko Polhukam di Istana Gubernuran Sumbar pada Selasa (7/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tantangan buat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menekan aksi pencurian ikan (illegal fishing) dan mengawasi turis asing di perairan kepulauan Mentawai, Sumbar. Mereka berencana menambah kapal patroli. Perairan Sumbar berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga harus dijaga ekstra ketat. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, perairan Sumbar khususnya Mentawai memang menjadi salah satu lokasi favorit untuk praktek penangkapan ikan secara illegal. Baik kapal asing maupun lokal. Salah satu cara menekan aksi-aksi liar ini kata Wagub adalah dengan menyiagakan kapal patroli berkecepatan laju di atas 20 knot. Sedangkan hari ini, Sumbar hanya memiliki dua kapal patroli dan itu digunakan untuk mengawasi seluruh perairan Sumbar. Dan lagi, satu unit kapalnya masih berkecepatan di bawah 20 knot. ''APBD Sumbar terbatas. Sehingga belum mampu menambah kapal. Harusnya, ada satu unit kapal lagi untuk patroli khusus perairan Mentawai. Sedangkan untuk pengadaan satu unit kapal patroli saja, dibutuhkan anggaran mencapai Rp 4 miliar,'' kata Nasrul Abit kepada JawaPos.com seusai menggelar rapat koordinasi dengan Kemenko Polhukam di istana Gubernur Sumbar, Selasa (7/11). Selain illegal fishing, pengawasan di Perairan Kepulauan Mentawai juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya turis asing tanpa izin. Apalagi, Mentawai sudah dikenal memiliki ombak besar dan surga bagi para peselancar dunia. Nasrul mengatakan, wisatawan asing yang sampai di Mentawai melalui jalur timur alias lewat daratan Sumbar, dapat dipastikan memiliki dokumen resmi. Namun, turis yang datang dari laut lepas sebelah barat Mentawai, dicurigai masuk tanpa dokumen resmi. ''Mereka yang datang langsung dari laut yang tak bisa disaring. Ini yang harus diawasi dan kita butuh kapal patroli,'' ulas Nasrul. ''Mengantisipasi ini, pemprov telah memperketat pengawasan melalui kantor imigrasi,'' imbuhnya.

Cegah Pencurian Ikan di Laut Mentawai, Butuh Tambahan Kapal Patroli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kapal-patroli-anak-buah-menteri-susi-ditangkap-vietnam_m_132218.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal patroli "Hiu Macan" milik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Natuna ditangkap kapal patroli Vietnam. Penangkapan itu yang dialami anak buah Menteri Susi Pujiastuti terjadi saat menangkap ikan di perairan Indonesia. Dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), insiden penangkapan ini terjadi, di perairan Natuna, Minggu (21/5), sekitar pukul 04.00 WIB. Kala itu Kapal 'Hiu Macan' sedang mengamankan beberapa kapal ikan yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Koordinator pengawas PSDKP Natuna Syaiful Anam membenarkan kejadian tersebut. Namun dia tidak mau berkomentar banyak. Dia mengaku sudah melaporkan kasus ini ke pusat. "Saya tak punya wewenang, sudah urusannya pusat. Seperti apa kejadiannya tidak bisa disampaikan. Konfirmasikan ke Pangkalan PSDKP di Batam atau ke pusat," ujar Syaiful. Seorang sumber Batam Pos (Jawa Pos Group), mengatakan sebelum insiden terjadi, kapal pengawas Hiu Macan 01 berhasil mengamankan lima kapal ikan nelayan asing berbendera Vietnam di perairan Natuna. Diperkirakan di dalam kapal ada sekitar 44 anak buah kapal (ABK) dan nakhoda. Sementara lima kapal ikan asing dijaga masing-masing satu petugas PSDKP. Tetapi kapal ikan KH 97579 yang dijaga Gunawan tiba-tiba ditabrak kapal coast guard Vietnam. Kapal itu pun rusak. Saat itu Gunawan langsung memberikan informasi mengenai keberadaan coat guard Vietnam itu ke rekannya. Kapal Hiu Macan O1 pun datang dan mendekati posisi Gunawan. Kapal ikan KH 97579 itu ternyata sudah nyaris tenggelam. Gunawan yang menjaga kapal ikan itu pun dikabarkan sudah ditangkap. Bahkan semua nelayan vietnam yang sempat diamankan di kapal ikan melompat dan berenang ke kapal coast guard Vietnam. Bahkan coast guad Vietnam juga mendapat bantuan dari dua kapal lain yang tertangkap di radar. Dan akhirnya KP Hiu Macan 01 bergeser dari tempat kejadian perkara dan meninggalkan empat kapal ikan asing yang sempat diamankan Satuan PSDKP Batam membenarkan salah satu kapal patroli milik PSDKP ditangkap oleh coast guard Vietnam di perairan Natuna. Satu orang anggota patroli yang berada di atas kapal juga ditahan oleh penjaga pantai Vietnam tersebut. "Kami tak bisa beri komentar banyak karena ini sudah diambil alih pusat," ujar Kepala seksi (Kasi) Penindakan dan Pengawasan PSDKP Batam Syamsu. "Nanti ke sana saja konfirmasinya. Kami juga masih menunggu arahan dari pusat. Saat ini kami hanya bisa membenarkan saja. Satu orang anggota kami ditahan oleh mereka (penjaga pantai Vietnam)," katanya. Sementara itu Komandan Lantamal IV Tanjungpinang Kolonel Laut (p) R Eko Suyatno mengatakan pihaknya tengah mengerahkan KRI Patimura menuju tempat kejadian perkara (TKP), tempat Gunawan ditangkap Coast Guard Vietnam di perairan Ranai. Pengiriman KRI ini dalam bentuk dukungan penguatan kekauatan di perairan tersebut. "Nantinya juga akan dikirim lagi satu kapal lagi. Kemungkinan itu KRI Diponegoro atau KRI Hasanuddin. Dan semua ini sesuai dengan arahan dari Pangarmabar," katanya. Dari informasi yang didapat pihaknya, pemerintah pusat juga berusaha menghubungi otoritas Vietnam terkait kasus ini. Eko mengatakan Kemenlu sudah memanggil Dubes Vietnam, untuk mengkoordinasikan hal ini. "Kalau tidak salah, kru PSDKP yang terbawa itu atas nama Gunawan," tuturnya. Hingga saat ini, Eko mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. "Kami masih menunggu, informasi lebih lanjut nanti akan kami sampaikan," ujarnya. (ska/arn/iil/JPG)

Kapal Patroli Anak Buah Menteri Susi Ditangkap Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/berantas-pencurian-ikan-lantamal-xiv-sorong-aktifkan-patroli-di-perairan-sorsel_m_100721.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com TEMINABUAN- Pencurian ikan tetap menjadi masalah utama di perairan kawasan timur Indonesia. Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) XIV Sorong secara kontinyu melakukan patroli kawasan laut &nbsp;guna mencegah pencurian ikan dari kapal-kapal asing. Selama ini, nelayan di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) &nbsp;mengeluhkan masuknya kapal-kapal ikan ukuran bobot mati atau Gross Ton besar ke wilayah perairan Kabupaten Sorsel. Akibatnya nelayan kesulitan mendapatkan hasil tangkapan saat melaut. Pemkab Sorsel meminta bantuan TNI-AL dalam hal ini Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) XIV Sorong membantu upaya pemberantasan ilegal fishing di Kabupaten Sorsel.&nbsp; Mayor Laut (K) Nur Rohman, &nbsp;Perwira Ataf Lantamal XIV Sorong menegaskan, pada prinsipnya pihaknya &nbsp;siap memback up Pemkab Sorong memberantas ilegal fishing di seluruh wilayah kerja Lantamal XIV Sorong, termasuk wilayah perairan Kabupaten Sorsel.&nbsp; "Kapal patroli TNI-AL &nbsp;dikerahkan melakukan patroli secara rutin di perairan Kabupaten Sorsel yang rawan ilegal fishing," ucapnya seperti ditulis Radar Sorong (Jawa Pos Group), Minggu (8/1). Menurutnya, TNI-AL mempunyai kebijakan untuk membentuk Satuan Tugas khusus untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di perairan atau laut. Untuk itulah apa yang disam&shy;paikan Pemkab Sorsel dalam pertemuan Forkopimda tersebut akan ditindaklanjuti, guna mencegah terjadinya ilegal fishing.&nbsp; Bahkan tidak hanya ilegal fishing, tapi juga tindak kejahatan lainnya di perairan seperti memasukan minuman keras (miras) atau bahan makanan secara ilegal. (jus/nas/JPG)

Berantas Pencurian Ikan , Lantamal XIV Sorong  Aktifkan Patroli di Perairan Sorsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71779_91065_KAPAL-PENCURI.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus meningkatkan pengamanan di perairan Indonesia. Itu tak lepas dari makin banyaknya kapal-kapal asing yang kerap masuk tanpa izin.&nbsp; Belum lama ini, Kementerian Perhubungan menambah dua kapal patroli. &nbsp; &nbsp; Dua kapal patroli kelas II dipesan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Priok. Kedua kapal berlayar dari Batam pada Selasa siang (13/12), dan tiba di dermaga Pangkalan PLP Tanjung Priok, keesokan harinya. Sebelum diresmikan Direktur KPLP Viktor Vikki Subroto, kapal pertama KN Damaru P-214 diluncurkan pada 17 Oktober lalu, dan disusul kapal kedua KN Jembio P-215.&lrm;&nbsp; Selanjutnya kedua kapal tersebut diuji coba pada 7 dan 8 Desember 2016. Viktor menerangkan, dua kapal patroli itu dibangun melalui kontrak pembangunan paket A dan B oleh galangan kapal PT Karimun Anugrah Sejati, Batam.&nbsp; Dengan nomor kontrak pembangunan HH.01/KPL-II-A/PFKPLP/XI/2015 tanggal 27 November 2015. Selain fungsi penjagaan keselamatan berlayar, Viktor mengatakan, kapal patroli juga bisa digunakan sebagai pemadam kebakaran kapal.&nbsp; &quot;Kapal dilengkapi dengan main fire pump, dan water canon dengan daya jangkauan lebih kurang 100 meter,&quot; jelasnya di Jakarta, kemarin (18/12). Kedua kapal patroli ini bertugas dengan 11 kapal lainnya di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok. Alhasil, 13 armada siap mengamankan perairan Indonesia, baik dari sisi pelayaran maupun musibah di lautan. Viktor menjelaskan dua kapal patroli ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 44,50 meter, lebar 7, 80 meter, tinggi 4 meter.&nbsp; Draft 2,20 meter dengan engine 2x 1.900 HP dengan kecepatan maksimum 24 knot. Jarak jelajah dua kapal ini 1.500 NM dengan jumlah kru sebanyak 26 orang untuk masing-masing kapal. Dirjen Hubla Kemenhub Tonny &nbsp;Budiono menegaskan, penambahan dua armada kapal patroli itu akan memperkuat fungsi patroli laut KPLP di perairan Indonesia, khususnya di wilayah kerja PLP Tanjung Priok. &quot;Adanya penambahan dua kapal ini selain menambah kekuatan armada kapal patroli milik Kemenhub, juga menunjukkan eksistensi KPLP di bidang keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim,&quot; imbuh Tonny. Dia juga berpesan kepada nakhoda dan para awak kapal negara untuk selalu menjaga keandalan kapal patroli agar selalu siap sedia bertugas ketika benar-benar dibutuhkan untuk melakukan penyelamatan di laut.&nbsp; Sehingga jika masyarakat butuh pertolongan di laut, KPLP dengan kapalnya sigap menolong. &quot;Kapal patroli KPLP harus dapat diandalkan ketika ada kebutuhan penyelamatan di laut. Di sinilah fungsi KPLP sesungguhnya dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia,&quot; pungkasnya.(bon/rmol/mam/JPG)

Tingkatkan Pengamanan, Pemerintah Tambah Dua Kapal Patroli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapal patroli

Berita Terkini