<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/wahyu-trenggono-4176660140.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 240 kapal ikan ilegal yang melakukan aktivitas curi ikan telah ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024. Mengejutkannya, kapal ikan ilegal ini justru lebih banyak dilakukan warga negara Indonesia (WNI). <div dir="auto">Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. "Penangkapan sebanyak 240 kapal yang melakukan pelanggaran terdiri dari 30 kapal bendera asing, kemudian 210 kapal ikan Indonesia," katanya kepada wartawan, Jumat (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pung menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal ilegal ini berdampak langsung pada penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bakal berkurang.&nbsp;Dengan begitu, secara tak langsung ia menyebut bahwa penangkapan 240 kapal ilegal tersebut telah menyelamatkan potensi kerugian negara yang mencapai Rp 3,7 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hitung di sini, valuasi dan semuanya itu, kami hitung tercapai ada Rp 3,7 triliun yang kami berhasil amankan kerugian negara yang dihasilkan dari perilaku ilegal tersebut," tutur Pung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, selama setahun ini KKP juga telah menghentikan pelanggaran lain termasuk 28 rumpon ilegal dan 3 obyek kelautan. Atas pelanggaran itu, Pung menegaskan bahwa Ditjen PSDKP akan mengambil langkah hukum terhadap para pelaku. Tindakan lainnya adalah dengan menerapkan denda.</div>

"Kami hitung tercapai ada Rp 3,7 triliun yang kami berhasil amankan kerugian negara yang dihasilkan dari perilaku ilegal tersebut," katanya.

Dalam Setahun, Kementerian KKP Tangkap 240 Kapal Ilegal: Mayoritas Nelayan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/diduga-curi-ikan-di-indonesia-empat-kapal-ikan-vietnam-ditangkap_m_.jpg" alt="Empat kapal ikan asing berbendera Vietnam saat berada di dermaga Lanal Batam." width="100%">
<figcaption>Empat kapal ikan asing berbendera Vietnam saat berada di dermaga Lanal Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 12 anak buah kapal (ABK) Vietnam yang ditangkap TNI-AL masih berada di Natuna, Kepulauan Riau. Mereka sudah diperiksa dan ditahan di rumah detensi di Ranai.  "Mungkin mereka akan dideportasi," kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada I Letkol Laut (P) Agung Nugroho kepada Jawa Pos. Namun, semua bergantung pada keputusan pemerintah.  Setelah insiden KRI Tjiptadi 381 ditabrak kapal pengawas perikanan Vietnam Sabtu (27/4), Komando Armada I memang langsung mengambil sikap.  Mereka memilih menuntaskan masalah tersebut melalui mekanisme government-to-government. Dengan demikian, penyelesaian persoalan tersebut diserahkan kepada pemerintah. Laporan yang dibutuhkan Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti insiden itu juga sudah diserahkan oleh Komando Armada I.  Menurut Agung, laporan tersebut diserahkan pada Senin (30/4). Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono juga telah berkoordinasi dan berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah. Agung memastikan, laporan yang diserahkan kepada pemerintah sama dengan data yang mereka ungkap kepada publik. "Tidak ada yang direkayasa," tegas dia.  Laporan dibuat sesuai dengan data dan informasi dari prajurit di lapangan. Sambil menunggu keputusan pemerintah, 12 awak kapal BD 979 itu tetap berada di bawah pengawasan Komando Armada I melalui Pangkalan TNI-AL Ranai. Mereka tidak memproses hukum 12 ABK tersebut lantaran kapal yang dipakai untuk melakukan illegal fishing sudah tenggelam. "Barang buktinya tidak ada," terang Agung.  Sementara itu, Kementerian Luar Negeri sudah memanggil Duta Besar Vietnam untuk Indonesia H.E. Pham Vinh Quang Senin lalu (29/4). "Kami langsung menyatakan protes. Yang kami protes itu penyerahan nota pernyataan mereka (Vietnam, Red)," ucap Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir saat ditemui kemarin.  Lebih lanjut pria yang akrab disapa Tata itu menambahkan, bahwa dirinya akan melakukan pengecekan lagi. Apakah Kemenlu sudah menerima laporan kronologis kejadian dari TNI-AL. "Saya harus cek lagi sudah terima atau belum," katanya.  Di sisi lain, Dubes Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi juga dipanggil Kemenlu pemerintah setempat Rabu (1/5). "Mereka menyampaikan nota diplomatik perihal posisi kapal negaranya atas kasus tersebut," kata Ibnu melalui pesan singkat.

Setelah Kapal, Kini Nasib 12 ABK Vietnam Tunggu Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapal-natuna-oks.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan serius mengamankan teritori laut Nusantara. Sejak 2014, KKP sukses meringkus 582 kapal penangkap ikan illegal. Dari jumlah tersebut 488 kapal di antaranya sudah ditenggelamkan.  Per Januari 2019, ada 38 kapal penangkap ikan illegal diamankan KKP. Rinciannya, 13 kapal berbendera Malaysia, 15 kapal milik Vietnam, dan 10 kapal sisanya milik nelayan lokal. Mayoritas kapal-kapal tersebut melanggar wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan. Yakni, berjumlah 93 kasus.  ”Kapal-kapal ini menangkap ikan tidak sesuai dengan verifikasi daerah tangkapan yang diajukan ke Stasiun PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) sebelum melaut,” terang Plt Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman di kantornya kemarin. Bisa melibatkan kapal lokal maupun kapal asing yang sudah mengantongi izin.  Kasus kedua yang sering terjadi yakni melibatkan pemilik kapal asing. Biasanya mereka menggunakan kapal laut lokal untuk menangkap ikan di laut Indonesia. Setelah itu, hasil tangkapan tersebut dibawa ke laut lepas untuk dipindahkan ke kapal asing.  Kemudian, kasus pelanggaran teritori menjadi perhatian. Agus mengungkapkan, perairan Laut Sulawesi Utara dan Laut Natuna Utara merupakan daerah paling sering terjadi pelanggaran.  ”Di Laut Sulawesi Utara rawan masuknya kapal illegal dari Filipina. Sedangkan, perairan Natuna Utara banyak yang dari Vietnam dan Malaysia,” jelas Agus.  Penangkapan kapal ikan ilegal dilakukan melalui patroli yang terintegrasi. Baik melalui operasi udara (airborne surveillance) maupun informasi dari masyarakat melalui SMS Gateway. Cara tersebut nyatanya cukup ampuh memberantas praktik illegal fishing.  ”Ada 19 hari operasi. Yang pertama di Pangkalan Operasi Natuna, Banjarmasin, Manado, dan Batam, meliputi Wilayah Penangakpan Perikanan (WPP) 711, 712, 713, dan 716. Hasilnya, ada 9 kapal yang ditangkap, ada penyitaan 12 alat tangkap terlarang, dan 9 rumpon yang kami potong di wilayah tersebut tahun ini,” urai Agus.  Penanganan kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) sepanjang tahun 2014 hingga April 2019 telah mencapai 915 kasus. Khusus tahun ini, terpantau 33 kasus yang sudah berjalan. Tiga kasus masih incracht, dua kasus sudah P21, ada 11 kasus yang masih dalam penyidikan, dan sisanya dalam tahap pemeriksaan awal serta administrasi.  Dirjen PSDKP terus mengawasi pelanggaran melalui VMS (visual monitoring system). Sistem tersebut juga membantu mengawasi operasi kapal tanpa SIPI (surat izin penangkapan ikan), transshipment, dan pelanggaran di pelabuhan muat.

Tegas! Pemerintah Tenggelamkan 488 Kapal Ikan Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tni-al-tangkap-kapal-pemuat-daging-beku-dokumennya-soal-kentang_m_196433.jpeg" alt="Anggota Marinir dan Lanal Batam memeriksa empat kontainer yang berisi daging ilegal dan sosis asal Australia di Pelabuhan Roro Sekupang, Kamis (15/3)." width="100%">
<figcaption>Anggota Marinir dan Lanal Batam memeriksa empat kontainer yang berisi daging ilegal dan sosis asal Australia di Pelabuhan Roro Sekupang, Kamis (15/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat kontainer berisi daging sapi beku dan sosis ayam diamankan di perairan Sambu, Batam, Rabu (14/3), pukul 15.30 WIB. Produk bahan pangan ilegal itu disita dari kapal LCT Niaga Martino Foods yang berangkat dari Jurong. Perwira Pelaksana Komandan Lanal Batam Letkol Laut (P) Mandri Kartono menyatakan, saat melakukan patroli di perairan Sambu, pihaknya mencurigai kapal LCT Niaga Martino. Kapal tersebut memuat 13 kontainer impor jalur hijau. Seharusnya, kapal itu sudah melalui pengecekan serta mengantongi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) dari bea cukai. Tim patroli lantas menggiring kapal menuju Pelabuhan Roro Sekupang. Setelah itu, kontainer dibawa menuju PT MFF di daerah Nagoya dan ke PT KK di Seraya. "Saat dilakukan pengecekan, barang di dalam empat kontainer tidak sesuai dengan manifes yang dilampirkan, yakni kentang beku," jelas Mandri kemarin, Kamis (15/3). Empat kontainer tersebut memuat 36 ton daging sapi beku dan 15 ton sosis ayam. Seluruh barang tangkapan akhirnya dibawa kembali ke pelabuhan PSB untuk selanjutnya diserahkan ke bea cukai guna diproses. Mandri mengatakan, pengungkapan kasus itu merupakan upaya untuk menjaga NKRI dari penyelundupan barang-barang lainnya ke Kepri. "Siapa yang tahu besok manifesnya kentang, tapi isinya sabu-sabu. Berkaca dari kasus sebelumnya, kami harus meningkatkan pengamanan di laut karena Batam adalah daerah rawan tindakan seperti ini," ujarnya.&nbsp;

TNI AL Tangkap Kapal Pemuat Daging Beku, Dokumennya soal Kentang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/usai-amankan-kunjungan-presiden-lantamal-iv-ringkus-kapal-ilegal_m_118630.jpeg" alt="Tim WFQR mengamankan KM Kawarane 3, yang bermuatan BBM ilegal sekitar 290 ton di Mako Lantamal IV Tanjungpinang, Jumat (24/3)." width="100%">
<figcaption>Tim WFQR mengamankan KM Kawarane 3, yang bermuatan BBM ilegal sekitar 290 ton di Mako Lantamal IV Tanjungpinang, Jumat (24/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai melakukan pengamanan terhadap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kepulauan Riau (Kepri), aparat Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV Tanjungpinang menangkap kapal yang diduga bermuatan BBM ilegal. Kali ini, kapal KM Kawarane-3 yang membawa BBM ilegal sekitar 290 ton. Kapal itu diamankan saat melintas di perairan Pulau Sambu, Batam, Kamis (23/3). Komandan Lantamal (Danlatamal) IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama (Laksma) TNI S Irawan mengatakan, kapal yang dinakhodai DS bersama tujuh orang ABK itu sudah lamah menjadi target operasi. Sebab diduga sering melakukan kegiatan transaksi BBM ilegal. "Memeroleh informasi tersebut, tim WFQR yang baru saja selesai menjalankan tugas pengamanan kunjungan Presiden RI langsung melakukan pergerakan," ujar Irawan, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (25/3). Dikatakannya, kapal berbendera Indonesia dengan bobot GT 265 itu bermuatan 100 ton minyak hitam dan 190 HSD diduga melakukan sejumlah pelanggaran. Seperti,&nbsp; beberapa ABK tidak dilengkapi dengan surat Perjanjian Kerja Laut (PKL), persetujuan rencana pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri yang sudah tidak berlaku. "Selain itu, surat keterangan perubahan dari kapal penumpang menjadi kapal pengangkut BBM tidak ada dan manifest diduga palsu,"kata Irawan. Dia menerangkan, selain itu modifikasi kapal dari jenis pengangkut penumpang menjadi kapal pengangkut BBM juga tidak sesuai peruntukannya. Sebab untuk memuat BBM harusnya kapal jenis Motor Tanker (MT). "Untuk itu, jika kapal ini dipergunakan untuk mengangkut BBM seharusnya dilengkapi dengan izin muat BBM berupa sertifikat class yang dikeluarkan oleh biro Klasifikasi Indonesia (BKI)," ujar Irawan. Saat ini KM Kawarane-3 beserta kru kapal sudah berada di Lantamal IV Tanjungpinang guna proses hukum lebih lanjut. (ias/iil/JPG)

Usai Amankan Kunjungan Presiden, Lantamal IV Ringkus Kapal Ilegal

kapal ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapal ilegal

Berita Terkini

Dalam Setahun, Kementerian KKP Tangkap 240 Kapal Ilegal: Mayoritas Nelayan Indonesia

Setelah Kapal, Kini Nasib 12 ABK Vietnam Tunggu Pemerintah

Tegas! Pemerintah Tenggelamkan 488 Kapal Ikan Ilegal

TNI AL Tangkap Kapal Pemuat Daging Beku, Dokumennya soal Kentang

Usai Amankan Kunjungan Presiden, Lantamal IV Ringkus Kapal Ilegal

Download Aplikasi JawaPos.com