<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Moh-Abdi-Suhufan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Destructive Fishing Watch (DFW) menyoroti banyaknya kasus kematian Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di awak di kapal ikan berbendara Tiongkok sepanjang tahun 2020.  "Sepanjang tahun 2020, terdapat 22 orang Indonesia meninggal di kapal ikan berbendera Tiongkok dan tiga di antaranya hilang di tengah laut dan sampai saat ini belum ditemukan," kata Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh. Abdi Suhufan di Jakarta, Kamis (4/2), dikutip dari Antara.  Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu segera meningkatkan upaya perlindungan awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama kapal ikan berbendera Tiongkok.  Menurut Abdi Suhufan, awak kapal perikanan WNI yang meninggal mayoritas merupakan korban kerja paksa dan perdagangan orang. Ironisnya, proses hukum kepada pelaku dan ganti rugi berupa pemenuhan hak-hak korban tidak pernah maksimal dilakukan.  Mereka yang meninggal, lanjutnya, rata-rata karena sakit, mengalami penyiksaan, kondisi kerja yang tidak layak dan keterlambatan penanganan.  "Fasilitas kesehatan di kapal Ikan Tiongkok sangat buruk sehingga jika ada awak kapal yang sakit sering kali tidak mendapat perawatan medis dan ketersediaan obat yang terbatas," kata Abdi Suhufan.  Korban awak kapal perikanan asal Indonesia tersebut mayoritas bekerja di kapal ikan Tiongkok yang melakukan operasi penangkapan ikan di perairan internasional atau penangkap ikan jarak jauh.  Pihaknya juga menemukan adanya praktik penyelundupan manusia yang terjadi kepada awak kapal perikanan asal Indonesia. "Mereka yang sakit dan meninggal biasanya dipindahkan ke kapal lain karena kapal tersebut tetap melanjutkan operasi penangkapan ikan," kata Abdi.  Abdi juga menyampaikan bahwa pemenuhan hak-hak korban dan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan korban meninggal belum maksimal diberikan.  Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Slamet minta pemerintah perlu lebih memaksimalkan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri atau pada kapal ikan asing.  Slamet menyoroti soal pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi nelayan di Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai ABK di kapal asing.  Menurut Slamet, kelemahan perlindungan terhadap ABK Indonesia secara umum merupakan dampak dari regulasi yang berlaku saat ini, yang dinilai masih bersifat parsial atau dengan kata lain belum mengatur proses penempatan ABK asal Indonesia dari hulu ke hilir.  Untuk itu, ujar dia, sudah saatnya regulasi yang ada saat ini, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dicermati dengan seksama.  Selain itu, lanjutnya, ada juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan. "Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di atas kapal perikanan asing selama ini telah memberikan manfaat yang banyak secara ekonomi," kata Slamet.

22 WNI Meninggal di Kapal Ikan Tiongkok Sepanjang 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG-20200708-WA0035_3-1.jpg" alt="Salah satu kapal berbendera Tiongkok yang di dalamnya terdapat satu ABK WNI meninggal dunia diamankan tim gabungan di perbatasan Indonesia-Singapura pada Rabu (8/7). Antara" width="100%">
<figcaption>Salah satu kapal berbendera Tiongkok yang di dalamnya terdapat satu ABK WNI meninggal dunia diamankan tim gabungan di perbatasan Indonesia-Singapura pada Rabu (8/7). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ditemukan meninggal dunia di dalam kapal ikan asing berbendera Tiongkok yang diamankan Tim Gabungan Polda Kepri, TNI AL, BIN Daerah Kepri, Bakamla, Bea Cukai, dan KPLP di perbatasan perairan Indonesia-Singapura. ABK tersebut ditemukan di dalam salah satu dari dua kapal ikan asing yang diamankan yaitu, kapal ikan asing Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118.  Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman seperti dilansir dari Antara menjelaskan, informasi awal yang diterima ada seorang warga negara Indonesia diduga dianiaya hingga meninggal dunia. Seperti pengalaman sebelumnya, kata dia, sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing itu diperlakukan secara tidak manusiawi.  ”Berdasarkan dokumen untuk mereka bekerja sering kali dipalsukan dan tidak benar isinya. Sehingga, dugaan kami kedua kapal ini salah satunya merupakan tempat dilakukannya penganiayaan dan kapal lain sebagai saksi yang mengetahui kejadian tersebut,” kata Aris Budiman.  Menurut Kapolda, informasi bahwa di kapal tersebut ada mayat juga berasal dari WNI. Kuat dugaan bahwa yang bekerja di kapal tersebut merupakan korban trafficking (perdagangan manusia) yang dipekerjakan secara paksa di atas kapal ikan tersebut.  Dia mengatakan informasi tentang kejadian itu diterima, Rabu (8/7) sekitar pukul 06.00 WIB. Namun, petugas dari Bakamla dan TNI AL telah mengetahuinya sejak Selasa (7/7) malam.  ”Selanjutnya pada pukul 06.00 WIB saya perintahkan Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepri untuk bergabung melakukan deteksi dan mencari kapal tersebut termasuk juga helikopter ikut bergabung melakukan pencarian melalui udara. Berdasar pengalaman bahwa anggota rawan terkena serangan. Untuk itu, kami saling bersinergi, saling membantu dalam mengamankan kapal ini, termasuk juga tim Brimob kita terjunkan,” kata Aris Budiman.  Tempat kejadian perkara (TKP) dugaan penganiyaan hingga menyebabkan meninggal dunia, lanjut dia, terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia dan yang dianiayai adalah WNI walau bekerja di kapal asing.  ”Sehingga kewenangan itu ada di aparat kepolisian termasuk juga di TNI AL dan Bakamla termasuk aparat Indonesia lainnya dapat melakukan tindakan hukum. Kapal ini kurang lebih sudah berlayar selama tujuh bulan bertolak dari Singapura ke Argentina. Begitu melewati perairan kita, langsung dilakukan penyergapan dengan seluruh aparat di laut,” tutur Aris Budiman.  Sementara itu, Danlantamal IV Kolonel Laut (P) Indarto Budiarto menyebutkan, kedua kapal tersebut di bawah satu pngelolaan, bersama-sama mencari ikan dan cumi-cumi. Saat dilakukan pengejaran Kapal 117 sempat hampir lepas namun berhasil digiring memasuki wilayah perairan Indonesia.  ”Saat ini kondisi jenazah sedang diperiksa oleh tim dokter. Kondisi jenazah masih utuh dengan menggunakan pakaian serta diberi selimut. Untuk hasil visumnya kita masih menunggu dari tim dokter,” kata Indarto Budiarto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pxYaQNxi_cA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JRZr13RQsPU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=y31hhssA9DM

ABK WNI Ditemukan Meninggal Dunia di Kapal Ikan Berbendera Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/HIDAYAT.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan keprihatinannya terhadap pengakuan Kemenakertrans yang tidak berdaya menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok, di tengah bencana nasional covid-19.  Namun, belum selesai polemik soal TKA Tiongkok, Indonesia juga dihadapkan pada kasus perbudakan, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kapal berbendera Tiongkok.  Merespons hal itu, HNW mengaku prihatin dan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI segera melakukan investigasi terkait laporan media Korea Selatan seputar dugaan diskriminasi dan perbudakan, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap WNI. Apalagi, ditengarai kekerasan yang terjadi, telah menimbulkan korban kematian yang jenazahnya “dibuang” ke laut.  "Ini harus diusut secara tuntas. Kemlu bisa bekerja sama dengan otoritas Korea Selatan atau komunitas Internasional terkait lainnya," kata HNW melalui keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Kamis (7/5).  HNW yang juga anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II menilai, sekalipun ada peraturan perundangan internasional soal penanganan jenazah saat pelayaran kapal, tapi apabila hasil investigasi menunjukan bahwa pemberitaan tersebut benar, maka pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah serius untuk memproses secara hukum dugaan perbudakan atau pelanggaran HAM terhadap WNI pekerja migran tersebut.  “Apabila benar, ini harus serius diproses secara hukum berdasarkan aturan yang berlaku, sebagai bukti hadirnya Negara untuk melindungi seluruh Rakyat Indonesia,” kata Hidayat menambahkan.  Lebih lanjut, HNW juga mengingatkan, tugas pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemlu, memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh WNI yang berada di luar negeri. Menurutnya, kasus perbudakan seperti yang diberitakan media Korsel, tersebut jelas-jelas telah mencoreng wajah seluruh bangsa Indonesia. HNW sangat menyayangkan peristiwa ini karena kontras dengan perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap pekerja asal Tiongkok yang datang ke Indonesia.  “Di era pandemi Covid-19 ini saja, TKA asal Tiongkok masih banyak mendapat ‘karpet merah’ dari pemerintah Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Menkumham bahkan membuat peraturan menteri yang mengecualikan TKA untuk tetap bisa datang bekerja di Indonesia dengan alasan proyek strategis, dan yang datang ternyata TKA Tiongkok,” ujarnya.  Sebelumnya, sebuah media Korea Selatan memberitakan adanya perbudakan dan pelanggaran HAM terhadap WNI yang bekerja di kapal berbendara China. Para pekerja Indonesia itu diperlakukan diskriminatif, tidak manusiawi, dan bahkan ada yang meninggal dunia dan jasadnya “dibuang” ke laut.  Dalam kasus ini, ada dugaan telah terjadi diskriminasi dan tidak menghormati hak buruh. Dikabarkan, pekerja asal Indonesia harus bekerja, melebihi jam kerja yang seharusnya, yaitu selama lebih dari 11 jam perhari, dengan upah sangat rendah dan diberi minum air laut, tidak seperti pekerja dari Tiongkok.

HNW Minta Kemlu RI Investigasi Dugaan Perbudakan WNI di Kapal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menlu-Retno-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu adanya penyiksaan atau perlakuan yang tak pantas terhadap para anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal ikan Tiongkok sedang diinvestigasi. Kementerian Luar Negeri meminta pemerintah Tiongkok untuk mendampingi agar semua hak-hak ABK dipenuhi.  Pihak Tiongkok juga harus menjamin bahwa proses pelarungan 3 ABK WNI sudah sesuai dengan standar ILO (Organisasi Buruh Internasional, Red).  Untuk diketahui, berdasarkan aturan dari ILO, ada regulasi yang mengatur prosedur pelarungan jenazah di laut. Disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan untuk melarungkan jenazah karena beberapa kondisi, antaralain jika jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas penyimpanan jenazah yang nantinya dapat berdampak pada kesehatan kru kapal lainnya.  "Pihak Tiongkok juga akan memastikan agar perusahaan atau agen kapal memiliki tanggung jawab dan mematuhi hukum berlaku serta kontrak yang telah disepakati," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis (7/5).  Retno juga meminta Tiongkok melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kapal-kapal yang terlibat kasus ini. Hal itu termasuk bagaimana sebenarnya situasi kerja di atas kapal dan bagaimana perlakukan terhadap para ABK yang bekerja di kapal.  "Kami Kmeminta otoriras RRT lakukan penyelidikan. Kami terus berusaha melakukan penyelidikan apakah pelarungan sudah dilakukan sesuai standar ILO," jelasnya.  Retno pun menegaskan bahwa jika memang isu perbudakan yang menimpa para ABK WNI benar adanya, maka Tiongkok tidak bisa lepas tangan begitu saja.  "Jika terbukti terjadi panggaran, kami minta otoritas Tiongkok lakukan penindakan hukum yang adil. Lalu meminta hak-hak ketenagakerjaan dipenuhi," tegas Retno.

Jika ABK WNI Terbukti Diperbudak, Menlu: Tiongkok Harus Beri Tindakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/abk-WNI-MBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar tidak menyenangkan datang dari Korea Selatan. Beberapa warga negara Indonesia dilaporkan menjadi korban perbudakan di dalam kapal ikan milik Tiongkok yang melaut di Negeri Ginseng.  Kabar ini datang dari stasiun televisi Korea Selatan MBC News. Dalam tayang berita berdurasi 4 menit tersebut, beberapa anak buah kapal (ABK) WNI yang menjadi korban perbudakan tersebut membeberkan pengalaman pahit yang mereka alami.  Dengan wajah yang diburamkan, beberapa ABK Tanah Air yang bersedia memberikan kesaksian mengatakan bahwa mereka dipaksa bekerja setidaknya 18 jam sehari. Dalam kurun waktu itu, mereka bahkan tidak diizinkan duduk. Salah satu dari mereka malah mengatakan pernah bekerja selama 30 jam tanpa duduk sama sekali.  Mereka hanya bisa melepas lelah setiap 6 jam kala waktu makan. "Jam makan ini yang dimanfaatkan oleh kami untuk duduk," ujar seorang ABK WNI yang identitas serta wajahnya disamarkan.  Tak cuma soal bekerja, panganan mereka di dalam kapal pun dibedakan. Para ABK WNI, menurut penuturan salah satu korban, diberi minuman air laut yang sudah difilter. Sementara, air mineral yang sesungguhnya diminum oleh para ABK Tiongkok.  "Nggak bisa minum air itu sama sekali. (Setelah minum) Rasanya ada dahak di leher," ujar seorang saksi lainnya.  Laporan MBC News lebih lanjut menyampaikan bahwa sudah ada beberapa ABK WNI yang meninggal di kapal tersebut. Jenazah mereka pun dibuang begitu saja di laut setelah dimasukkan ke dalam peti.  Padahal, dalam surat perjanjian kerja yang juga ditampilkan oleh MBC News, tertulis jelas bahwa jika ada ABK WNI yang meninggal, maka jenazahnya akan dikremasi dan abunya akan dipulangkan ke keluarga masing-masing di Indonesia.  https://youtu.be/3QIEmJ1mCZY  &nbsp;  Gaji Tidak Manusiawi  Kemalangan para ABK WNI di kapal ikan Tiongkok tersebut tidak sampai di situ. Dari laporan MBC News, disebutkan juga bahwa mereka yang sudah bekerja selama 13 bulan di kapal itu hanya mendapat bayaran 140 ribu won, atau setara Rp 1,7 juta.  Artinya, dalam sebulan mereka hanya mendapat upah Rp 133 ribu.  Nasib para ABK WNI yang malang ini akhirnya menemukan titik terang setelah mereka berhasil pindah ke kapal lain yang kemudian bersandar di Busan pada 14 April lalu. Saat sedang menunggu masa penantian untuk bisa pulang ke Tanah Air, salah satu ABK WNI mengeluh mengalami sakit di dada, sebelum akhirnya meninggal pada 27 Maret.  Berangkat dari situ, kelompok Hak Azasi Manusia (HAM) yang mendengar kabar itu kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi laut Korea Selatan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Sayang, dua hari setelah kejadian itu, kapal ikan Tiongkok tersebut keburu pergi dari Busan sehingga polisi tidak bisa melanjutkan investigasi di sana.  Untungnya, beberapa ABK WNI yang bertahan hidup masih berada di Busan. Mereka pun lalu menceritakan semua kengerian yang mereka alami di dalam kapal tersebut.  Belakangan, baru diketahui bahwa kapal ikan Tiongkok tersebut juga melakukan illegal fishing. Kapal tersebut seharunya hanya menangkap ikan tuna. Namun kenyataannya, mereka juga menangkap ikan hiu untuk mengambil siripnya.  YouTuber Korea Selatan yang fasih berbahasa Indonesia, Jang Hansol ikut menyebarluaskan informasi tersebut melalui akun YouTube Korea Reomit miliknya. Lewat video yang ia unggah, Hansol ikut menerjemahkan berita yang disiarkan MBC News tersebut.  https://youtu.be/YALDZmX-W0I

ABK WNI Diduga Diperbudak di Kapal Ikan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8477_25980_SUSI-TERBARU.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan temuan kapal asing berbendera Tiongkok di perairan Pulau Mundaga pada Sabtu 24 Oktober, di jumpa pers, Selasa (27/10)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan temuan kapal asing berbendera Tiongkok di perairan Pulau Mundaga pada Sabtu 24 Oktober, di jumpa pers, Selasa (27/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi&nbsp; Pudjiastuti&nbsp; mengungkapkan temuan kapal berbendera Tiongkok bertonase 250,48 GT di perairan Pulau Mundaga, Kepulauan Riau. &nbsp;&quot;Kapal ini ditemukan di perairan Mundaga sekitar 12 Nautical Mile (NM) sebelah barat Pulau Tambelan Kepulauan Riau pada 24 Oktober,&quot; jelas Menteri Susi pada konferensi pers di Kantor KKP Jakarta, Selasa (27/10). Dugaan sementara kapal berbendera Tiongkok merupakan kapal pengangkut ikan yang dinakhodai Yang Hui dengan lima ABK asal Tiongkok. Tujuan kapal ini akan ke Samudera Hindia untuk mengangkut ikan. &ldquo;Tapi kapal ini kandas karena mengalami kerusakan GPS pada hari Sabtu pukul 04.00 WIB. Yang jadi pertanyaan di sini apakah mau angkut ikannya siapa? sedangkan sebagian besar samudera Hindia itu kan masih perairan teritorialnya Indonesia,&quot; tandas Susi. Susi menuturkan, temuan kapal asal Tiongkok berawal dari laporan nelayan di Tambelan kepada Pol TNI AL Tambelan. Laporan ditindaklanjuti dengan pengecekan oleh&nbsp; Pos TNI AL beserta tiga anggota Koramil dan empat orang warga. Setiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB kapal telah kandas di sekitar karang Pulau Mundaga. Kondisi kapal bocor bagian haluan. Kapal ditarik supaya terbebas dari pulau karang, namun tidak berhasil. Menteri Susi mengatakan, sampai saat ini TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendalami latar belakang kandasnya kapal misterius. (tny/JPG)

Menteri Susi Curiga Kapal Ikan Tiongkok di Perairan Mundaga