<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/Rc8y8IL6ZQ5eNGX6o5ZtRt374jFn211rRO00kpV2-1-3311652205.jpg" alt="Petugas gabungan menangkap kapal asing berbendera Vietnam yang lakukan illegal fishing di Laut NAtuna Utara. (Bakamla)" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan menangkap kapal asing berbendera Vietnam yang lakukan illegal fishing di Laut NAtuna Utara. (Bakamla)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) bersama PSDKP Kota Batam membeber hasil operasi bersama yang dilaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri) pada Jumat (18/4). Mereka menangkap basah dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melanggar aturan dengan melakukan illegal fishing.&nbsp; Deputi Operasi dan Latihan Bakamla Laksamana Muda Bakamla Andi Abdul Aziz menyampaikan bahwa penangkapan kapal ikan asing itu berkat kerja sama dalam patroli bersama yang dilaksanakan tahun ini. Penangkapan dilakukan oleh unsur-unsur milik PSDKP Kota Batam menegaskan kembali sinergi yang terjalin di antara semua pihak.&nbsp; &rdquo;Ini merupakan bukti nyata sinergi antar instansi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Bakamla sebagai koordinator patroli bersama terus mendukung kolaborasi ini untuk menindak tegas pelanggaran di laut,&rdquo; terang Abdul Aziz.&nbsp; Perwira tinggi bintang dua tersebut menyatakan, penangkapan dua kapal ikan asing berbendera Vietnam tersebut dilakukan oleh KP ORCA 03 yang tergabung dalam patroli bersama di Laut Natuna Utara. Di bawah komando Muhammad Ma&rsquo;ruf, kapal tersebut berhasil mengamankan dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.&nbsp; Berdasar hasil pemeriksaan awal, kedua kapal ikan asing itu terdata sebagai KIA 936 TS berbobot GT 135 dan KIA 5762 TS berbobot GT 150. Kedua kapal tersebut menggunakan alat tangkap trawl yang sudah dilarang digunakan di seluruh perairan Indonesia karena dapat merusak ekosistem laut. Dari data yang sama, KIA 936 TS dikomandoi oleh nakhoda Ngo Binh Dang dan membawa 14 orang anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Vietnam. Mereka juga membawa 1 ton lebih ikan hasil tangkapan. Sementara KIA 5762 TS dinakhodai Cao Van Phuong dengan 16 ABK WNA Vietnam dan tangkapan 3,6 ton ikan.&nbsp; Kedua kapal tersebut diduga kuat melanggar ketentuan hukum Indonesia. Yakni menangkap ikan tanpa izin di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia menggunakan alat tangkap yang dilarang, serta tidak memiliki dokumen perizinan yang sah. Saat ini, kedua kapal beserta seluruh ABK diamankan dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh PSDKP Kota Batam.&nbsp; &nbsp;

Bakamla dan PSDKP Kota Batam menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara.

Patroli Bersama di Laut Natuna Utara, Bakamla Tangkap Basah Dua Kapal Ikan Asing asal Vietnam yang Lakukan Illegal Fishing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/Kejar-Kapal-Ikan-Malaysia5-2046166542.jpeg" alt="Prajurit TNI AL dari Lanal Tanjung Balai asahan mengamankan kapal ikan asing ilegal di Perairan Selat Malaka, Sumatera Utara. (TNI AL)." width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI AL dari Lanal Tanjung Balai asahan mengamankan kapal ikan asing ilegal di Perairan Selat Malaka, Sumatera Utara. (TNI AL).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pankalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan menerima laporan dari nelayan di wilayah Perairan Selat Malaka, Sumatera Utara pada Rabu (26/2). Para nelayan itu menyebut ada kapal ikan asing masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari dan menangkap ikan. Laporan tersebut langsung direspons dengan mengirim KAL Pandang I-1-72. Hasilnya, mereka mengamankan kapal ikan asing ilegal dengan bendera Malaysia.&nbsp; Tidak hanya melanggar aturan karena mencari dan menangkap ikan secara ilegal, kapal ikan asing itu juga menggunakan pukat harimau atau trawl. Dalam proses pengamanan kapal tersebut, Lanal Tanjung Balai Asahan mengaku sempat terjadi kejar-kejaran. Sebab, kapal ikan asing itu berusaha melarikan diri. Aksi kejar-kejaran itu juga disertai dengan peran tempur oleh KAL Pandang&nbsp; I-1-72 hingga meletuskan tembakan peringatan&nbsp; &rdquo;Setelah dilakukan pengejaran selama kurang lebih satu jam, tim F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan berhasil menghentikan kapal ikan Malaysia tersebut beserta lima orang awak kapal didalamnya,&rdquo; ungkap Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Wido Dwi Nugraha pada Kamis (27/2).&nbsp; Kapal ikan asing berbendera Malaysia dan seluruh awak kapal tersebut kini sudah dibawa ke Posal Bagan Asahan untuk menjalani pemeriksaan awal. Mereka dibawa ke sana dengan pengawalan dari Patkamla Combat Boat Catamaran. Dari Posal Bahan Asahan, mereka kemudian dibawa ke Markas Komando Lanal Tanjung Balai Asahan guna menjalani penyelidikan lebih lanjut. Letkol Wido Dwi Nugraha menegaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh jajarannya merupakan bukti kesigapan unsur patroli TNI AL, khususnya Lanal Tanjung Balai Asahan dalam menjaga kedaulatan Perairan Indonesia dari berbagai aktivitas ilegal. Termasuk diantaranya penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal oleh kapal ikan asing.&nbsp; &rdquo;Kami tidak akan mentolerir aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia yang tentunya dapat mengancam kedaulatan maritim dan kesejahteraan nelayan Indonesia,&rdquo; kata dia.&nbsp;

Pankalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan menerima laporan dari nelayan di wilayah Perairan Selat Malaka, Sumatera Utara pada Rabu (26/2)

Lanal Tanjung Balai Asahan Tindak Tegas Kapal Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Selat Malaka, Sempat Letuskan Tembakan Peringatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/Kapal-Bakamla1-1-1045955117.jpeg" alt="KN Tanjung Datu-301 menyelamatkan kapal asing berbendera Mongolia. (Humas Bakamla)" width="100%">
<figcaption>KN Tanjung Datu-301 menyelamatkan kapal asing berbendera Mongolia. (Humas Bakamla)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil menyelamatkan kapal berbendera asing pada Selasa (10/12). Kapal berbendera Mongolia dengan nama MY Nautica Mersing itu hanyut terbawa arus lantaran mengalami kerusakan dan jangkar yang digunakan putus. Insiden itu terjadi di Perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau (Kepri).&nbsp; Adalah KN Tanjung Datu-301 yang pertama kali menerima informasi dari agensi MT Nautica Mersing. Agensi tersebut melaporkan bahwa kapal tersebut mengalami gangguan teknis dan membutuhkan bantuan. Informasi itu segera diteruskan kepada Komandan KN Tanjung Datu-301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko. Kolonel Rudi langsung memerintahkan KN Tanjung Datu-301 bergerak menuju lokasi kejadian yang berjarak 45 Nautical Mile (NM). &rdquo;KN Tanjung Datu-301 tiba di lokasi sekitar dan segera melakukan pengecekan kondisi kapal,&rdquo; ungkap Pranata Humas Ahli Muda Bakamla Kapten Bakamla Yuhanes Antara. Dalam upaya penyelamatan kapal yang membawa tujuh anak buah kapal (ABK) itu, KN Tanjung Datu-301 menggandeng kapal tersebut untuk ditarik menuju Area Lego agar kerusakannya bisa diperbaiki.&nbsp; &rdquo;Berbekal respons cepat dan kerja sama personel yang solid penyelamatan berlangsung dengan aman dan lancar,&rdquo; terang Yuhanes. Selain menyelamatkan kapal dan awaknya, aksi tersebut juga menjadi bukti nyata peran Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan nasional. Melalui kejadian tersebut, Bakamla mengimbau seluruh pengguna laut agar tidak ragu melaporkan kejadian serupa melalui Contact Center Bakamla di nomor 181.&nbsp; &rdquo;Dengan jaringan unsur patroli yang siaga Bakamla siap memberikan pertolongan cepat untuk menjamin keselamatan pelayaran,&rdquo; jelasnya.

Bakamla) berhasil menyelamatkan Kapal berbendera Mongolia dengan nama MY Nautica Mersing itu hanyut terbawa arus.

Bakamla Selamatkan Kapal Asing yang Hanyut Akibat Jangkar Putus di Kepri

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/kapal-nelayan-884225739.png" alt="Kalrifikasi Pengunggah Video Viral Nelayan Usir Kapal asing (Tiktok Heru)" width="100%">
<figcaption>Kalrifikasi Pengunggah Video Viral Nelayan Usir Kapal asing (Tiktok Heru)</figcaption>
</figure> <div> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Viral di media&nbsp;sosial video nelayan usir kapal milik negara asing yang diduga memasuki wilayah Indonesia. Video yang berdurasi 30 detik tersebut telah ditonton oleh jutaan penonton dan diunggah ulang ke berbagai macam media&nbsp;sosial termasuk twitter. Ternyata, pengunggah asli video tersebut yakni akun TikTok @m.hovizial memberikan klarifikasi dan penjelasan dari video yang diunggah tersebut. Sebelumnya, sang pemilik akun TikTok @m.hovizial ini telah mengunggah video yang dikiranya tidak akan FYP dan menjadi pembicaraan banyak orang. Ternyata, video tersebut menarik perhatian warganet untuk mengomentari aksi yang dirasa heroik dari para nelayan dalam mempertahankan wilayah lautan Indonesia. Dalam video viral tersebut bertuliskan &ldquo;kapal nelayan luar negeri masuk wilayah Indonesia,&rdquo; Serta &ldquo;tahun 2023, sebanyak 579 kapal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia&rdquo;. Video tersebut diunggah ulang oleh akun-akun di sosial media dengan caption &ldquo;aksi heroik nelayan Indonesia usir kapal luar negeri&rdquo;. Tentu saja hal itu mengundang banyak netizen yang mempertanyakan bagaimana dengan para anggota TNI AL yang bertugas menjaga lautan Indonesia. Setelah hampir 24 jam video itu FYP di TikTok, kemudian pemilik akun TikTok @m.hovizial menutup akses video viral tersebut menjadi private. Menanggapi komentar netizen yang menyalahkan pihak lain seperti TNI AL dan pemerintah, sang pengunggah video kemudian memberikan klarifikasinya. Diketahui bahwa kini akun TikTok @m.hovizial sudah mengganti nama akunnya menjadi @heruwoless dan mengatakan bahwa video viral yang diunggahnya kemarin bukanlah miliknya. Dia mengaku mengambil video tersebut dari google, yang dia lupa link dan asal sumber video tersebut, serta tanggal video itu dibuat. Heru juga mengatakan bahwa dia tidak menyangka video tersebut bisa FYP dan kolom komentar dipenuhi dengan orang yang menyalahkan pemerintahan. Di video klarifikasi pertamanya, Heru memberikan pengertian bahwa tidak perlu menyalahkan orang lain atas video tersebut. Dan di video klarifikasinya yang ke dua, Heru mengatakan bahwa dia telah dihubungi oleh orang yang mengaku pelaut dan mengetahui kapal yang melintas di video tersebut. Dalam chatnya, pelaut itu mengatakan kapal tersebut berasa dari Sri Lanka dan video tersebut bukan berada di perairan Indonesia, namun di perairan bebas. Jadi sang pengunggah video meminta maaf karena telah memberikan informasi yang tidak akurat dan tidak bertanya langsung kepada pemilik video sebelum diunggah. Pihaknya juga mengakui apa yang dilakukan merupakan tindakan yang menimbulkan banyak pertanyaan keamanan terhadap pemerintah Indonesia. Kemudian alasan dari nelayan Indonesia melempar batu kepada kapal asing, yakni kapal tersebut telah memutus&nbsp;utasan&nbsp;atau tempat sarang ikan milik mereka, bukan untuk mengusir dari perairan Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh pihak yang menghubungi akun TikTok @heruwoless dan menjelaskan kronologi kejadian video tersebut. &nbsp;*** </div>

Klarifikasi akun TikTok pengunggah video viral nelayan mengusir kapal negara asing masuk ke Indonesia.

Klarifikasi Pengunggah Video Viral Aksi Nelayan Usir Kapal Milik Asing yang Berlayar, Ternyata Begini Aslinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/ganjar-782-2992761545.jpg" alt="Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo di IPB International Convetion Center, Bogor, Selasa (19/12). (Foto: Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo di IPB International Convetion Center, Bogor, Selasa (19/12). (Foto: Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan. Salah satu caranya dengan memperketat kapal asing menangkap ikan di laut Indonesia. "Bicara soal maritim, laut dan perairan Indonesia itu sangat besar. Sayang, dari 77 persen laut dan perairan kita, kontribusinya untuk GDP negara baru 7,6 persen. Ini karena potensi itu belum dikelola maksimal dan kedaulatan laut kita belum bisa ditegakkan," kata Ganjar, Rabu (20/12). Menurut data, lanjut Ganjar, Indonesia sangat rentan terhadap ilegal, unreported, unregulated fishing (IUU). Indeks IUU Indonesia lanjut dia hanya berada di angka 6 dari 152 negara. Untuk itu, ia menegaskan kedaulatan laut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Caranya, selesaikan sengketa perbatasan maritim dengan negara tetangga dan tegakkan aturan bagi nelayan asing. "Kita butuh ketegasan soal ini. Sebab kalau tidak, potensi laut kita akan diambil alih oleh negara asing. Bayangkan ada berita nelayan asing ditangkap usai 17 tahun mencuri ikan di laut Indonesia, 17 tahun lho, itu waktu yang sangat lama," tegasnya. Jika kedaulatan laut itu terwujud, maka Ganjar memastikan nelayan Indonesia akan sejahtera. Sebab seluruh potensi ekonomi biru yang ada, bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Bicara soal ikan tangkap, ucap Ganjar, masih banyak spot penangkapan ikan yang belum digarap di Indonesia. Belum lagi sektor lain seperti budidaya ikan, rumput laut, pariwisata, sumber mineral dan lainnya. "Kalau itu semua digarap, maka yakin pendapatan negara akan naik drastis. Mimpi menjadi negara maju di 2045 bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan," pungkasnya.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan.

Lindungi Nelayan, Ganjar Bakal Perketat Kapal Asing Tangkap Ikan Laut Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT-1-KASAL-RESMIKAN-KAPAL-PERANG-BARU-FED-4-1702.jpg" alt="Prajurit TNI AL mengikuti upacara peresmian KRI Teluk Youtefa 522, di Dermaga Pondok Dayung,Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (12/7/2021). KRI Youtefa 522 merupakan kapal produksi dalam negeri yang dirancang dapat mengangkut MBT (Main Battle Tank) jenis" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI AL mengikuti upacara peresmian KRI Teluk Youtefa 522, di Dermaga Pondok Dayung,Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (12/7/2021). KRI Youtefa 522 merupakan kapal produksi dalam negeri yang dirancang dapat mengangkut MBT (Main Battle Tank) jenis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - TNI AL mengerahkan banyak kekuatan untuk menjaga perairan Indonesia. Terdapat 50 KRI yang diperkuat dan 5 ribu prajurit matra laut.  Kebijakan dari KSAL Laksamana Yudo Margono itu mendapat dukungan dari publik. Pengamat maritim dari National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, dampak operasi TNI AL itu membuat pencoleng di laut menjadi gerah.  "Dalam operasi itu TNI AL juga harus tahu batas kewenangan. Sebab, di laut banyak juga institusi atau instansi yang memiliki kewenangan sebagai penegakan hukum," ujar Siswanto Rusdi di Jakarta, Minggu (19/6).  Menurut Siswanto, operasi yang dilakukan TNI AL sebagai upaya menaikkan integritas nasionalisme. Namun, operasi itu jangan disalahartikan bahwa kapal asing tidak boleh masuk. Kapal asing masih boleh masuk asalkan memenuhi aturan.  "Apa gunanya pelabuhan-pelabuhan yang dibuat, jika kapal asing tidak boleh masuk perairan Indonesia. Sementara dokumen dan persyaratan telah dipenuhi kapal asing," imbuhnya.  Siswanto pun berharap operasi sapu bersih itu juga menjadi momentum untuk bersih-bersih di internal TNI AL. Berikan hukuman yang maskimal bagi oknum yang melakukan pelanggaran.  Pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Marcellus Hakeng mengatakan, operasi bersih yang digelar TNI AL merupakan menegakkan UU Pelayaran No. 17 tahun 2008.  Marcellus menambahkan, ada atau tidak adanya kasus yang mencoreng TNI AL tersebut maka pihaknya berharap operasi sejenis terus dilaksanakan. Karena, dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan. Kehadiran TNI AL dan aparat penegak hukum lainnya di wilayah NKRI sangat dibutuhkan guna menjaga kedaulatan NKRI.  Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menuturkan, 50 40 KRI dan 5 ribu prajurit yang ikut menggelar pengamanan di wilayah perairan.

TNI AL Kerahkan KRI Jaga Perairan RI, Kapal Asing Masih Boleh Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemilik-kapal-mt-namse-bangdzhod-tak-terlacak-di-surabaya_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Kapal tanker." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kapal tanker.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, merasa dirugikan terkait kabar perwira TNI AL meminta sogokan Rp 5,4 miliar untuk membebaskan Kapal MT Nord Joy. Sejauh ini tidak ada bukti jika ada oknum TNI AL bermain mata dalam proses hukum kapal tersebut.  Arsyad mengatakan, Kapten Kapal juga membenarkan tidak dimintai sejumlah uang oleh oknum tertentu. Namun, Koarmada I tetap membuka aduan dari masyarakat jika memang tuduhan adanya negosiasi ini benar adanya.  “Akan tetapi bila tidak benar tuduhan itu, maka sama saja dengan pencemaran nama baik institusi TNI AL sebagai sebuah simbol Negara, dan akan dipertimbangkan untuk dilakukan upaya hukum atas tindakan tersebut," kata Arsyad kepada wartawan, Jumat (10/6).  Arsyad menuturkan, penyidik telah menyerahkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Batam atas kasus tersebut. Penyidik masih menunggu berkas lengkap (P21), untuk kemudian dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti sebelum disidang.  "Terkait isu yang berkembang bahwa Perwira TNI AL meminta sejumlah uang untuk melepaskan kapal tersebut tidak benar, karena yang berhak memberi instruksi membebaskan kapal adalah saya Panglima Koarmada I, kapal itu tidak mungkin dibebaskan, karena cukup bukti untuk dilakukan proses hukum, sehingga proses hukum MT Nord Joy ini kita akan kawal sampai mendapatkan putusan pengadilan, jadi tidak benar ada negosiasi itu," tegasnya.  Sebelumnya, seorang perwira Angkatan Laut dituding meminta uang sebanyak USD 375 ribu atau Rp 5,4 miliar untuk membebaskan kapal tanker bernama lambung Nord Joy. Kapal berbendera Panama tersebut memang tengah diproses hukum oleh TNI AL. Penyebabnya kapal tersebut lego jangkar di Perairan Indonesia tanpa izin. Markas Besar TNI AL (Mabesal) pun merespons kabar tersebut. Mereka memastikan bahwa tudingan itu tidak benar.  Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. ”Sudah diselidiki itu hoaks belaka. Yang jelas kapalnya memang masih dalam penyidikan sekarang,” ungkap Heri usai menutup Turnamen Bola Voli Putri Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Cup 2022 di Mabesal, Jakarta Timur, Jumat (10/6). Untuk mengurus persoalan itu, TNI AL sudah mengirim panglima Komando Armada (Koarmada) I ke Tanjung Pinang.  Perwira tinggi bintang dua TNI AL itu diminta menjelaskan tudingan tersebut tidak benar. ”Kalau (perwira TNI AL) minta suap, tentunya kan sudah dilepas barangkali (kapal Nord Joy). Ini tidak terjadi apa-apa,” tegas Ahmadi. Kapal tersebut masih disidik dan dijadikan sebagai barang bukti oleh TNI AL. ”Yang jelas barang bukti dari tindakan kejahatannya sedang dilaksanakan penyidikan di Tanjung Pinang,” tambah dia.

TNI AL Buka Opsi Tempuh Jalur Hukum Atas Tudingan Perwiranya Main Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11397_29080_natuna.jpg" alt="Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal" width="100%">
<figcaption>Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk segera meningkatkan keamanan patroli di wilayah terluar Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan guna mencegah masuknya kapal asing ke batas laut Indonesia.  Hal tersebut disampaikan setelah Badan Keamanan Laut (Bakamla) menentukan adanya ratusan, bahkan ribuan kapal Vietnam hingga Tiongkok masuk ke wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara saat dilakukan pemantauan dari udara.  Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga bisa membahayakan kedaulatan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Sukamta meminta pemerintah serius untuk meningkatkan kapasitas patroli keamanan wilayah laut terluar Indonesia.  "Terutama di wilayah Laut Natuna Utara, perlu ada konsentrasi yang lebih besar untuk melakukan patroli. Wilayah ini berdekatan dengan zona sengketa di laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan negara-negara Asean,” ungkap dia kepada wartawan, Minggu (19/9).  Apalagi ini bukan pertama kalinya, beberapa kali juga terjadi insiden kapal coast guard Tiongkok masuk wilayah Indonesia. Jika pemerintah tak bisa menjamin keamanan dengan melakukan patroli di lintas batas laut, pihak asing akan leluasa mengobok-obok.  “Jika Indonesia tidak bisa menujukkan kekuatan patroli keamanan yang memadai, pihak asing akan leluasa mengobok-obok wilayah Indonesia,” tuturnya.  Ia menambahkan, perlu juga adanya pendekatan dalam mengatasi persoalan ini. Pertama adalah memperkuat kekuatan kapal patroli Bakamla. Bakamla menyebut, hanya ada 10 kapal untuk patroli, di mana jumlah ini tentu sangat minim untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang luas.  "Industri pertahanan milik Indonesia bisa lebih digiatkan untuk memproduksi kapal-kapal jenis coast guard. Ini untuk mendukungan cakupan patroli yang selama ini dilakukan,” tambahnya.  Lalu, perlu diperkuat adalah koordinasi keamanan laut, dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki. Kerjasama yang telah dilakukan Bakamla dengan TNI AU untuk melakukan patroli udara ini bagus dan perlu diperkuat.  "Bakamla juga bisa bekerjasama dengan LAPAN untuk memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan melalui satelit dan udara,” jelas dia.  Terakhir adalah pendekatan untuk mengamankan wilayah Laut Indonesia bisa dengan mencontoh strategi Tiongkoi mengerahkan milisi laut dalam sengketa di Laut Tiongkoo Selatan. Indonesia punya banyak nelayan handal, mereka bisa dilibatkan untuk ikut mengamankan wilayah Laut Natuna Utara.  "Pengerahan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah yang rawan dimasuki pihak asing, bisa ikut membantu memberikan informasi ke Bakamla. Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan fasilitasi berupa alat monitor dan BBM kepada nelayan-nelayan Indonesia,” pungkas Sukamta.

Kapal Asing Masuk Perairan Natuna Lagi, Jangan Sampai Diobok-obok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ABK.jpeg" alt="7 orang WNI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di sebuah kapal ikan berbendera Tiongkok dipulangkan KBRI Antananarivo karena dipekerjakan dengan tidak manusiawi." width="100%">
<figcaption>7 orang WNI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di sebuah kapal ikan berbendera Tiongkok dipulangkan KBRI Antananarivo karena dipekerjakan dengan tidak manusiawi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Negera Indonesia yang bekerja di luar negeri tak selamanya memiliki cerita manis. Mengadu nasib di negeri orang dengan harapan bisa mendapat penghasilan lebih tinggi terkadang berujung perlakuan tak manusiawi.  Hal itu yang dirasakan 7 orang WNI yang bekerja di sebuah kapal ikan berbendera Tiongkok. Selain harus bekerja over time selama 20 jam, mereka juga mendapat kekerasan fisik dan verbal dari pimpinannya. Mengetahui hal tersebut, KBRI Antananarivo memutuskan memulangkan mereka setelah sebelumnya melakukan penelusuran.  Pada Minggu (14/02) lalu, KBRI Antananarivo menerima pengaduan dari keluarga ABK di Indonesia. Mereka menyampaikan 7 orang ABK WNI mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi selama bekerja di kapal. Dalam laporan yang diterima, 17 bulan dari berangkat berlayar, mereka belum pernah berkabar kepada keluarganya. Jam kerja rata-rata sehari bisa mencapai 20 jam. Mereka juga mendapat kekerasan fisik dan verbal. Selain itu, makanan yang diberikan disebut tidak memadai.  Menanggapi laporan itu, KBRI Antananarivo bergerak cepat berkoordinasi intensif dengan sejumlah pihak terkait di Seychelles. Yaitu dengan Kementerian Luar Negeri Seychelles, Coast Guard, Agen Seychelles, Koordinator WNI di Seychelles, hingga Konsul Honorer RI di Syechelles.  "KBRI juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Indonesia, yakni keluarga ABK, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) serta PT Rajawali Crew Atlantik (RCA)," demikian keterangan yang tertera di laman website Kemlu Sabtu (27/2).  Komunikasi KBRI pun ditanggapi secara cepat. Pihak Coast Guard Seycheles langsung bergerak untuk melihat kapal dan kondisi 7 ABK WNI yang bekerja di sebuah kapal ikan berbendera Tiongkok.  Selang 5 hari dari adanya aduan ke KBRI atau tepatnya tanggal 19 Februari 2021, hasil rapat antar instansi Seychelles dan koordinator WNI memutuskan melarang kapal ikan tersebut berlayar karena kondisinya memang tidak layak.  "Rapat juga memutuskan agar ABK WNI segera dipulangkan atas biaya agen kapal ikan di Seychelles pada 26 Pebruari 2021," lanjutnya.  Jumat (26/2) kemarin tujuh WNI resmi dipulangkan oleh KBRI Antananarivo dan diantarkan menggunakan pesawat the Emirates. Mereka dijadwalkan akan tiba di tanah air pada malam ini Sabtu (27/2).  Selama menunggu kepulangan ke Indonesia, KBRI Antananarivo mencukupi semua kebutuhan mereka seperti makanan dan pulsa supaya bisa berkomunikasi dengan keluarga. Bantuan tersebut disampaikan melalui koordinator WNI dengan didampingi Coast Guard Seychelles. Sebab protokol kesehatan Seychelles melarang ABK menunggu kepulangan di darat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8OS1JAfzJUc

Dipekerjakan Tak Manusiawi, KBRI Antananarivo Pulangkan 7 Orang WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com-NATUNA_TNI-AL-UNTUK-BATAM-POS_Batam-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua Kapal Ikan Asing (KIA) Ilegal berbendera Vietnam yang melakukan pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 Laut Natuna Utara tak berkutik saat disergap oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 03 pada Kamis (20/8).  Awak Kapal Pengawas KP. Hiu 03 yang dinakhodai oleh Ardiansyah Pamuji berhasil melumpuhkan kapal yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap pair trawl tersebut. “Dua KIA kembali diamankan di Laut Natuna Utara," ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu dalam keterangan tertulisnya Sabtu (22/8).  Sedikit berbeda dengan penangkapan-penangkapan sebelumnya yang selalu diwarnai aksi kejar-kejaran dan perlawanan terhadap aparat Indonesia. Penangkapan kali ini berlangsung relatif tanpa perlawanan. Kedua kapal tersebut tak berbuat banyak ketika diciduk oleh Awak Kapal Pengawas KKP. “Alhamdulillah, proses penangkapan relatif tanpa perlawanan," ujar pria yang biasa disapa Tebe ini.  Tb Haeru membeberkan bahwa operasi yang dilakukan kapal pengawas berhasil melumpuhkan KM. TG 9481 TS/100 GT pada koordinat 03° 33,381' LU - 105° 04,465' BT. Kapal tersebut dinakhodai oleh Lam Van Tung dan diawaki oleh 17 anak buah kapal berkewarganegaraan Vietnam.  Pada posisi yang berdekatan juga berhasil diamankan KM. TG 9437 TS/90 GT pada 03° 32,826' LU - 105° 05,204' BT. Kapal kedua dinakhodai oleh Lam Van Toan dan diawaki oleh 5 (lima) orang ABK berkebangsaan Vietnam. Kedua kapal tersebut saat ini sedang dalam proses ad hoc ke Pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum lebih lanjut. “Saat ini dalam perjalanan ke Pangkalan PSDKP Batam untuk menjalani pemeriksaan lanjutan," tambahnya.  Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono meyakini bahwa aksi menyerah tanpa perlawanan yang ditunjukan oleh kedua KIA berbendera Vietnam kali ini merupakan bukti bahwa kegigihan awak kapal pengawas perikanan selama ini telah berhasil menciptkan efek gentar kepada para pelaku illegal fishing.  "Awak Kapal Pengawas kita sangat gigih, cekatan dan pantang menyerah. Itu yang saat ini kami yakin telah menimbulkan efek gentar bagi para pencuri ikan," ujar Direktur yang kerap disapa Ipunk ini.  Lebih lanjut Ipunk meminta jajarannya untuk tetap waspada dalam melaksanakan operasi di lapangan. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya sempat terjadi konfrontasi di Laut Natuna Utara ketika aparat Negara Malaysia melakukan penembakan terhadap nelayan Vietnam yang melawan dengan menabrakkan kapal dan melempar bom molotov ke kapal aparat Malaysia. “Tentu insiden yang terjadi tersebut menjadi perhatian bagi kita semua untuk semakin waspada,” jelasnya.  Penangkapan KM. TG 9481 TS dan KM. TG 9437 TS ini menambah panjang daftar pelaku illegal fishing yang telah dilumpuhkan oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP selama periode kepemimpinan Edhy Prabowo. Total sebanyak 54 KIA ilegal telah diciduk yang terdiri dari 27 KIA berbendera Vietnam, 14 KIA berbendera Filipina, 12 KIA berbendera Malaysia dan 1 KIA berbendera Taiwan.

KKP Tangkap 2 Kapal Asing Pencuri Ikan di Laut Natuna Utara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapal asing

Berita Terkini