<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/b13911fd-960c-405e-b64f-b079eabe8367-1-651762438.jpg" alt="Ilustrasi petugas melakukan pemantauan hilal (rukyatul hilal). (Dokumentasi JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas melakukan pemantauan hilal (rukyatul hilal). (Dokumentasi JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Rukyatul Hilal di 21 titik, untuk menetapkan awal bulan Ramadan 1447 H/ 2026 M pada Selasa (17/2). Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Munir mengatakan bahwa rukyatul hilal merupakan bagian dari pelayanan keagamaan negara kepada umat Islam. &ldquo;Rukyatul hilal ini bentuk ikhtiar ilmiah dan syar&rsquo;i dalam menentukan awal Ramadan. Kami memastikan prosesnya dilakukan secara profesional, melibatkan para ahli falak dan unsur terkait,&rdquo; tutur Munir, Selasa (17/2). Tahun ini, berdasarkan data Tim Kemasjidan dan Hisab Rukyat Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, rukyatul hilal dilaksanakan di 21 kabupaten/kota di Jawa Timur. Di antaranya di Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember. Kemudian Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Ponorogo. "Lokasi pengamatan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan keterbukaan ufuk barat, minim polusi cahaya, kondisi atmosfer yang baik, serta aksesibilitas dan keamanan lokasi," imbuhnya. Pengamatan hilal dilaksanakan saat matahari terbenam hingga beberapa saat setelahnya. Hasil rukyat dilaporkan secara berjenjang sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat penetapan awal Ramadan oleh Kemenag. Lebih lanjut, Munir menuturkan bahwa keterbatasan lokasi yang layak, akses yang sulit, serta kondisi cuaca seperti awan tebal atau mendung sering menjadi faktor penentu keberhasilan pengamatan. &ldquo;Kami tetap optimistis dan berkomitmen melaksanakan rukyat secara transparan dan akuntabel. Hasilnya akan dilaporkan sebagai bagian dari bahan pertimbangan Sidang Isbat di tingkat pusat,&rdquo; ucap Munir. Mengacu pada kriteria imkanur rukyat MABIMS, hilal dinyatakan memenuhi kriteria imkanur rukyat apabila memiliki tinggi hilal mar&rsquo;i minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat saat matahari terbenam. Elongasi atau jarak sudut antara bulan dan matahari berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terlihatnya hilal. Semakin besar elongasi, semakin besar peluang hilal dapat teramati. Pelaksanaan rukyatul hilal melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kemenag, hakim Pengadilan Agama, ormas Islam, BMKG, para ahli ilmu falak, perguruan tinggi, pondok pesantren serta tokoh agama dan masyarakat.&nbsp;

Kanwil Kemenag Jatim adakan rukyatul hilal di 21 titik pada 17 Februari untuk tentukan awal Ramadan 1447 H.

Hari Ini 17 Februari, Kanwil Kemenag Jatim Gelar Rukyatul Hilal Awal Ramadhan di 21 Titik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bukan-soal-murah-tapi-antreannya_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi haji. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi haji. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengajukan sebanyak 34.868 orang calon haji untuk ditetapkan dalam kuota berangkat ke Tanah Suci tahun ini.  ”Kuota jamaah haji Indonesia tahun ini ditetapkan sebanyak 221 ribu orang. Kami ajukan 34.868 dari Jatim,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim Abdul Haris seperti dilansir dari Antara, Rabu (15/2).  Menurut dia, Kanwil Kemenag Jatim telah melakukan tahap verifikasi dokumen jamaah calon haji yang akan didaftarkan melalui Kantor Kemenag Pusat di Jakarta. Daftar kuota yang disodorkan Kemenag Jatim diambil dari jamaah calon haji yang telah melunasi biaya haji pada 2020, yaitu sebanyak 15.094 orang.  Selain itu tercatat jamaah calon haji yang telah melunasi biaya haji pada 2022 sebanyak 1.904 orang. Jamaah lain diverifikasi berdasar urut porsi yang masuk kuota tahun ini, tercatat sebanyak 16.112 orang.  Selain itu, kuota calon haji kategori lanjut usia tahun ini ditetapkan sebesar lima persen dan dari Jatim tercatat sebanyak 1.758 orang.  ”Jumlah keseluruhannya mencapai 34.868. Inilah yang kemudian kita sampaikan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Pusat untuk menjadi dasar penetapan kuota haji Jatim,” ujar Abdul Haris.  Haris menyatakan, jamaah calon haji asal Jatim tahun ini rencananya terbagi dalam 79 kelompok terbang (kloter) Embarkasi Surabaya. Dijadwalkan terbang ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo.  ”Seperti tahun-tahun sebelumnya, Embarkasi Surabaya tidak hanya melayani keberangkatan jamaah calon haji asal Jatim, melainkan juga dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Total keberangkatannya tahun ini kami bagi sebanyak 82 kloter,” ucap Haris.

Jatim Ajukan 34.868 Calon Haji Berangkat pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PPIH-Jatim.png" alt="CARI YANG TERBAIK: Husnul Maram (kanan) ikut menguji para peserta seleksi PPIH tahap kedua di Asrama Haji Sukolilo Selasa (31/1). (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CARI YANG TERBAIK: Husnul Maram (kanan) ikut menguji para peserta seleksi PPIH tahap kedua di Asrama Haji Sukolilo Selasa (31/1). (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 375 peserta seleksi petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) 2023 mengikuti tes tahap kedua di Asrama Haji Sukolilo, Selasa (31/1). Mereka adalah peserta yang lolos pada seleksi tahap pertama.  Seluruh peserta itu mendaftar di sejumlah formasi jabatan/posisi yang dibutuhkan. Yakni sebagai ketua kloter (mencapai 157 orang), pembimbing ibadah haji (164 orang), serta pendaftar PPIH Arab Saudi (54 orang).  Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim Abdul Haris menjelaskan, seleksi ini diawasi tim Inspektorat Jenderal Kemenag RI. ”Tes ini terdiri dari tes CAT, pendalaman bidang tugas, serta wawancara,” katanya.  Haris menambahkan, kuota pembimbing ibadah haji masih menunggu penetapan jumlah kloter Jatim. ”Sedangkan kuota PPIH Arab Saudi terdiri dari 9 orang pelayanan akomodasi, 2 orang pelayanan transportasi, 5 orang pelayanan konsumsi, 1 orang bimbingan ibadah, serta 1 orang pada siskohat,” paparnya.  Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Husnul Maram menjelaskan, seleksi ini bertujuan meningkatkan prinsip akuntabilitas petugas haji yang memiliki kompetensi dan integritas. ”Maka perlu adanya peningkatan rekrutmen yang selektif,” tuturnya.  Mulai tahun ini tes kompetensi berbasis CAT sudah diterapkan sejak seleksi tahap pertama di tingkat kabupaten/kota. ”Hal ini dilakukan untuk mendapatkan petugas yang kompeten dan petugas yang tidak gagap dengan teknologi,” ungkapnya.  Seluruh calon peserta, tambah Husnul, mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi petugas haji melalui persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

375 Peserta Ikuti Seleksi PPIH Jatim Tahap Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Weekend-TSK-tindakan-asusila-Jombang-diptawahyu6.jpg" alt="Mas Bechi saat digelandang di Rutan Medaeng. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mas Bechi saat digelandang di Rutan Medaeng. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi, anak kiai yang menjadi tersangka pencabulan santri menjabat sebagai wakil rektor. Jabatan itu dimilikinya di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, Jawa Timur.  Ponpes itu didirikan dan dibina di bawah kepimpimpinan ayahnya, Kiai Muchtar Mu’thi. Saat melakukan dugaan pelecehan pada 5 santri itu, Mas Bechi disebut masih menjabat sebagai wakil rektor.  Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jatim Asadul Anam mengatakan, khawatir masih banyak santri yang menjadi korban. Sebab dengan jabatan itu, Mas Bechi memiliki kesempatan yang sangat luas untuk melakukan pelecehan dan kekerasan seksual.  ”Tersangka ini kan menjadi wakil rektor pesantren, artinya dia menduduki jabatan dalam lingkup Pendidikan. Itu kan berbahaya kalau kemudian (jabatan) dicekel (dipegang) orang seperti itu,” papar Asadul Anam.  Karena itu, Kemenag Jatim saat ini sedang mengkaji izin dan kondisi santri bila pesantren tersebut ditutup. Sebab, apa yang terjadi saat ini akan berdampak pada masa pendidikan santri ke depan.  ”Jadi untuk ini sekali lagi saya sampaikan, ini bisa dikaji setelah 2 tahun, 3 tahun ke depan. Artinya keberadaan lembaga itu tetep menyelenggarakan proses pendidikan atau tidak atau pesantrennya justru akan berakhir apa tidak,” ujar Asadul Anam.  Izin Ponpes Shiddiqiyah Jombang telah dicabut kementerian agama. Meski sudah dicabut, Kemenag Jatim kini memikirkan nasib tenaga pendidik dan para santri.  ”Kita uji lagi dalam 2–3 tahun ke depan apakah bisa buka lagi atau tidak,” tegas Asadul Anam.  Dia memastikan, Mas Bechi merupakan satu-satunya pihak dari pesantren yang diamankan. Tidak ada pelaku atau tersangka dari dalam pesantren.  ”Iya betul, tidak ada (yang lain) hanya satu oknum, sebenarnya tidak semuanya (melakukan pencabulan), cuma satu oknum saja,” ungkap Asadul Anam.

Jabat Wakil Rektor, Diduga Masih Ada Korban Pencabulan Mas Bechi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/5-kua-di-kota-malang-jadi-pilot-project-penerbitan-kartu-nikah_m_.jpg" alt="BUKU NIKAH: Kementerian Agama bakal menerbitkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia." width="100%">
<figcaption>BUKU NIKAH: Kementerian Agama bakal menerbitkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berdasar kalender Hijriah, Zulhijah menjadi salah satu bulan pilihan bagi sebagian lapisan masyarakat untuk melangsungkan akad/resepsi pernikahan. Tak terkecuali tahun ini.  Buktinya, meski Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jatim telah menghentikan pendaftaran pernikahan selama pelaksanaan PPKM darurat, pelaksanaan pernikahan pada masa ini tetap tinggi.  Dari data di 38 kabupaten/kota sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang, ada 12.144 pasangan pengantin yang telah maupun akan melangsungkan pernikahan. Mereka adalah pasangan yang sudah mendaftarkan diri sebelum PPKM darurat di Jawa dan Bali diberlakukan pemerintah pusat. Karena itu, saat ini potensi persebaran klaster baru Covid-19 lewat resepsi pernikahan jadi salah satu atensi.  Plt Kakanwil Kemenag Jatim M. Nurul Huda menegaskan, seluruh prosesi pernikahan digelar sesuai dengan protokol kesehatan ketat. Di sesi akad, jumlah yang hadir hanya dibatasi maksimal 8 orang.  ”Jika lebih dari itu, atau ada anggota keluarga yang meminta tambah orang, petugas KUA bisa membatalkan acara. Kami sudah minta tegas kepada petugas. Jika ada yang tidak mematuhi aturan, nikah batal,” katanya.  Huda berharap, pada masa saat ini, keluarga bisa menahan diri untuk tidak menyelenggarakan pesta. Kalaupun sudah dijadwalkan, cukup melangsungkan acara pokok pernikahan sehingga tidak ada kerumunan.  Hingga kemarin, Huda memastikan belum ada laporan dari KUA kabupaten/kota mengenai kasus pembatalan acara nikah itu. Semua calon pengantin dan keluarga masih tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.  Ketua Badan Kesehatan MUI Jatim Prof Djoko Santoso menyatakan, acara resepsi pernikahan sudah sebaiknya tidak dilangsungkan. ”Sebab, acara yang berpotensi mengundang kerumunan rentan persebaran Covid-19,” katanya.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Sebulan, Pasien Aktif Covid-19 di Jatim Naik Lima Kali Lipat" href="https://www.jawapos.com/surabaya/09/07/2021/sebulan-pasien-aktif-covid-19-di-jatim-naik-lima-kali-lipat/">Sebulan, Pasien Aktif Covid-19 di Jatim Naik Lima Kali Lipat</a>  Sementara itu, Kasatpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menjabarkan, resepsi pernikahan boleh digelar terbatas dengan protokol kesehatan ketat. Maksimal tiga puluh orang. Lebih dari itu, pihaknya akan langsung menertibkan acara.

Kanwil Kemenag Jatim: Ada 12 Ribu Pernikahan di Masa PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/buku-nikah-banyak-dipalsukan-kemenag-disdukcapil-bikin-server-bersama_m_164451.jpeg" alt="Ilustrasi Buku Nikah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Buku Nikah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Syarat tes narkoba bagi calon pengantin mendapat respons dari masyarakat. Ada yang mendukung program Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jatim itu. Namun, tidak sedikit juga yang menolaknya.  Nur Farida, warga Jalan Kedunganyar Gang VIII, Kecamatan Sawahan, menilai program tersebut sangat bagus. Itu bisa menjadi peringatan agar tidak mendekati narkoba. ”Karena kalau berani pakai narkoba, pasti ketahuan sebelum menikah, karena ada tesnya. Risikonya ya bisa batal menikah,” ucap dia kemarin (13/7).  Perempuan 37 tahun itu berpendapat, orang yang pakai narkoba cenderung punya gaya hidup tidak sehat Menurut dia, hal tersebut bisa berdampak kepada keturunan. ”Kalau sudah tidak baik dari induknya, nanti bagaimana anak-anaknya?” katanya.  Farid Akbar, warga Simogunung, punya pendapat yang berbeda. Pria 32 tahun itu menilai aturan tersebut tidak bisa dipaksakan. Sebab, candu atas narkoba termasuk aib yang tidak bisa dibuka begitu saja. Selain itu, para pecandu belum tentu pengedar. ”Bisa jadi, menikah adalah bentuk komitmen mereka untuk berhenti pakai narkoba,” ucapnya.  Bapak satu anak tersebut mengatakan, aturan itu berpotensi menurunkan angka pernikahan. Sebab, orang yang mau menikah, khususnya yang memang pecandu, akan mengurungkan niat untuk menjalani hidup baru. ”Repot kalau seperti itu. Sebab, sangat besar kemungkinan pernikahannya batal gara-gara calon mertua tidak setuju anaknya menikah dengan pecandu,” terangnya.  Farid berharap pemerintah mengkaji ulang aturan tersebut sebelum menerapkannya. Sebab, sudah ada aturan agama yang sejatinya bisa menjadi pegangan. ”Bukan menambah-nambah aturan yang justru kontraproduktif seperti itu,” ucapnya.  Di sisi lain, Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim Muhammad Amin Mahfud mengatakan bahwa program hasil kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim itu masih berada dalam tahap sosialisasi. Pada awal Agustus mendatang, syarat yang terkait dengan tes narkoba bagi calon pengantin memang akan diberlakukan. ”Tapi bertahap, tidak langsung diwajibkan,” jelasnya.  Amin mencontohkan syarat suntik tetanus bagi pasangan yang akan menikah. Awalnya, aturan itu tidak diwajibkan. Tidak pula disyaratkan dalam administrasi pernikahan di KUA (kantor urusan agama). Namun, calon pengantin disarankan untuk suntik tetanus.  Nah, suntik tetanus secara bertahap mulai disyaratkan dalam administrasi pernikahan. Sama halnya dengan tes narkoba. ”Jadi, saat ini tidak langsung diwajibkan. Hanya disarankan. Tapi, nanti pada waktunya bisa jadi akan menjadi salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi,” terangnya.  Amin menyadari bahwa tes narkoba memang hal yang sensitif bagi para pecandu. Namun, program yang menjadi pilot project itu digagas untuk meminimalkan angka pengguna narkoba.

Jadi Syarat Menikah, Positif Pecandu Bikin Calon Mertua Rentan Menolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/buku-nikah-banyak-dipalsukan-kemenag-disdukcapil-bikin-server-bersama_m_164451.jpeg" alt="Ilustrasi Buku Nikah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Buku Nikah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada aturan baru yang harus dijalani para calon pengantin. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan bulan depan harus siap menjalani tes narkoba. Sebab, kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jatim bakal memberlakukan regulasi tersebut mulai Agustus.  Syarat tes narkoba bagi calon pengantin baru disahkan kemarin (12/7). Kanwil Kemenag Jatim menggandeng badan narkotika nasional provinsi (BNNP) sebelum menerapkan aturan itu. ”Paling lambat awal Agustus akan diterapkan di 38 KUA (kantor urusan agama) di Jawa Timur, termasuk Surabaya,” ujar Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim Moch. Amin Mahfud kemarin (12/7).  Amin mengatakan, syarat tersebut tidak menjadi penghalang para pasangan untuk melangsungkan pernikahan. Aturan itu diterapkan sebagai bentuk deteksi dini agar para calon pengantin yang positif narkoba bisa segera mendapatkan penanganan.  Prosedurnya, para calon pengantin yang terindikasi positif mengonsumsi narkoba akan diserahkan ke BNNP Jatim. Mereka akan diikutkan program rehabilitasi sebelum melangsungkan pernikahan. ”Tapi, prosesi pernikahan tetap bisa lanjut,” jelasnya.  Amin menuturkan, hasil tes narkoba akan dimasukkan salah satu syarat administrasi pernikahan. Para calon pengantin bisa melakukan tes narkoba di BNN kota/kabupaten atau BNNP Jatim secara cuma-cuma. ”Nanti setelah keluar hasilnya, itu harus dilampirkan dan sifatnya wajib ada,” ucapnya.  Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Bambang Priyambadha menyatakan, program tersebut memang tergolong baru. Saat ini baru Jawa Timur yang menerapkannya. ”Harapannya bisa diterapkan di semua daerah,” tuturnya.  Sebab, kata Bambang, hampir setiap hari ada saja pecandu maupun pengedar narkoba yang ditangkap. Khusus untuk pecandu, rata-rata masih berusia remaja. ”Usia produktif seperti itu jangan sampai dikotori dengan narkoba,” jelasnya.  Menurut Bambang, narkotika tidak hanya mengakibatkan ketergantungan. Zat adiktif di dalamnya juga bisa merusak kesehatan. Baik secara fisik maupun pikiran. Pengguna narkoba yang sudah kecanduan berat sulit diajak berpikir jernih.  Aturan baru yang dikeluarkan Kanwil Kemenag Jatim tersebut merupakan langkah yang sangat baik. Dengan demikian, para pecandu yang akan melangsungkan pernikahan bisa mendapatkan rehabilitasi yang tepat. ”Jadi, nanti bisa menghasilkan generasi yang berkualitas,” ucapnya.  Mantan Wakapolda Sulawesi Tenggara itu mengaku, selama ini edukasi terkait bahaya narkoba bagi calon orang tua memang diperlukan. Nah, dengan adanya aturan tersebut, para calon orang tua bisa mendapat pemahaman lebih luas mengenai narkoba beserta dampaknya yang bisa langsung dirasakan.  Selain itu, persyaratan tes narkoba bagi calon pengatin membantu aparat dari BNN maupun kepolisian untuk menyelidiki mereka yang terindikasi positif. Minimal, petugas bisa menggali asal barang haram yang dikonsumsi untuk membongkar peredarannya. ”Karena sejatinya pecandu hanyalah korban. Yang diburu adalah pengedarnya,” ungkap alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 itu.  Aturan tersebut mendapat berbagai respons dari masyarakat. Arif Setiawan, warga Jagir, Wonokromo, menilai aturan itu justru membuat proses pranikah semakin ribet. Sebab, persyaratan sebelum akad nikah sudah banyak. ”Proses administrasinya macam-macam dan tidak boleh salah atau kurang. Ini malah ditambah lagi. Apa nggak bikin bingung nanti,” katanya.  Selain itu, tidak semua pecandu mau membuka diri kepada keluarganya. Hasil tes narkoba yang positif justru bisa mengancam keberlangsungan hubungan para pasangan. ”Iya kalau keluarganya terima. Kalau tidak terima anaknya dinikahi pemakai (narkoba, Red), batal nikah wes. Buyar akhirnya,” jelasnya.  Hal senada diungkapkan Zuhriansyah Ramhan Putra. Warga Jalan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, itu menilai aturan tersebut sejatinya bagus. Namun, para pecandu justru tidak akan berani menikah gara-gara takut tidak diterima keluarga. Baik keluarga sendiri maupun keluarga pasangan. Karena itu, diperlukan formula yang tepat untuk menerapkan aturan tersebut.  Pria yang akrab disapa Rian itu mencontohkan aturan serupa yang diterapkan dinas kesehatan (dinkes). Selama ini, para calon pengantin sudah diwajibkan tes HIV/AIDS sebelum menikah. Namun, itu tidak menjadi syarat wajib di KUA.  Nah, bagi pasangan yang terindikasi positif mengidap HIV/AIDS, ada program khusus yang harus dijalani. Petugas puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah ikut turun tangan melakukan advokasi dan pendampingan. ”Kalau hasil tes narkoba saja yang dilampirkan tanpa memberikan pemahaman atau tindak lanjut yang tepat, pasti bisa berantakan acara pernikahannya,” ungkap lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel itu.

Mulai Agustus, Wajib Tes Narkoba sebelum Menikah di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/para-cjh-segera-kumpulkan-paspor-banyak-lembar-merah-terselip_m_117336.jpeg" alt="TELITI: Petugas mengecek paspor para CJH." width="100%">
<figcaption>TELITI: Petugas mengecek paspor para CJH.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perekaman foto paspor bagi calon jamaah haji (CJH) 2017 asal Surabaya terus bergulir. Meski demikian, tidak seluruh calon jamaah yang berangkat tahun ini mengikuti kegiatan tersebut. Sebab, sebagian sudah memiliki paspor. Dengan demikian, Kementerian Agama mengimbau para calon jamaah yang memiliki paspor segera mengumpulkannya. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Surabaya Farmadi Hasyim menjelaskan, paspor secepatnya dilaporkan. Tujuannya, mengantisipasi adanya data yang kurang tepat tentang perjalanan ibadah haji. &rdquo;Jangan dipakai untuk umrah Ramadan. Sebab, paspor akan disetorkan ke pusat,&rdquo; ujarnya. Untuk berangkat menunaikan ibadah ke Tanah Suci, nama jamaah pada paspor harus terdiri atas tiga kata. Jika nama aslinya hanya dua kata, harus ditambah nama ayah. Jika masih kurang, bisa ditambah dengan nama kakek dari ayah. &rdquo;Jadi, harus segera dikumpulkan, baik yang dipegang sendiri maupun yang sudah di KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji, Red),&rdquo; terangnya. Farmadi menuturkan, batas masa berlaku paspor haji adalah 25 Februari 2018. Calon jamaah yang paspornya mati sebelum tanggal itu harus segera mengurus perpanjangan. Hal tersebut bisa diupayakan melalui Kemenag atau diurus sendiri ke kantor imigrasi. &rdquo;Tapi tetap dengan surat rekomendasi dari kami,&rdquo; imbuhnya. Pembuatan paspor baru maupun perpanjangan memang dikenai biaya. Namun, biaya yang dikeluarkan calon jamaah itu akan diganti Kemenag. Biasanya penggantian dilakukan ketika jamaah masuk ke asrama haji. Masing-masing mendapatkan ganti Rp 360 ribu. Dia menambahkan, perekaman foto paspor sepekan lalu&nbsp;berjalan lancar. Hanya, ada beberapa jamaah yang harus kembali memperbaiki data-datanya. Namun, jumlahnya tidak banyak. Dalam sehari, hanya ada 2&ndash;3 orang. Sementara itu, masalah masih terjadi dalam pengumpulan lembar merah. Hingga saat ini, banyak jamaah yang belum mengumpulkannya. Padahal, Kemenag memperpanjang masa pengumpulannya hingga pertengahan bulan ini. &rdquo;Ada yang terselip, ada juga yang dibawa KBIH-nya,&rdquo; ucapnya. Karena itu, Farmadi mengimbau para jamaah segera mengumpulkan bukti pembayaran tahap pertama tersebut. Sementara itu, Kemenag akan berkonsultasi dengan Kanwil Kemenag Jatim untuk mencari jalan keluarnya. Kemenag bakal merekam nama, alamat, dan nomor porsi jamaah tersebut serta banknya. &rdquo;Juga, akan dilaporkan ke pusat,&rdquo; tandasnya. (ant/c16/git/sep/JPG)

Para CJH Segera Kumpulkan Paspor, Banyak Lembar Merah Terselip

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kanwil kemenag jatim

Berita Terkini